Articles
<![CDATA[KIBARKAN BENDERA "START" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.443 KB)
<![CDATA[ Di harian ini saya pernah menulis tentang potensi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP (Supriyoko, "Merealisasikan Pro-gram Wajib Belajar SLTP", KR: 18/01/1991). Kalau tulisan ini kembali mendeskripsi potensi DIY untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP tentu saja bukan bersifat re-plikasi. Kalau tulisan pertama memakai pendekatan makro, maka tulisan ini mencoba mengaplikasi pendekatan mikro; di samping datanya pun lebih terinci dalam tulisan ini. Ketika saya menyatakan program wajib belajar SLTP di Indonesia sebagai "mimpi panjang" dalam forum seminar sehari di Gedung Radyosuyoso Kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu ada peserta yang meminta klarifikasi mengenai pernyataan saya itu; mengapa program wajib belajar diiba ratkan sebagai "mimpi panjang". Pengibaratan tersebut sesungguhnya tidak terlalu sulit diinterpretasi; yaitu untuk merealisasi wajib be-lajar SLTP secara nasional diperlukan waktu yang ekstra panjang, bisa mencapai 5 s/d 10 tahun. Indikatornya: sam pai saat ini Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) jen-jang SLTP masih bersikutat pada angka 60%; artinya hanya sekitar 60 dari setiap 100 anak usia SLTP (13-15 tahun) yang dapat melanjutkan belajar di SLTP, selebihnya "me-nganggur" dikarenakan terbatasnya daya tampung sekolah atau alasan yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini angka TPP jenjang SLTP belum berhasil ditingkatkan seca-ra signifikan; masih bersikutat pada bilangan 60% saja.]]>
<![CDATA[PNS : NAIK GAJI ATAU RASIONALISASI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.981 KB)
<![CDATA[ Isu yang paling aktual sesaat setelah disampaikannya keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (RAPBN) dalam beberapa tahun terakhir ini adalah soal kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Naik gaji atau tidak; inilah berita yang paling ditunggu oleh para PNS. Bahkan masyarakat non-PNS pun ikut berhasrat mendengarkan berita ini karena bagaimanapun secara empirik kenaikan gaji PNS berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat kita umumnya. Rutinitas tahunan itu pun kini tengah berlangsung. Sesaat setelah Presiden Soeharto selesai menyampaikan naskah RAPBN di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu maka pembicaraan mengenai kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi PNS menjadi hangat. Bahkan saat ini sedang hangat-hangatnya pembicara-an mengenai kenaikan gaji PNS. Kenaikan anggaran yang besarnya diatas 11 persen ternyata telah memacu para analis untuk menghitung-hitung berapa besarnya kenaik-an gaji PNS yang paling mungkin. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya RAPBN kita bernilai di atas 100 trilyun rupiah; atau tepatnya RAPBN 1997/1998 bernilai 101,1 trilyun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan di atas 11 persen kalau dibandingkan dengan APBN 1996/1997 senilai 90,6 trilyun rupiah yang sedang berjalan ini. Kenaikan inilah yang menimbulkan analisis dan spekulasi mengenai kemungkinan naiknya gaji bagi PNS. Apalagi dalam pidatonya secara eksplisit Presiden Soeharto me-nyatakan bahwa setiap kali merencanakan pengeluaran negara untuk gaji pegawai maka dengan sendirinya dipertimbangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri kita. Dari kalimat ini sepertinya Presiden Soeharto memang sengaja membuka kemungkinan akan naiknya gaji PNS.]]>
<![CDATA[PENCABUTAN IJAZAH DI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.849 KB)
<![CDATA[ Salah satu berita akademik yang paling hangat sekarang ini ialah tentang pencabutan ijazah S2 oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dari seorang lulusannya; dalam hal ini lulusan program pasca sarjana (S2). Adapun alasan pencabutannya adalah karena tesis yang dibuat oleh lulusan yang bersangkutan dinyatakan masuk dalam kategori karya jiplakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini media massa kita gencar memberitakan adanya kasus penjiplakan karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh Syn, salah seorang mahasiswa (waktu itu) pro-gram S2 UGM, dengan judul "Pengajaran Pendidikan Moral Pan-casila di Sekolah Menengah Tingkat Atas : Suatu Studi tentang Fungsi Sosialisasi Politik".Tesis ini dicurigai sebagai karya jiplakan dari karya ilmiah berupa skripsi (tingkat S1) atas nama Swt yang saat ini juga mengambil pendidikan program S2 pada salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Keputusan UGM untuk mencabut ijazah S2 dari salah satu alum-ninya tersebut di atas merupakan kasus yang menarik untuk dibahas mengingat kasus seperti itu jarang terjadi di dunia perguruan tinggi, baik di tanah air maupun di negara-negara manca. Di Indonesia, kasus seperti itu rasanya justru baru pertama kali terjadi; meski kasus pen-jiplakan karya ilmiah itu sendiri diyakini banyak orang sudah sangat sering terjadi dalam dunia pendidikan kita.]]>
<![CDATA[MENUJU PENDIDIKAN KEMANDIRIAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.417 KB)
<![CDATA[Apabila Tuhan mengijinkan, Tamansiswa akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Yogyakarta dari tanggal 11 s/d 13 Desember 2009. Dalam forum seperti ini biasanya ratusan pejuang dan pemikir Tamansiswa berkumpul untuk memperbincangkan situasi dan kondisi pendidikan nasi-onal sekaligus mencari solusi berbagai problematika yang dihadapi oleh pendidikan nasional kita itu sendiri. Mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah bagian yang diagendakan dalam rakernas. Hal itu merupakan kontribusi Tamansiswa kepada pemerintah dalam upaya menangkap hal-hal yang ber-kembang pesat di masyarakat. Rakernas kali ini mengambil tema Pendidikan Nasional Menuju Ke-mandirian; logikanya berbagai kritik Tamansiswa yang akan dialamatkan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentunya tidak bergeser dari masalah pendidikan kemandirian itu sendiri.]]>
<![CDATA[KOMITMEN PENDIDIKAN TAMANSISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.244 KB)
<![CDATA[ Pada suatu saat terjadilah peristiwa sejarah yang tercatat dalam lembaran pendidikan di jaman prakemerde-kaan. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan politik yang cukup mengagetkan, yaitu (1) seluruh sekolah swasta yang tak dibeayai oleh pemerintah (Belanda) harus minta izin, (2) guru-guru yang mengajar di sekolah swasta juga harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu, dan (3) materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa sekolah swasta tak boleh melanggar peraturan negeri dan harus sesuai dengan sekolah pemerintah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1932 tersebut lazim disebut dengan Onderwijs Ordonnantie (OO). Adapun yang dimaksud dengan sekolah negeri/pemerintah adalah se kolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, dan sekolah swasta adalah sekolah yang (kebanyakan) diseleng garakan oleh putra-putra Indonesia. Kebijakan politik OO tersebut di atas jelas-jelas merugikan sekolah swasta, yang notabene merugikan bangsa Indonesia. Pasalnya eksistensi sekolah swasta (bumi pu-tera) waktu ini merupakan bagian dari kerangka strategi perjuangan untuk melawan penjajah melalui jalur pendidik an. Bayangkan, kalau keberadaan sekolah dan guru-gurunya harus menunggu ijin resmi pemerintah kolonial; dan apa-lagi materi pelajarannya harus direkomendasi oleh peme-rintah kolonial pula maka proses penanaman jiwa merdeka dan jiwa kebangsaan tentu akan berhenti. Artinya, tujuan perjuangan bangsa akan makin sulit direalisasi.]]>
<![CDATA[MUSIBAH KEBOCORAN SOAL-SOAL EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.63 KB)
<![CDATA[Dikarenakan ulah sekelompok oknum yang tak bertanggungjawab maka hancurlah reputasi akademik Yogyakarta. Kebocoran soal-soal Ebtanas di SMU, khususnya bidang studi Bahasa Inggris, benar-benar telah meluluhlantakkan nama baik Yogyakarta yang dibangun selama bertahun-tahun. Ini benar-benar suatu musibah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena Ebtanas adalah sistem; dan sistem secanggih apapun tetap mengandung kelemahan. Dan salah satu bentuk kelemahan Ebtanas adalah kebocoran. Jadi, sesungguhnya kebocoran Ebtanas bukanlah sesuatu yang aneh dan ajaib; meski hal ini tidak dimaksudkan sebagai "excuse". Kebocoran Ebtanas merupakan hal yang lumrah; meski tetap saja musibah. Apalagi, semenjak beberapa tahun yang terakhir ini sistem Ebtanas mulai dikembangkan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang lebih rawan terhadap bahaya kebocoran. Di dalam sistem sentralisasi maka proses instrumentasi dari pembuatan soal sampai penggandaan dilakukan oleh Jakarta, dalam hal ini Balitbang Depdikbud. Jadi katup kebocoran hanya ada satu di Jakarta. Sekarang, dalam sistem desen-tralisasi materi soal digandakan di daerah sehingga katup kebocoran bertambah banyak. Lepas dari itu semua bocornya soal-soal Ebtanas memang banyak membawa kerugian; baik bagi pemerintah, sekolah, maupun masyarakat khususnya siswa dan orang tua siswa. Secara material beaya yang diperlukan untuk mengulang Ebtanas tentu tidak kecil, bisa jadi justru lebih banyak daripada beaya Ebtanas awalnya karena penyelenggaraan Ebtanas ulangan memerlukan keamanan yang lebih ketat. Kerugian nonmaterial dirasakan oleh banyak orang saat ini; banyak siswa yang tidak konsentrasi belajar, orangtua tidak tenang, pejabat tidak nyenyak tidur, dsb. Itu semua adalah bentuk kerugian nonmaterial.]]>
<![CDATA[MERINDUKAN PENELITIAN PROYEK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.493 KB)
<![CDATA[ Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka secara keseluruhan RAPBN tahun 87/88 nauk sebesar 6,4%. Tetapi dibalik itu sektor pendidikan justru mengalami penurunan yang cukup berarti, baik penurunan "nominal" maupun penurunan "peringkat". Dalam APBN tahun 86/87 sektor pendidikan menerima anggaran sebesar 1.145,9 milyar rupiah, sedangkan dalam RAPBN tahun 87/88 jumlah anggaran ini berubah menjadi 1.021,5 milyar rupiah; sehingga mangalami penurunan "no-minal" sebesar 10,9%. Disamping itu juga mengalami penu- runan "peringkat", dan kalau pada tahun 86/87 menempati peringkat pertama maka dalam RAPBN tahun 87/88 turun pada peringkat keempat. Untuk kalangan perguruan tinggi turunnya anggaran sektor pendidikan ini sering dicurigai sebagai isyarat semakin nyaringnya "nyanyian keprihatinan" pada bidang penelitian, karena miskinnya dana untuk aktivitas ini. Seperti telah menjadi kenyataan, tahun 86/87 ini ditandai dengan dikuranginya atau bahkan ditiadakannya dana penelitian untuk berbagai bidang; akibatnya gairah para dosen serta civitas akademika lainnya untuk melaku-kan penelitian terasa semakin menurun.]]>
<![CDATA[PENERTIBAN GELAR AKADEMIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.815 KB)
<![CDATA[ Niatan bagus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk menertibkan pemakaian gelar akademik yang telah muncul beberapa tahun lalu sekarang mulai teraktualisasi kembali. Apabila beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, menyatakan bahwa Depdikbud bermaksud menertibkan pemakaian gelar akademik bagi lulusan perguruan tinggi maka maksud baik ini telah dicoba diimplementasi dalam berbagai aturan main. Baru-baru ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, menyatakan bahwa Depdikbud akan segera menertibkan pemakaian gelar akademik; sedangkan seperangkat aturan untuk mengoperasionalisasi maksud tersebut secara rinci telah disiapkan, dan dalam waktu dekat akan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Lebih jauh Pak Soekadji menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) dilarang menganugerahkan gelar bagi lulusannya; dan apabila lembaga ini tetap saja menganugerahkan gelar bagi lulusannya,misalnya saja MBA (Master of Businnes Administration) yang sedang populer, dapat dituntut sesuai peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[UGM TURUN RANKING ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.338 KB)
<![CDATA[ Publikasi Majalah Times (Inggris) yang cukup menegangkan kalangan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, baru saja dilakukan. Menegangkan karena para civitas akademika, dosen dan mahasiswa, beserta keluarganya menunggu hasil perankingan perguruan tinggi berdasar mutunya. Mereka akan bangga kalau ranking perguruan tingginya meningkat, sebaliknya akan sedih kalau ranking perguruan tingginya menurun. Ketegangan seperti ini juga dirasakan oleh para pejabat yang mengurus pengembangan pendidikan tinggi, termasuk menteri pendidikan. Dalam edisinya pertengahan November 2007 lalu, Times menurunkan artikel ?Top 400 Universities: World University Rankings 2007?. Dalam artikel ini dimuat 400 nama perguruan tinggi berkelas dunia berdasar urutan mutu. Ranking pertama atau ke-1 diduduki oleh Harvard University (US) dan terakhir atau ke-400 diduduki oleh Sogang University (South Korea). Kalau kita cermati dalam perankingan tersebut terdapat tiga perguruan tinggi Indonesia; masing-masing adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di ranking ke-360, Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung ke-369, dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta ke-395. UNDIP Semarang yang tahun lalu sempat ?nongol? dalam daftar perguruan tinggi berkelas dunia, pada tahun ini terpental jauh entah ke mana.]]>
<![CDATA[SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.269 KB)
<![CDATA[ Jawa Tengah saat ini mempunyai 47 PTS, Perguruan Tinggi Swasta. Apabila dihitung jumlah jurusan/program studinya maka saat ini di Jawa Tengah sudah terdapat 242 jurusan/progstu; terdiri dari 39 jurusan/progstu berstatus 'disamakan', 24 jurusan/progstu berstatus 'diakui', dan 179 jurusan/progstu 'terdaftar'. Kiranya bisa dicatat bahwa pada beberapa PTS maka unit struktur kelembagaan terkecilnya berupa 'jurusan', sedangkan pada beberapa PTS yang lainnya berupa program studi (progstu). Apabila PTS yang telah disetujui KOPERTIS Wilayah VI Jawa Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan akademiknya ikut dihitung di dalamnya --meskipun belum mendapat status akreditasi--, maka sampai saat ini setidak-tidaknya terdapat 59 PTS; terdiri dari 278 jurusan/progstu, yang 36 diantaranya belum mempunyai status akreditasi. Sedangkan kalau dilihat dari jenis program yang diselenggarakan maka diantara 278 jurusan/progstu tersebut 200 diantaranya berupa program S1 (Sarjana), selebihnya merupakan program D3 (Diploma Tiga). Untuk tingkat nasional saat ini sudah terdapat sekitar 600 PTS dengan segala jenis dan programnya yang sudah terdokumentasi pada "file" Depdikbud. Jumlah ini belum termasuk PTS-PTS yang beroperasi di luar sepengetahuan dan pembinaan Depdikbud.]]>
