Articles
<![CDATA[EKSISTENSI IKIP DIPERSOALKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.313 KB)
<![CDATA[Membaca berita bahwa sebanyak 10 IKIP Negeri akan segera "dibubarkan" dengan cara diubah statusnya menjadi universitas, kalangan IKIP ada yang menanggapinya dengan agak surprise; tetapi banyak pula yang menanggapinya secara dingin-dingin saja. Meskipun berita tersebut konon bersumber dari Direktur Jenderal Dikti Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, tetapi berita semacam itu sepertinya sudah menjadi santapan sehari-hari bagi warga IKIP.Sebelum berita tersebut muncul di permukaan maka gosip bahwa IKIP akan segera di-KO memang sudah beredar secara terbatas; ada yang menyebutkan IKIP akan digabung ke universitas sebagai FKIP, ada yang menyebutkan IKIP akan dikurangi populasinya, bahkan ada yang menyebutkan IKIP akan ditutup sama sekali. Jadi, mendengar berita bahwa IKIP akan diubah statusnya menjadi universitas maka berita tersebut dianggap biasa-biasa saja; yang agak tidak biasa ialah berita tersebut -konon- sumbernya lang sung dari birokrat yang punya "power" dan otorita untuk menentukan masa depan IKIP. Apabila yang didengar selama ini sekedar gosip yang tak jelas asal-muasalnya maka berita pengubahan status ini mungkin sedikit agak lain.Entahlah; tetapi justru yang kemudian "mengagetkan" ialah adanya statement Pak Soekadji yang menyatakan tidak benar bahwa 10 IKIP Negeri akan diubah statusnya menjadi universitas, yang benar adalah akan segera dibenahinya lagi kurikulum IKIP. Sebagaimana dengan berita terdahulu yang dipublikasikan oleh berbagai media lokal dan ibu kota, maka berita "pembatalan" pengubahan status IKIP pun juga dipublikasi secara massa.]]>
<![CDATA[PAPE DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SWASTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.156 KB)
<![CDATA[ Hari ini tanggal 15 November 1994 mulai dilangsungkan kongres PAPE, Pan Pacific Association of Private Education; sebuah organisasi nonpolitis yang anggota-anggotanya berasal dari negara-negara Pasifik. Kali ini merupakan kongres yang ke-16 dan diselenggarakan 15 s/d 18 November 1994 bertempat di Tokyo,Jepang. Dari Indonesia saya mendapat undangan untuk hadir sekaligus menyajikan makalah (country paper) dalam forum akademik tingkat internasional itu. Se-bagai informasi Kongres ke-14 PAPE berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Kongres ke-15 di Alice Spring Australia (1993). PAPE merupakan organisasi internasional yang berupaya meng-himpun "kekuatan" pendidikan bangsa-bangsa di lingkungan Pasifik. Tempat lahir PAPE di Jepang; dan secara historis lahirnya PAPE tak dapat dipisahkan dari keberhasilan Jepang di dalam mengadaptasi dan menginovasi sistem pendidikan Barat. Setelah perang dunia ke-2 selesai maka secara lebih bersungguh-sungguh Jepang segera membenahi sistem pendidikannya, dari sistem yang tradisional dan konvensional menuju sistem yang modern yang kiblatnya ada di Barat, terutama Amerika Serikat (AS).]]>
<![CDATA[KENDALA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: MAJALAH FASILITATOR ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.662 KB)
<![CDATA[ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diterjemahkan dari konsep aslinya, School-Based Management, merupakan terminologi yang populer di masyarakat khususnya masyarakat pendidikan. Istilah ini sering diper-bincangkan para guru, kepala sekolah, pengawas, eksponen pendidikan, dan tokoh masyarakat. MBS menjadi pembicaraan dalam berbagai perte-muan insan pendidikan, khususnya insan pendidikan yang bergerak dalam dunia pendidikan formal. Keadaan itu terjadi karena MBS menjadi kebijakan pemerintah dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan diberlakukannya MBS yang sudah diuji di berbagai negara maju diharapkan terjadi kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional sehingga menghasilkan kinerja yang membanggakan. Tetapi, pembicaraan tentang MBS sekarang sudah cenderung "over estimate"; seolah-olah MBS merupakan manajemen sekolah yang paling sempurna, tidak ada jenis manajemen lain yang lebih baik daripada MBS; dan bila sekolah menjalankan MBS dijamin keberhasilannya, oleh karena itu manajemen jenis ini diwajibkan bagi sekolah-sekolah kita. Padahal sebagaimana dengan sistem manajemen sekolah lainnya, MBS memiliki karakteristik dan kelemahan. Di Indonesia bahkan ada kendala potensial untuk menjalankan MBS.]]>
<![CDATA[UNESCO, MAYOR DAN NASIB NEGARA TIMUR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.828 KB)
<![CDATA[ Seorang ahli biokimia yang berasal dari Spanyol, Federico Mayor Zaragoza hampir dapat dipastikan akan menduduki pucuk pimpinan tertinggi dewan eksekutif UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), sebuah lembaga di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Naiknya Mayor ke tahta UNESCO adalah menggantikan Amadou Mahtar M'Bow dari Sinegal yang selama 12 th telah memimpin organisasi yang suka menyumbang dana dan tenaga ahli ke berbagai negara ini. Tentunya sumbangannya selalu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut-paut langsung dengan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Pemilihan Direktur Jenderal sebagai pucuk pimpinan tertinggi organisasi pendidikan ini memang boleh di kata agak "tersendat-sendat", karena sebenarnya M'Bow sendiri masih mendapat duku-ngan dari banyak negara anggota namun justru menghadapi tantangan keras dari negara-negara Barat dan negara "super power"-nya, Jepang. Harus diakui bahwa Jepang merupakan negara "super power" bagi UNESCO, karena selama ini negara Matahari tersebut dikenal sebagai salah satu pemasok dana yang terbesar bagi UNESCO. Akan tetapi ketika M'Bow mendapat angin segar untuk duduk kembali dalam jabatannya, Jepang segera mengancam akan mundur dari organisasi pendidikan dunia tersebut bila M'Bow terpilih kembali dengan alasan manajemen keuangan yang kurang efektif selama kepemimpinannya dimasa yang lalu.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.991 KB)
<![CDATA[Adalah Mohammad Nuh. Pria kelahiran Surabaya 17 Juni 1959 putra pendiri Pondok Pesantren Gununganyar Surabaya yang dikenal sebagai seo-rang intelek sekaligus agamawan yang akhirnya dipilih oleh Presiden SBY untuk mengemban tugas sebagai menteri pendidikan itu membuat program yang tidak populer tetapi rialistik, yaitu pendidikan yang terjangkau. Selepas dilantik menjadi menteri pendidikan Pak Nuh menyatakan di dalam kepemimpinannya maka akses pendidikan hendaknya bisa dinikmati oleh masyarakat luas sehingga biaya pendidikan akan dibuat sedemikian rupa supaya terjangkau oleh masyarakat. Beliau akan berusaha meningkat-kan kualitas pendidikan di Indonesia tetapi usaha tersebut akan dibarengi dengan menekan biaya sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat luas dari golongan miskin sekali pun. Latar belakang intelektualitas rasanya mewarnai niatan untuk mening-katkan kualitas pendidikan; sementara itu latar belakang agamawan rasanya mewarnai niatan untuk membuka akses pendidikan bagi siapa saja terutama masyarakat dari golongan miskin alias dhuafa.]]>
<![CDATA[KONSEP DAN PERKEMBANGAN EDUKASIONAL SHANTI NIKETAN DENGAN TAMANSISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.967 KB)
<![CDATA[ Sistem pendidikan Shanti Niketan di India dan sistem pendidikan Tamansiswa di Indonesia adalah dua fenomena yang sungguh menarik untuk dicermati dan dikaji dikarenakan sebagaimana telah diakui oleh banyak ahli keduanya sangat berpengaruh dalam pembangunan dan pengembangan sistem pendidikan nasional; dalam hal ini pendidikan Shanti Niketan untuk India sedangkan pendidikan Tamansiswa untuk Indonesia. Secara konseptual kedua sistem pendidikan ini banyak memiliki kesamaan yang berarti, sementara itu secara historial kedua tokoh pendidikan dan juga lembaganya memiliki hubungan yang relatif sangat dekat. Secara konseptual pengembangan pendidikan yang berlandaskan pada kepribadian dan kebudayaan bangsa merupakan inti pendekatan dari kedua fenomena tersebut; sementara itu kedekatan diantara kedua tokoh, masing-masing Rabindranath Tagore (1861-1941) dari Shanti Niketan dengan Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) dari Tamansiswa, merupakan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa di antara Shanti Niketan dengan Tamansiswa telah lama terjalin hubungan yang dekat dalam rangka pengembangan sistem pendidikannya. Pada tahun 1927 secara pribadi Rabindranath Tagore didampingi oleh para asistennya, antara lain Prof. Chatterjee, telah mengadakan serangkaian kunjungan ke Indonesia; dan salah satu diantaranya ialah mengunjungi Perguruan Tamansiswa Yogyakarta. Di samping untuk mengadakan "silaturrakhmi" maka kesempatan kunjungan tersebut, terutama oleh para asistennya, juga digunakan untuk melakukan kunjungan kelas yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai pengembangan sistem pendidikan, baik versi Shanti Niketan maupun versi Tamansiswa. ]]>
<![CDATA[SETELAH TES PP GAGAL, MAU LARI KEMANA SEKARANG ? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.341 KB)
<![CDATA[Kalaupun toh tidak boleh dikatakan hari bersejarah maka pada tanggal 16 Juli kemarin tentu merupakan 'Special Day' yang membawa sebuah kenangan, baik kenangan tersebut manis dan mengesankan atau bahkan sebaliknya merupakan kenangan-kenangan sedik dan mengharukan untuk ratusan ribu orang bahkan lebih.Hari itu hasil ujian masuk Proyek Perintis Satu (PP I) diumumkan serentak dibeberapa kota dinegara kita, terutama kota-kota yang mempunyai perguruan tinggi (Universitas/Institut) yang tergabung dalam PP I tersebut ialah USU, UI, IPB, ITB, Unpad, UGM, Undip, Unair, ITS dan Unibraw.Seorang peserta testing dengan tangan gemetaran meraih koran yang hari itu memuat deretan nomer testing yang dinyatakan diterima di PP I. Dengan perasaan yang penuh beban serta antara berani dan tidak, mereka mencoba menelusuri urutan nomer yang terpampang di halaman tersebut, sampai pada akhirnya dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal bilik jantungnya sesaat dia menemukan bahwa nomer dan namanya ikut 'bertengger' di halaman tersebut.Ternyata belum yakin, kemudian lari masuk kamar dan mem-buka koper, menyibak tas dan membolak balik buku yang kemudian menemukan Kartu Peserta Testing dan dicocokannya nomer dan namanya dengan yang tertera dikoran dan ternyata ... cocok!]]>
<![CDATA[ANGGARAN PENDIDIKAN KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.593 KB)
<![CDATA[ Pendidikan senantiasa mendapatkan perhatian yang mahaserius dari berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena disadari pendidikan merupakan media dan sarana yang paling potensial untuk mengembangkan mutu sumber daya manusia. Asumsinya sederhana: kalau pendidikan dapat ditangani secara proporsional maka pengembangan mutu sumber daya manusia akan lebih dekat realisasinya, sebaliknya kalau penanganan pendidikan dilakukan kurang proporsional maka pengembangan mutu sumber daya manusia tentu banyak mengalami hambatan. Itulah sebabnya maka setiap RAPBN diumumkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden RI, maka anggaran pendidikan selalu mendapat perhatian untuk dicermati nilainya; apakah anggaran sektor pendidikan mengalami kenaikan nilai atau bahkan justru mengalami penurunan angka. Sebagaimana dengan dinamika dalam RAPBN maka anggaran sektor pendidikan pun mengalami dinamika dalam angka-angkanya. Di dalam sejarahnya anggaran sektor pendidikan dari tahun ke tahun senantiasa mengalami pasang surut; terkadang naik dan terkadang turun bila dibandingkan dengan anggaran dalam APBN yang sedang berjalan.]]>
<![CDATA[PERAN PGRI BAGI ANGGOTANYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.897 KB)
<![CDATA["Pada bulan Februari 1991 oleh pejabat yang berwenang saya diusulkan naik pangkat ke golongan II/d per 1 April 1991 dengan dasar angka kredit yang telah dicapai sampai dengan Desember 1990, serta telah memenuhi syarat (fotocopy surat terlampir); .... apakah kenaikan pangkat saya berdasarkan angka kredit tersebut dapat ditetapkan SK-nya? Kalau dapat, mengapa sampai kini SK-nya belum juga turun?" Demikian kutipan pertanyaan dan keluhan guru yang dimuat oleh sebuah harian ibu kota baru-baru ini. Kutipan tersebut di atas hanya merupakan sedikit dari banyak keluhan yang senada; keluhan guru yang berka itan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan profesi yang ditekuninya. Bila kita cukup concern terha-dap masalah-masalah yang bergaung di lapangan maka saat ini di kalangan guru yang terhimpun di dalam keanggotaan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tengah muncul fenomena pendidikan yang sangat menyita perhatian dan e-nergi; yaitu menyangkut sistem angka kredit yang berkait langsung dengan pengurusan kenaikan jabatannya. Sistem angka kredit yang digaungkan sejak bebera-pa waktu yang lalu sekarang ini benar-benar populer bagi kalangan guru. Apakah hal itu dikarenakan para guru sa-ngat familiar terhadap sistem "baru" ini? Tidak! Apabila kita mau bicara jujur justru saat ini masih banyak guru yang belum memahami sistem tersebut, baik dalam kerangka konseptual maupun operasionalnya; padahal, mau tak mau, para guru harus pandai mengadaptasi sistem tersebut.]]>
<![CDATA[EBTANAS + UMPTN = KADAL + BUAYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (89.216 KB)
<![CDATA[ Secara khusus pada harian ini saya pernah menulis mengenai hubungan antara Ebtanas dengan UMPTN; yang secara jelas diurai mengenai tidak adanya pola hubungan yang spesifik antara Ebtanas dengan UMPTN. Siswa yang nilai Ebtanasnya baik sama sekali tidak ada jaminan hasil UMPTN-nya memadai, demikian juga para kandidat mahasiswa baru PTN yang hasil UMPTN-nya "kritis" ternyata tidak senantiasa berasal dari siswa sekolah menengah yang nilai Ebtanas-nya "berantakan" (Supriyoko, "Hubungan Ebtanas dengan UMPTN", Pikiran Rakyat: 27 Juni 2000). Realitas yang seperti itu tentu saja sangat menyedihkan kita semua; bukan saja karena kedua instrumen evaluasi tersebut secara akademis tidak saling "menyapa" akan tetapi hal itu juga menunjuk-kan kurang adanya hubungan koordinatif yang memuaskan antara dua unsur departemen pendidikan nasional. Kedua unsur departemen pendidikan nasional yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab Ebtanas dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai penyelenggara dan penanggung jawab UMPTN. Kesedihan tersebut semakin mendalam ketika tersebar berita adanya rencana dari pimpinan departemen pendidikan nasional kita untuk menggabung Ebtanas dengan UMPTN. Konon, secara prinsip rencana tersebut sudah saling disepakati di antara pucuk pimpinan Ditjen Dikdasmen dengan pucuk pimpinan Ditjen Dikti. Persoalannya kemudian ialah bagaimana mengoperasionalkan kesepakatan tersebut sahingga dapat dilaksanakan di lapangan.]]>
