Articles
<![CDATA[âRECOVERYâ PENDIDIKAN YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.049 KB)
<![CDATA[ Delapan tahun lalu World Bank mengeluarkan dokumen pendidikan di Indonesia dalam laporannya yang berjudul âEducation in Indonesia: From Crisis to Recoveryâ (1998). Di dalam dokumen setebal 174 halaman yang dibagi menjadi tujuh bagian tersebut penulis diminta menjadi salah satu pembahas dan sekaligus sebagai anggota tim nasional untuk menindaklan-juti rekomendasinya.        Dokumen World Bank tersebut pada dasarnya menyatakan demikian rendahnya kualitas pendidikan akibat krisis ekonomi yang terjadi semenjak pertengahan tahun 1997. Bahkan dokumen ini secara tidak langsung telah menggambarkan kegagalan pendidikan nasional. Tingkat partisipasi pendi-dikan yang rendah, angka drop-out yang tinggi, angka melanjutkan yang terbatas, prestasi belajar siswa yang rendah, dsb, merupakan indikator gagalnya pendidikan nasional kita.        Atas kegagalan tersebut maka diperlukan langkah-langkah nyata untuk mengadakan ârecoveryâ (baca: pemulihan) pendidikan nasional, setidak-tidaknya kembali pulih seperti sebelum terjadinya krisis; syukur-syukur kalau bisa lebih meningkat prestasinya. Selanjutnya Depdiknas, Bappenas, dan World Bank membentuk tim nasional untuk mangaktualisasi gagasan tersebut. ]]>
<![CDATA[MENGINTIP KEMANDIRIAN MAHASISWA UT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.074 KB)
<![CDATA[      Kritik tajam yang pertama sekali muncul ketika saya mempresentasikan paper tentang Prospek Universitas Terbuka di Indonesia dalam sebuah seminar terbatas, atau lebih tepatnya dalam sebuah diskusi kelas, adalah berkisar pada masalah kemandirian mahasiswa.      Salah satu diantara kekurangan yang dimiliki oleh bangsa Asia pada umumnya, termasuk Indonesia, adalah sifat ketergantungan yang cukup besar kepada orang lain.   Demikian besarnya sifat ketergantungan ini tidak jarang telah menyebabkan terhambatnya perkembangan kemandirianmereka. Sifat paternalistik tentu saja sangat memberikan andil bagi terhambatnya kemandirian ini.      Universitas terbuka (UT) sebagai manifestasi da-ri upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat dengan menerapkan sistem belajar dan mekanisme akademik yang termasuk baru di Indonesia, adalah menuntut kemandirian mahasiswa secara mutlak. Tanpa memilki sifat mandiri, jangan diharapkan seorang mahasiswa akan dapat menyelesaikan studi.      Meskipun sifat mandiri ini diperlukan pula dalam menempuh pendidkan biasa (reguler), tetapi dalam sistempendidikan terbuka ini akan lebih dominan.]]>
<![CDATA[BENARKAH MATEMATIKA HANYA MILIK ANAK SEKOLAH DI KOTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.026 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini di Yogyakarta telah digelar lomba Matematika bagi siswa SD, SLTP dan SMU di Jawa Tengah dan DIY. Lomba yang antara lain disponsori oleh SKH Kedaulatan Rakyat ini ternyata cukup menarik minat masyarakat;buktinya sebanyak 450 siswa dari berbagai sekolah ikut aktif sebagai peserta. Mereka ada yang datang dari jauh; Semarang, Demak, Pati, Sokahardjo, Magelang, dan sebagainya.      Kedatangan para peserta yang dari jauh tersebut merupakan suatu fenomena yang positif; di tengah-tengah banyaknya para siswa yang merasa "ketakutan" terhadap bidang studi Matematika ternyata masih banyak pula yang mempunyai hobby "ilmu dasar" tersebut. Memang harus kita akui bahwa sampai saat ini masih banyak anak didik yang menganggap Matematika sebagai momok sehingga sedapat mungkin mereka akan menghindarkan diri untuk berakrab-akrab dengan bidang studi tersebut.      Lebih daripada itu ada pula siswa di sekolah yang menaruh rasa tidak senang terhadap Matematika sejak sebelum mereka dikenalkan dengan ilmu dan rumus-rumusnya. Keadaan ini juga dialami oleh para siswa di beberapa negara; katakanlah di Singapura, Malaysia, Brunai, Thailand, dan sebagainya. Pemerintah Singapura sampai membangun Singapore Science Centre (SSC) yang salah satu ruangan besarnya diisi koleksi benda-benda matematis.Para siswa "digiring" ke ruangan ini agar mereka mendapatkan gambaran konkrit dari dunia ilmu pasti ini; dengan demikian mereka diharapkan tidak takut terhadap Matematika, bahkan kalau mungkin dapat menyenanginya.      Visualisasi matematis sebagaimana yang dilakukan oleh pemerin-tah Singapura tersebut memang cukup membantu. Banyak anak-anak SD dan SLTP yang setelah melihat dan mengamati benda-benda mate-matis menjadi tertarik pada Matematika; dan kemudian mereka pun menjadi bersemangat untuk mempelajarinya.]]>
<![CDATA[KI HADJAR DEWANTARA DAN KEJUANGANNYA ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SINAR HARAPAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.643 KB)
<![CDATA[ âKarangan-karangan beliau (Ki Hadjar Dewantara) adalah sangat luas serta mendalam, yang tidak saja membangkitkan semangat perjuangan nasional sewaktu jaman penjajahan, tetapi juga meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi mendatangâ (Presiden RI, Soekarno, 1962).        Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional maka nama Ki Hadjar Dewantara selalu melekat didalamnya. Memang demikianlah keadaannya! Penetapan tanggal 2 Mei oleh pemerintah RI sebagai Hari Pendidikan Nasional memang dimaksudkan agar kita senantiasa dapat memahami dan menghormati jasa-jasa Ki Hadjar yang telah berhasil menanamkan konsep-konsep pendidikan bagi kemajuan bangsa.        Sebagaimana kita ketahui pemerintah kita melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomer:316/1959 tertanggal 16 Desember 1959 dengan tegas menetapkan tanggal atau hari lahir Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagaimana yang senantiasa kita peringati pada setiap tahunnya. ]]>
<![CDATA[KITA YANG KAYA GAGASAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.421 KB)
<![CDATA[Dunia pendidikan memang dunia yang mengasyikkan walaupun serba kompleks. Dunia yang penuh liku, penuh pertimbangan, penuh kebijaksanaan, penuh kontra pendapat, penuh humor dan bahkan terkadang penuh dengan .... sensasi!Betapa tidak, hampir semua orang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita tak bisa lepas dari sebuah definisi, pendidikan adalah upaya untuk menyesuaikan tingkah laku manusia agar senantiasa siap menghadapi hari esok. Dunia kita berjalan terus, terkadang pelan tapi pasti dan dilain saat cepat tak terkendali, sehingga manusia yang tidak siap tentu akan tertinggal oleh lajunya peradaban dunia.Manusia dalam hal ini selalu mendambakan sumbangsih pendi-dikan supaya hari esoknya manusia bukan hari merupakan hari kemarinnya dunia karena manusia tidak boleh dikuasai oleh alam ini.Akan tetapi pada kenyataannya untuk mewujudkan sebuah idealita seringkali harus menempuh jalan yang berliku ganda, hingga tidak mustahil bila realita dipelupuk mata nampak bersifat kontroversi dengan hakekat kebenaran yang kita dambakan.]]>
<![CDATA[MEREFORMASI BP3 DI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.477 KB)
<![CDATA[      Pada momentum seperti sekarang ini ketika orang tua disibukkan dengan urusan mencari sekolah lanjutan bagi anaknya, khususnya di SLTP dan SMU/SMK, banyak di antara mereka yang menjadi "grogi" karena harus berhadapan dengan suatu organisasi yang paling populer di sekolah, yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan BP3.      Organisasi atau badan yang dalam banyak kasus sering memungut iuran pendidikan secara berlebihan untuk ukuran kemampuan ekonomi para orangtua siswa di sekolah-sekolah yang bersangkutan itulah yang membuat BP3 menjadi populer; sudah barang tentu di dalam konotasi yang tidak (sepenuhnya) konstruktif. Secara empirik memang banyak orang tua siswa yang mengeluh disebabkan tingginya iuran pendidikan yang ditetapkan oleh pengurus BP3. Akibatnya banyak orang tua yang harus menghadapi dilema; membayar iuran berarti menambah beban, sedangkan tidak membayar khawatir kalau anaknya mendapat dampak akademik atas ketidakmembayarannya itu.      Pada banyak kasus BP3 sering dianggap sebagai badan legitimasi sekolah untuk menarik uang dari para orang tua siswa. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila kemudian muncul anggapan di sementara orang tua sbb: kalau dirinya berhubungan langsung dengan (pengurus) BP3 artinya dirinya sedang berhubungan dengan soal iuran pendidikan di sekolah. Itulah sebabnya di kalangan orang tua yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup maka BP3 sering dianggap sebagai hantu yang menakutkan.      Sekarang ini ketika pemerintah membebaskan siswa SMU negeri dari kewajiban membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) maka banyak orang tua yang tidak hilang kekhawatirannya. Me-reka khawatir, hilangnya SPP justru akan dikompensasi dengan iuran BP3 yang lebih melangit.]]>
<![CDATA[SEKOLAH PUN BERKOLUSI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.59 KB)
<![CDATA[      Mendengar berita tentang terjadinya kolusi yang dilakukan oleh pihak sekolah (dengan penerbit) kesedihan saya mencapai tiga tingkat-an sekaligus. Tingkatan pertama atas kesedihan tersebut menyangkut keterlibatan banyak sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru (bersifat oknum meskipun jumlahnya banyak) dalam kasus kolutif. Kepala sekolah yang nota bene juga guru serta guru itu sendiri yang oleh masyarakat telah dijadikan standar keteladanan ternyata bisa terseret oleh arus situasi yang tidak sehat. Apabila sang teladan telah berkolusi dengan merugikan pihak lain, dalam hal ini siswa dan orang tua, lalu dimanakah letak keteladanannya tersebut.      Tingkatan kedua atas kesedihan saya tersebut terjadi karena soal kolusi yang berkonotasi negatif dan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru tersebut justru diinformasikan oleh menteri pendidikan dalam forum resmi.       Sebagaimana kita ketahui di dalam pertemuannya dengan anggota Komisi IX DPR RI baru-baru ini Mendikbud Wardiman Djojonegoro secara gamblang menyatakan terjadinya kolusi antara sekolah dengan penerbit dalam soal jual beli buku di sekolah. Apabila penerbit yang satu memberi potongan harga sebesar 20 persen untuk diberikan pada sekolah maka penerbit yang lainnya akan memberikan potongan harga yang lebih besar lagi. Akibatnya harga buku yang harus dibayar oleh siswa atau orangtua menjadi mahal; dengan demikian siswa dan orang tua lah yang menjadi korban kolusi ini.      Sudah barang tentu kita tidak ingin menyalahkan Pak Wardiman atas "kejujuran" informasinya itu; namun yang menyedihkan kita ialah kalau kasus kolusi yang menyangkut civitas sekolah dan yang mengu-mumkan justru menteri pendidikan sendiri maka hal tersebut mestinya memang benar-benar terjadi di lapangan. Dengan bahasa lain memang benar ada kolusi antara sekolah dengan penerbit.]]>
<![CDATA[REFORMASI PENDIDIKAN REFORMASI GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.461 KB)
<![CDATA[      Bahwa keadaan bangsa Indonesia sekarang ini sedang dalam keadaan terpuruk kiranya tidak terbantahkan lagi. Kondisi ekonomi yang semakin runyam dengan salah satu indikator nilai rupiah yang semakin melemah sangat mudah dibaca. Kondisi politik yang semakin tidak menentu dengan salah satu indikator tidak akurnya di antara para elite politik sangat mudah diamati. Kondisi sosial yang semakin semrawut dengan salah satu indikatornya semakin tingginya tingkat kecurigaan antarwarga masyarakat semakin dirasakan. Kondisi kea-manan yang semakin rapuh dengan salah satu indikatornya semakin menipisnya rasa aman masyarakat mudah dipahami.        Keadaan seperti itu didukung dengan data kuantitatif yang dipublikasi oleh berbagai lembaga, baik dalam skala nasional mau-pun internasional. UNDP hanya menempatkan Indonesia dalam posisi ke-109 dari 174 negara dalam hal pembangunan manusia. WEF hanya memposisikan Indonesia di urutan ke-44 dari 53 negara dalam hal daya saing ekonomi. Sementara itu World Bank menempatkan posisi Indonesia di nomer "bontot" di antara negara-negara Asia tenggara dalam hal kemampuan membaca anak-anak.        Hal itu semua memberikan bukti empirik bahwa kita memang sedang berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Dan, itu semua bisa terjadi dikarenakan pelaksanaan pendidikan nasional kita masih jauh dari kata memuaskan. Memang kinerja pendidikan nasional kita sekarang benar-benar mengkhawatirkan sehingga sangat beralasan dengan adanya berbagai gagasan dan pemikiran untuk mengadakan reformasi pendidikan. ]]>
<![CDATA[OGAH BELAJAR DI PTN, GEJALA POSITIF ?! ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.368 KB)
<![CDATA[      Ada sementara pengamat dan birokrat pendidikan di negara kita, khususnya para pengelola perguruan tinggi negeri (PTN), yang masih merasa "pusing" atau tidak habis mengerti: mengapa begitu banyak calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan "welcome" oleh PTN ternyata "rela" melepaskan kesempatan emasnya tersebut.      Seperti kita ketahui bersama baru-baru ini telah terjadi suatu "kejanggalan" di dalam salah satu komponen dari sistem pendidikan kita; yaitu relatif banyaknya kan didat mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima pada PTN tetapi tidak melaksanakan pendaftaran ulang, artinya mereka melepaskan kesempatan emasnya untuk belajar pada PTN. Pada hal kesempatan emas seperti ini sangat sulit untuk mendapatkannya.      Di IKIP Negeri Semarang dan di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang misalnya, ratusan kandidat mahasiswa yang telah dinyatakan "lulus" UMPTN ternyata tidak melaksanakan pendaftaran ulang. Itu berarti bahwa mereka kehilangan (sengaja menghilangkan) haknya untuk menjadi warga "elite" PTN.      Peristiwa tersebut di atas ternyata juga terjadi pada PTN-PTN lain di negara kita, baik PTN di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, meski dengan kapasitas yang bervariasi.]]>
<![CDATA[PENURUNAN BIAYA PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.434 KB)
<![CDATA[      Salah satu negara anggota PAPE, Pan-Pacific Association of Private Education, yang rakyatnya mempunyai tingkat keterdidikan paling tinggi ialah Taiwan. Kinerja pendidikan negara yang sedang mengalami reformasi politik ini memang tergolong menjanjikan. Pada tahun 1995, sebanyak 31,7 persen penduduknya sudah berpendi-dikan tinggi; sementara itu pada waktu yang bersamaan angka di Jepang baru 25,4 persen, Hong Kong 15,3 persen, Singapura 15,0 persen, dan Cina (Daratan) baru mencapai angka 1,9 persen.      Sekolah dan perguruan tinggi di Taiwan banyak yang berkelas dunia. Para guru dan dosen umumnya sarjana lulusan AS dan Eropa; dan banyak pula yang "jebolan" dari Jepang dan Australia. Taipei Industrial and Managerial School misalnya. Sekolah kejuruan ini mempunyai 128 guru, dan 100 diantaranya berkualifikasi master dan doktor; bahkan empat orang diantaranya adalah profesor.       Bersama beberapa pengurus PAPE, suatu saat saya diterima Presiden Lee Teng-hui di istana kepresidenan untuk berdialog soal pendidikan.       Dalam pertemuan tersebut kepada beliau sengaja saya tanyakan apakah rahasia di balik kesuksesan pendidikan di Taiwan. Atas pertanyaan itu, Presiden Lee menjawab bahwa rahasia kesuksesan pendidikan di Taiwan ada dua macam; masing-masing menyangkut besarnya dana pendidikan dan besarnya perhatian pemerintah ter-hadap pendidikan swasta. Mengenai dana pendidikan, lebih lanjut Presiden Lee menjelaskan bahwa pemerintah selalu mengalokasi dana pendidikan setidak-tidaknya sebesar 20 persen dari total pengelu-aran pemerintah atau 5 persen dari GNP. ]]>
