Articles
<![CDATA[NASIB SARJANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (89.933 KB)
<![CDATA[Dalam salah satu seminar nasional di Jakarta beberapa hari yang lalu terungkap data bahwa sekarang ini kita memiliki sarjana teknik alias insinyur sekitar 700 ribu orang. Mereka adalah lulusan perguruan tinggi negeri, PTN, dan perguruan tinggi swasta, PTS, di negara kita. Sayang sekali dari jumlah yang banyak ini hampir semuanya tidak mempunyai sertifikat keinsinyuran yang diakui oleh dunia internasional. Akibatnya, hampir tidak ada di antara mereka yang "layak jual" di pasar internasional. Implikasinya, dalam era AFTA yang tinggal beberapa bulan mendatang diperkirakan nasib insinyur kita akan mengenaskan. Di satu sisi insinyur Indonesia tidak laku dijual di negara-negara lain, dan sisi lain akan membanjir datangnya insinyur asing untuk meng-ambil pekerjaan yang ada di negeri ini. Sayangnya, menghadapi keadaan yang seperti itu pemerintah kita, yang dalam hal ini departemen pendidikan, belum mengadakan antisipasi secara profesional. Bahkan terkesan tidak dapat berbuat banyak untuk "menyelamatkan" para insinyur kita. Lebih sayang lagi, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) seba-gai organisasi profesi keinsinyuran di negara kita sepertinya juga belum melakukan langkah-langkah yang konkrit. Konon, PII pernah merintis kerja sama dengan "PII" Australia untuk melakukan sertifikasi internasional terhadap para insinyur kita agar nantinya dapat berkompetisi dengan insinyur manca, tetapi program tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya, ke depan nasib insinyur kita masih tidak jelas.]]>
<![CDATA['LINK AND MATCH', PRIMADONA PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.712 KB)
<![CDATA[ Suatu majalah dwimingguan terbitan Jakarta edisi hari-hari yang sedang berjalan ini menurunkan tulisan mengenai 'Rapor Akhir Tahun 15 Menteri'; dari menteri yang dianggap sangat berprestasi sampai dengan menteri yang dianggap bermasalah. Kelimabelas menteri yang "dikupas" dalam tulisan itu antara lain Yogie SM, Ali Alatas, Oetoyo Oesman, Tarmizi Taher, Harmoko, B.J. Habibie, Moerdiono, dsb; tidak ketinggalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita Wardiman Djojonegoro. Penekanan penulisan menteri-menteri tersebut bukan pada sosok pribadinya akan tetapi lebih pada program-program yang dilaksanakan berkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika sampai giliran Pak Wardiman majalah itu menulis sbb: "Link and Match atau keter-kaitan dan kesepadanan. Inilah program pendidikan yang dicanangkan Wardiman hampir sejak detik pertama ia diangkat pada 1993. Dan mungkin yang paling kontroversial dari sejumlah kebijakan menteri kelahiran Pamekasan, 62 tahun silam, ini. Sejak awal, berbagai kritik berlontaran dari pelbagai penjuru". Secara implisit nampaknya majalah tersebut menilai bahwa kebijakan Link and Match (LM) merupakan kebijakan pendidikan yang paling populer meski di dalamnya mengandung unsur kontroversial dan banyak kritik. Bahwa LM merupakan kebijakan pendidikan yang paling populer selama perjalanan tahun 1996 ini, bahkan sejak Pak Wardiman diper-caya memimpin departemen pendidikan kiranya memang benar. Lebih daripada itu bahkan ada sementara anggota masyarakat kita yang me-nyebut LM sebagai "primadona pendidikan". Di sisi lain bahwa LM menimbulkan berbagai kritik (dan pujian) kiranya juga benar adanya; namun demikian kalau kebijakan ini dinyatakan bersifat kontroversial memang masih perlu didiskusikan lagi.]]>
<![CDATA[MELIHAT PERKEMBANGAN PENDUDUK DIY ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.984 KB)
<![CDATA[ Menurut Sensus Penduduk Tahun 1990 (SP-1990) maka jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 2,91 juta jiwa, sedangkan menurut proyeksi jumlah penduduk DIY tahun ini sebesar 2,95 juta; angka ini mengalami kenaikan lebih dari 6 persen bila dibanding dengan kondisi tahun 1980 yang banyaknya 2,75 juta jiwa. Secara absolut pertambah-an penduduk DIY memang besar tetapi secara relatif adalah kecil bila dilihat dari angka laju pertumbuhan penduduk (LPP). Untuk periode tahun 1980-1990 LPP DIY per tahun sebesar 0,58 merupakan LPP yang paling rendah di Indonesia.Sebagai komparasi angka LPP secara nasional masih berada pada angka 2,0. Secara kasus per kasus bahkan terdapat dua dati-2 di DIY yang angka pertumbuhan penduduknya ternyata negatif, yaitu Kabupaten Gunung Kidul (-0,13) serta Kabupaten Kulon Progo (-0,22). Adapun salah satu penyebab negatifnya angka pertumbuhan penduduk ini ialah banyaknya penduduk pada kedua kabupaten tersebut yang bermigrasi secara tetap ke luar wilayahnya ("migrant-out permanent"). Persentase penduduk perkotaan dari waktu ke waktu juga selalu naik; kalau tahun 1971 hanya ada 16 persen penduduk yang bertempat tinggal di kota dan tahun 1990 angkanya meningkat menjadi 44 persen maka tahun 1996 ini diprediksi angkanya mencapai sekitar 60 persen. Dari sisi demografis Provinsi DIY dapat disebut sebagai provinsi yang berani "tampil beda" bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia pada umumnya. Setidak-tidaknya ada tiga indikator demografis yang telah menyebabkan DIY "tampil beda" dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain pada umumnya. Adapun indikator yang dimaksudkan adalah sbb: (1) Angka Kelahiran, (2) Angka Kematian, dan (3) Dinamika Penduduk Kelompok Usia.]]>
<![CDATA[MENATAP PAMOR AKADEMIS IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.964 KB)
<![CDATA[ Sinyalemen tentang merosotnya kualitas produk lembaga pendidikan formal di negara kita sebenarnya telah dimuali dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun tidak dengan pengutaraan yang menggebu, namun baik secara hipotetis literer maupun interpretatis faktual telah bermunculan dan berkembang di sana-sini. Terbatasnya kemampuan para lulusan pendidikan menengah atas dalam menyelesaikan soal-soal tes masuk perguruan tinggi, terbatasnya keterampilan (work skill) yang dimiliki oleh para lulus-an lembaga pendidikan kejuruan, tingginya tingkat pengangguran, dsb, adalah indikator merosotnya kualitas lulusan lembaga pendidikan. Namun demikian "pernyataan resmi" tentang merosotnya kualitas lulusan lembaga pendidikan formal tentu saja tidak pernah kita dengar. Ini tentu dapat dipahami oleh karena pandangan dari setiap dimensi akan menghasil kan konklusi yang tidak selalu sama. Masalah ini menjadi sedikit terbuka sesaat setelah hasil EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional), khususnya untuk tingkat SMTA, diumumkan.]]>
<![CDATA[ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.448 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini Menteri pendidikan kita Juwono Soedarsono secara "blak-blakan" memberikan penjelasan terbuka mengenai rendahnya kualitas PTS, perguruan tinggi swasta, di Indonesia. Dengan sedikit mengesampingkan risiko psikologis yang muncul beliau menyatakan bahwa hanya 20 persen dari 1.400-an PTS yang layak disebut sebagai perguruan tinggi. Sementara itu 80 persen yang lain disarankan agar supaya mencari pola-pola yang tepat untuk menutup lembaganya, misalnya dengan cara melakukan merger antar perguruan tinggi; maksudnya antar-PTS. Pernyataan tersebut menggambarkan demikian rendahnya kualitas PTS di Indonesia pada umumnya. Sayangnya beliau tidak menyatakan berapa persen PTN, perguruan tinggi negeri, yang layak disebut seba-gai perguruan tinggi. Seandainya beliau berkenan menyebutkan angka tentu saja kita akan tahu persis sebenarnya sudah sejauh mana kualitas PTN di negara kita saat ini; setidak-tidaknya kita tahu apakah kualitas PTN memang lebih tinggi dibanding PTS, atau justru sebaliknya. Bahwa mayoritas PTS di Indonesia sekarang masih rendah, atau tidak memuaskan (unsatisfactory) kalau kita meminjam istilah Bank Dunia, tentunya kita sudah memahami dan memakluminya; meskipun demikian apabila hal itu dinyatakan oleh seorang menteri pendidikan kita sendiri tentu akan lain persoalannya. Pernyataan seperti itu secara akademik memang sangat rasional, tetapi secara politis sangat sensitif. Di satu sisi mengandung kebenaran yang tinggi, akan tetapi di sisi lain sangat rawan dipolitisasi. Realitasnya kita memang memiliki lebih dari 1.000 PTS; jumlah yang sangat aduhai. Bandingkan, di Australia saja hanya ada satu PTS namanya Bond University yang berlokasi di Gold Coast Queensland. Sayangnya, dari jumlah yang banyak tersebut kualitasnya hanya "sedikit"; dengan kata lain kualitas PTS kita umumnya masih rendah.]]>
<![CDATA[KENDALA PENERAPAN LIMA HARI BELAJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.597 KB)
<![CDATA[ Salah satu pertanyaan yang perlu segera mendapat klarifikasi ialah apakah kebijakan lima hari belajar be-nar-benar akan segera dapat dilaksanakan? Pertanyaan ini sangat penting berkaitan dengan adanya keputusan politik pemerintah kita mengenai akan segera dilaksanakannya ke-bijakan lima hari kerja di satu pihak dan banyaknya ken-dala tentang lima hari belajar di lain pihak.Ada semacam kontradiksi antara konsep lima hari kerja bagi instansi-instansi pemerintah dengan konsep lima hari belajar bagi sekolah-sekolah pemerintah dan swasta. Seperti yang kita ketahui bersama sekarang ini pemerintah kita telah mengambil sebuah keputusan politik (political decision) untuk mengaplikasi konsep lima hari kerja bagi instansi-instansi atau kantor-kantor pemerin-tah. Kalau konsep ini sudah dijalankan maka instansi dan kantor-kantor pemerintah hanya buka Senin s/d Jum'at de-ngan kompensasi penambahan jam kerja setiap harinya. Dengan adanya keputusan politik tersebut tentunya semua instansi yang merupakan bagian dari sistem pemerin tah, termasuk Depdikbud, harus berusaha mensukseskannya. Dengan bahasa lain Depdikbud pun harus ambil bagian dan berusaha mensukseskan penerapan konsep lima hari kerja tersebut. Masalahnya sekarang ini ialah apakah kata-kata mensukseskan harus diterjemahkan sebagai mengaplikasikan konsep lima hari kerja sampai ditingkat sekolah-sekolah. Apabila itu terjadi maka akan muncul kebijakan lima hari belajar di mana siswa hanya belajar lima hari di sekolah setiap minggunya, Senin s/d Jum'at, dengan kompensasi penambahan jam belajar pada setiap harinya.]]>
<![CDATA[MENGUBAH SISTEM SUBSIDI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.309 KB)
<![CDATA[ Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk menghadiri dan memberi komentar terhadap presentasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus; masing-masing adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU), dan Central Independent Monitoring Unit (CIMU). Adapun penelitiannya adalah mengenai pendistribusian bantuan kemanusian ke sekolah-sekolah, khususnya beasiswa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Dana Bantuan Operasional (DBO). Untuk kita ketahui JICA adalah organisasi resmi pemerintah Jepang yang bertanggung jawab melaksanakan teknis kerja sama di negara-negara berkembang berdasarkan prinsip persetujuan antar pemerintah secara resmi. Secara umum program yang dikelola oleh JICA merupakan bantuan dari pemerintah Jepang, di dalam hal ini termasuk bantuan hibah resmi pemerintah Jepang. Kantor JICA di negara kita, yang ternyata merupakan kantor tertua dan terbesar di antara kantor-kantor perwakilan di seluruh dunia, awalnya didirikan tahun 1969 dengan nama Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA); dan selanjutnya baru tahun 1974 berubah nama menjadi JICA. Adapun SMERU dan CIMU masing-masing merupakan organisasi independen yang dijalankan atas beaya dari negara donor untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; diantaranya evaluasi lapang-an atas distribusi bantuan negara donor pada masyarakat di suatu negara tertentu. Di dalam konteks ini, SMERU dan CIMU melakukan evaluasi di lapangan atas distribusi bantuan beasiswa JPS dan DBO yang memang duitnya berasal dari negara-negara donor.]]>
<![CDATA[EBTANAS SMA RAWAN A2 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.814 KB)
<![CDATA[ Pelaksanaan program akademik rutin tahunan di SMA yang berupa Ebtanas sudah dilangsungkan sejak 3 Mei 1994 s/d 6 Mei 1994. Bagi para pelajar SMA hari-hari itu barangkali menjadi hari yang cukup bersejarah oleh karena secara langsung maupun tak langsung ikut menentukan masa depannya di kemudian hari. Hubungan antara Ebtanas dengan masa depan pelajar dapat diklasifikasi sebagai "asymmetrical relationship"; yaitu hubungan yang menunjukkan terpengaruhnya suatu va-riabel oleh variabel yang lainnya. Dalam kasus ini hasil Ebtanas, sebagai "independent variable",secara hipotetik berpengaruh pada masa depan pelajar, sebagai "dependent variable". Memang, keterpengaruhan masa depan atas hasil Ebtanasnya ini tidak dapat kita amati dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ebtanas memang tidak hanya diberlakukan bagi SMA, akan tetapi juga diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang lain yaitu SD, SLTP dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); namun demikian pelaksanaan Ebtanas di SMA selalu menarik untuk diamati. Mengapa demikian? Banyak faktor yang me-nyebabkan; salah satunya adalah menyangkut hasil Ebtanas itu sendiri yang konon lebih rendah dibandingkan dengan hasil Ebtanas SD dan SLTP.Pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) SMA banyak dikomentari sebagai lebih "jelek" dari-pada NEM SD dan NEM SLTP pada umumnya.]]>
<![CDATA[MENGGALI TEORI 'ONDERWIJS ORDONNANTIE' 1932 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.855 KB)
<![CDATA[ Hari ini tanggal 20 Mei 1996 bangsa Indonesia dengan suka rela merayakan Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum yang amat penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri terhadap perilaku sosial-politik bangsa Indonesia dikaitkan dengan aktualisasi dan pe-ngembangan wawasan kebangsaan kita. Bagi bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan merupakan hal yang amat penting dan senantiasa diperjuangkan aktualisasinya dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan telah menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh bagi bangsa "besar" Indonesia.Wawasan kebangsaan yang tumbuh sejak jaman prakemerdekaan juga telah mendasari persamaan persepsi bangsa dalam merealisasi misi perjuangan dan menjalankan roda pembangunannya. Tentang proses awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri sesungguhnya kita mempunyai dua teori yang sama-sama rasional-argumentatif; pertama,wawasan kebangsaan Indonesia secara embrional sudah tumbuh semenjak sebelum masa sejarah Indonesia modern berlangsung, dan kedua, wawasan kebangsaan Indonesia baru tumbuh subur bersamaan dengan munculnya masa sejarah Indonesia modern. Dua teori ini ternyata mempunyai kesamaan historikal yang penting; yaitu meletakkan jaman prakemerdekaan sebagai masa awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia. Teori pertama menarik garis linear ke "belakang" sampai abad ke-14, yaitu Zaman Majapahit, dan terus dikembangkan linearitasnya sampai abad ke-7, yaitu pada Zaman Sriwijaya, sebagai dua titik awal tumbuhnya wawasan kebangsaaan Indonesia secara embrional; tentu saja istilah 'Indonesia' itu sendiri harus ditafsir secara khusus.]]>
<![CDATA[TIGA TIPE KEMISKINAN DAN PERAN GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.661 KB)
<![CDATA[ Dalam sebuah seminar kependidikan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi kependi dikan dan diikuti oleh para mahasiswa calon guru muncul sebuah pertanyaan yang sangat menarik serta menggelitik; yaitu apakah guru yang notabene berfungsi sebagai tenaga pendidik mempunyai hubungan langsung (direct relation) dengan masalah kemiskinan yang sedang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Tegasnya: sejauh mana peran guru dalam upaya mengentas kemiskinan. Pertanyaan tersebut memang sungguh menarik bukan saja karena masalah kemiskinan sedang aktual akan tetapi pada kenyataannya sampai kini banyak guru yang secara e-konomis hidup di bawah garis kemiskinan. Sampai sekarang banyak guru yang kaya pengalaman tentang hidup miskin. Banyak hikayat dan anekdot untuk melukiskan kemis kinan guru karena penghasilan yang sangat terbatas kalau dibandingkan dengan nilai pengabdiannya.]]>
