Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Jurnal Repertorium Indonesian Journal of Medicine Journal of Health Policy and Management Journal of Maternal and Child Health JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities

Arief Suryono

Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 395472

Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura) Aminah, Siti; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19390

AbstractThis article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issuesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pencairan klaim Surety Bond yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura sebagai akibat Principal yang wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan Obligee atau Pengguna Jasa dalam Pekerjaan Pemborongan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekuder yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustakan dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim Surety bond adalah bahwa pencairan klaim bersifat conditional hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai recovery atau hak tuntut melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG MENERUSKAN KREDIT DEBITUR PERUMAHAN PADA BANK BERDASARKAN AKTA KUASA NOTARIS Hartono Putri, Earline Gracella; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article discusses and examines the problems regarding legal protection for parties who are provided with a credit document accompanied by a notary’s power deed in forwarding the credit of the housing debtor. This research includes prescriptive doctrinal legal research. Data collection obtained by using literature study and technical analysis obtained by using deductive method. The results of the research show that the third party as the recipient of power based on the deed of power of attorney can be guaranteed legal rights. The power of attorney deed made by notary is an authentic deed that has strong legal force and as a perfect proof that binds the parties as long as it is made to fulfill the legal requirements of the agreement, therefore the power deed held by recipient of power of attorney can be used as a basis for acting and taking ownership certificates at the bank when completing credit.Keyword: legal protection; proxy; power of attorney; authentic deedAbstrakPenulisan artikel ini membahas dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dibekali dokumen kredit disertai akta kuasa notaris dalam meneruskan kredit debitur perumahan pada bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum. Akta surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian, maka dari itu akta kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak dan pengambilan sertifikat kepemilikan pada bank saat penyelesaian kredit.Kata Kunci: Perlindungan hukum; penerima kuasa; surat kuasa; akta otentik

PERJANJIAN ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA ANTARA PT. ASURANSI RAMAYANA DAN JNE DALAM PENYELENGARAN PENGANGKUTAN BARANG Amalia, Putri Nur; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Putra, Bayu Setiawan Hendri; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out the position and legal protection of holders of land title certificates as a material guarantee. This normative legal research is prescriptive and applied. The types and sources of material for this study include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. Data analysis techniques are carried out by examining research from literature studies or secondary data studies. The results of this study explain that the position of Land Rights as collateral is regulated in the Basic Agrarian Law which states that land rights can be used as collateral for debt by encumbering Mortgage Rights. Land rights that can be used as Mortgage Rights objects must fulfill two elements, namely, must be registered with the Land Office and according to their nature must be transferable. Creditors have a strong position against collateral objects. Legal protection for the holder of the land rights certificate as a material guarantee if the debtor defaults, the creditor has the right to sell collateral for repayment of the receivables regulated in the Mortgage Right Act. The Mortgage Rights Act is a manifestation of the objectives of the Basic Agrarian Law in providing and guaranteeing legal certainty and legal protection in preventive and repressive forms.Keywords: Collateral; Mortgage Right; Legal Protection; Land RightAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dan terapan. Jenis dan sumber bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji penelitian dari studi kepustakaan atau studi data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Hak Atas Tanah sebagai jaminan diatur dalam UU Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan harus memenuhi dua unsur yaitu, wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Kreditur memiliki kedudukan yang kuat terhadap benda jaminan. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. UU Hak Tanggungan merupakan wujud dari tujuan UU Pokok Agraria dalam memberikan dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Kata Kunci: Jaminan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah

PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLAPROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO Faizal T.A., Muhammad; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48410

AbstractThis article Aims to find out, describe, and analysis the cooperation agreement process between football players with Persis Solo football club. This research uses the normative legal approach. The research was prescriptive or applied. The research approach used by the authors is by the legislation approach. The legal material used by the authors is the primary legal material and secondary legal material. The techniques of collecting legal materials authors using literature study techniques and technical analysis techniques using silogism methods. Process agreement between the club exactly with the player is a process of agreement made unilaterally (the club) by using the standard professional contract PSSI. The agreement has qualified the terms of the agreement set forth in article 1320 of the KUH Perdata. The agreement also qualifies for a specific employment contract, in which the agreement must be made in writing.Keywords: Agreements; Employment Contracts; Football Players; Football ClubsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses perjanjian kerjasama antara atlet pemain sepakbola dengan Klub Persis Solo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme. Proses perjanjian antara klub Persis dengan pemainnya merupakan proses perjanjian yang dibuat secara sepihak (klub) dengan menggunakan standar kontrak profesional PSSI. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dimana perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Kerja; Pemain Sepakbola; Klub Sepakbola

PENGARUH LIKUIDITAS PERUSAHAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN Putri Hasan, Naomi Adinda; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48411

AbstractThis article aims to find out how companies that have good liquidity can be bankrupt and the consequences of canceling Accord and satisfaction based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payments. This normative legal research is prescriptive in that it uses a statutory approach. The types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques carried out are library research techniques or document studies. Bankruptcy when associated with company liquidity where a company with good liquidity should be able to fulfill its debt obligations, but the bankruptcy of the company is not based on it, but an aspect where when the debtor defaults, the bankruptcy process at the company can be carried out. When default occurs in a accord agreement where there are creditors who request cancellation and are accepted, it automatically results in the bankruptcy of the company, regardless of the financial condition of the company. Bankruptcy also implies that the company is replaced by the Curator to manage the company.Keyword: Bankruptcy; Liquidity; Accord and Satisfaction AgreementAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan yang berlikuiditas baik dapat dipailitkan serta konsekuensi dari pembatalan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normative ini bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undang. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Kepailitan jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan dimana perusahaan dengan likuiditas yang baik semestinya mampu memenuhi kewajiban utangnya, akan tetapi pailitnya perusahaan bukan didasarkan pada hal tersebut, melainkan aspek dimana ketika debitur wanprestasi, maka proses kepailitan pada perusahaan dapat dilakukan. Ketika wanprestasi terjadi dalam perjanjian perdamaian dimana ada kreditur yang memohon pembatalannya dan diterima maka secara otomatis berakibat pada pailitnya perusahaan tersebut, terlepas dari keadaan financial perusahaan. Kepailitan juga berimpilkasi pada operasional perusahaan yang selanjutnya digantikan oleh Kurator untuk mengelola perusahaan.Kata Kunci: Kepailitan; Likuiditas; Perjanjian Perdamaian

AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK TERHADAP DOKTER DITINJAU DARI HUKUM PERDATA Sezia Nur Aini, Mutia; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48422

AbstractThe aim of this study is to find out the consequence of doing malpractice by a doctor. This case is examined by terms of civil law. This legal study ia a prescriptive normative legal study which uses statute approach. The legal materials used in this study are primary and secondary legal sources. The data collecting technique used in this research is literature studies and document studies. The data are analyzed by deductive method, according to this study, basically the objective of civil liability is to get compensation for patient’s losses caused by the breach of contract and or unlawful action of the doctor. The breach of contract done by doctor is the unfulfilled requirements in agreed agreement. By the act against the law, the doctor can be blamed for breakin article 1365, 1367 of Civil Law. Therefore, the doctor should be responsible for compensation either materally or immaterially to the patient or family for error that cause injury and even death.Keywords: Malpractice; Doctor; Breach of Contract; Unlawful Act.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dokter apabila melakukan malpraktik, dalam hukum perdata. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan menggunakan metode deduktif sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian, maka pertanggungjawaban perdata pada dasarnya bertujuan memperoleh ganti rugi yang di derita oleh pasien karena adanya wanprestasi dan/perbuatan melanggar hukum dari tindakan dokter. Wanprestasi yang dilakukan dokter adalah dengan tidak memenuhinya syarat yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam perbuatan melanggar hukum, dokter dapat dipersalahkan apabila melanggar pasal 1365, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, dokter harus bertanggung jawab atas perbuatannya berupa pengganti kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap pasien atau keluarga atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan pasien cidera atau bahkan meninggal dunia. Kata Kunci: Malpraktik; Dokter; Wanprestasi; Perbuatan Melawan Hukum

TINJAUAN YURIDIS HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Pratiwi, Arinda Dyah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28750

AbstractThis article aimed to find out the effect of the enactment of Article 55 of Presidential Regulation No.82 of 2018 about Health Insurance on the problems the participants of BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health) deal with to get their rights in FKTP (First-Level Healthcare Facility). This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The approach method employed was statute approach. Secondary data type included primary and secondary law materials, supported with primary data as the supporting data. Techniques of collecting data used were library study and field study, and then technique of analyzing data used was deductive one. The result of research showed that the problems of the participants of BPJS Kesehatan deal with in FKTP included their problems inside and outside the health facility’s jurisdiction. The problems outside health facility’s jurisdiction included interpretation and border outside the health facility’s jurisdiction not governed clearly so that individual parties interpreted the meaning outside health facility’s jurisdiction according to their interest, sustainable treatment, and the effect of capitation fund on FKTP claim. Meanwhile, the problem inside health facility’s jurisdiction involved the participants residing in same territory but not getting health service. Keywords: Participants; BPJS Kesehatan (Social Insurance Administration Organization for Health); and Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (First-Level Healthcare Facility or FKTP) AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berlakunya Pasal 55 Perpres No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terhadap problematika yang dihadapi oleh peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan haknya di FKTP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang ditunjang dengan data primer sebagai pendukungnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah teknik deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika peserta BPJS Kesehatan di FKTP meliputi problematika peserta BPJS Kesehatan di luar wilayah faskes dan di dalam wilayah faskes. Adapun problematika di luar wilayah faskes meliputi tafsir dan batasan diluar wilayah faskes yang tidak diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak menafsirkan makna di luar wilayah faskes sesuai kepentingannya, perawatan berkelanjutan, dan pengaruh dana kapitasi terhadap klaim FKTP. Sedangkan, problematika di dalam wilayah faskes meliputi peserta yang berada di wilayah yang sama maka tidak mendapat pelayanan kesehatan.Kata Kunci: Peserta; BPJS Kesehatan; dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019) Ridho, M Ghusni; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60040

AbstractsThis article aims find out how legal protection for driver online based on ministry of transportation regulation number 12 years 2019 and the result of BPJS Ketenagakerjaan security towards driver online who does not registered as member of BPJS. the study use normatif law research as the method. the sources of law which used are Primarily Law and Sekunder law. with analytical tehnic source of law used silogisme method and interpretation add up with deductive pattern. based on the research which the writer done, the social security for driver online based on ministry of transportation no 12 years 2019, that concrete with certainty got compensation in case of accident and certainty got social security appropriate with the regulations. it could not be given from provider driver online, beacuse there was partnership which bonding both of them. so, there was no responsibility from company to partnership in case of having negligence which cause accident. next, th e implementation of law protection transfered toward BPJS Ketenagakerjaan, by registering the partnership as member of workers are not recipients of wages (PBPU) or independent worker with notes must registered as active member and pay contribution in order to get social security benefits. however, driver online protection if having accident in street will remain borne insurance by PT. Jasa Raharja.Keywords: Employment Social Security, Legal Protection, Driver onlineAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja. Kata Kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Ojek Online

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT Afrianarko, Fairuz; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29144

AbstractThis article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurusi harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang evenemen atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang evenemennya belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD.

Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Hasna Nailah Yustisiana Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indarto, Dono Indarto Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI Makbul, A. Makbul, Ahmad Monicha, Defi Muhammad Haikal Arsya Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Pujiyono Pujiyono Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Raharjo, Prasetyo Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Rosita Tryas Fitriana Safira El Ulya Wahid Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Privat Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Privat Law