Articles
<![CDATA[PTS DI JATENG DAN YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.722 KB)
<![CDATA[      Setelah konsentrasi masyarakat tertuju pada PTN, perguruan tinggi negeri, pada beberapa waktu yang lalu, maka sekarang PTS, perguruan tinggi swasta, mendapatkan giliran. Setelah UMPTN dilaksanakan dan hasilnya sedang diproses untuk diumumkan kepada masyarakat nantinya maka banyak orang mulai menyibukkan diri pada PTS.      Keadaan tersebut sangatlah wajar karena ketatnya kompetisi untuk mendapatkan kursi belajar pada PTN telah menyebabkan banyak orang merasa perlu menempuh alternatif lain untuk meraih kursi belajar di perguruan tinggi; dan akhirnya mereka merasa perlu berhubungan dengan PTS. Pada sisi lain akhir-akhir ini masyarakat memang sudah kritis dan selektif, sehingga banyak di antara mereka yang semenjak awal memang telah tertarik pada mekanisme akademik di PTS, terutama PTS yang bonafide.      Di Indonesia sekarang ini terdapat sekitar 900-an PTS yang berstatus, dengan sekitar 85% dari keseluruhan program studi (progstu) yang dikembangkan masih berstatus terdaftar; status yang menduduki peringkat paling rendah di dalam sistem akreditasi PTS di negara kita.]]>
<![CDATA[MINAT MASYARAKAT TERHADAP IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.54 KB)
<![CDATA[       Tulisan saya pada dua harian di Semarang mendapat tanggapan dari Dr. Retmono di bawah titel "Rekrutmen Mahasiswa: Seleksi dan Strategi" (Suara Merdeka, 27/4/92); adapun tulisan saya yang dimaksudkan masing-masing ialah "IKIP Tidak Berani Menaikkan SPP?" (Wawasan, 10/4/92) dan "Program Seleksi Siswa Berprestasi" (Suara Merdeka, 13/4/92). Bila tanggapan balik ini sedikit terlambat mohon dimaafkan oleh karena seringnya tugas di luar daerah yang harus saya lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini telah mengurangi kesempatan untuk membuat tulisan ini.        Sebelum sampai pada pembahasan materi saya ingin menyita satu alenia ini untuk mengungkapkan perasaan se-nang saya terhadap tanggapan Pak Retmono; karena dengan demikian saya mendapatkan teman untuk berdialog,terutama mengenai kompleksitas problematika IKIP yang akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan orang. Lebih senang lagi karena ternyata teman dialog saya kebetulan adalah seo-rang rektor, rektor IKIP. Terus terang saja, tidak semua rektor berkesempatan dan "berani" berdialog.        Dua permasalahan yang mendapat tanggapan dari Pak Retmono ialah masalah kebijakan penerimaan mahasiswa ba-ru pada IKIP, khususnya IKIP Semarang, dan "keberanian" IKIP untuk menaikkan atau tidak menaikkan SPP bagi maha-siswa barunya nanti. Kalau dirunut lebih jauh kesemuanya ini lebih bertitik tolak pada minat masyarakat terhadap IKIP; oleh karena itulah tulisan ini lebih memfokus pada minat masyarakat terhadap IKIP.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN TUTWURI HANDAYANI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.926 KB)
<![CDATA[       Belum lama ini telah diselenggarakan Simposium tentang Sistem Pembinaan Profesional (SPP) dan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) di Kantor Depdikbud Pusat Jakarta. Simposium ini dibuka langsung oleh Pak Wardiman Djojonegoro selaku menteri pendidikan; dengan pesertanya di samping para pengambil keputusan di lingkungan Depdikbud juga melibatkan peserta dari kalangan praktisi CBSA, para pakar pendidikan, serta utusan dari British Council sebagai sponsor.        Simposium tersebut mempunyai arti penting bagi perkembangan pendidikan nasional kita, terutama bagi perkembangan CBSA itu sen-diri, karena konklusi dan rekomendasi hasil simposium akan dijadikan dasar pengambilan keputusan tentang perlu atau tidak perlunya CBSA dilaksanakan secara nasional di masa-masa yang akan datang. Secara administratif CBSA itu sendiri sebenarnya masih merupakan uji coba yang secara terus menerus dievaluasi hasilnya. Meskipun pelaksanaan CBSA sudah mengembang ke beberapa daerah replikasi akan tetapi sampai kini belum menjadi kebijakan politik yang harus dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Dasar (SD) di Indonesia.        Di dalam pembukaan simposium tersebut Pak Wardiman selaku menteri pendidikan juga meminta peserta untuk mengkaji secara teliti sejauh mana kelayakan CBSA untuk diberlakukan secara "massal" di sekolah-sekolah; kalau memang layak ada kemungkinan pelaksanaan CBSA akan dilanjutkan, sebaliknya kalau memang tidak layak maka Depdikbud akan segera menghentikan pelaksanaan CBSA.]]>
<![CDATA[MENGHITUNG DAYA TAWAR GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.974 KB)
<![CDATA[ Dalam beberapa hari yang lalu kita disuguhi berita tentang terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh sivitas pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, di Kabupaten Kampar, Riau. Beribu-ribu guru dan siswa, angkanya bahkan mencapai belasan ribu, berduyun-duyun mendatangi gedung DPRD setempat untuk menuntut pelengseran pejabat nomor satu di daerah terse-but, yaitu bupati kepala daerah.      Terlepas dari substansi permasalahannya, kejadian seperti itu memang langka terjadi di Indonesia. Bahwa para guru dan siswa melakukan aksi demonstrasi memang bukan hal yang tabu di era reformasi sekarang ini; meski demikian kalau ada guru (dan siswa) berdemonstrasi untuk menuntut dilengserkannya seorang pejabat tinggi, apalagi pejabat nomor satu di suatu daerah, dikarenakan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan memang langka terjadi.      Di Kabupaten Kampar ternyata hal itu bisa terjadi, bahkan dilakukan selama belasan hari sampai-sampai kegiatan belajar mengajar di daerah tersebut macet total (lecturer jam). Lebih daripada itu aksi yang dilakukan oleh para guru tersebut mendapat simpati dari sebagian kalangan.      Ketua PGRI Pusat, Muhammad Surya, kepada saya menyatakan bahwa kejadian seperti itu dipicu oleh adanya ketersinggungan kolektif para guru dikarenakan adanya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat setempat. Ke-tersinggungan kolektif inilah yang membuat para guru mengadakan aksi kolektif berupa demonstrasi.]]>
<![CDATA[MENENGOK SISTEM PENGADAAN GURU PRAKTEK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.004 KB)
<![CDATA[Pamor akademis sekolah kejuruan dalam beberapa tahun terakhir ini sedang mengalami "degradasi". Kalau kita sempat membuat grafik maka dalam akademis sekolah kejuruan sedang berjalan menurun.      Indikator yang sering digunakan untuk melukiskan penurunan pamor tersebut biasanya terletak di sekitar minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan itu sendiri. Relatif minimnya jumlah siswa sekolah kejuruan bila dibandingkan dengan jumlah siswa sekolah umum menunjukkan betapa tipisnya minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan. Tipisnya minat masyarakat tersebut tidak terlepas dari sejauh mana keberhasilan sekolah kejuruan di dalam mengemban tugas.      Banyaknya para lulusan sekolah kejuruan yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan di satu pihak, serta dimasukinya berbagai pos kerja oleh lulusan sekolah umum yang mestinya menjadi "kapling" lulusan sekolah kejuruan di pihak yang lain; adalah merupakan indikator kekurang berhasilan sekolah kejuruan dalam mengemban tugas.      Seperti kita ketahui tugas sekolah umum (academic school) adalah menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; sementara menyiapkan lulusannya untuk terjun langsung ke lapangan kerja.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN PROFESI GURU TK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.428 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Â âSiapa yang bersedia menjadi guru Taman Kanak-Kanak (TK)?â Kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada sekelompok remaja putri kota, apalagi remaja putri desa, barangkali kebanyakan akan menjawab bersedia. Namun, kebersediannya itu sebagian diantaranya bukan karena mencintasi profesi guru TK melainkan karena sulitnya mencari pekerjaan. Â Â Â Â Â Â Â Selanjutnya kalau saya tunjukkan persyaratan menjadi guru TK seba-gaimana yang ditentukan di dalam PP Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta UU Guru dan Dosen maka kebanyakan remaja yang menyatakan bersedia tersebut barangkali akan mundur teratur! Mengapa? Persyaratan menjadi guru TK di Indonesia menurut PP dan UU tersebut ternyata sangat berat; setidak-tidaknya harus berkualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana serta berlatar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. Â Â Â Â Â Â Â Menurut catatan Balitbang Depdiknas, jumlah guru TK se Indonesia sebanyak 137.000-an orang untuk mengajar siswa sebanyak 1.850.000-an anak. Dari keseluruhan guru yang memenuhi persyaratan tersebut tak lebih dari 5 persen. Itulah faktanya! ]]>
<![CDATA[WAJIB BELAJAR DAN KURIKULUM 1994 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.213 KB)
<![CDATA[       Bila kita ikuti secara cermat perjalanan pendidikan selama tahun 1994 maka akan kita dapati dua momentum yang sangat penting dan memorial; masing-masing adalah momentum dicanangkannya program atau gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WBPD) serta momentum dimulainya aplikasi Kurikulum 1994 di sekolah-sekolah. Kedua momentum pendidikan ini terletak dalam kerangka yang sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.        Pencanangan wajib belajar dilakukan oleh Presiden RI Soeharto tanggal 2 Mei 1994; saat mana bangsa Indonesia secara bersama-sama memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas). Momentum ini sudah lama dinanti-nantikan oleh segenap bangsa Indonesia karena wajib belajar diyakini dapat membawa bangsa kita kepada kemajuan yang didambakan. Belajar dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang, yang mewajib-belajarkan rakyatnya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata kemajuan pun dapat dicapai. Juga belajar dari pengalaman kita sendiri dengan program Wajib Belajar Sekolah Dasar (WBSD) ternyata gairah pendidikan dan nuansa kemajuan mulai dapat kita rasakan.        Pada tahun yang sama pemerintah kita pun mengimplementasi program yang tidak kalah pentingnya; yaitu mulai mengaplikasi kuri-kulum baru di sekolah-sekolah. Kurikulum baru yang lazim disebut dengan Kurikulum 1944 ini mulai diaplikasi di SD, SLTP dan sekolah menengah baik SMU (umum) maupun SMK (kejuruan). Penyiapan dan penyusunan Kurikulum 1994 dengan seluruh perangkatnya (antara lain Buku Pedoman, GBPP, dsb) sebenarnya sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya; tetapi "nampaknya" baru tahun 1994 dapat dilaksanakan operasionalisasinya.]]>
<![CDATA[EMPAT CATATAN ANGGARAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.272 KB)
<![CDATA[Perbincangan yang pernah berkembang pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Terbesar yang berlangsung di Denpasar Indonesia beberapa waktu lalu ternyata belum dapat diimplementasi oleh negara-negara anggotanya; setidak-tidaknya oleh Indonesia. Hal ini tercermin dalam RAPBN 1998/1999 yang memberikan alokasi anggaran pendidikan belum optimal; baik dari sisi angka maupun nilainya.      Barangkali ada yang masih ingat; dalam KTM yang dihadiri oleh sembilan negara tersebut, yaitu Bangladesh, Brazil, Cina, India, Indo-nesia, Mesir, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan pernah muncul gagasan dan perbincangan agar masing-masing negara anggota berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikannya sedapat mungkin sampai angka 6 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP). Meski gagasan ini tidak sampai menjadi keputusan akan tetapi tergambarkan sedemi-kian itulah idealnya suatu anggaran pendidikan untuk memacu mutu manusia (SDM) di masing-masing negara.      Selanjutnya, bagaimana dengan anggaran pendidikan kita dalam formulasi RAPBN 1998/1999? Justru disinilah letak permasalahannya! Dari skala ratio, anggaran pendidikan kita mendapat porsi yang relatif sangat kecil.      Seperti apa yang disampaikan Presiden Soeharto di depan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Januari 1998 yang lalu maka RAPBN 1998/1999 kita mencapai angka 133,5 triliun rupiah, atau mengalami kenaikan di atas 32 persen daripada RAPBN 1997/1998 yang sedang berjalan yang angkanya 101,1 triliun rupiah. Anggaran dalam RAPBN 1998/1999 tersebut kemudian dibagi ke berbagai sektor pembangunan; dan salah satu diantaranya ialah sektor pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 4,9 triliun rupiah. Disinilah soalnya! Angka 4,9 triliun relatif sangat kecil dibanding dengan 133,5 triliun.]]>
<![CDATA[KENDALA DOSEN PTS DOMINAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.59 KB)
<![CDATA[           Kesibukan yang nampak sangat menonjol pada setiap semester di perguruan tinggi swasta (PTS) adalah sekitar masalah penyelenggraan ujian negara sistem cicilan; atau yang lebih populer dengan sebutan ujian negara cicilan (UNC). Sistem ini merupakan sistem yang relatif baru untuk menggantikan sistem lama yang dikenal dengan sistem paket, atau ada yang mengatakan sistem konvensional.        Bagi PTS dengan seluruh akademikanya maka UNC memiliki arti yang sangat penting; bagi mahasiswanya maka UNC merupakan mekanisme sertifikasi untuk mendapat selembaran ijazah "negara" yang menjadi symbool kualitas. Sa-ya tak ingin mengatakan proses ini merupakan manifestasi dari "paper oriented"; akan tetapi tanpa symbool terse-but jangan harap instansi pemerintah dan juga beberapa instansi swasta akan mau mengakui kualifikasinya. Sedang bagi lembaga maka keberhasilan UNC berkorelasi langsung dengan kredibilitas PTS; makin banyak mahasiswa yang lo-los dari saringan UNC makin berkredibilitaslah PTS yang bersangkutan, meski harus diakui pula bahwa kredibilitas PTS pada umumnya tidak semata-mata ditentukan oleh UNC.            Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Mendikbud nomer: 020/U/1986 tentang sistem ujian negara bagi mahasiswa PTS maka sistem yang lama mulai ditinggalkan untuk beralih ke sistem yang baru. Dalam lima tahunan terakhir ini sistem UNC sudah berjalan, hampir seluruh PTS sudah melaksanakannya; dengan demikian evaluasi awal terhadap pelaksanaannya kiranya memang diperlukan.]]>
<![CDATA[BELAJAR EFEKTIF, KUNCI SUKSES DI PT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.786 KB)
<![CDATA[      Dalam enam tahun yang terakhir ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah menciptakan tradisi akademik dengan mengambil hari Sabtu akhir Juli untuk mengumumkan hasil seleksi tertulis Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Kalau kita runut perjalanannya maka UMPTN 1992 diumumkan Sabtu 25 Juli, UMPTN 1993 diumumkan Sabtu 31 Juli, UMPTN 1994 diumumkan Sabtu 30 Juli, UMPTN 1995 diumumkan Sabtu 29 Juli,UMPTN 1996 diumumkan Sabtu 27 Juli, sedangkan untuk UMPTN tahun 1997 ini diumumkan Sabtu 26 Juli.      Sebagaimana yang telah lama direncanakan maka UMPTN 1996 telah diumumkan pada hari Sabtu 26 Juli 1997. Metode informasinya antara lain ditempuh dengan memuat pengumuman di surat kabar (ter-masuk Bernas), memasang pengumuman di tempat-tempat strategis, bahkan ada beberapa PTN (tidak semua PTN) yang memberikan surat panggilan bagi kandidat yang dinyatakan lulus seleksi.      Tahun ini sebanyak 63.569 kandidat dinyatakan lulus; mereka ini telah berhasil memenangkan kompetisi di antara 348.734 kandidat lain untuk menembus tebalnya dinding UMPTN.      Dengan diturunkannya kebijakan pemerintah c/q Depdikbud untuk sementara tidak menambah PTN baru di dalam beberapa tahun tera- khir ini,terkecuali menambah beberapa jurusan maupun program studi yang dianggap perlu, maka daya serap PTN boleh dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Di dalam beberapa tahun terakhir ini daya serap PTN terhadap lulusan sekolah menengah berkisar pada angka 60.000 s/d 65.000 untuk setiap tahunnya; kalau pun jumlahnya keluar dari interval tersebut maka angka simpangan atau tingkat devi-asinya tidaklah tinggi.]]>
