Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Ki Supriyoko
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1,291 Documents
Search

 65   66   67   68   69 
BAHAYA POLITISASI PENDIDIKAN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.101 KB)

Abstract

Senyatanya terminologi politisasi pendidikan memiliki banyak arti dan pengertian; tetapi dalam tulisan ini yang dimaksud adalah menguasai aneka jabatan di lingkungan departemen pendidikan oleh partai politik sehingga kebijakan pendidikan yang diambil berpotensi dibumbui dengan berbagai kepentingan partai politik tertentu. Terminologi politisasi pendidikan perlu diaktualisasi megingat saat ini ada upaya memperluas kiprah para politisi dalam jabatan eksekutif pada berbagai departemen dan kementrian pemerintah. Tegasnya jabatan eselon satu seperti direktur jenderal (dirjen), sekretaris jenderal (sekjen), inspektur jenderal (irjen), dsb, diusahakan untuk menjadi jabatan politik; yaitu suatu jabatan yang diisi oleh orang-orang politik. Beberapa politisi sekarang ini sedang mengupayakan agar eselon satu dapat diformalkan menjadi jabatan politik melalui perubahan UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM RAPBN 1998/1999 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.778 KB)

Abstract

       Perbincangan yang pernah berkembang pada  Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Sembilan Negara Berkembang Berpenduduk Terbesar yang berlangsung di Denpasar Indonesia beberapa waktu lalu ternyata belum dapat diimplementasi oleh negara-negara anggotanya; setidak-tidaknya oleh Indonesia.  Hal ini tercermin dalam RAPBN 1998/1999 yang memberikan alokasi anggaran pendidikan belum optimal; baik dari sisi angka maupun nilainya.       Barangkali ada yang masih ingat; dalam KTM yang dihadiri oleh sembilan negara tersebut, yaitu Bangladesh, Brazil, Cina, India, Indo-nesia, Mesir, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan  pernah muncul gagasan dan perbincangan agar masing-masing negara anggota berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikannya sedapat mungkin sampai angka 6 persen terhadap Gross Domestic Product (GDP). Meski gagasan ini tidak sampai menjadi keputusan akan tetapi tergambarkan sedemi-kian itulah idealnya suatu anggaran pendidikan untuk memacu mutu manusia (SDM) di masing-masing negara.       Selanjutnya,  bagaimana dengan anggaran pendidikan kita  dalam formulasi RAPBN 1998/1999? Justru disinilah letak permasalahannya! Dari skala ratio, anggaran pendidikan kita mendapat porsi yang relatif sangat kecil.       Seperti apa yang disampaikan Presiden Soeharto di depan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Januari 1998 yang lalu maka RAPBN 1998/1999 kita mencapai angka 133,5 triliun rupiah,  atau mengalami kenaikan di atas 32 persen daripada RAPBN 1997/1998 yang sedang berjalan yang angkanya 101,1 triliun rupiah. Anggaran dalam RAPBN 1998/1999 tersebut kemudian dibagi ke berbagai sektor pembangunan; dan salah satu diantaranya ialah sektor pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 4,9 triliun rupiah.  Disinilah soalnya! Angka 4,9 triliun relatif sangat kecil dibanding dengan 133,5 triliun.
CONGRATULATION UGM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.401 KB)

Abstract

       Para pengamat pendidikan di tanah air umumnya dikenal pelit memberi kata-kata pujian kepada lembaga pendidikan di negara sendiri, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Mereka umumnya cenderung memberikan kritik, saran, memohon perhatian, bahkan ada yang cenderung mamaki. Kali ini saya sengaja memberi ucapan selamat kepada UGM Yogyakarta. Ucapan ini diberikan bukan karena saya mengajar di lembaga yang ?lumayan? baik; tetapi karena prestasi yang dicapainya baru-baru ini.          Oleh ?The Times?, sebuah harian papan atas dunia yang berkedudukan di Inggris, UGM Yogyakarta ditetapkan sebagai satu dari 100 perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ilmu budaya dan humaniora. Pada kelompok ini ada RMIT University (Australia), Wina University (Austria), Frankfurt University (Jerman), Hiroshima University (Jepang), Amsterdam University (Belanda), National University of Singapore (Singapura), University of Lomonozov Moscow (Rusia), New York University (USA), dan masih banyak lagi perguruan tinggi kelas dunia yang lain.          Untuk menetapkan peringkat tersebut ada enam kriteria yang dipakai; pertama, hasil reviu oleh kelompok bidang ilmu; kedua, hasil reviu oleh pewawancara kerja; ketiga, persentase staf pengajar internasional; keempat, persentase mahasiswa internasional; kelima, rasio dosen mahasiswa; dan keenam, indeks sitasi dosen.
MENOLONG USIA SMA YANG TIDAK TERTAMPUNG DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.337 KB)

Abstract

Beberapa hari yang lalu melalui sebuah harian ibu kota, di dalam artikelnya seorang penulis mengetengahkan masalah mengenai adanya suatu yayasan yang mempunyai dana untuk membangun sekolah; akan tetapi karena keterbatasan dana yayasan tersebut dihadapkan pada satu pilihan harus membangun lima SD atau satu SMA yang diprioritaskan. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan 'bentuk pertolongan' yang lain bagi mereka yang tidak tertampung di sekolah baik pada usia SD, SMTP, SMTA maupun perguruan tinggi; tetapi tulisan ini mencoba mengadakan pendekatan di dalam mengambil keputusan dari dua alternatif di atas menuru data yang ada di tanah air ini.Saya sangat setuju dengan tanggapan "orang Jepang" terhadap yayasan tersebut (di dalam artikel tsb.) yang mengatakan bahwa kemajuan suatu negara berdiri di atas keterdidikan rakyat yang luas. Tetapi formula ini tidak boleh ditelan mentah-mentah karena akan menjebak untuk memutuskan lima SD yang diprioritaskan, atau dengan kata lain membangun lima SD dan tidak membangun SMA.Dengan memperhatikan segi administratif dan edukatif di dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif pada sistem pendidikan kita maka pekerjaan memilih ini memang menjadi tidak mudah.
HAMBATAN PELAKSANAAN UJIAN CICILAN PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.63 KB)

Abstract

           Kesibukan yang nampak sangat menonjol akhir-akhir ini pada PTS, perguruan tinggi swasta, adalah di sekitar masalah penyelenggaraan ujian negara sistem cicilan; atau yang selanjutnya lebih populer dengan sebutan 'ujian cicilan'.           Rasanya kesibukan kali ini memang berbeda  dengan  kesibukan pada masa-masa ujian yang lalu; kali ini di samping terasa lebih "meriah" juga melibatkan hampir  semua     unsur civitas akademika; baik mahasiswa, tenaga adminis-    tratif, tenaga edukatif sampai dengan para birokrat akademik lembaga.           Dengan diterbitkan Surat Keputusan Mendikbud nomer: 020/U/1986  tentang sistem ujian negara bagi maha-siswa  perguruan tinggi swasta maka bagi PTS yang  sudah     memenuhi  persyaratan untuk melaksanakan ujian  kemudian     berbenah diri untuk menerapkan sistem ujian cicilan. Hal  ini berlaku bagi semua jenis PTS; baik bagi PTS yang berafiliasi ke PTN,  perguruan tinggi negeri,  kependidikan     maupun yang berafiliasi ke PTN Non-kependidikan.           Meskipun  secara ideal sistem ujian  cicilan  ini mempunyai berbagai kelebihan bila dibanding dengan ujian negara sistem lama (sistem terminal) akan tetapi serenta dihadapkan pada "fase operasional" ternyata kemudian banyak hambatan yang bermunculan.
MUTU DOSEN PERGURUAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan dalam sistem pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia telah terealisasi, meski belum optimal; hal ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi sebagai penjabaran operasional dari Undang-Undang RI No:2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Butir terpenting yang terkandung dalam PP No:30/ 1990 adalah tercerminnya kesungguhan pemerintah di dalam upaya membina dan mengembangkan pendidikan tinggi di ne-gara kita. Butir terpenting lainnya ialah dihilangkannya garis dikhotomi di antara perguruan tinggi negeri (PTN) yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah dengan per guruan tinggi swasta (PTS) yang diselenggarakan langsung oleh masyarakat. PP No:30/1990 tersebut sekaligus mendekatkan rea-lisasi dari cita-cita pola tunggal PTN-PTS yang pernah dicetuskan sejak tahun 70-an. Pada sisi yang lain hilang nya garis dikhotomi ini secara otomatis membawa konseku-ensi diberlaku-samakannya berbagai ketentuan antara PTN dengan PTS; misalnya saja dalam hal penyusunan kurikulum, penilaian hasil belajar, kebebasan akademik, otonomi keilmuan, sampai pada masalah akreditasi perguruan tinggi.
KETIDAKADILAN DALAM EBTANAS ULANGAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.016 KB)

Abstract

       Sebanyak 4.000-an siswa kelas tiga SMU di DKI Jakarta oleh pimpinan sekolah diminta mengikuti Ebtanas ulangan. Sudah barang tentu pimpinan sekolah sekedar melaksanakan perintah pejabat di atasnya;  dalam hal ini pimpinan kantor wilayah.  Apakah pimpinan kantor wilayah  juga sekedar melaksanakan perintah dari pejabat di atasnya lagi atau atas inisiatifnya sendiri  tentu masyarakat dengan mudah dapat menduga.       Para siswa tersebut diyakini atau divonis tanpa melalui per-sidangan resmi telah mendapat bocoran soal dan/atau kunci jawaban Ebtanas. Adapun cara mendapatkannya tidak disebutkan; apakah secara aktif  mencari dokumen penting tersebut  sampai ke sumber-nya, distributor dan subdistributor,  ataukah secara pasif hanya secara kebetulan mendapatkan dokumen penting tersebut dari teman atau kenalan lainnya. Entah aktif entah pasif mereka itu diwajibkan untuk menempuh Ebtanas ulangan yang diselenggarakan sebagai pengganti Ebtanas yang bocor.       Seperti kita ketahui Ebtanas SMU  tahun 2000 ini di wilayah DKI Jakarta,  yang nota bene wilayah paling dekat  dengan markas besar departemen pendidikan nasional, ternyata mengalami kebocoran. Itu artinya, ada sebagian siswa yang mendapatkan bocoran soal dan/atau kunci jawaban sebelum ujian resminya  dilaksanakan sejak tanggal 22 Mei 2000 yang lalu.        Atas kejadian yang memalukan tersebut, karena kasus kebo-coran seperti ini sudah membiasa,  departemen pendidikan mengambil kebijakan untuk mengadakan Ebtanas ulangan.  Adapun peserta Ebtanas ulangan terbatas  pada para siswa yang diyakini mendapat bocoran soal dan/atau kunci jawaban.  Selanjutnya metoda yang dilakukan untuk memastikan seseorang mendapat bocoran atau tidak adalah dengan membandingkan hasil  atau nilai Ebtanas dengan nilai belajar hariannya. Kalau nilai hariannya jelek kemudian Ebtanasnya baik maka siswa itulah yang dipastikan mendapat bocoran.Cara Kampungan
IKIP TIDAK "BERANI" MENAIKKAN SPP? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.791 KB)

Abstract

       Tahun akademik 1992/1993 bagi perguruan tinggi di Indonesia tinggal beberapa bulan lagi segera tiba, lima atau enam bulan lagi. Ada apa dengan tahun akademik 1992 /1993 mendatang?  Ya, mengawali tahun akademik tersebut beberapa perguruan tinggi negeri, PTN, beramai-ramai akan menaikkan sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, bagi para mahasiswanya.          Beberapa PTN di negara kita sekarang ini tengah merencanakan untuk menaikkan SPP bagi para mahasiswanya; sebut saja misalnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya-karta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Sumatera Utara (USU)  Medan,  Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung,  dan Universitas Brawidjaja (Unibraw) Ma-lang.  Beberapa PTN yang lainnya,  termasuk beberapa PTN di Indonesia Timur, konon juga tengah menyiapkan rencana menaikkan pungutan SPP bagi mahasiswanya; meskipun keje-lasan  mengenai berita ini masih harus diklarifikasi dan dikonfirmasi lagi.          Melihat deretan nama-nama tersebut di atas muncul kesan bahwa beberapa PTN sepertinya akan berparade untuk menuju pada tujuan yang sama; kenaikan SPP!  
KENDALA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.834 KB)

Abstract

         Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)  yang diterjemahkan dari konsep aslinya,  School-Based Management,  merupakan terminologi yang sedang populer dan aktual di masyarakat khususnya masyarakat pendidikan.  Istilah itu dalam beberapa waktu terakhir ini amat sering diperbincangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, eksponen pendidikan,  dan bahkan sampai kepada  orang tua siswa dan tokoh masyarakat.  MBS hampir senantiasa menjadi pembicaraan dalam berbagai pertemuan insan pendidikan,  khususnya insan pen-didikan yang bergerak dalam dunia pendidikan formal. Dalam forum seminar, lokakarya, simposium, temu karya, rapat kerja,  dan jenis pertemuan lainnya topik MBS hampir tak pernah tidak dibicarakan.          Keadaan itu bisa terjadi karena MBS telah menjadi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah,  di dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia;  khususnya melalui jalur sekolah. Dengan diberlakukannya pendekatan MBS yang sudah teruji di beberapa negara maju  diharapkan terjadi kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan nasional  sehingga akan menghasilkan kinerja yang membanggakan.          Sekarang pembicaraan mengenai MBS sudah mengarah kepada "over estimate"; estimasi yang berlebihan.  Seolah-olah MBS merupakan manajemen sekolah yang paling sempurna.  Tidak ada macam manajemen sekolah lain yang lebih baik daripada MBS;  dan apabila sekolah menjalankan MBS dijamin keberhasilannya,  oleh karena itu manajemen jenis ini diwajibkan bagi sekolah-sekolah kita. Padahal sebagaimana dengan sistem manajemen sekolah lainnya, MBS mempu-nyai karakteristik dan kelemahan. Di Indonesia bahkan ada kendala potensial untuk menjalankan MBS.
PERSAINGAN KETAT ANTARA PTS FAVORIT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.254 KB)

Abstract

       Di dalam massa penerimaan mahasiswa baru seperti sekarang ini  maka terlihat kesibukan yang "amat sangat" pada dua jenis lembaga pendidikan tinggi; masing-masing adalah pada perguruan tinggi negeri, PTN, serta pada perguruan tinggi swasta, PTS, yang "favourite". Kesibukan ini muncul karena banyaknya kandidat mahasiswa yang ikut berkompetisi memperebutkan kursi kuliah pada dua jenis lembaga pendidikan tinggi tersebut.       Dalam beberapa tahun yang terakhir ini dunia pendidikan kita terkena fenomena "disbalansi" antara jumlah kandidat mahasiswa lulusan SMTA dengan jumlah kursi belajar di perguruan tinggi; akibatnya untuk dapat merebut kursi belajar tersebut harus mampu melampaui kompetisi yang ekstra ketat.       Fenomena tersebut menjangkiti PTN maupun PTS yang "favourite",  artinya PTS yang benar-benar diminati oleh anggota masyarakat di sekelilingnya.  Dalam tahun-tahun yang terakhir ini bahkan muncul trend baru bahwa kompetisi di berbagai PTS "favourite" justru terkesan lebih tajam dibandingkan dengan kompetisi pada PTN.
Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni