Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.567
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Wawasan Yuridika Indonesian Journal of Criminal Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Andi Risma Andi Risma
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: Studi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado Prabu Satya Wiyata Putra; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan Nasabah/Debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum berjalan secara efektif terhadap semua debitur KPR, sebab ada beberapa kriteria-kriteria debitur yang tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi kredit: (2) faktor-Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado yaitu penerapan prinsip kehati-hatian terhadap permohonan restrukturisasi kredit, sebagian pegawai bank belum paham akan SOP yang berlaku untuk penerapan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the Financial Services Authority regulation no. 48/POJK.03/2020 concerning amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 for debtors affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the restructuring of customer/debtor financing affected by the Covid-19 pandemic has not been effective for all mortgage debtors, because there are several debtor criteria that do not meet the credit restructuring requirements: (2) the following factors: Factors that hinder the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020 for Debtors Affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office, namely the application of the precautionary principle to credit restructuring applications, some bank employees do not understand the SOPs that apply to the implementation of debt restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN REMAJA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rustan Rustan; Anggreany Arief; Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40718

Abstract

Di Indonesia telah berkembang pesat e-commerce sebagai wujud kemajuan peradaban yang merupakan tuntutan zaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam transaksi online (e-commerce) dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melakukan transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara purposive sampling dengan terlebih dahulu menentukan kelas di SMA/MAN yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini menganilisis mengenai: Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja belum dilakukan secara serius dan maksimal, meskipun tidak secara tersendiri diatur dalam undang-undang. Remaja dalam melakukan transaksi secara e-commerce dipengaruhi berbagai kemudahan,  harga murah, dan lebih efisien karena tidak perlu keluar dari rumah menuju ke toko. Remaja juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga yang sering berbelanja secara online sehingga remaja sering melakukan transaksi online (e-commerce)
Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Fitrah Andriyani; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Dalam Proses Penyidikan, Dalam Proses Penuntutan, Dalam Proses Persidangan, dan Proses Pelaksanaan Pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar.yaitu, Faktor Substansi Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor budaya hukum dan Faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City and the influencing factors. This research is a type used in empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City was less effective due to the significant increase in the number of cases each year and in the process of handling children who are in conflict with the law, namely In the Investigation Process, In The Prosecution Process, In the Trial Process, and the Criminal Implementation Process and the factors that influence the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft and violence in Makassar City. namely, Legal Substance Factors, Law Enforcement factors, Legal culture factors and Facility and infrastructure factors.
Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian Syahruddin Nawi; Salle Salle; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujaun penelitian menganalisis kekuatan mengikat Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian di Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. 2) Bahwa kontrak baku (standard contract), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (Standard Contract) yakni faktor Provit/keuntungan, penggunaan waktu, kesadaran hukum debitur, proses yang mudah, dan ekonomi debitur. The research objective is to analyze the binding strength of Standard Contracts in Various Agreements and the factors that influence the creation of Standard Contracts in Various Agreements in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the essence of a standard contract (agreement) for the parties is the creation of an agreement that is fair, certain and beneficial to the parties involved. 2) Whereas the standard contract tends to harm the debtor/consumer, because the substance (clausule) is made unilaterally by the creditor so that it contains unequal rights and obligations. 3) Factors Affecting the Existence of a Standard Contract, namely profit/profit factors, use of time, legal awareness of the debtor, easy process, and the debtor's economy.
Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar Andi Riski Mujahidah Masdi; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya tindakan pelecehan seksual dan kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut yakni faktor biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi. The research objective is to analyze the effectiveness of the work of the Women's Empowerment and Child Protection Office as a companion to victims of sexual harassment in Makassar City and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service can be said to be still ineffective because acts of sexual harassment are still frequent and these cases are increasing over time (2) factors that influence the occurrence of sexual harassment are biological factors, environmental factors, educational factors, and technological development factors.
Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian Andi Risma; Zainuddin Zainuddin
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.218 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v5i1.420

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam untuk dijadikan alasan force majeure dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam kaitannya sebagai dasar force majeure yang berimplikasi pada pembatalan perjanjian. Akan tetapi, pandemi Covid-19, tidak dapat secara langsung dijadikan dasar ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban, tentunya perlu pembuktian ketidakmampuan tersebut disebabkan secara langsung pengaruh Covid-19. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 dapat dimasukkan dalam klausula perjanjian force majeure relatif.
Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah Wahyu Triansyah; Andi Risma; Aan Aswari
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1: Maret – Agustus 2020
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article reveals the behaviour of the people who are gradually trying to change the function of agricultural land into houses or housing amidst the limited land owned by Bantaeng Regency. This article questions the form of land-use change implementation. The empirical research method on the law was chosen to describe the legal reality of people's behaviour in an area that is the research location. The results of this study indicate that the conversion of sustainable land use has not been implemented as intended and resulted in a reduction in agricultural land, even though there should be replacement land designated as agricultural land that was determined before the permit was issued. In general, the conditions for the land conversion plan are not fulfilled because every applicant for a permit to change the function of agricultural land has received the majority of the permit even though all the conditions stipulated by the regulations are not fulfilled in its entirety, while legal protection related to land use is strong enough in Indonesia, then juridically, this activity can be declared a null and void act. On the other hand, there are still people who do not heed the rules related to regional spatial planning. Abstrak:Artikel ini mengungkapkan prilaku masyarakat yang secara berangsur-angsur dalam mengupayakan alih fungsi lahan pertanian menjadi rumah atau perumahan ditengah keterbatasan lahan yang dimiliki wilayah Kabupaten Bantaeng. Artikel ini mempersoalkan bentuk pelaksanaan alih fungsi lahan. Metode penelitian empiris terhadap hukum dipilih untuk mendeskripsikan kenyataan hukum pada prilaku masyarakat pada sebuah wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalih fungsian lahan berkelanjutan tidak terlaksana sebagaimana tujuan yang diamantkan regulasi yang berlaku seperti diharapkan dan mengakibatkan reduksi terhadap lahan pertanian, padahal seharusnya ada lahan pengganti yang ditetapkan sebagai lahan pertanian yang ditentukan sebelum izin dikeluarkan. Secara umum, syarat rencana alih fungsi lahan tidak terpenuhi karena setiap pemohon izin pengalih fungsian lahan pertanian mayoritas telah mendapatkan izin meski keseluruhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan tidak terpenuhi seara keseluruhan, sedangkan perlindungan hukum terkait penggunaan lahan sudah cukup kuat di Indonesia, maka secara yuridis kegiatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang batal demi hukum. Pada sisi lain, masih terdapat pula masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang terkait rencana tata ruang wilayah.
Efektifitas Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Shinta Nur Amaliah; Andi Risma; Sudirman Sanusi
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of Article 13 paragraph 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Block and Confiscation Procedures. Then to find out and analyze what are the obstacles faced by the Makassar City National Land Agency in Implementing Article 13 paragraphs 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Confiscation. This study uses a research method, with the type of juridical empirical research. The types and sources of data used in this study are primary data and secondary data. To get the required data, the researcher collected data through three collection methods, namely interviews, observation, and documentation. And the data obtained, both primary and secondary legal materials, were analyzed qualitatively and then presented descriptively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Kemudian Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dalam Mengimplementasikan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian, dengan tipe Penelitian Yuridis Empiris, Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Dat Sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan Peneliti mengumpulkan data melalui tiga metode pengumpulan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dan data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Di Kota Makassar Yunita Aulia Safitri; Ilham Abbas; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out the legal settlement against Brand Counterfeiting in the city of Makassar knowing the factors that influence in the implementation of legal protection against Brand Counterfeiting in the city of Makassar. This study uses empirical normative research method taken fromdata using primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and secondary law. Based on the results of the study, it is known that the legal settlement process against brand counterfeiting is two lines, namely litigation and non-litigation. The litigation path is a settlement conducted in accordance with the MIG Law and a non- litigation path through the path of arbitration, mediation, negotiation. The factors that affect the implementation of brand counterfeit legal protection are limited information to consumers on the application for brand registration, internal weaknesses, constraints on funding problems, facilities and facilities that are less supportive, and weak awareness from the public. The government should further socialize alternative institutions of dispute resolution as the main settlement without putting aside the function and role of the judiciary as a litigation settlement. Non-litigation pathways are a quick, cheap, efficient, and fairer choice in decision making. And disseminate information about the understanding of the brand to all levels of society in order to minimize brand violations. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses penyelesaian hukumterhadap pemalsuan merek ada dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan UU MIG dan jalur non litigasi melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pemalsuan merek yaitu Keterbatasan informasi kepada konsumen atas adanya permohonan pendaftaran merek, Kelemahan internal, Kendala masalah dana, sarana dan fasilitas yang kurang menunjang, dan lemahnya kesadaran dari masyarakat. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai penyelesaian secara litigasi. Jalur non litigasimerupakan pilihan yang cepat, murah, efisien, dan lebih adil dalam pengambilan keputusan. Dan melakukan penyebaran informasi mengenai pemahaman tentang merek kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat meminimalisir tindak pelanggaran merek.
Analisis Yuridis Terhadap Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majaure Dalam Sewa Guna Usaha (Leasing) Riska Musdarniati; Andi Risma; Muhammad Rinaldy Bima
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Currently the world is shocked by an outbreak of a disease or virus that is verydangerous to humans and is a threat to global health. The name of the virus is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) with the name Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) or in Indonesia better known as Coronavirus. Coronavirus or corona virus was first discovered in China, to be precise in Hubei province, Wuhan city on December 8, 2019. Then on March 11, 2020 the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a global pandemic after the virus began to spread to 114 countries. .The spread of Covid- 19 initially only exacerbated human health problems, but over time it cannot be denied that Covid-19 has also begun to affect the economic problems of a country. One of them is in the business world, in times like today the continuity of contracts and agreements has experienced some bottlenecks due to the pandemic. The existence of this condition can be used by the debtor as an excuse for renouncing a contract agreement that has been agreed upon with the creditor on the grounds of force or force majeure. Financial institutions engaged in the business world affected by the covid-19 outbreak are ADIRA Finance and BFI Finance. Abstrak Saat ini dunia dihebohkan dengan salah satu wabah penyakit atau virus yang sangat berbahaya bagi manusia dan merupakan ancaman bagi kesehatan global. Nama virus tersebut adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dengan nama penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) atau di indonesia lebih dikenal dengan istilah Virus Corona. Coronavirus atau virus korona pertama kali ditemukan di negara China tepatnya di provinsi Hubei, kota Wuhan pada tanggal 8 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemic global setelah virus tersebut mulai menyebar ke 114 negara. Penyebaran Covid- 19 awalanya hanya memperburuk masalah kesehatan manusia namun lama kelamaan tidak dapat dipungkiri bahwa covid-19 ini juga mulai mempengaruhi masalah perekonomian suatu negara. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis, pada masa seperti sekarang ini kelangsungan kontrak dan perjanjian mengalami beberapa kemacetan akibat pandemi. Adanya kondis ini dapat dijadikan pihak debitur sebagai alasan dalam melakukan pangingkaran suatu kontrak perjanjian yang telah disepekati bersama dengan pihak kreditur dengan alasan memaksa atau force majeure.Lembaga pembiayaan yang bergerak dalam dunia bisnis yang terkena dari adanya wabah covid-19 adalah ADIRA Finance dan BFI Finance.
Co-Authors A. Irfan Suandy Aan Aswari Abd Rahman Abdul Qahar Ahyuni Yunus Andi Alief Alrifani Ayub Andi Ardiansyah DM Andi Riski Mujahidah Masdi Anggreany Arief Anggreany Arief Dachran S Busthami Eka Wahyuni Fitrah Andriyani Hamsurah Hamsurah Hamza Baharuddin Herlin herlina herlina Idfi Yava Dwilestari Ilham Abbas Ilham Abbas Jihan Syahrani Bachrir Junaedi Junaedi La Ode Muhammad Jefri Hamzah Larisha Amalia  Pratiwi Ma'ruf Hafidz Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mutmainnah Sari Nasrul Kadir Nur Gematriana Aisyah Prabu Satya Wiyata Putra Rabiah Nur Hidayanti idris Ria Anjeliana Riska Musdarniati Rustan Rustan Sahban Sahban Salle Salle Salmawati Salmawati Shinta Nur Amaliah Sitti Ulfah Sri Lestari Poernomo St Ulfah Sudirman Sanusi Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Vitya Asnur Wahyu Triansyah Yunita Aulia Safitri