Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Literatus

Tanggung Jawab Notaris terhadap Pendirian Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Didi Syaputra; Sukamto Satoto; Dwi Suryahartati
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.694

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan perkumpulan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum perkumpulan dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori badan hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Jenis penelitiannya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap substansi akta pendirian BUMDes dengan perkumpulan oleh notaris terdapat banyak sekali ketidaksinkronan antara substansi akta BUMDes berbadan hukum perkumpulan dengan Undang-Undang Desa dan PP BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari pendiriannya yang tidak berpedoman pada Peraturan Desa, berbentuk perkumpulan dan secara teknis BUMDes perkumpulan memiliki tujuan yang berfokus pada sosial kemasyarakatan saja. Untuk memperoleh status badan hukum, BUMDes perkumpulan melakukan pendaftaran langsung melalui SABH dan besaran nominal penyertaan modalnya pun tidak dinyatakan secara jelas dalam anggaran dasar dan dalam hal akta pendirian BUMDes berbadan perkumpulan yang telah dibuatnya notaris bertanggung jawab memberi arahan kepada para pihak yang menghadap untuk mengaktakan BUMDes-nya dengan status badan hukum perkumpulan sebelumnya yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH disesuaikan melalui SID.  
Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Yogha Octhanio Pratama; Yetniwati Yetniwati; Dwi Suryahartati
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.704

Abstract

This study aims to analyze, find out and then explain the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. Methods This research uses a normative juridical method. The results of this study are the differences in the views of experts in viewing the expansion of the meaning of "dealing with a Notary" which physically can be carried out through electronic media in the UUJN, this raises doubts among Notaries in carrying out their Duties and Authorities in carrying out their duties, because it can resulting in the strength of proof of the product of the E-GMS minutes of deed that he made. Hierarchically, the POJK legislation does not necessarily shift the provisions in the UUJN which have the status of a law and have a higher position. Ideally, the E-GMS mechanism is regulated in a Government Regulation (PP) whose basic regulation is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Lex Generalis.