Articles
<![CDATA[KEUNGGULAN PTS DIBANDING PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.531 KB)
<![CDATA[      Ada penemuan yang penting dan sangat menarik dari hasil penelitian Sahlan Asnawi yang dipresentasikan dalam promosi untuk mempertahankan disertasinya baru-baru ini; yaitu tentang keunggulan lulusan perguruan tinggi swasta, PTS, dibandingkan lulusan perguruan tinggi negeri, PTN, dalam hal profesiensi jabatan.      Menurut hasil penelitian tersebut di atas dari para sarjana lulusan perguruan tinggi yang bekerja pada Departemen Perhubu-ngan yang menjadi populasi penelitiannya dapat dibuktikan bahwa lulusan PTS justru mempunyai profesiensi jabatan lebih tinggi dibanding lulusan PTN. Adapun profesiensi jabatan dalam penelitian ini menyangkut aspek kualitas kerja, pengawasan terhadap atasan, kesehatan dan kerja sama.      Salah satu faktor intern yang ditunjuk menjadi penyebab unggulnya lulusan PTS ialah karena mereka lebih menyadari adanya tantangan akan meningkatnya jumlah pengangguran. Kesadaran ini menghantarkan munculnya kesadaran lain bahwa kesempatan kerja yang ada di lapangan senantiasa membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang ideal. ]]>
<![CDATA[SEKOLAH DI LUAR NEGERI, HARUSKAH DILARANG? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.557 KB)
<![CDATA[      Meskipun pintu pendidikan tahun 1998 baru saja ditutup, bukan berarti segala permasalahan pendidikan di tahun 1998 telah terselesaikan. Ternyata masih banyak permasalahan pendidikan yang sampai kini belum mendapat penyelesaian dan kepastian yang jelas; salah satu di antaranya adalah soal pemikiran pelarangan anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri.      Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu Presiden B.J. Habibie telah meminta pada Pak Juwono Sudarsono selaku menteri pendidikan beserta segenap jajarannya untuk mengkaji kemungkinan dilarangnya anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri di tingkat TK, SD, SMU dan SMK. Ada dua pertimbangan tentang pemikiran pelarangan ini; yang pertama menyangkut pertimbangan ekonomi dan yang kedua menyangkut pertimbangan sosial budaya. Secara ekonomik "larinya" anak-anak Indonesia ke luar negeri itu sama dengan membawa uang kita ke luar negeri, sementara itu secara sosial budaya dikhawatirkan anak-anak yang sejak dini belajar di luar negeri dapat kehilangan jati dirinya sebagai anak Indonesia.      Pelarangan tersebut, kalau kemungkinannya ada, tentu tidak akan diberlakukan bagi anak-anak staf diplomatik dan/atau anak-anak yang orang tuanya memang menetap di luar negeri baik secara permanen maupun semipermanen.      Pemikiran yang sempat menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan civitas pendidikan maupun di kalangan orang tua tersebut, sampai kini belum ada kepastian yang jelas. Masyarakat kita belum mengetahui kebijakan akhir yang diambil pemerintah kita; apakah pe-larangan itu benar-benar diberlakukan, atau tidak ada pelarangan sama sekali sebagaimana dengan kebijakan yang sudah-sudah, apakah sebe-lum ada pelarangan dimulai dengan himbauan, atau pemikiran tersebut dibiarkan mengambang sampai orang melupakannya.]]>
<![CDATA[PERANAN WANITA DULU DAN SEKARANG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.644 KB)
<![CDATA[      Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1988 secara eksplisit menegaskan bahwa wanita Indonesia sebagai warga negara mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan bangsa serta dalam segenap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu maka kedudukannya dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.      Pada sisi yang lain ditegaskan pula bahwa peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, termasuk pengembangan generasi muda, khu-susnya anak-anak dan remaja dalam rangka pembangunan ma-nusia Indonesia seutuhnya.           Bahwa wanita Indonesia mempunyai peranan yang be-sar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat; hal itu kiranya tidak dapat dibantah lagi oleh siapapun. Catatan sejarah kita telah membukti-kan bahwa pada masa prakemerdekaan maka banyak wanita Indonesia yang secara aktif memberikan kontribusi dalam perjuangan melawan penjajah di Bumi Nusantara; dalam hal ini kita dapat mengangkat nama-nama pahlawan wanita In-donesia seperti Tjoet Nyak Dien, Tjoet Moetia, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, Kartini, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[PERLUKAH PGRI DIBUBARKAN? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BERNAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.235 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Akumulasi berbagai kritik tajam yang tertuju pada manajemen organisasi yang menghimpun para pahlawan tanpa tanda jasa di negara kita, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), akhirnya sampai pula pada top manajer organisasi tersebut. Baru-baru ini dalam rangkaian Konfernas ke-3 PGRI ada pernyataan yang cukup surprise, "kalau memang PGRI tidak bisa lagi menyalurkan aspirasi para guru maka organisasi ini dapat saja dibubarkan". Pernyataan ini tentu saja sangat menarik dan menggelitik, dan lebih menarik lagi karena yang menyatakan adalah orang nomer satu organisasi tersebut, Basjuni Suriamihardja. Â Â Â Â Â Â Kritik terhadap PGRI selama ini memang cukup deras dan keras; ada yang menyatakan bahwa PGRI sebagai kurang aspiratif, lebih berpihak pada elite birokratis daripada anggotanya, lamban dan kurang profesional, dan lebih ba-nyak mengurusi hal-hal yang kurang fundamental (misalnya mengenai baju seragam, potongan gaji, dsb). Lebih dari itu bahkan ada yang mengritik PGRI sebagai alat politik daripada organisasi profesi. Â Â Â Â Â Â Â Kritik yang beraneka ragam tersebut tentu bisa be nar dan bisa pula salah; namun begitu dalam kenyataannya memang terdapat banyak pihak yang kurang puas terhadap jalannya roda organisasi yang menghimpun anggota sekitar 1,3 juta orang tersebut. Kekurangpuasan ini terkadang me lahirkan sinisme-sinisme yang kurang konstruktif, misal-nya mengepanjangkan PGRI sebagai "Pemotong Gaji Republik Indonesia" (karena PGRI juga sering memotong gaji anggo-tanya), "Penyalur Gula dan Roti Istimewa" (karena banyak hal sepele yang dikerjakan PGRI), dan sebagainya.]]>
<![CDATA[MENGAMATI SKEMA TENAGA KERJA KITA REFUNGSIONALISASI SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.641 KB)
<![CDATA[      Problematika ketenagakerjaan di negara kita makin lama ternyata semakin kompleks: bukan saja menyangkut kuantitas serta distribusi tenaga kerja menurut proporsi potensi kerja yang tersedia, akan tetapi juga menyangkut kualitas tenaga kerja itu sendiri.      Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi secara otomatis telah berakibat pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi pula.      Sebuah deretan angka dapat dipresentasikan; pada tahun 1961 jumlah angkatan kerja kita menunjukkan angka 34,8 juta orang, yang sepuluh tahun kemudian (thn 1971) berubah menjadi 40,4 juta orang. Pada tahun 1980 terjadi lagi peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 53,3 juta orang. Dengan demikian pertumbuhan angkatan kerja rata-rata per tahun pada dasawarsa 1961-1971 sebesar 1,5% dan pada dasawarsa 1971-1980 naik menjadi 3,1%, atau lipat dua kali lebih. Bisa dipastikan pada dasawarsa 1980-1990 ini angkanya tentu semakin meninggi.      Masalah lain yang ikut "meramaikan" problematika ketenagakerjaan kita adalah tingkat pendayagunaan tenaga kerja yang masih sangat rendah, adanya ketidakseimbangan distribusi tenaga kerja diantara pulau-pulau atau daerah yang berpotensi, belum efektifnya pasar kerja dalam hal penyaluran tenaga kerja secara optimal, serta masalah-masalah lain yang sejenis.]]>
<![CDATA[SEKTOR PENDIDIKAN DALAM RAPBN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.812 KB)
<![CDATA[       Seperti yang sebelumnya sudah diperkirakan banyak pengamat, tentu saja berdasarkan berbagai indikator yang relevan, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1993/1994 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.        Perkiraan tersebut di atas ternyata terbukti. Di dalam mengantarkan keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Januari 1993 yang lalu Presiden RI Soeharto menjelaskan bahwa RAPBN 1993/1994 sekarang ini bernilai Rp 62,3 trilyun (tepatnya Rp 62.322,1 milyar); yang berarti naik sebesar 11,1% apabila dibanding dengan APBN 1992/1993 yang nilainya berkisar pada angka Rp 56,1 trilyun (tepatnya Rp 56.108,6 milyar).        Kenaikan anggaran yang demikian itu kiranya telah menjadi semacam tradisi bagus dalam sistem perencanaan pembangunan kita. RAPBN 1992/1993 yang lalu juga telah mengalami kenaikan nilai sebesar 11,0% dibandingkan APBN tahun yang sebelumnya, 1991/1992; sedangkan RAPBN 1991/ 1992 nilai kenaikannya bahkan mencapai 17,9% dibanding-kan dengan APBN pada tahun sebelumnya, 1990/1991.]]>
<![CDATA[PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.384 KB)
<![CDATA[      Barangkali kita masih ingat bahwa pada awal tahun 60-an yang lalu ada seorang penulis dari Perancis, J.J. Servan Schreiber (1963), yang mereproduksi karya tulisnya yang sangat terkenal "Le Defit Americain". Di dalam buku ini Schreiber melukiskan betapa hebatnya kemajuan yang dicapai oleh bangsa Amerika (maksudnya Amerika Seri kat / AS) pada waktu itu. Kemajuan teknologi yang serba canggih, pertumbuhan industri yang serba cepat, perkembangan ekonomi yang relatif melaju seolah-olah telah men dudukkan AS beberapa tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain mana pun di dunia ini.      Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara di Benua Eropa pada periode sebelumnya seolah-olah telah "ditelan" habis oleh AS, sehingga menempatkan AS sebagai "ancaman" serius bagi negara-negara Eropa dalam berkompetisi menguasai teknologi dan informasi.      Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya pada pertengahan tahun 70-an, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat sendiri, Ezra F. Vogel (1975), menulis sebuah buku yang sangat "meyakinkan" yang berjudul "Japan is Number One". Di dalam buku ini Vogel memuji-muji kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Jepang, dan selanjutnya mengisyaratkan bahwa Jepang merupakan "ancaman" serius bagi AS dan bangsa-bangsa lain di dunia ini dalam berkompetisi menguasai teknologi dan informasi.]]>
<![CDATA[PENYEBAB PERKELAHIAN PELAJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.738 KB)
<![CDATA[           Perkelahian pelajar kambuh lagi! Itulah komentar pendek yang melukiskan betapa masalah kenakalan remaja, khususnya pelajar sekolah, memang sulit dituntaskan. Bagaikan sebuah "mode" yang pernah dilupakan orang tetapi sewaktu-waktu dapat kambuh kembali.            Meskipun perkelahian pelajar sebagai ekspresi dari fenomena kenakalan remaja dapat diibaratkan mode yang lagi "ngetrend" kembali; akan tetapi pemunculan-ulangnya kali benar-benar agak kelewatan. Betapa tidak; puluhan    bahkan ratusan pelajar terlibat dalam suatu  perkelahian membabi-buta. Polisi yang akan menetralisasikan suasana pun tak luput dari amukannya. Kasus di Jakarta belum selesai muncul kasus serupa di Gresik, dan entah menyusul di mana lagi. Bukan main; peristiwa seperti ini memang tidak biasa terjadi pada sekelompok manusia berbudaya.            Menghadapi kenyataan pahit tersebut memang sangat wajar kalau kemudian Presiden Soeharto secara khusus menyampaikan keprihatinannya. Sebagai Bapak Negara barangkali beliau sangat sedih melihat perilaku nirbudaya dari putra-putra bangsa yang konon di masa mendatang akan memegang kepemimpinan dan kendali negara tercinta ini.]]>
<![CDATA[SKRIPSI JIPLAKAN : AWAL KEMUNAFIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.639 KB)
<![CDATA[      Skripsi jiplakan! Dan inilah berita yang sangat aktual pada akhir-akhir ini dalam dunia pendidikan kita. Berita yang benar-benar dapat menjadi "nila dua titik" di dalam "belanga susu" pendidikan kita.      Akhir-akhir ini disinyalir banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan "kurang sehat". Skripsi atau karya ilmiah yang diatas namakan dirinya ternyata merupakan jiplakan dari karya orang lain, entah karya dosennya, karya temannya yang lebih senior atau karya penulis lainnya. Padahal seperti telah kita ketahui bahwa skripsi merupakan karya memorial yang dapat menghantarkan seseorang untuk meraih predikat sarjana.      Berita tentang jiplak-menjiplak ini rupanya tidak sekedar basa-basi saja. Universitas Jendral Sudirman (Unsoed) Purwokerto benar-benar telah "kecolongan" dalam hal ini, demikian pula dengan beberapa perguruan tinggi yang lain.      Lima buah skripsi sarjana yang disusun oleh lima mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto diketahui merupakan hasil jiplakan. Skripsi jiplakan tersebut ditemukan secara bertahab. Di mana yang dua buah ditemukan sebelum pendadaran sehingga penyusunnya terpaksa gagal meraih sarjana, akan tetapi yang tiga lainnya ditemukan setelah wisuda sarjana Unsoed pada tanggal 16 Januari 1986 yang lalu dan penyusunnya sudah terlanjur diwisuda untuk meraih sarjana penuh.]]>
<![CDATA[PMDK MASIH DIPERTAHANKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.376 KB)
<![CDATA[      Sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, PTN, melalui program tanpa testing ternyata sampai saat ini tetap dipertahankan; bahkan, berbagai PTN yang cukup "elite" di negara kita justru menjadi semacam "pelopor" di depan. Benarkah ....? Yah, sebut saja UGM Yogyakarta, ITB Bandung, UNDIP Semarang, UNS Surakarta, IKIP Negeri Yogyakarta, IKIP Padang, dan sebagainya.      Saat ini UNDIP Semarang sudah mengirimkan formulir penyaringan "anak berbakat" ke berbagai SMTA dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada kandidat lulusan SMTA yang berpotensi masuk perguruan tinggi, yang dalam hal ini adalah UNDIP.      Para siswa SMTA yang mempunyai prestasi akademik yang "layak" dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diberi kesempatan untuk "mengklaim" kursi belajar di UNDIP tanpa melalui testing tertulis.]]>
