Articles
<![CDATA[PROBLEMA BESAR MADRASAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.919 KB)
<![CDATA[Salah satu ?kekeliruan? kebijakan pendidikan yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap rendahnya kinerja pendidikan (educational performance) Indonesia adalah kurang diperhitungkannya madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kalau kita berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan dan masalah-masalah kependidikan lainnya seolah-olah semuanya ditentukan oleh sekolah. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Muhammad Nuh, dalam salah satu acara pada sebuah pondok pesantren di Jawa Timur bah-kan sempat menyatakan bahwa sekarang ini pemerintah hanya mengurusi sekolah negeri saja. Sudah saatnya sekolah negeri dan sekolah dalam pondok pesantren (nota bene madrasah) disejajarkan dalam hal bantuan yang diberikan. Pada sisi yang lain Pak Menteri juga memuji bahwa madra-sah dalam pondok pesantren dapat dijadikan contoh pendidikan yang tidak mengandalkan bantuan dari APBN maupun APBD. Adanya pandangan yang tidak memperhitungkan potensi madrasah di dalam penentuan kinerja pendidikan nasional jelas tidak tepat bahkan keliru sama sekali. Di samping eksistensinya sudah sangat mapan maka jumlahnya pun sangat signifikan dalam belantara pendidikan di Indonesia. Berapa jumlah madrasah di Indonesia? Menurut catatan Departemen Agama (2007) jumlah MI sebesar 23.517 lembaga, 93 persen diantaranya swasta; MTs sebesar 12.054 lembaga, 90 persen diantaranya swasta; serta sedangkan MA sebesar 4.687 lembaga, 86 persen diantaranya swasta. Dari angka-angka ini diinterpretasi bahwa eksistensi madrasah di Indonesia sa-ngatlah menentukan ?merah-putihnya? pendidikan nasional.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN SEKSUAL DAN CITRA SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.263 KB)
<![CDATA[ Seorang mahasiswa datang ke pusat informasi untuk mencari data mengenai jumlah tempat ibadah serta jumlah pelacur (wanita tuna susila) pada suatu kota. Data yang didapatkan menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir jumlah tempat ibadah senantiasa meningkat, sementara itu jumlah pelacurnya pun juga meningkat. Mahasiswa yang rupanya sedang demam statistik itu segera memasukkan data yang diperolehnya ke dalam rumus statistik 'Korelasi Product Moment', suatu formula kuan-titatif untuk mengetahui efektivitas serta signifikansi hubungan antar fenomena (variabel). Hasil yang diperoleh menyatakan terdapatnya hubungan positif yang signifikan antara banyaknya tempat ibadah dengan banyaknya pelacur di kota tersebut. Artinya, semakin banyak tempat ibadah semakin banyak pula wanita yang berprofesi pelacur. Sampai di sana kesimpulannya masih benar; tetapi kemudian ada sesuatu yang kurang benar ketika mahasiswa tersebut mencoba membuat konklusi kualitatif yang menya-takan bahwa munculnya pelacur dikarenakan munculnya tem-pat-tempat ibadah, atau dengan bahasa lain tempat ibadah lah yang membuat seseorang menjadi pelacur.]]>
<![CDATA[TEORI "THREE IN ONE" DALAM KURIKULUM 1999 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.295 KB)
<![CDATA[Kalau ada yang menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kerdil dan tidak mau melihat kesalahan masa lalu untuk dapat menapaki masa depan dengan sukses barangkali tidak sepenuhnya salah. Setidak-tidaknya hal ini berlaku dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan penggantian kurikulum sekolah, pembaruan, penyempurnaan, atau apa pun namanya. Sejak tahun 1975 sampai tahun 1994 kita memiliki pengalaman "menambal sulam" kurikulum, dan hasilnya selalu saja tidak mampu menghantarkan bangsa ini kepada kinerja pendidikan yang kompetitif dan produktif. Banyak indikator yang dapat dipakai; misalnya seperti dilaporkan oleh Bank Dunia kemampuan membaca siswa kita lebih rendah dibanding siswa di negara-negara tetangga; prestasi pelajar kita di dalam International Mathematic Olympic (IMO) selalu saja "jeblok", kecakapan berbahasa (Inggris) siswa dan guru kita begitu rendah dibanding negara-negara lain, dan sebagainya. Meskipun demikian, pengalaman buruk tersebut diulang kem-bali dengan "menambal sulam" Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 1999, atau apapun namanya. Durasi waktu yang digunakan untuk menggarap kurikulum baru pun nampak sempit sehingga, meminjam terminologi Bahasa Jawa, prosesinya kelihatan sekali grusa-grusu; yaitu tergesa-gesa dan kurang hati-hati. Pendekatannya jauh dari profesional, sehingga hasilnya pun tentu kurang optimal. Memang ada kesan yang tidak dapat ditutup-tutupi bahwa ada sesuatu yang dipaksakan dalam prosesi pembaruan kurikulum kita kali ini. Sebagian masyarakat bahkan ada yang menganggap bahwa penerapan Kurikulum 1999 kali ini merupakan upaya pemerintah un-tuk mengalihkan perhatian supaya masyarakat tidak complain atas terjadinya berbagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Anggapan yang berbau pilitis ini semoga tidak benar.]]>
<![CDATA[PEMBENAHAN KEMBALI KURIKULUM IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.695 KB)
<![CDATA[ Pengamatan dan keluhan masyarakat terhadap menurunnya kualitas pendidikan menengah ternyata tidak saja mendapatkan respon dari kalangan pendidikan menengah itu sendiri, akan tetapi juga telah mendapak pada kalangan pendidikan tinggi; terutama sekali IKIP dan FKIP sebagai lembaga pendidikan tinggi kependidikan yang ditugasi memproduksi tenaga pendidik atau guru bagi kepentingan pendidikan menengah. Salah satu faktor yang dipandang cukup dominan terhadap fenomena pemerosotan kualitas pendidikan mene-ngah adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik merupakan hasil produksi IKIP maka lem-baga ini sering dianggap ikut "bersalah". Berbagai kritik yang cukup tajam tentang kualitas lulusan IKIP akhir-akhir ini memang banyak muncul dipermukaan. Masalah utama yang menjadi titik pangkal kritik adalah banyaknya para tenaga pendidik yang kurang mengua sai "subject matter", atau materi pengajaran yang harus disampaikan kepada anak didik. Banyak hal yang terkait dengan masalah ini; termasuk didalamnya adalah "input" IKIP yang sering dikomentari sebagai "kelas dua", serta kurikulum IKIP yang dipandang kurang mendukung pemberian materi pengajaran atau bidang studi yang kualitatif. Salah satu cara yang akan ditempuh guna mengatasi masalah yang pertama, "input", adalah pembatasan secara tegas antara program kependidikan dengan non-kependidik an. Peserta Sipenmaru yang pilihan pertamanya adalah pro gram kependidikan tidak diperkenankan memilih program non-kependidikan untuk pilihan keduanya. Demikian pula dengan yang sebaliknya.]]>
<![CDATA[MENGIMBANGKAN SEKOLAH UMUM DENGAN SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.34 KB)
<![CDATA[ Salah satu pernyataan penting yang belum lama ini dikemukakan Mendikbud Wardiman Djojonegoro adalah bahwa penyiapan tenaga kerja untuk sektor industri merupakan salah satu tujuan pendidikan di negara kita; ini berarti bahwa pendidikan memberikan kontribusi dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Pernyataan Pak Menteri tersebut memiliki arti yang penting dan strategis mengingat selama ini ada beberapa pakar pendidikan kita yang kurang sependapat dengan tu-juan pendidikan seperti itu serta dengan tegas menentang adanya pendekatan ketenagakerjaan (manpower approach) dalam sistem perencanaan pendidikan. Pendekatan ketenaga-kerjaan seperti ini dianggapnya tidak bisa mengembangkan kreativitas anak didik. Implikasinya: kalau kini banyak ditemui pengangguran kaum terdidik,yaitu lulusan lembaga pendidikan, yang menambah buramnya peta ketenagakerjaan di negara kita maka lembaga pendidikan tidak harus ikut menanggung dosa dikarenakan lulusannya memang tak pernah direncanakan untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pernyataan Pak Menteri mengenai penyiapan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan kiranya bisa mengeliminasi pendapat yang kurang tepat tersebut di atas; pada kenyataannya lulusan lembaga pendidikan di negara kita memangada yang disiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja, dalam hal ini ialah lulusan lembaga pendidikan kejuruan. Kalaupun pada kenyataannya masih banyak sekolah kejuruan yang belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal se hingga lulusannya belum siap kerja memang merupakan soal lain yang harus dibahas.]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ASEAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.694 KB)
<![CDATA[ Tanggal 15 s/d 17 Februari 2000 ini para menteri pendidikan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam forum South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) berkum-pul di Denpasar, Bali di dalam konferensi SEAMEO Council. Dalam pertemuan ini diharapkan hadir seluruh menteri pendidikan dari kesepuluh negara ASEAN; masing-masing ialah Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Meskipun konferensi SEAMEO Council tersebut di atas sudah menjadi kegiatan yang rutin akan tetapi konferensi yang diadakan di Indonesia tahun ini dianggap sangat strategis karena merupakan pembuka pintu Milenium Ke-3 bagi menteri-menteri pendidikan di negara-negara ASEAN. Mengapa Milenium Ke-3 menjadi penting? Karena pendidikan di Milenium Ke-3 akan menghadapi kompleksitas baru dan berbagai problematika yang mendesak. Problematika pendidikan yang muncul di Milenium Ke-3 ini tidak saja menuntut penyelesaian yang cepat dan akurat akan tetapi juga menuntut penyelesaian secara bersama antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Di dalam rangka menggalang kebersamaan inilah maka pertemuan antarmenteri pendidikan di negara-negara ASEAN menjadi sangat strategis. Konferensi SEAMEO Council kali ini tidak saja penting bagi para anggota SEAMEO itu sendiri, yaitu negara-negara di ASEAN, tetapi juga sangat penting bagi negara-negara lain pada umumnya. Itulah sebabnya beberapa negara di luar SEAMEO sangat berminat hadir di dalam pertemuan, sekalipun statusnya sekedar "peninjau". Adapun negara-negara yang dimaksud adalah Australia, Selandia Baru, Kanada, Jerman, Perancis, Norwegia dan Belanda.]]>
<![CDATA[KUNCI MERAIH INDEKS PRESTASI YANG TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.353 KB)
<![CDATA[ Pada masa-masa awal tahun akademik baru seperti sekarang ini aktivitas yang paling menonjol di berbagai perguruan tinggi adalah masa orientasi kampus bagi para mahasiswa barunya. Masa orientasi kampus bukanlah sekedar merupakan kegiatan seremonial akademik yang tanpa isi, akan tetapi merupakan kegiatan akademik yang cukup bermakna karena di dalamnya berisikan paket-paket "pembekalan" bagi para mahasiswa baru. Mahasiswa baru diberi bekal untuk menempuh studi di perguruan tinggi serta dikenalkan dengan situasi dan kondisi kampus; baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) adalah merupakan contoh soal "bekal" yang diberikan kepada para mahasiswa baru dalam rangkaian acara orientasi kampus ini. Perguruan tinggi di negara kita telah sepakat untuk melahirkan "sarjana-sarjana plus"; ialah para sarjana yang pancasilawan. Bukan sekedar para scientist; atau sarjana yang sekedar pintar menguasai knowledge dan science saja. Itulah sebabnya para mahasiswa baru perlu diberi bekal P4. Beberapa perguruan tinggi negeri (IKIP Negeri Yogyakarta, UGM, dsb.) baru saja menyelesaikan kegiatan pembekalan P4 bagi para mahasiswa barunya; sementara itu pada berbagai perguruan tinggi swasta ada yang sedang melangsungkan kegiatan ini.]]>
<![CDATA[WAHIDIN DAN BOEDI OETOMO ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.805 KB)
<![CDATA[ Pertengahan Maret 2008 lalu seorang guru besar sejarah dan sekaligus ahli sejarah Indonesia kelas dunia, Prof. M.C. Ricklefs, B.A., Ph.D., FAHA, sengaja datang di Indonesia untuk menemui saya di pesantren yang sedang saya kembangkan, Pesantren ?Ar-Raudhah? Yogyakarta. Ia adalah dosen senior di Department of History, National University of Singapore (NUS), Kedatangan Ricklefs sangatlah tepat; di satu sisi ia sengaja melakukan dialog dengan saya tentang berbagai organisasi pergerakan di Indonesia, termasuk Boedi Oetomo (BO), guna memperkuat bahan perkuliahannya, pada sisi lain ketika itu ?Keluarga BO? atau tepatnya Paguyuban Keluarga Besar Pendiri Boedi Oetomo yang nota bene adalah keturunan pendiri BO, menuntut dilakukannya pelurusan sejarah. Menurut paguyuban ini Wahidin Soedirohoesodo bukanlah pendiri BO Tuntutan tersebut tentu saja menarik; di tengah-tengah bangsa Indone-sia mempersiapkan peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional (waktu itu) yang nota bene tanggal peringatannya, 20 Mei, ditetapkan oleh pemerintah RI bersamaan dengan tanggal berdirinya BO, terjadi tuntutan keluarga yang hampir tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Indonesia.]]>
<![CDATA[BENAHI PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.461 KB)
<![CDATA[ Sebagai anggota masyarakat yang baru belajar berdemokrasi secara benar tentu kita saja semua wajib mengucapkan selamat atas terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI yang Ke-4 periode 1999-2004. Ucapan yang sama juga perlu diberikan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Dengan ucapan tersebut semoga duet antara KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Ibu Megawati Soekarnoputri atau Mbak Mega dapat lebih bersemangat di dalam mengabdikan diri bagi negara dan sekaligus memimpin bangsa Indonesia. Ada dua hal yang sangat menarik bagi saya ketika Gus Dur menyampaikan pernyataan sebelum terpilih menjadi presiden; yaitu apabila beliau terpilih menjadi presiden akan memilih menteri berda-sarkan pertimbangan kemampuan atau profesionalisme bukan lebih dipertimbangkan secara politis. Untuk itu yang kedua, NU hanya akan diberi jatah tiga menteri saja, salah satu diantaranya adalah menteri pendidikan. Pemilihan anggota kabinet yang lebih didasarkan kemampuan tersebut membuktikan bahwa Gus Dur adalah sosok yang mempunyai komitmen dan visi ke depan. Kiranya hal ini mendapat dukungan masyarakat, khususnya para intelektual dan para profesional. Memang tidak mungkin Gus Dur dan Mbak Mega sama sekali mengesampingkan pertimbangan politis di dalam menentukan anggota kabinetnya; tetapi pertimbangan politis yang berlebihan hanya akan menghasilkan para menteri kelas dua, tiga, atau bahkan kelas lima. Pendeknya adalah "not number one people" atau bukan orang yang tepat. Kalau negara ini diurusi oleh bukan orang-orang yang tepat maka kita akan sulit mengatasi krisis. Kita akan semakin terpuruk.]]>
<![CDATA[KRITIK TAJAM PADA IKIP : "SUBJECT MATTER!" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.042 KB)
<![CDATA[ Akhir-akhir ini lembaga pendidikan tinggi kependidikan di negara kita, IKIP, amat sering menerima kritik yang sangat tajam dari masyarakat. Inti kritik biasanya berkisar pada masalah "subject matter", atau penguasaan materi pengajaran bagi para alumnusnya. Dimensi metodologis nampaknya tak banyak mendapat sorotan, tetapi serenta sampai pada masalah penguasaan materi pengajaran para alumnus yang dipresentasikan didepan kelas maka berbagai kritik kemudian saling muncul di permukaan. Penguasaan materi pengajaran yang dimiliki oleh para alumnus IKIP dipandang sangat minim, sehingga perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari para birokrat kependidikan. Masalah ini diungkap secara cukup gencar karena minimnya penguasaan materi pengajaran dipandang sebagai salah satu penyebab merosotnya kualitas pendidikan, terutama untuk tingkat sekolah menengah. Pada suatu kesempatan dengan nada 'gurius' (gurau namun serius) seorang dosen senior pada salah satu perguruan tinggi nonkependidikan "menantang" saya untuk menguji kualitas penguasaan "subject matter" alumnus IKIP. Dia yang sering menyebut saya sebagai "wong IKIP tulen" meminta saya menyiapkan satu sarjana IKIP dengan bidang studi tertentu dan dia akan menyiapkan seorang mahasiswa non-IKIP semester enam dengan bidang studi yang serupa. Keduanya diterjunkan untuk mengajar pada salah sebuah SMA atau sekolah menengah lainnya. Dia berani bertaruh bahwa mahasiswa non-IKIP tersebut akan lebih berhasil mengajar sebab penguasaan materinya lebih kualitatif (saya hanya 'berhahaha' dalam menjawab "tantangan" ini).]]>
