Articles
<![CDATA[YOGYA PERLU MILIKI WISMA MAHASISWA NUSANTARA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.387 KB)
<![CDATA[Sebagaimana menempati status sosial tertentu dalam masyarakat maka menyandang suatu predikat sebagai hasil dari prestasi akan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Disamping sulit memperolehnya (sering predikat datang dengan sendirinya) maka akan lebih sulit lagi untuk mempertahankannya.Demikian pula yang terjadi dengan ogyakarta tercinta. Predikat 'Kota Pelajar - Mahasiswa' yang telah lama disandang haruslah selalu dipertahankan, bahkan harapan 'Kota Pendidikan' sebagai predikat baru memang layak untuk dapat direalisir.Memang seYogyakarta nya kita tidak boleh terpaku pada suatu predikat tertentu yang akan membuat lalai dalam peningkatan prestasi, tetapi dengan disandangnya predikat tersebut dimaksudkan agar selalu dapat mengingatkan kita akan tugas yang harus dilakukan demi peningkatan prestasi, khususnya kaitannya dengan predikat tersebut.Yogyakarta memang bukan Jakarta, Bangkok atau Tokyo yang serba gemerlapan di waktu malam. Bukan pula London, New York atau Hollywood yang bertebaran dengan bintang-bintang.]]>
<![CDATA[SEKOLAH GRATIS DI JEPANG DAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.43 KB)
<![CDATA[Tahukah Anda persamaan dan perbedaan pendidikan di Jepang dengan di Indonesia dalam hal pelaksanaan wajib belajar? Demikianlah pertanyaan ?menggelitik? yang dilontarkan tetangga saya berkebangsaan Jepang yang tinggal di Apartemen Lucky Plaza Singapura. Kebetulan saya merupakan Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE) yang bermarkas di Tokyo, Jepang. Saya juga pernah mengunjungi banyak universitas, diantaranya The Showa University di Tokyo. Saya pun pernah berkunjung ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT); dan beberapa sekolah Jepang diantaranya Shukutoku Yono Gakuen di mana kepalanya Mr. Kawabhata sesama pimpinan PAPE. Meski demikian ternyata tak mudah menjawab pertanyaan orang Jepang tersebut. Kesamaannya, demikian penjelasan tetangga saya itu, di Jepang secara formal telah lama menerapkan wajib belajar (Gimukyoiku) sembilan tahun sampai satuan SMP; di Indonesia pun demikian pula halnya. Perbedaannya, dengan adanya wajib belajar tersebut SPP di Jepang gratis dan di luar SPP tidak ada iuran pendidikan yang lainnya; kalau di Indonesia, SPP memang gratis akan tetapi di luar SPP ada iuran pendidikan yang terkadang besarnya ?mencekik? siswa dan orang tuanya.]]>
<![CDATA[POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.807 KB)
<![CDATA[Di samping menulis dua buku yang cukup sensasional, ?Pedagogy of Opressed? dan ?Cultural Action for Freedom?, ternyata Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, juga mengarang buku ?The Politic of Education?. Dalam buku yang terakhir ini, meskipun tidak diuraikan dalam chapter khusus, secara implisit tersajikan betapa pentingnya politik pendidikan untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Dalam buku tersebut dilukiskan berbagai soal tentang pemberantasan buta huruf, pemeranan guru, pengaturan dan, pemeranan pekerja sosial, dsb, yang tidak dapat dilepas dari politik pendidikan. Negara yang politik pendi-dikannya buruk maka kinerja pendidikannya juga buruk; sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus maka kinerja pendidikannya juga bagus. ]]>
<![CDATA[MENIMBANG EFEKTIVITAS SIPENMARU : YANG KITA PERLUKAN MATERI 'TES TERPADU' ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.325 KB)
<![CDATA[ Beberapa sumber menyebutkan bahwa ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) tahun 1985/1986 untuk Universitas/Institut negeri yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menurut rencana akan diadakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1985. Pada tahun ini diperkirakan ada sekitar 700-ribu tamatan SMTA yang akan mengikuti Sipenmaru tersebut guna memperebutkan sekitar 150-an ribu kursi di 43 universitas/institut negeri yang bernaung di bawah Depdikbud, di luar Universitas Terbuka (UT). Hal ini mungkin saja dapat membingungkan kita oleh karena sebelumnya pernah beredar berita bahwa dengan diselenggarakannya Ebtanas maka seleksi masuk perguruan tinggi akan ditiadakan. Hasil Ebatanas dapat dijadikan dasar untuk menentukan peringkat kualitas siswa dalam kaitannya dengan kontinuitas studinya. Akibatnya, seolah-olah kita dihadapkan pada dualisme yang membentang dihadapan kita. Pertama, hasil Ebtanas akan dijadikan dasar sebagai penentuan peringkat (dalam hal ini maka Sipenmaru tidak diperlukan lagi) dan kedua, Ebtanas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sipenmaru. Akan tetapi terlepas dari 'apa yang akan terjadi', kiranya efektivitas Sipenmaru itu sendiri perlu kita pertanyakan kembali, dengan sebuah interpretasi bahwa Ebtanas benar-benar akan diselenggarakan mulai tahun ajaran sekarang.]]>
<![CDATA[KELUARGA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.013 KB)
<![CDATA["........ alam keluarga itu adalah suatu tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial juga; sehingga boleh dikatakan bahwa keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan ujudnya daripada pusat lain-lainnya, untuk melangsungkan pendidikan ke arah kecerdasan, budi-pekerti (pembentukan watak individuil), dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan". ( Ki Hadjar Dewantara, 1935 ) Ibarat suatu penyakit yang sulit disembuhkan maka tawuran atau perkelahian pelajar akhir-akhir ini kambuh kembali. Dikota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, dsb, tawuran pelajar telah menjadi konsumsi umum. Perilaku antisosial yang sudah menjadi semacam hobby di kalangan remaja tertentu ini bukan saja mengakibatkan fisik yang babak belur akan tetapi telah menelan korban; calon pemimpin bangsa di masa depan yang mati sia-sia. Atas kejadian tersebut dunia wajah pendidikan kita pun menjadi tercoreng; pimpinan sekolah banyak dikritik dan guru banyak dicerca meskipun berbagai kasus tawuran pelajar tersebut seringkali tidak ada hubungannya langsung dengan sekolah dan guru. Perilaku antisosial yang melibatkan para remaja sekolah tersebut nampaknya telah diantisipasi oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hadjar Dewantara. Melalui teori "Tri Sentra Pendidikan" beliau me-nyatakan bahwa untuk mendidik kaum muda kita secara efektif perlu dikembangkan konsepsi "saling isi" di antara ketiga pusat pendidikan; yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Bila ketiga pusat pendidikan ini dapat berjalan secara simultan dan "saling isi" maka keterdidikan kaum muda kita dapat ditingkatkan, dan berbagai perilaku antisosial di masyarakat akan dapat ditekan.]]>
<![CDATA[PERGESERAN SENTRA EKONOMI DAN ANTISIPASI SWASTANISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.323 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia telah diselenggarakan kongres ke-14 PAPE yang rangkaian acaranya dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Sulaiman bin Haji Daud, serta ditutup oleh Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia, Sabbaruddin Chik. PAPE adalah kependekan dari Pan Pacific Association of Private School Education merupakan organisasi yang menghimpun potensi pendidikan swasta negara-negara di pinggiran Laut Pasifik; yaitu Jepang, Republik Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand, Canada, dan sebagainya. Dua masalah besar yang dibahas dalam kongres ter-sebut adalah masalah-masalah yang bersifat internal dan masalah-masalah eksternal. Masalah internal lebih merupakan konsolidasi bagi organisasi pendidikan tersebut di atas; sedangkan masalah eksternal menyangkut alternatif antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya pergeseran sentra ekonomi dari Atlantik ke Pasifik pada awal abad ke-20 mendatang. Seperti diketahui akhir-akhir ini banyak teknokrat, ekonom dan praktisi ekonomi yang memprediksi terjadinya pergeseran sentra ekonomi dari Atlantik ke Pasifik pada tahun 2010-an yang akan datang. Satu hal yang menarik mengenai konsolidasi dalam tubuh PAPE adalah adanya usulan dari salah satu anggota agar supaya PAPE segera "go-international"; dalam artian lebih mengiprahkan organisasi ini dalam skala internasio nal dan menjadikannya sebagai organisasi pendidikan yang bisa diikuti oleh negara-negara mana saja tidak terbatas pada negara-negara di kawasan Pasifik.]]>
<![CDATA[AKREDITASI DAN BONAFIDITAS PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.871 KB)
<![CDATA[ Hari-hari setelah testing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selesai dilaksanakan, maka untuk tahun ini menggunakan pola Sipenmaru, biasanya pembicaraan orang/masyarakat mulai beralih pada PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Motivasi pembicaraannya cukup jelas, demi kelangsungan studi putera-puterinya ke perguruan tinggi --sementara daya tampung PTN semakin terbatas-- maka anggota masyarakat yang berkepentingan dalam hal ini semakin merasa harus mengadakan relasi langsung dengan PTS. Di lain pihak beberapa PTS makin banyak yang mengetengahkan kebonafiditasannya diatas eksistensi yang kian kokoh. Kalau saja kita suka berbicara dengan jujur, saat ini kualitas beberapa PTS sudah sangat menonjol bila dibandingkan dengan kualitas PTN tertentu (untuk tidak mengatakan: jauh lebih baik). Sangat sayang, dan harus diakui pula, bahwa kualitas PTS masih sangat heterogen. Penonjolan kualitas sebuah PTS selalu saja diimbangi oleh degradasi mutu PTS yang lain. Untuk mengetahui kualitas atau bonafiditas PTS biasanya pembicaraan masyarakat lalu mengarah pada 'status akreditasi', dan tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwa status akreditasi adalah satu-satunya tolok ukur.]]>
<![CDATA[SERIBU NADA SEJUTA RASA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.253 KB)
<![CDATA[ Beberapa PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang berdomisili serta beraktivitas di Yogyakarta baru-baru ini telah menerima bantuan dari pemerintah yang hampir seluruhnya berupa bantuan fisik, dari yang bernilai 1 juta rupiah sampai dengan bantuan gedung yang bernilai hampir 75 juta rupiah. Dalam kasus bantuan tersebut di atas tentu bukan dalam hal besar nilai rupiahnya saja yang harus kita perhatikan, lebih daripada itu yang tidak kalah pentingnya lagi ialah 'besarnya perhatian pemerintah' terhadap Perguruan Tinggi Swasta kita pada umumnya. Dengan demikian adanya semacam slogan bahwa PTS adalah merupakan pasangan PTN dalam memajukan bangsa dan negara akan terealisasi semakin mantab lagi. Tetapi di balik itu semua ternyata ada satu hal yang amat menarik dari apa yang telah dikemukakan oleh Dirgutiswa (Direktur Perguruan Tinggi Swasta), Prof. Ir. Soekisno Hadikoemoro, di dalam acara penyerahan bantuan tersebut di kantor Kopertis Wilayah V baru-baru ini. Beliau mengemukakan bahwa dalam kondisi seperti yang ada saat ini adalah sangat berat untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa dari universitas swasta yang bermutu. Lebih lanjut kemudian Pak Kisno menunjuk bahwa jumlah dosen tetap pada PTS serta motivasi mahasiswa untuk memasuki PTS yang dipandang kurang kuat merupakan bagian dari penyebabnya. Hal ini memang menarik untuk kita simak bersama sebab sampai sekarang ini memang masih banyak dari masyarakat kita yang suka 'gebyah uyah' (menggeneralisasi) bahwa mutu mahasiswa PTS tentu dan pasti lebih rendah dibanding mahasiswa PTN, dan berita ini tentu bisa membuat tersenyum di kulum.]]>
<![CDATA[EVALUASI EBTANAS SMU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.538 KB)
<![CDATA[ Dengan tanpa ada maksud mengabaikan pelaksanaan Ebtanas di sekolah-sekolah yang lain, yang dalam hal ini ialah di SD, SLTP, dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maka mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan Ebtanas pada Sekolah Menengah Umum (SMU) secara lebih seksama memang sangat penting dilakukan. Pelaksanaan Ebtanas SMU yang baru saja selesai dilaksanakan tanggal 6 s/d 9 Mei 1996 yang lalu memiliki nilai yang strategis berkaitan dengan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Berdasar Peraturan Pemerintah No.29/1990 tentang Pendidikan Menengah maka lulusan sekolah menengah umum, yang dalam hal ini SMU, memang lebih disiapkan untuk melanjutkan studinya ke pergu-ruan tinggi; berbeda dengan lulusan SMK yang lebih disiapkan terjun langsung ke dunia kerja. Secara empirik lebih dari 85% mahasiswa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan pemerintah maupun perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat, ternyata berasal dari SMU. Dari ilustrasi tersebut di atas nampak jelas terdapatnya hubungan kausal-asimetris (asymmetrycal relationship) antara Ebtanas SMU dengan kualitas pendidikan tinggi. Adapun penjelasannya ialah tinggi rendahnya pencapaian prestasi Ebtanas siswa yang dimanifestasikan dalam pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) akan sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas kandidat mahasiswa perguruan tinggi. Sudah barang tentu kualitas mahasiswa perguruan tinggi kita akan sangat sulit untuk dioptimalisasi apabila kualitas kandidatnya sangat rendah (underqualified). Pelaksanaan Ebtanas SMU semakin perlu kita cermati sekaligus kita evaluasi mengingat secara empirik dari tahun ke tahun senantiasa muncul banyak keluhan (complain) siswa SMU itu sendiri di dalam menjalani Ebtanasnya.]]>
<![CDATA[DISIPLIN ANGGARAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.088 KB)
<![CDATA[ Seperti kita ketahui anggaran sektor pendidikan dalam formulasi RAPBN 1997/1998 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBN 1996/1997 yang sedang berjalan sekarang ini; yaitu dari 3,97 trilyun rupiah naik menjadi 4,67 trilyun rupiah. Sebagaimana biasanya maka anggaran sektor pendidikan ini harus didistribusi ke berbagai subsektor sekaligus; yaitu subsektor pendidikan umum, subsektor pendidikan luar sekolah dan kedinasan, subsektor kebudayaan nasional dan keper-cayaan terhadap Tuhan YME, serta subsektor pemuda dan olah raga. Dari subsektor-subsektor pendidikan tersebut di atas selanjutnya masih harus didistribusi lagi ke berbagai alokasi; misalnya anggaran untuk subsektor pendidikan umum masih harus didistribusi ke alokasi pendidikan dasar, alokasi pendidikan menengah, dan alokasi pendidik-an tinggi. Yang cukup menarik kita cermati dalam pengalokasian anggaran subsektor pendidikan umum tahun ini adalah pada alokasi pendidikan dasar (dikdas) dan alokasi pendidikan tinggi (dikti). Anggaran dikdas yang biasanya memang relatif tinggi jumlahnya tahun ini tetap tinggi dan mengalami kenaikan. Tahun ini anggaran dikdas konon mencapai satu trilyun rupiah lebih setelah tahun ini mencapai 903,8 milyar rupi-ah. Anggaran ini terdiri dari dua sumber, yaitu anggaran rupiah murni dari RAPBN 1997/1998 sebesar 854,4 milyar rupiah dan bantuan luar negeri lebih dari 200 milyar rupiah. Anggaran dikti juga tidak kalah menariknya; meskipun jumlahnya tak lebih besar dari anggaran dikdas akan tetapi kenaikannya ternyata sangat significance, yaitu dari 603,3 milyar rupiah di tahun anggaran 1996/1997 menjadi 774,8 milyar rupiah untuk tahun anggaran 1997/ 1998 ini. Nilai kenaikan anggaran dikti ini di samping tinggi seperti anggaran dikdas juga tetap 'sangat berarti' bagi pembangunan pendidikan tinggi itu sendiri.]]>
