Articles
<![CDATA[KONTRIBUSI RADIO DALAM DUNIA PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.713 KB)
<![CDATA[Usaha pentrapan aspek-aspek inovasi ini bukan hanya sekedar merupakan konsekuensi logis dari pada pendidikan yang berorientasikan pada kemajuan jaman, tetapi juga karena approach tradisional dan konvensional tak mungkin lagi dapat menanggulangi masalah yang bertambah lama bertambah rumit. Salah satu diantara aspek-aspek inovasi itu ialah penggunaan siaran (broadcasting) dalam pendidikan. Telah lama diidentifikasikan bahwa broadcasting mempunyai potensi yang hebat jika penggunaannya dapat teratur dan terarah. (Menteri P dan K: 2 Jan 1972) Lima puluh empat hari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, tepatnya pada tanggal 11 September 1945 negara kita menancapkan tonggak baru dalam dunia pertelekomunikasian dengan dibukanya siaran radio secara resmi. Untuk bisa memanifestasikan cita-cita ini tentu saja segala usaha dan perintisannya telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Tugas utama yang diemban oleh Radio Republik Indonesia (RRI) waktu itu adalah menyampaikan informasi dan 'suntikan psikhologis' kepada masyarakat untuk mempertebal rasa nasionalisme dan perjuangan bangsa, karena sekalipun kemerdekaan sudah diproklamirkan tetapi perjuangan fisik masih sangat diperlukan. Siaran RRI waktu itu sangat potensial untuk mempertebal dan menggairahkan semangat perjuangan bangsa kita. Seiring dengan perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat, maka bidang keradioanpun mengalami kemajuan yang pesat pula.]]>
<![CDATA[MAHALNYA RASA AMAN BAGI GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.4 KB)
<![CDATA[ Pengakuan Panglima Kodam IX Udayana mengenai masih sering terjadinya, sampai sekarang ini, intimidasi bagi para guru dan dokter yang bertugas di Propinsi Timor Timur (Timtim) barangkali sedikit mengejutkan masyarakat Indonesia pada umumnya; baik masyarakat kebanyakan maupun masyarakat berpendidikan termasuk para dokter itu sendiri. Namun pengakuan seperti itu kiranya sama sekali bukan barang baru bagi kalangan guru, khususnya para guru yang bertugas di daerah "rawan" termasuk Timtim. Seperti kita ketahui baru-baru ini Panglima Kodam IX Udayana, Adam Damiri, menyatakan dan mengakui bahwa memang sampai saat ini masih sering berlangsung intimidasi terhadap para guru dan dokter yang bertugas di Timtim meskipun hal itu tidak terjadi pada seluruh dokter dan guru. Dalam realitasnya, menurut Pak Adam lebih lanjut, Propinsi termuda Indonesia tersebut masih sangat memerlukan jasa dan pengabdian para guru dan dokter untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat. Pengakuan Pak Adam tersebut menyusul tercetusnya pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang akan segera menarik para dokter yang sedang bertugas di Timtim bila aparat keamanan tidak mampu memberikan perlindungan keamanan secara lebih memadai. Ketua Umum PB-IDI terpaksa mengeluarkan "ancaman" menyusul terjadinya kasus penganiayaan, jadi tak sekedar intimidasi, terhadap dua orang dokter yang sedang menjalankan tugas di RSUD Dili, Timtim. Memang, setelah pemerintah membuka kemungkinan terjadinya pemisahan Timtim dari kedaulatan RI konon banyak anggota masyara-kat prointegrasi mengalami ancaman dan intimidasi. Bagi masyarakat luar Timtim yang bertugas di Dili dan wilayah lainnya konon ancaman dan intimidasi tersebut sudah sampai pada tindak kekerasan.]]>
<![CDATA[DARI "SOUTH COMMISSION" KE "PAN PASIFIC" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.734 KB)
<![CDATA[ Beberapa bulan yang lalu Indonesia, yang di dalam hal ini Presiden RI Soeharto, mendapatkan kunjungan para tamu terhormat Julius K. Nyerere dan kawan-kawannya. Ke-hadiran Nyerere waktu itu bukan bertindak sebagai mantan Presiden Tanzania, akan tetapi membawakan diri dalam ka-pasitasnya sebagai pucuk pimpinan 'South Commission'. Seperti kita ketahui South Commission merupakan organisasi pendidikan bertaraf internasional yang anggo-tanya terdiri dari negara-negara "Selatan" yang hampir seluruhnya masuk pada kelompok negara sedang berkembang. Adapun salah satu tujuan dibentuknya organisasi pendidik an ini adalah menghimpun kekuatan negara-negara anggota untuk menentukan nasib bangsanya sendiri melalui penga-plikasian kebijakan-kebijakan pendidikan yang relevan dengan karakteristik dan akar budaya masyarakatnya. Kedatangan Nyerere pada waktu itu adalah untuk mengkomunikasikan strategi South Commission dalam rangka menghadapi era globalisasi dunia dalam sebuah formulasi yang disebut dengan "Challenge to The South". Formulasi ini merupakan hasil jerih payah 26 pakar pendidikan yang berasal dari negara-negara yang bergabung di dalam South Commission. Dalam menghadapi globalisasi dunia saat ini maka kerja sama "Selatan-Selatan" makin diperlukan saja. Berkaitan dengan itu maka Nyerere menghimpun kawan-kawan dari negara-negara senasib guna bertukar pengetahuan dan pengalaman; yang akhirnya berhasil menyusun formulasi untuk membangun negara-negara "Selatan".]]>
<![CDATA[TENTANG "ANAK MANIS" PGRI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.933 KB)
<![CDATA[ Awal bulan ini, tepatnya 4-9 Juli 1994, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berhasil menorehkan pres-tasi yang perlu disaluti; yaitu dalam menyelenggarakan kongresnya di Jakarta berhasil menghadirkan peserta yang jumlahnya mencapai 11.000 orang. Ini memang prestasi ka-rena seingat saya belum pernah ada organisasi profesi di negeri ini yang mampu mengumpulkan massa sebanyak itu. Sebagai komparasi misalnya kongres atau pertemuan serupa oleh organisasi profesi lainnya seperti Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Ikatan Sarjana Psi-kologi Indonesia (ISPsI) di Semarang, Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) di Denpasar, Ikatan Dok ter Indonesia (IDI) di Yogyakarta,Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI),dsb, belum pernah berhasil menyamai dan apalagi melebihi prestasi PGRI.Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang juga baru saja berkongres di Jakar ta jumlah pesertanya tak lebih dari 1.000 orang. Tanpa mengurangi nilai prestasi maka keberhasilan PGRI mengumpulkan massa sebanyak itu ada yang mengatakan wajar karena organisasi ini memang "raksasa". Organisasi ini menghimpun guru, dan Indonesia tergolong kaya dengan guru. Apabila di negara kita jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) hampir mencapai 4 juta orang maka sekitar 1,8 juta di antaranya berprofesi guru. Itulah sebabnya maka orga-nisasi guru dapat meraksasa.]]>
<![CDATA[BELAJAR MENAJAMKAN DAYA SAING DARI MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.976 KB)
<![CDATA[ Pada medio tahun 1996 ini baru saja kita menerima dua publikasi ilmiah dari dua lembaga internasional yang masing-masing memiliki "home base" di negara yang sama, yaitu Swiss. Kedua lembaga yang memfokuskan aktivitasnya kepada pengkajian perkembangan ekonomi internasional ini adalah World Economic Forum (WEF) dan Institute for Management Development (IMD). Kedua lembaga yang telah banyak melakukan kerja sama dibidang pengkajian ekonomi di berbagai ini ternyata sedang berkompetisi untuk menjangkau kredibilitasnya di mata dunia, khususnya bagi negara-negara yang termasuk dalam jangkauan studi dan pelayanan konsultatifnya. Kedua lembaga yang sama-sama melakukan studi mengenai daya saing pada sejumlah negara tersebut baru saja mempublikasi laporan menurut versinya masing-masing; apabila WEF menerbitkan "Global Competitiveness Report 1996" maka IMD tidak mau kalah dan me-nyodorkan laporan yang bertitel "World Competitiveness Report". Apa yang menarik dari kedua publikasi ilmiah tersebut? Bagi kita bangsa Indonesia memang ada hal yang cukup menarik karena dalam hal perkembangan daya saing maka kedua lembaga tersebut mendudukkan kita dalam posisi dan konklusi yang berbeda. Kalau hasil studi WEF menyatakan peringkat daya saing internasional Indonesia telah mengalami peningkatan, dari peringkat 33 di tahun 1995 ke peringkat 30 di tahun 1996, maka hasil studi IMD menyatakan yang sebaliknya, yaitu justru terjadi penurunan dari peringkat 34 di tahun 1995 menjadi peringkat 41 di tahun 1996 ini. Secara metodologis perbedaan hasil studi seperti itu memang bisa saja terjadi dan itu sah-sah saja kalau indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian berbeda. Dalam hal ini perbedaan hasil studi dapat terjadi karena indikator untuk mengukur daya saing yang digunakan saling berbeda antara WEF dengan IMD.]]>
<![CDATA[ANGGARAN PENELITIAN DALAM SEKTOR PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.103 KB)
<![CDATA[ Seperti yang sebelumnya sudah diprediksi oleh banyak pengamat, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1997/1998 mengalami kenaikan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dengan angka prediksi yang berbeda-beda pada umumnya para pengamat ekonomi dan pembangunan kita bersikap optimistik akan kemungkinan naiknya nilai RAPBN 1997/ 1998 terhadap APBN 1996/1997 yang tengah berjalan sekarang ini. Perkiraan tersebut di atas ternyata terbukti. Di dalam menghantar keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu Presiden Soeharto telah menjelaskan bahwa RAPBN 1997/1998 sekarang ini bernilai 101,1 trilyun rupiah (atau tepatnya 101.086,7 milyar rupiah); yang berarti naik di atas 11 persen bila dibanding dengan APBN 1996/1997 yang nilainya berkisar pada angka 90,6 trilyun rupiah (tepatnya 90.616,4 milyar rupiah). Untuk pertama yang kalinya dalam sejarah, sebagaimana dikatakan Presiden Soeharto, RAPBN kita mencapai angka di atas 100 trilyun rupiah. Kenaikan anggaran yang demikian itu telah menjadi suatu tradisi positif dalam sistem perencanaan pembangunan kita. RAPBN 1996/ 1997 yang lalu juga mengalami kenaikan yang nilainya mencapai di atas 16 persen dibanding APBN tahun yang sebelumnya;sementara itu RAPBN 1995/1996 juga mengalami kenaikan nilai di atas 11 persen dibandingkan APBN tahun yang sebelumnya. Kalau kita cermati lagi RAPBN 1991/1992 nilai kenaikannya bahkan hampir mencapai 18 persen dibandingkan APBN pada tahun sebelumnya, 1990/1991. Meski nilai kenaikan anggaran tahun ini (11 persen) tidak sebesar tahun lalu (16 persen), maupun enam tahun lalu (18 persen), kiranya tetap merupakan prestasi tersendiri. Dalam situasi ekonomi yang tidak mudah diantisipasi dengan munculnya berbagai isu kompetisi ternyata kita tetap mampu menaikkan anggaran pembangunan.]]>
<![CDATA[HONG KONG DARI DIMENSI POLITIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.25 KB)
<![CDATA[ Semenjak kapankah Cina menginginkan kembalinya Hong Kong ke pangkuannya? Jawabnya adalah sejak detik pertama diserahkannya pulau tersebut kepada pemerintah kolonial Inggris. Kenapa demikian? Karena sejak awalnya penyerahan Hong Kong kepada Inggris tersebut merupakan alternatif terbaik dari pilihan-pilihan jelek yang ada pada waktu itu. Tegasnya: Hong Kong diserahkan pada pemerintah Inggris dalam keadaan yang sangat terpaksa. Jadi wajarlah kalau semenjak itu pula pemerintah Cina sudah menginginkan kembali. Pembicaraan serius tentang pengembalian Hong Kong pun sudah dilakukan sejak lama akan tetapi pembicaraan yang efektif barangkali baru dilaksanakan pada akhir tahun 70-an. Pembicaraan antar pejabat Cina dan Inggris mulai dilaksanakan, sampai dengan pembicaraan di tingkat menteri. Hasil dari pembicaraan antar pejabat dan antar menteri tersebut di atas adalah ditandatanganinya Komunike Bersama oleh Pemimpin Cina Deng Xiaoping dan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher pada waktu itu. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1982. Salah satu butir yang tercantum dalam komunike tersebut menyangkut rencana (pasti) atas pengembalian Hong Kong dari Inggris ke Cina. Sejak komunike ditandatangani maka masyarakat dunia pun mulai dapat melihat "sinar baru" di Hong Kong yang mencerminkan berbagai perasaan masyarakatnya; sedih, gembira, acuh, peduli, berharap, cemas, sendu, bebas, terikat, dan sebagainya. Pertemuan-pertemuan teknis mengenai rencana pengembalian yang masih akan dilaksanakan lima belas tahun mendatang pun (waktu itu) sudah mulai digelar; baik yang dilaksanakan di Inggris, di Cina maupun di Hong Kong sendiri. Persiapan-persiapan pun terus dilakukan sampai hari ini, sampai hari-hari terakhir berlangsungnya politik kolonial di Hong Kong.]]>
<![CDATA[TIGA SASARAN PENDIDIKAN TAHUN 1986 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.731 KB)
<![CDATA[ Pinggang yang sudah agak terbiasa diikat kencang ini akhirnya masih harus dikencangkan lagi. Tentu tidak dengan maksud agar kita menjadi sesak nafas yang menyebabkan diri kita menjadi "sakit', akan tetapi supaya perut kita tidak akan menjadi "buncit". Seperti kita ketahui RAPBN 1986-1987 berkurang tujuh persen (7%), peristiwa pertama kali sejak tahun 1969-1970 atau awal REPELITA I RAPBN mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan semua sektor pembangunan harus lebih berani untuk "mengencangkan ikat pinggang", tidak terkecuali sektor pendidikan. Apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran pada tahun 1985-1986 yang lalu maka jumlah anggaran pada tahun 1986-1987 telah mengalami penurunan yang cukup tajam, mencapai angka 24,15 persen (KOMPAS, 8 Jan 1986). Hal ini berarti bahwa Depdikbud harus lebih pandai mengatur dana, yang menyangkut seleksi, distribusi dan penggunaannya. Menyadari keadaan ini maka Mendikbud menjelaskan bahwa pembangunan dibidang pendidikan untuk tahun anggaran 1986-1987 akan lebih diprioritaskan pada pendidikan kejuruan, peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi dan penuntasan pelaksanaan wajib belajar.]]>
<![CDATA[MEMBENAHI KEKURANGAN EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.14 KB)
<![CDATA[Di tengah-tengah terpaan kritik yang tajam, pemerintah kita tetap memutuskan untuk melaksanakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional (Ebtanas); setidak-tidaknya untuk tahun pelajaran yang sedang berjalan sekarang ini. Bahkan, tinggal beberapa hari saja ber-bagai satuan pendidikan kita dari SD, SLTP sampai SMU dan SMK segera menggelar "pesta akademik" yang telah dijalankan secara rutin selama belasan tahun terakhir ini. Secara nasional Ebtanas SMU dan SMK akan dilaksanakan mulai tanggal 3 s/d 6 Mei 1999, sementara itu di SD dan SLTP dilaksanakan tanggal 10 s/d 12 Mei 1999. Di luar itu pada tanggal 26 April 1999 sudah dimulai kegiatan Ebta Utama untuk berbagai bidang studi yang tidak diEbtanaskan. Ebtanas untuk tahun ini diikuti oleh jutaan siswa sekolah. Secara nasional untuk satuan SD diikuti sekitar 4,2 juta sis-wa, SLTP 2,7 juta siswa, dan SMU/SMK sekitar 1,4 juta siswa. Meskipun akhirnya pemerintah memutuskan untuk masih melak-sanakan Ebtanas di sekolah kiranya pemerintah pun mengakui adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Ebtanas itu sendiri. Adapun salah satu kekurangan yang fundamental adalah tingginya angka kelu-lusan dikarenakan belum digunakannya secara optimal Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai determinan kelulusan siswa. Akibatnya banyak siswa yang pencapaian NEM-nya rendah tetapi lulus juga; dan banyak siswa yang NEM-nya tidak layak tetapi tidak perlu mengulang. Di lapangan banyak sekolah meluluskan siswanya dengan angka 100 persen meskipun nilai Ebtanas para siswanya secara umum belum memadai. Mengapa demikian? Di samping pimpinan sekolah setempat sudah dibelenggu oleh sistem yang ada maka tinggi rendahnya angka kelulusan siswa akan berpengaruh kepada prestasi pimpinan sekolah, khususnya kepala sekolah. Kepala sekolah dianggap tidak berprestasi kalau angka kelulusan yang dicapai rendah.]]>
<![CDATA[SEBAGIAN BESAR REMAJA NAKAL DARI KELUARGA KURANG HARMONIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.389 KB)
<![CDATA[ Belum lagi luruh dari ingatan betapa pendidik dan aparat keamanan dibikin sibuk oleh berbagai kasus yang melanda kenakalan atau delinkuensi remaja (juvenile de-linquency) kini kita kembali disibukkan oleh terjadinya berbagai kasus yang menyangkut kejahatan atau kriminali-sasi orang tua (parental criminal). Tentu kita masih ingat para pendidik hampir tiap hari menghadapi pelajar yang melakukan aneka kenakalan baik di sekolah maupun di luar sekolah; menghisap rokok secara demonstratif di depan guru, menggoda teman-teman di kelas, pura-pura teler di kelas dan sebagainya. Lebih daripada itu ada pula kenakalan yang sudah keterlaluan; bikin keributan di jalanan, bikin ulah di tengah-tengah massa, mengejek polisi, berkelahi, merusak bus kota, dan sebagainya. Kasus-kasus yang belum tuntas ini lalu disu-sul berbagai kasus yang tidak kalah bikin pusing; yaitu menyangkut kasus kriminalisasi para orang tua. Baru-baru ini di Jakarta terungkap kasus bisnis seks kelas tinggi, hal ini juga terjadi di Semarang dan di Surabaya. Di Bandar Lampung terungkap kasus jual beli gadis belasan tahun, bahkan termasuk gadis yang di bawah umur. Konon omzetnya tidak sedikit, dan diperkirakan su-dah melanda di kota-kota besar lainnya.Di Surabaya malah terbongkar oknum yang secara terang-terangan membuka sex shop, bisnis obat kuat dan peraga persetubuhan.]]>
