Articles
<![CDATA[MAKNA HASIL EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.754 KB)
<![CDATA[       Apabila tiada aral yang melintang maka hari Sabtu 29 Mei 1993 ini hasil Ebtanas pada Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (SMA) diumumkan secara serentak. Para siswa SMA yang tiga atau empat minggu lalu mengkonsentrasikan diri pada moment evaluasi belajar tersebut hari ini bisa melihat langsung hasil jerih payahnya selama ini.        Ebtanas SMA tahun 1992/1993 kali ini diikuti oleh lebih dari satu juta siswa yang semuanya berharap supaya hasilnya optimal, meskipun tidak semua peserta Ebtanas tersebut benar-benar optimal mempersiapkan dirinya dalam mengikuti moment penting ini. Dari jumlah yang lebih da-ri satu juta siswa ini sebagian besar mengharapkan kalau berhasil menempuh Ebtanas dan lulus SMA-nya dapat segera melanjutkan studi ke perguruan tinggi, meskipun di dalam kenyataannya nanti hanya sebagian kecil saja dari jumlah tersebut yang dapat melanjutkan studinya.        Bahwa antara harapan dengan kenyataan sering ter-dapat kesenjangan memang bukan hal yang aneh lagi; namun begitu bukan berarti bahwa peserta Ebtanas SMA yang memi liki harapan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu salah. Harapan tersebut cukup realistik karena seba-gai sekolah umum lulusan SMA memang lebih dipersiapkan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI AKADEMIK TEORI KONVERGENSI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.227 KB)
<![CDATA[      Setiap menjelang tahun akademik baru seperti saat ini maka setiap lembaga perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) dihadapkan pada masalah klasik tentang sistem seleksi masuk; yaitu sistem untuk menyeleksi kandidat mahasiswa baru yang benar-benar mempunyai kemampuan dasar untuk mengikuti proses belajar mengajar di perguruan tinggi.       Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh masyarakat kita pada umumnya, terutama bagi mereka yang mempunyai kepenting-an untuk "mengkapling" kursi belajar pada perguruan tinggi, karena sebelum mendapatkan kursi belajar mereka akan dihadapkan pada sistem seleksi tersebut.      Tahun ini penyelenggaraan seleksi masuk pada PTN, yang "dikenalkan" dengan istilah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) direncanakan akan dilakukan secara serempak tanggal 6 dan 7 Juni 1989; sedangkan untuk PTS waktu penyelenggaraannya sangat bervareasi, tetapi pada umumnya dilakukan lebih dari satu gelombang.      Bagaimanakah sistem seleksi masuk perguruan tinggi yang efektif itu? Marilah kita bersama-sama mencoba untuk menganalisisnya.]]>
<![CDATA[MUSIBAH KEBOCORAN EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.547 KB)
<![CDATA[      Dikarenakan ulah sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab, baik yang ada di "dalam" maupun yang "luar" departemen, maka semakin terpuruklah reputasi departemen pendidikan nasional kita. Kebocoran soal-soal Ebtanas di SMU yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, meskipun peristiwa ini bukan untuk pertama kalinya, benar-benar telah meluluhlantakkan nama baik departemen yang berslogan tut wuri handayani itu.      Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena Ebtanas merupakan sistem; dan sistem secanggih apapun tetap mengandung kelemahan. Dan salah satu bentuk kelemahan Ebtanas adalah kebocoran. Jadi, sesungguhnya kebocoran Ebtanas bukanlah sesuatu yang aneh dan ajaib; meski hal ini tidak dimaksudkan sebagai "excuse". Kebocoran Ebtanas merupakan hal yang lumrah; meski tetap saja musibah.      Apalagi, semenjak beberapa tahun yang terakhir ini sistem Ebtanas mulai dikembangkan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang lebih rawan terhadap bahaya kebocoran. Kalau dalam sistem sentralisasi dulu maka proses instrumentasi dari proses pembuatan soal sampai penggandaan dan pendistribusian dilakukan oleh Jakarta, utamanya Balitbang Depdiknas. Jadi katup kebocoran hanya ada satu di Jakarta. Sekarang, dalam sistem desentralisasi materi soal digandakan di daerah sehingga katup kebocoran bertambah banyak.       Lepas dari itu semua, kebocoran soal-soal Ebtanas memang banyak membawa kerugian; baik bagi pemerintah, sekolah, maupun masyarakat khususnya siswa dan orang tua siswa. Secara material beaya yang diperlukan untuk mengulang Ebtanas tentu tidak kecil, dan boleh jadi justru lebih banyak daripada beaya Ebtanas awalnya karena penyelenggaraan Ebtanas ulangan itu memerlukan keamanan yang lebih ketat. Kerugian nonmaterial tentu dirasakan oleh banyak orang saat ini; banyak siswa yang tidak konsentrasi belajar, orang tua tidak tenang, banyak pejabat tidak nyenyak tidur, dsb. Itu semua adalah bentuk kerugian nonmaterial.Error by Repeatation]]>
<![CDATA[EVALUASI KRITIS PASCA UMPTN 1990 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.085 KB)
<![CDATA[      Hasil seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) Tahun 1990 pada tanggal 4 Agustus 1990 yang lalu telah diumumkan secara serentak melalui berbagai jalur; masing-masing ialah jalur perguruan tinggi negeri (PTN), jalur panitya ujian masuk lokal (PUML) dan melalui jalur media massa.      Seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang silam maka peristiwa pengumuman hasil seleksi PTN biasanya diwarnai dengan bercampurnya suka dan duka; suka bagi yang sukses dan dinyatakan diterima menjadi "warga" baru PTN, dan duka bagi yang gagal dan dinyatakan tidak diterima sebagai "keluarga" baru PTN. Secara kuantitatif bisa dipastikan bahwa jumlah yang sukses jauh lebih kecil dari jumlah yang gagal; sehingga setiap ditemukan sekeping kesukaan maka akan dijumpai berkeping-keping kedukaan.      Meskipun peristiwa pengumuman hasil seleksi PTN merupakan peristiwa yang rutin dan sudah membiasa; akan tetapi peristiwa tersebut tetap saja merupakan peristiwa memorial bagi sementara pesertanya, baik yang sukses maupun yang gagal.      Dengan telah diumumkannya hasil UMPTN tersebut di atas maka selesailah sudah proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk periode 1990 ini. Tugas Depdikbud (dan kita) selanjutnya adalah mengadakan evaluasi kritis terhadap keseluruhan proses seleksi pada PTN tersebut; hal-hal yang positif dilestarikan, hal-hal yang negatif dibuang, sedangkan hal-hal yang problematis perlu segera diantisipasi untuk dicarikan solusinya.]]>
<![CDATA[MBA : ANTARA KETERTIBAN DAN KREATIVITAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.925 KB)
<![CDATA[       Munculnya berbagai lembaga penyelenggara program MBA, Master of Business Administration, akhir-akhir ini seperti tak terkendalikan lagi. Pada berbagai kota besar program ini menunjukkan eksistensinya; namun bersamaan dengan itu "saling-silang" mengenai program ini pun menjadi tak terhindarkan lagi.        Diakui atau tidak dewasa ini penilaian masyarakat mengenai penyelenggaraan program MBA sedang "terbagi"; ada yang menyatakan kehadiran program MBA secara eksistensional merupakan ekspresi kreativitas masyarakat yang dapat melengkapi program-program pendidikan yang ada dan secara material lulusannya diperlukan oleh industri dan perusahaan. Sementara itu di pihak lain ada yang menyatakan bahwa lulusan MBA sudah tidak diperlukan lagi oleh karena mutunya yang makin lama semakin menurun, peserta didiknya tidak lagi berorientasi pada keterampilan namun lebih pada gelar, sedangkan penyelenggaraannya makin tak beraturan sehingga perlu segera ditertibkan.        Mengenai pendapat yang terakhir, yaitu penertiban lembaga MBA, rasanya memang ada benarnya. Disadari atau tidak pemerintah pun saat ini sedang dalam proses mener-tibkan lembaga MBA dan sejenisnya. Kalau beberapa waktu yang lalu koordinator Kopertis di berbagai wilayah telah mengundang para penyelenggara program MBA untuk diajak dialog mengenai eksistensi lembaga berkaitan dengan pe-ran sertanya di masyarakat; hal ini kiranya merupakan bagian dari upaya penertiban tersebut. Memang, istilah penertiban ini tidaklah relevan dengan pelarangan, seti-dak-tidaknya untuk saat ini.]]>
<![CDATA[SISTEM AKREDITASI YANG LEBIH JUJUR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.731 KB)
<![CDATA[       Isu mengenai akreditasi perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang akan di-lakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) menjadi sangat aktual akhir-akhir ini; apalagi setelah Ketua BAN, Sukadji Ranuwihardjo, memberikan informasi tentang rencana kerja untuk segera menjalankan fungsi dan tugasnya.        Menurut Pak Kadji mulai tahun 1997 nanti status akreditasi PTS     "terdaftar", "diakui" dan "disamakan" akan dihapus. Sebagai gantinya BAN akan memberlakukan sistem akreditasi atau pengakuan terhadap mutu dan efisiensi program studi pada semua perguruan tinggi, PTN dan PTS; yang nantinya akan menghasilkan dua kriteria, yaitu kriteria akreditasi (accredited) bagi PTN/PTS yang memperoleh angka 400 s/d 900 dalam hasil evaluasinya serta kriteria tidak diakreditasi (not accredited) bagi yang angkanya kurang dari 400.        Penerapan akreditasi sebagaimana yang direncanakan tersebut di atas merupakan hasil keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0326/U/1994 tertanggal 15 Desember 1994 mengenai pem-bentukan BAN. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentukan BAN yang juga merupakan "amanat" PP Nomor 30/1990 tentang Pendidik-an Tinggi baru bisa direalisasi pada pertengahan Desember 1994; dan sampai sekarang ini masyarakat kita, terutama masyarakat perguruan tinggi, masih setia menunggu prestasi BAN itu sendiri.]]>
<![CDATA[UAN DAN STANDARDISASI MUTU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.785 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Sungguh mengejutkan! Demikian barangkali komentar masyarakat umum yang selama ini kurang paham tentang âbiologiâ Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sebenarnya demi mendengar komentar Pak Dodi Nandika selaku Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas. Sebagaimana diketahui, petinggi Depdiknas ini dalam acara jumpa pers menjelang diumumkannya hasil UAN 2004 untuk SMA, MA dan SMK âmengakuiâ adanya perbedaan paket soal UAN antardaerah dikaitkan dengan rendahnya kemampuan akademik siswa di daerah tertentu. Dan ketika kepada Pak Dodi ditanyakan mengapa ujian kepada siswa harus dinamakan ujian akhir nasional maka beliau menjawab sbb: âOh, paling tidak pelaksanaannya bersifat nasional baik dari sisi penga-daan soal maupun waktunya yang serentakâ (Kompas, 11 Juni 2004). Â Â Â Â Â Â Â Terhadap keterangan tersebut maka muncullah berbagai komentar di masyarakat; kalau demikian di mana letak standardisasi mutu pendidik-annya, sebandingkah manfaat yang dipetik dari penyelenggaraan UAN dengan biaya yang dikeluarkan, masih perlukah sekolah-sekolah ikut UAN di tahun-tahun yang akan datang, dan sabagainya. Â Â Â Â Â Â Â Komentar yang bernada kekecewaan seperti itu rasanya wajar saja karena bagi masyarakat umum, termasuk didalamnya masyarakat pendi-dikan, UAN dianggap dan diyakininya sebagai media atau metoda untuk mewujudkan standardisasi nasional. Dengan soal yang (bobotnya) sama dan kriteria kelulusan yang sama maka akan tercapailah standardisasi nasional yang diinginkan. ]]>
<![CDATA[MASALAH SEKOLAH BIBIT UNGGUL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.002 KB)
<![CDATA[      Pada peringatan Harkitnas beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di Pendopo Agung Tamansiswa Yogyakarta,tempat yang memiliki nilai sejarah pendidikan itu, seorang menteri kita telah menawarkan gagasannya yang cukup menarik dan mengundang respon dari berbagai kalangan masyarakat. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI, L.B Moerdani mengemukakan gagasannya sekaligus "menantang" Tamansiswa untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan umum tingkat menengah atas yang disebut Perguruan Taman Madya Taruna Nusantara (PTMTN). Lembaga pendidikan ini, yang kemudian dimediamassakan sebagai "sekolah bibit unggul" disiapkan untuk mencetak calon-calon pemimpin di masa depan.      Dengan lembaga tersebut nampak ada keinginan dari Pak Benny untuk mencetak "bibit unggul" sebagai pemimpin bangsa di masa mendatang, khususnya pada era tigapuluh tahunan yang akan datang. Diakui atau tidak gagasan akademik tersebut memang sangat menarik, dan lebih menarik lagi ketika gagasan tersebut dicetuskan oleh seorang Menhankam seperti Pak Benny yang tentunya lebih banyak mengutak-utik "senjata" dari pada mengurus masalah-masalah pendidikan dan persekolahan di negeri ini. Maka tidaklah mustahil kalau saat ini gagasan pendirian PTMTN tersebut menjadi semacam "isu nasional" yang mengundang respon dari pelbagai pihak.      Terbukti, sampai saat ini tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap gagasan akademik tersebut masih cukup gencar; dari yang bernada sependapat sampai yang sebaliknya.]]>
<![CDATA[KISRUH TUNJANGAN GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.885 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Â Pernyataan Pak Bambang Sudibyo selaku menteri pendidikan nasional bahwa persyaratan untuk mendapatkan tunjangan fungsional harus sama ketatnya dengan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi ternyata mendapat reaksi beragam dari para guru; namun umumnya mereka berharap agar tunjangan fungsional yang diterima jangan âdiuthik-uthikâ. Pasalnya, kalau untuk mendapatkan tunjangan fungsional harus dikenai persyaratan yang berat maka banyak guru tidak akan dapat memenuhinya; dan lepaslah tunjangan yang selalu diterimanya. Â Â Â Â Â Â Â Para guru pun ternyata banyak yang menolak kalau untuk mendapatkan tunjangan fungsional harus memiliki sertifikat pendidik alias melalui proses sertifikasi. Di samping mekanismenya belum jelas, sampai sekarang proses sertifikasi bisa dikatakan masih dalam taraf percobaan. Ini dipandang akan memberatkan guru yang terbukti sudah mengabdikan diri sekian lama. Â Â Â Â Â Â Â Saat ini masalah tunjangan fungsional guru memang sedang menjadi topik pembicaraan di masyarakat, utamanya di lingkungan para guru itu sendiri. Mereka khawatir tunjangan yang âtidak seberapaâ nilai ekonominya ini akan melayang jauh entah ke mana. Meskipun nilainya hanya berkisar di angka 100 ribu rupiah namun selama ini dianggap cukup âmenghangatkanâ penghasilan keluarga yang jauh dari memadai. ]]>
<![CDATA[MEMANFAATKAN TENAGA TERAMPIL DALAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.822 KB)
<![CDATA[Pembangunan di Indonesia dewasa ini tengah berlangsung dengan gencarnya. Pelita demi Pelita telah dilalui dengan segala kelebihan dan kekurangannya, serta hampir semua bidang telah dilalui oleh lajunya roda-roda pembangunan yang semakin meninggi kecepatannya.      Pembangunan itu sendiri bergerak dalam dua jalur yang saling berdampingan, ialah pembangunan mental dan pembangunan fisik.      Intensitas hubungan manusia dengan Tuhan, keharmonisan hubungan antar umat manusia sebagai anggota masyarakat dan juga warga negara, serta kemesraan hubungan antara manusia dengan lingkungan alaminya adalah nilai-nilai yang tidak pernah ditawar-tawar, serta merupakan skala prioritas dalam pembangunan mental. Nilai luhur warisan nenek moyang selalu diagungkan dan dikehendaki untuk bisa dipraktekkan dalam tata kehidupan masyarakat.      Dilain sisi, pembangunan fisikpun berjalan dengan tegarnya. Keberhasilan (dan tentu saja mengandung kekurangan) pembangunan jalan, jembatan, industri, pabrik, pelabuhan, unit pergedungan, unit perakitan dsb adalah contoh soal yang tidak perlu disembunyikan.]]>
