Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Investasi Online Reksadana Larisha Amalia Pratiwi; Abdul Qahar; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study intends to identify and explain the legal regulations related to online mutual fund investment in Indonesia and the legal protection aspects of investors as consumers in online mutual fund investment. The research was conducted using the normative method by examining secondary data and supported by interview data. The results showed that in the context of online mutual fund investment in Indonesia it is not specifically regulated, but related to the legal arrangement it is regulated in several laws and regulations. Meanwhile, the aspect of legal protection for online mutual fund investment consumers in Indonesia can refer to several laws and regulations, namely. Based on the Capital Market Law, initially, the capital market was under the supervision of Bapepam-Lk, but in 2011 the Government & DPR agreed to establish OJK to replaces Bapepam-Lk. Based on the Financial Services Authority Law, the form of legal protection for the OJK for consumers is preventive and repressive. Meanwhile, based on the Consumer Protection Law, a form of legal protection for investors, namely in 2001 the Government established the National Consumer Protection Agency (BPKN) which then formed the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) at the regional level. Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pangaturan hukum terkait investasi online reksadana di Indonesia dan aspek perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen dalam investasi online reksadana. Penelitian dilakukan dengan metode normative dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteksnya investasi online reksadana di Indonesia tidak diatur secara spesifik, namun terkait pengaturan hukum nya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan, aspek perlindungan hukum terhadap konsumen investasi reksadana online di Indonesia dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal awalnya pasar modal dibawah pengawasan Bapepam-Lk, namun pada tahun 2011 Pemerintah dan DPR sepakat mendirikan OJK untuk menggantikan Bapepam-Lk. Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bentuk perlindungan hukum OJK terhadap konsumen yakni secara preventif dan represif. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap investor yakni pada tahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat daerah.

Analisis Akibat Hukum Musnahnya Objek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Herlin; Ahyuni Yunus; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the legal consequences of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters and the efforts made by creditors in terms of the destruction of the object of mortgage due to natural disasters. This study uses an empirical method. The research location was carried out at Bank Sulselbar Makassar. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and library research. The data obtained will be analyzed to produce conclusions and submitted descriptively in order to provide a clear understanding of the results of the research conducted by the author. The results showed that the legal consequence of this incident was the agreement was null and void and the bank suffered a loss because there was no compensation for losses and the efforts made by the creditor were divided into two, namely preventive measures, namely insurance and credit agreement arrangements and repressive measures, namely credit restructuring and litigation or non litigation. To the government of the Republic of Indonesia to review and revise the Mortgage Rights Law and to the bank to pay more attention to the juridical aspects of making credit agreements. So that the settlement of these events has legal certainty.

Tinjauan Hukum mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Layanan Ojek Online ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen Jihan Syahrani Bachrir; Andi Risma; Salmawati Salmawati
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to find out and understand how are the arrangements for the transportation of goods through online motorcycle taxi services in Indonesia and what is the form of consumer legal protection for users of online ojek goods transportation services if there is damage or loss.This thesis research uses empirical legal research type, which uses primary and secondary legal material sources, the research location is located in Makassar, namely at PT. Go-Jek Indonesia Branch Makassar and PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. The population that the researchers later chose as the research object at PT. Gojek and PT. Grab is the entire staff of both. While the sample is part of the population that can represent the entire population, the sample used by the author is one each PT Gojek and Grab staff and 2 drivers. The data analysis used in legal research uses descriptive analysis (analysis). Descriptiv- Analysis).The results of this study indicate that the provisions regarding the validity of goods delivery services via online ojek are not yet clear. Whether it is in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, to the latest regulations at the level of the Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 concerning the Safety Protection of Motorcycle Users used for Public Interest and Forms of Legal Protection offered by Service Providers are the form of compensation for damage or loss of goods after going through several procedures, between the gojek and grab, each on the terms agreed in the Term and Condition amounting to Rp. 10,000,000, -. Research recommendations, namely that the government should immediately provide legitimacy at the level of laws and regulations regarding the validity of the operation of online motorcycle taxis so that customers have a clear legal umbrella regarding the various losses experienced. And in terms of compensation, the service provider should provide compensation in accordance with the nominal value of the lost item. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah Pengaturan mengenai Jasa Pengangkutan Barang melalui Ojek Online di Indonesia dan Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Barang Ojek online Jika Terjadi Kerusakan atau Kehilangan.Penelitian skripsi ini menggunakan tipe ‎penelitian hukum empiris, yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lokasi penelitian yaitu berlokasi di Makassar, yakni di PT. Go-jek Indonesia Branch Makasasar dan PT. Grab Teknologi Indonesia Branch Makassar. Populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai obyek penelitian di PT. Gojek dan PT. Grab ialah seluruh staff dari keduanya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili dari seluruh populasi, maka sampel yang digunakan penulis ialah masing-masing satu orang staf PT.Gojek dan Grab dan 2 orang driver, Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif-analisis (Descriptiv- Analysis).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketentuan mengenai keabsahan dari Layanan Pengantaran barang melalui Ojek Online hingga saat ini belum jelas. Baik itu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga peraturan terbaru dalam tataran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat dan Bentuk Perlindungan Hukum yang ditawarkan oleh Penyedia Layanan ialah bentuk ganti rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang setelah melalui beberapa prosedur, antara gojek dan grab masing-masing pada persyaratannya yang telah disepakati dalam Term and Condition berjumlah Rp. 10.000.000,-.Rekomendasi Penelitian yaitu Sebaiknya pemerintah segera memberi legitimasi dalam tataran peraturan perundang-undangan terkait keabsahan dari pengoperasian Ojek Online, sehingga para pelanggan memiliki payung hukum yang jelas terkait berbagai kerugian yang dialami. Dan Seharusnya dalam hal ganti rugi, pihak penyedia layanan memberikan ganti rugi sesuai dengan nominal barang yang hilang.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Andi Alief Alrifani Ayub; Andi Risma; Sitti Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study discusses about Undang-Undang Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Legal protection for consumers includes the fulfillment of consumer rights by providers of goods and/or services. One of the regionally owned enterprises owned by the Wajo Regency Government, namely the Regional Drinking Water Company, has the authority to manage water resources. Consumers of the Regional Drinking Water Company located in the Grandhill housing complex, Atakkae Village, Tempe District, Wajo Regency, complain that the process of distributing clean water is not optimal so that people often lack water. The Regional Drinking Water Company has made every effort to distribute clean water to all consumers. The distribution mechanism is carried out in turns with an interval of one day so that the distribution of clean water can be evenly distributed. The inadequate distribution of clean water is caused by several factors namely lack of water pumps, repair of water treatment plants and the increasing number of people in Wajo Regency who need clean water. Although the Regional Drinking Water Company has not provided clean water services optimally due to inhibiting factors, from the point of view of their responsibilities based on Undang-Undang Number 8 of 1999 Article 7 letter c "treats and serves consumers properly and honestly and is not discriminatory." Drinking Wajo Regency has served consumers properly and honestly and is not discriminatory. Abstrak:Penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen mencakup pemenuhan hak-hak konsumen oleh penyedia barang dan/ atau jasa. Salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Perusahaan Daerah Air Minum memiliki kewenangan mengelola sumber daya air. Konsumen Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di kompleks perumahan Grandhill Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo mengeluhkan proses pendistribusian air bersih yang tidak maksimal sehingga masyarakat sering kekurangan air. Perusahaan Daerah Air Minum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendistribusikan air bersih kepada seluruh konsumen. Mekanisme pendistribusian dilakukan secara bergilir dengan selang satu hari agar pembagian air bersih dapat merata. Kurang maksimalnya pendistribusian air bersih disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pompa air, perbaikan Instalasi Pengolahan Air dan terus bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Wajo yang membutuhkan air bersih. Walaupun Perusahaan Daerah Air Minum belum memberikan layanan air bersih secara maksimal karena adanya faktor penghambat akan tetapi dari sisi tanggung jawabnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf c “memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo telah melayani konsumen secara benar dan jujur seta tidak diskriminatif.

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT herlina herlina; ilham abbas; andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Herlina 04020170324: Curator and Legal Responsibility for the Management and Settlement of Bankruptcy Assets. Under Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H as the Chief Advisor and Dr.Hj.Andi Risma.S.H., M.H as the Advisor. This study aims to determine and analyze the legalresponsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In thislegal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, onlylibrary materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors and lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curatorembezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. Abstrak: Herlina 04020170324: Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Di Bawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr.Hj.Andi Risma.S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian inibertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.

KEDUDUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK BRI CABANG SUNGGUMINASA Rabiah Nur Hidayanti idris; Abd Rahman; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Under the guidance of H. Abd. Rahman as Chief Supervisor and Hj. Andi Risma as a Member of The Supervisor. This research aims to find out and understand how the role of State Attorneys in the settlement of bad credit between customers and the Sungguminasa branch of the BRI bank and how the process of resolving bad loans carried out by the State Attorneys against BRI bank customers Sungguminasa Branch. This research uses empirical methods. The location of the research wa carried out at the Gowa District Prosecutor’sOffice. Types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research with interviewtechniques and literature research. The data obtained will be processed and analyzed to produce conclusions and submitted descriptively to provide aclear understanding of the result of research conducted by the author. The results of this study indicate that the role of the state attorney in settling bad credit is by referring to several provisions stated in Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia and theprocess of resolving bad loans carried out by the State Attorney for BRI bank customers at the Sungguminasa branch carried out non-litigation, namely by means of mediation. Abstrak: Rabiah Nur Hidayanti Idris. 04020170514: Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRICabang Sungguminasa. Di bawah bimbingan H. Abd. Rahman. sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Andi Risma, sebagai anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalampenyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak bank BRI Cabang Sungguminasa dan bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap nasabah bank BRI Cabang Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Gowa. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh akandiolah dan dianalisis guna untuk menghasilkan kesimpulan dan diajukan Qawanin, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 2 secara dekskriptif agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian kredit macet yaitu dengan merujuk kepada beberapa ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan proses penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Jaksa PengacaraNegara terhadap nasabah Bank BRI Cabang Sungguminasa dilakukan secara Non Litigasi yaitu dengan cara mediasi.

Efektifitas Pendaftaran Tanah Nur Gematriana Aisyah; Andi Risma; St Ulfah
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine and analyze To determine and analyze the effectiveness of the implementation of Land Registration in Kab. Barru and to find out and analyze the factors that hinder the process of implementing the Regency Land Registration. Barru The research method used in writing this thesis is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely at the BPN office of Barru Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of the Land Registration Program has not been effective, although it can be seen with the new regulation, namely the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in which the National Land Agency (BPN) has succeeded in making people register the land. However, until now there are still many obstacles that arise from the implementation of the land registration program, especially in Barru Regency. Then the factors that hinder the process of implementing land registration in Barru district are the first is the cost of land registration which is quite expensive for people with weak economies, the second is the cross-check process or the process of measuring and determining the boundaries of land parcels which also takes a long time. to see whether the land is included in the forest area or not, or whether the land does not overlap with other people's land because not all land can be registered. Research recommendations Effectiveness of land registration in Kab. Barru, the author gives suggestions that need to be further improved socialization activities to the community. And in the future, there will be available Human Resources (HR)/officers who are more capable or better understand program implementation procedures. Then improve the procedures for land registration and make more use of digitalization to make it easier for applicants and go directly to the community to provide socialization about the importance of registering land so that the expected effectiveness in land registration can be achieved, especially at the Land Office of Barru Regency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kab. Barru dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang menghambat proses pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kab. Barru Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di kantor BPN Kabupaten Barru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah belum berjalan efektif, walaupun dapat dilihat dengan adanya regulasi baru yakni program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Namun hingga saat ini masih banyak kendala-kendala yang muncul daripelaksanaan program pendaftaran tanah khususnya di Kabupaten Barru. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Barru adalah yang pertama adalah biaya pendaftaran tanah yang cukup mahal bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, yang kedua adalah Proses kroscek atau proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang juga membutuhkan waktu yang lama untuk melihat tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak, atau apakah tanah tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain karena tidak semua tanah dapat didaftarkan. Rekomendasi penelitian Efektivitas pendaftaran tanah di Kab. Barru, penulis memberikan saran yaitu Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Serta kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM)/petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program. Kemudian memperbaiki tata cara pendaftaran tanah dan lebih memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pemohon dan turun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan tanah agar efektifitas yang selama ini di harapkan bisa dicapai dalam pendaftaran tanah khususnya pada kantor Pertanahan Kab.Barru.

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online Pada Aplikasi Akulaku Ria Anjeliana; Andi Risma; Anggreany Arief
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study aims to determine the implementation of online lending and borrowingagreements on the Akulaku application and how the legal protection is for theuser. This study uses empirical methods, namely data obtained from LiteratureStudies (secondary data) and interviews (primary data). Data analysis wascarried out using qualitative research methods, the data described in order toprovide answers or solutions to problems to draw a conclusion. Based on theresults of the research that the implementation of the online lending andborrowing service agreement, especially in the Akulaku application, the user donot meet directly, but when the user has agreed on the terms and conditions ofAkulaku, indirectly the user and Akulaku have a binding agreement, and there aretwo forms of protection. legal protection for the user, namely preventive legalprotection which aims to prevent a dispute before the occurrence of a dispute, andrepressive legal protection which is a form of final protection such as givingsanctions. Legal protection for the user in the online loan agreement on theAkulaku application has not been implemented or is less protected. Therecommendations for this research are that Akulaku must improve the securitysystem in the Akulaku application when there is an account hack and OJK must bemore assertive in responding to reports from users to be resolved, and OJK canmake regulations regarding Financial Technology dispute resolution institutions,as well as education or socialization provided. to the public about financialtechnology. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjammeminjam secara online pada aplikasi akulaku serta bagaimana perlindunganhukumnya bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitudata yang diperoleh dari Studi Pustaka (data sekunder) dan Wawancara (dataprimer). Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu datatersebut dideskripsikan agar dapat memberi jawaban atau pemecahan terhadappermasalahan untuk ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitianbahwa Pelaksanaan perjanjian layanan pinjam meminjam uang secara onlinekhususnya pada aplikasi akulaku para pihak tidaklah bertemu langsung, namunketika pengguna telah menyepakati syarat dan ketentuan dari akulaku makasecara tidak langsung pihak pengguna dan pihak akulaku memiliki ikatanperjanjian, serta terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi para pihak,yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelumterjadinya suatu sengketa, dan perlindungan hukum represif yang merupakanbentuk perlindungan akhir seperti pemberian sanksi. Perlindungan hukum bagipara pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada aplikasi Akulaku belum terlaksana atau kurang dilindungi. Adapun rekomendasipenelitian ini adalah pihak akulaku harus meningkatkan sistem pengamanandalam aplikasi akulaku bilamana terdapat peretasan akun dan OJK harus lebihtegas dalam menanggapi laporan dari pengguna untuk diselesaikan, serta OJKdapat membuat regulasi mengenai lembaga penyelesaian sengketa financialTechnology, serta adanya edukasi atau sosialisasi yang diberikan kepadamasyarakat mengenai financial Technology.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS Moh Syahrul Hermawan; Abdul Qahar; Andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1: Maret – Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to find out and analyze the legal consequences for a notary against a deed canceled by the court and to find out and analyze the factors causing the cancellation of a deed by the court. This research uses normative legal researchmethods using normative case studies in the form of legal behavior. The subject ofthe study is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in societyand becomes a reference for everyones behavior. So that normative legal researchfocuses on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in concrete cases, legal systematics, legal comparisons and legal history. laws andregulations The results of this study indicate that from the results of research with the research method and approach used by the author, that the factors causing the cancellation of a deed by the court were because the deed was not read out beforethe parties, there was an element of coercion to sign the deed and the formalrequirements were not fulfilled in making the deed. deed. The author identifies thatthe responsibility of a notary if the deed is canceled due to negligence is to pay compensation to the parties, whether real (material) or intangible (immaterial)compensation. The implication of the research results is that the notary in makingthe deed acts professionally, honestly, and carefully. In addition, the parties whowant to make a deed by a notary to act honestly or provide actual information inmaking a deed by a notary. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan Dan Untuk mengetahui danmenganalisis faktor-faktor penyebab dibatalkannya suatu akta oleh pengadilanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat danmenjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini menunjuakan bahwa Darihasil penelitian dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis, bahwasanya faktor-faktor penyebab dibatalkannya suatu akta oleh pengadilankarena tidak dibacakannya akta dihadapan para pihak, adanya unsur pemaksaanuntuk menandatangani akta dan adanya syarat formil yang tidak terpenuhi dalampembuatan akta. Mengidentifikasi bahwasanya tanggungjawab seorang notaris apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materil) maupun tidak nyata(immateril).Implikasi dari hasil penelitian adalah agar kiranya notaris dalam membuat akta bertindak profesioanlitas, jujur, dan cermat. Selain itu para pihak yang ingin dibuatkan akta oleh notaris untuk bertindak jujur atau memberikan keterangan yang sebenarnya dalam pembuatan akta oleh notaris.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Idfi Yava Dwilestari; andi Risma; Muhammad Ilyas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2: September 2021 – Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAC This study aims to determine the regulation of the age limit for adults as holders of land rights certificates and to find out the legal consequences if someone wants to make a certificate of land rights even though they are not old enough. This research uses a normative research method using a law approach and a case study approach. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected resultsand conclusions on the problem. The results of this study indicate that: Thediversity of regulations regarding the adult age limit in the law makes BPN issue a new regulation, namely the Ministerial Circular which has been regulated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015, namely the adult age in land service framework is 18 years or already married. The Circular is contrary to Article 330 BW which regulates the adult age of 21 years. The legal consequences that occur in the making of land rights certificates that do not meet the requirements of adult age are administrative defects but are not canceled but the certificate cannot be used until it is of sufficient age and the certificate will be held by an appointed guardian. Recommendations for this research: it is hoped that with the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 4/SE/I/2015 regarding adult age, it can provide uniformity regarding the adult age limitin the context of land services throughout the National Land Agency in Indonesia. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batasan umur dewasa sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah dan untuk mengetahui akibat hukum apabila seseorang ingin membuat sertifikat hak atas tanah padahal belum cukup umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Kemudian data yang diperolehdianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pengaturan mengenai batas usia dewasa telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 yaitu usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 18 tahun atau sudah menikah. Surat Edarantersebut bertentangan dengan Pasal 330 BW yang mengatur umur dewasa yaitu21 tahun. Akibat hukum yang terjadi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah yang belum memenuhi syarat cukup umur dewasa tersebut yaitu cacat administrasi tetapi tidak dibatalkan akan tetapi sertifikat tersebut tidak bisa digunakan sampai usianya mencukupi dan sertifikatnya akan dipegang oleh wali yang telah ditetapkan. Rekomendasi penelitian ini : diharapkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang usia dewasa, bisamemberikan keseragaman terkait batasan umur dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan di seluruh Badan Pertanahan Nasional yang ada di Indonesia.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search