Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Ki Supriyoko
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1,291 Documents
Search

 90   91   92   93   94 
DETERMINAN KELAMBANAN PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.827 KB)

Abstract

Sungguh menarik yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional kita, Abdul Malik Fadjar, baru-baru ini. Dinyatakan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia sangat lamban. Perubahan yang terjadi di luar jauh lebih cepat apabila dibanding dengan yang terjadi di dalam dunia pendidik-an. Selain itu, manajemen pendidikan sampai kini belum mengesankan dan terlalu kaku (Kompas, 1 Mei 2004).          Pernyataan Pak Menteri itu kiranya benar seratus persen serta layak mendapat skor 200; dengan perincian skor 100 untuk kebenaran jawaban dan skor 100 yang lain untuk keberaniannya berintrospeksi.          Perkembangan pendidikan nasional kita memang sangat lamban. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, kelambanan itu akan nampak semakin jelas.          Sekitar seperempat abad lalu kinerja pendidikan kita belum optimal, namun jauh lebih baik dibanding kinerja pendidikan Malaysia yang begitu buruk. Itulah sebabnya pemerintah Malaysia banyak mengirim pemudanya untuk belajar ke Indonesia; ke UGM Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ITB Bandung, UI Jakarta dan IPB Bogor. Pemerintah Malay-sia juga mengimpor banyak guru dan dosen dari Indonesia untuk ikut membangun bangsa Malaysia melalui pendidikannya.
RAHASIA PENDIDIKAN SINGAPURA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.269 KB)

Abstract

Apakah kekhasan pendidikan tinggi di Singapura dibandingkan dengan Jepang, Hong Kong, dan Indonesia? Demikianlah pertanyaan ?menggelitik? yang diajukan oleh tetangga saya di Lantai 30 Apartemen Lucky Plaza yang terletak di Orchard Road Singapura.          Karena saya pernah mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Jepang, antara lain di The Showa University Tokyo; beberapa perguruan tinggi di Hong Kong, antara lain The Chinese University of Hong Kong; perguruan tinggi di Singapura, seperti National University of Singapore; dan tentu saja beberapa perguruan tinggi di Indonesia maka pertanyaan itu mudah dijawab. Kekhasan pendidikan tinggi di Singapura itu antara lain terletak pada iklim pendidikan (educational climate).          Begitu kita masuk di area kampus perguruan tinggi di Singapura maka terasa iklim pendidikannya. Dosen berdiskusi, mahasiswa membaca buku, dosen dengan mahasiswa bertukar pendapat, dsb. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan di taman, lorong bangunan, ruang kuliah, dsb, bahkan di ruang makan dan tempat-tempat minum. Keadaan yang sama juga dapat dilihat di Jepang dan Hong Kong. Bagaimana di Indonesia? Jujur, hal itu sulit disaksikan di kampus kita pada umumnya.
MEMBANDINGKAN PRESTASI ISPsI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.184 KB)

Abstract

       Ketika sempat memberikan presentasinya di hadapan anggota Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPsI) dalam forum kongres dan pekan ilmiah baru-baru ini Menteri KLH, Emil Salim, sempat mengekspresikan "uneg-uneg" yang lama dikandungnya. Menurut beliau, selama lebih dari 25 tahun mengabdi kepada pemerintah Pak Emil belum pernah melihat secara nyata adanya peran psikologi dalam membangun tiap kebijakan pemerintah. Oleh karenanya, Pak Emil menyarankan agar supaya peran ke arah itu harus makin diperbesar; sebab pembuatan setiap kebijakan haruslah selalu dilihat dampaknya pada perilaku manusia (SM, 5/12/91).          Dalam  arus globalisasi seperti sekarang ini maka dimensi materialisme dan konsumtifisme menjadi dominan, akibat pengaruh kapitalisme. Meskipun begitu materialisme dan konsumtifisme tersebut jangan dijadikan perilaku manusia secara dominan. Secara empirik segala sosok yang dominan cukup sering menyebabkan terdesaknya kepentingan umum oleh kepentingan individu.          Di dalam konteks tersebut di atas Pak Emil sempat memberi ilustrasi yang konkrit; dewasa ini banyak sungai yang dijadikan "keranjang sampah" dikarenakan adanya ke-pentingan individu yang dominan,  dan sudah barang tentu lebih dominan daripada kepentingan umum. Dalam ilustrasi ini rasanya terkandung harapan dan "kekecewaan" Pak Emil kepada para pengurus ISPsI untuk memainkan perannya da-lam  upaya penyelarasan kepentingan umum dan kepentingan individu; hal yang belum banyak diperoleh dari ISPsI.
MENCEGAH TIMBULNYA ELITISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN BERITA NASIONAL
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.889 KB)

Abstract

Sebenarnya pendidikan itu mempunyai konsepsi yang sangat sederhana, bahwa pendidikan adalah upaya untuk merubah sikap dan perilaku manusia agar senantiasa siap menghadapi hari esok. Dengan demikian pelayanan pendidikan tidaklah harus selalu didapat melalui lembaga pendidikan formal (resmi) saja melainkan dapat diperoleh di setiap penjuru dan dalam situasi yang tidak terikat.Demikian pada kenyataannya dinegara kita pendidikan formal menempati urutan yang teratas oleh karena 'proses pengubahan dan penyiapan' ini memang dapat dilaksanakan lebih sistematis.Adanya pembagian jenjang pendidikan pada lembaga pendidikan formal tentu dimaksudkan untuk memperoleh pembatasan kriteria kesiapan anak didik dalam menyongsong hari esok, dalam artian bahwa 'hasil didik/produk' dari lembaga pendidikan jenjang yang lebih tinggi diharapkan dapat lebih pandai untuk memecahkan misteri-misteri dan problematika dimasa mendatang.Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS yang merupakan lembaga dari jenjang pendidikan yang tertinggi diharapkan bisa menciptakan modernisasi (baca: pembaharuan) untuk mengubah struktur sosial masyarakat ke tingkat yang lebih mapan, baik melalui 'hasil didik'nya ataupun lewat 'perangkat' yang lain.
MENATA ULANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.487 KB)

Abstract

       Di dalam presentasinya  pada suatu seminar nasional di Surakarta baru-baru ini Direktur Pembinaan Sarana Akademik Direktorat Jende-ral Pendidikan Tinggi Depdikbud Harsono Taroepratjeko, menyatakan perlunya segera dilakukan penataan ulang sistem pendidikan tinggi kita berdasarkan konsep atau pendekatan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat (Suara Karya, 30/07/96).       Lebih lanjut Pak Harsono menyatakan bahwa otonomi, akreditasi, evaluasi dan akuntabilitas merupakan komponen dari suatu paradigma manajemen pendidikan tinggi yang baru dalam penataan sistem pendidikan tinggi tersebut.  Meskipun demikian beliau mengingatkan bahwa penataan kembali sistem pendidikan tinggi ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan. Sebab,suksesnya program tersebut tetap diindikasikan dari hasil keluaran pendidikan tinggi maupun dampak yang ditimbul-kannya. Program akan dinyatakan sukses kalau keluaran pendidikan tinggi makin bermutu dan memberikan dampak positif dalam perkembangan masyarakat; demikian pula yang sebaliknya.       Otonomi bukan semata-mata  menyangkut kebebasan pada bidang keilmuan, melainkan juga meliputi kebebasan pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan.  Kebebasan yang terakhir inilah yang harus lebih direalisasikan di dalam rangka penataan ulang sistem pendidikan tinggi kita.  Selama ini kebebasan dalam bidang pengembangan keilmuan memang sudah direalisasikan,namun demikian kebebasan dalam pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan menurut Pak Harsono memang belum sepenuhnya terbentuk.       Lontaran gagasan Pak Harsono tersebut  memang sangat menarik untuk dicermati, meskipun bukan barang baru bagi masyarakat pergu-ruan tinggi itu sendiri.  Gagasan tersebut makin menarik dikaji apabila dikaitkan dengan semakin beratnya tantangan perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan perannya dalam era industrialisasi dewasa ini.
PENDIDIKAN TANPA GURU YANG BERMUTU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.725 KB)

Abstract

Banyak faktor yang secara langsung menentukan kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan. Faktor-faktor ini dapat dikla-sifikasi ke dalam tiga kelompok,  yaitu perangkat keras (hardware) yang meliputi ruang belajar, peralatan praktek, laboratorium, per-pustakaan, dsb,  perangkat lunak (software) yang meliputi kurikulum, program pengajaran,  manajemen sekolah, sistem pembelajaran, dsb, serta perangkat pikir (brainware)  yang menyangkut guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terlibat di dalam proses pendidikan itu sendiri.          Dari banyak faktor tersebut di atas  banyak orang sependapat bahwa yang paling menentukan adalah guru. Ruang belajar bisa saja sangat sederhana, peralatan praktek kurang lengkap, laboratorium dan perpustakaan mengenaskan tetapi apabila ada guru yang baik maka harapan masih ada.          Sebaliknya meskipun ruang belajar sangat bagus,  peralatan praktek sangat lengkap,  laboratorium dan perpustakaan cukup me-madai tetapi kalau tidak ada guru yang baik  maka jangan berharap pendidikan bisa mencapai hasil yang optimal.          Tesis tersebut amat diyakini  oleh para pengambil keputusan pendidikan di banyak negara; Australia misalnya.  Itulah sebabnya ketika para menteri pendidikan negara-negara bagian Australia ber-kumpul di Adelaide untuk menghasilkan  'Adelaide Declaration 2000' mereka bersepakat  bahwa untuk membangun bangsa Australia ke depan, dalam konteks era Milenium ke-3, dimulai dari meningkatkan kualitas pendidikan,  dan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari peningkatan profesionalisme guru.          Di Australia guru sangat dihargai dan gajinya pun diberikan dalam jumlah yang cukup sehingga banyak master dan doktor yang bersedia menjadi guru (bukan dosen)  di sekolah menengah maupun sekolah dasar sekali pun. Di Jepang terlebih-lebih lagi; di samping diberi kesejahteraan yang bagus, para guru diposisi secara sentral dan terpuji oleh masyarakat luas.  Mereka yakin seyakin-yakinnya tanpa guru yang bermutu  tidak mungkin diraih kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan secara memadai.
MENYIMAK MUTU PTS DI INDONESIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.729 KB)

Abstract

       Meskipun bukan tanpa kekurangan sama sekali, akan tetapi banyak orang --baik dari kalangan kampus maupun dari kalangan luar kampus-- yang sependapat bahwa status akreditasi dapat menggambarkan kualitas akademik perguruan tinggi swasta, PTS.       Seperti diketahui di dalam sistem akreditasi yang diaplikasikan bagi PTS di Indonesia terdapat tiga peringkat status;  masing-masing adalah  Status Akreditasi Terdaftar (SATd), Status Akreditasi Diakui (SADi), serta Status Akreditasi Disamakan (SADs).  Secara ordinal SATd berada pada peringkat paling rendah, kemudian di atasnya adalah SADi,  dan yang menduduki peringkat paling tinggi adalah SADs.       Pada tingkat program studi  (progstu)/jurusan  maka prog-stu/jurusan yang paling bermutu adalah progstu/jurusan SADs, menyusul selanjutnya progstu/jurusan SADi, dan SATd.  Sementara itu pada tingkat fakultas maka fakultas yang paling bermutu adalah fakultas dengan mayoritas progstu/jurusan SADs, menyusul berturut-turut fakultas dengan mayoritas progstu/jurusan SADi, dan SATd. Ingat bahwa status akreditasi diberikan pada tingkat progstu/jurusan, bukan pada tingkat fakultas.
RANJAU PADA UNIVERSITAS TERBUKA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.173 KB)

Abstract

Berangkat dari satu pengertian bahwa usaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat adalah sikap yang terpuji, maka kita pasti akan angkat topi setinggi-tingginya terhadap sebuah gagasan akan diselenggarakannya 'Universitas Terbuka' di tanah air kita tercinta ini, terlepas dari apa hasilnya nanti.Memang, selama ini tradisi telah mengajarkan bahwa konsep-konsep pendidikan (formal) adalah kehadiran seseorang secara penuh pada sekolah atau lembaga pendidikan lain sekitar 6 jam sehari selama 260 hari setahun (Yusufhadi Miarso, 'Penerapan Tekonologi Instruksional di Indonesia, ; 1982).Semula kita memang memiliki konsep bahwa sekolah/bersekolah adalah identik dengan adanya tatap muka langsung antara guru (dalam pengertian yang luas) dengan murid (dalam pengertian yang luas pula).Dalam pengertian ini maka individu-individu yang terlibat langsung dalam suatu lembaga pendidikan (dimaksudkan guru dan para muridnya) secara geografis mempunyai tempat tinggal yang sama.
MASA DEPAN SEKOLAH-SEKOLAH KEAGAMAAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.45 KB)

Abstract

Presiden kita Gus Dur  baru saja membuat pernyataan klasik yang layak menjadi bahan renungan kita semua;  yaitu kelak secara bertahap Departemen Agama hendaknya mengurangi job atau urusan yang selama ini menjadi tanggung jawabnya.  Adapun urusan yang dimaksud adalah urusan peradilan agama, urusan ibadah haji, serta  urusan sekolah. Khusus tentang urusan sekolah; nantinya sekolah-sekolah keagamaan di negara kita hendaknya dapat berada di dalam satu atap, yaitu Departemen Pendidikan Nasional.        Selama ini Departemen Agama kita  memang telah  mengurusi banyak sekolah keagamaan atau madrasah; dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan SD,  Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan SLTP,  Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan SMU,  serta Perguruan Tinggi Islam (PTAI)  seperti IAIN, STAIN, dan sebagainya.       Kalau dilihat secara kuantitas  ternyata sekolah-sekolah kea-gamaan yang diurusi oleh Departemen Agama selama ini juga sangat banyak; baik lembaga maupun siswanya.  Dari catatan Balitbang Dikbud (Diknas)  sekarang ini terdapat 23.298 MI yang terdiri dari 1.435 MI negeri dan 21.863 MI swasta, 9.846 MTs yang terdiri dari 1.141 MTs negeri dan 8.705 MTs swasta,  3.392 MA terdiri dari 553 MA negeri dan 2.839 MA swasta,  serta 298 PTAI yang terdiri dari 47 PTAI negeri dan 251 PTAI swasta.  Sedangkan dari jumlah siswa atau mahasiswanya juga relatif tinggi;  yaitu sekitar3,48 juta siswa MI, 1,71 juta siswa MTs, 0,48 juta siswa MA, serta 0,35 juta maha-siswa PTAI masing-masing untuk negeri dan swasta.       Melihat jumlah lembaga dan jumlah siswa yang relatif tinggi tersebut maka sudah sewajarnya muncul pemikiran mengenai masa depan sekolah-sekolah keagamaan itu sendiri.
SEKITAR IDE PENDIDIKAN SEKS DI SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.345 KB)

Abstract

       Bertempat di Kampus Universitas Indonesia Depok  baru-baru ini digelar seminar sehari dengan tema "Narkotik, Seks, dan Kekerasan di Kalangan Remaja". Beberapa pakar tampil dalam seminar ini; dan dalam diskusi yang berkembang hampir tidak ada peserta yang tidak sependapat dengan pernyataan bahwa sekarang ini tingkat permisivitas remaja kita dalam soal seks makin tinggi saja.  Dengan ungkapan lain remaja kita makin permisif dalam perilaku seksualnya sehari-hari.       Tingkat permisivitas seks tersebut  antara lain ditunjukkan  dalam soal-soal fisik;  misalnya bersentuhan, bergandengan tangan, berpeluk ria, cium pipi, kissing, serta bercumbuhan.  Ternyata bukan itu saja, tingkat permisivitas tersebut juga ditunjukkan dalam hal berhubungan badan sebelum melaksanakan pernikahan (premarital sexual intercourse); baik dengan sesama teman maupun dengan orang-orang yang profesional, seperti pelacur.  Keadaan ini terdukung oleh "kebiasaan" destruktif yang berlaku pada sementara remaja kita seperti mengoleksi gambar wanita dan pria telanjang, memasang striker yang merangsang birahi, membaca buku porno, menonton film biru, dan sebagainya.       Sudah barang tentu  perilaku "menyimpang" tersebut  tidak dapat digeneralisasi bagi seluruh remaja kita.  Kita yakin masih banyak dan bahkan lebih banyak remaja kita yang masih "lurus" dan belum terkena polusi seksual.  Namun demikian yang menyedihkan adalah adanya sinyalemen dan pratanda mengenai makin banyaknya remaja sekolah kita yang terseret dalam arus seksual yang menyimpang; bukan saja soal bergandengan tangan dan cium pipi tetapi banyak remaja sekolah yang sampai melakukan hubungan badan sebelum nikah.       Dari ilustrasi konkrit tersebut akhirnya muncul ide dan pemikiran untuk memberikan pendidikan seks di sekolah. Adapun maksudnya agar supaya anak dan remaja sekolah kita tidak terjerat dalam perilaku seksual yang menyimpang.
Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni