Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Yuridika Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ilham Abbas
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Khofifah Anri; Baharuddin Badaru; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out what form of legal protection for the investigation of the rights of defamation suspects through social media. Researchers also obtained the results of research from South Sulawesi Police Investigators which have implemented optimal forms of the legal protection of the rights of defamation suspects in accordance with the rights written in the Criminal Procedure Code Articles 50 – 68. There are also investigators’ efforts, namely making efforts mediation of the defendants and suspects before the report continues in the investigation process. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum penyidikan terhadap terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik melalui media social. Peneliti pun mendapatkan hasil penelitian dari Penyidik Polda Sulsel yang dimana telah terlaksana secara optimal bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pencemaran nama baik sesuai dengan hak-hak yang tertulis dalam KUHAP Pasal 50 – 68. Ada pula bentuk upaya penyidik , yaitu telah melakukan upaya mediasi terhadap tergugat dan tersangka sebelum laporan tersebut berlanjut dalam proses penyidikan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Buyung Ferdiansyah; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fraud through social media is a form of criminal change that takes advantage of developments in science and technology, especially the internet. Fraudulent acts through social media are practiced in the virtual world known as cybercrime. This crime was committed by spreading untrue information via the internet in order to deceive potential victims in order to make a profit. The formulation of the problem which is used as the basis for writing this thesis is how the law rules against criminal acts of fraud committed through social media, how to prevent the occurrence of criminal acts of fraud committed through social media at the Makassar Police. The research method used was juridical empirical with the research location at Polrestabes Makassar. The results showed that fraud through social media can be processed like any criminal act in general. Criminal cases of fraud committed through social media can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit a criminal act of fraud. The efforts of the police and the public in dealing with criminal acts of fraud through social media, namely preventive and repressive pre-emptive efforts. Abstrak:Tindak pidana penipuan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan melalui media sosial dilakukang dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya. Kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat di proses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penipuan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yaitu upaya pre-emptif preventif dan represif.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT herlina herlina; ilham abbas; andi Risma
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Herlina 04020170324: Curator and Legal Responsibility for the Management and Settlement of Bankruptcy Assets. Under Dr. Ilham Abbas., S.H., M.H as the Chief Advisor and Dr.Hj.Andi Risma.S.H., M.H as the Advisor. This study aims to determine and analyze the legalresponsibility of the curator in managing and resolving bankruptcy assets and to find out and analyze the sanctions for the curator if there is an error or negligence in his responsibility. In thislegal research the writer uses a normative legal approach. In the normative legal approach, onlylibrary materials or secondary data are studied, which include primary and secondary legal materials. By conducting studies and analysis of legal protection for curators against creditors and lawsuits in the management and settlement of bankruptcy assets in terms of literature and Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The results of this study illustrate that the curator is personally responsible and the curator must pay for the losses it incurs by himself, where this responsibility can occur, for example, if the curatorembezzled bankruptcy assets and any losses incurred, as a result of negligence or due to unprofessionalism of the curator becomes the responsibility of the curator , therefore, the loss cannot be borne by the bankruptcy estate. As a suggestion It is better if the curator in managing and resolving bankruptcy assets, the curator should carry out his duties carefully and professionally. Regarding the demands that can be given to the curator, demands may be made if the curator carries out his responsibilities deviating from the provisions of laws and other regulations. Abstrak: Herlina 04020170324: Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Di Bawah Bimbingan Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H sebagai Ketua Pembimbing dan Dr.Hj.Andi Risma.S.H.,M.H sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian inibertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pada pendekatan hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencapkup bahan hukum primer dansekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit ditinjau dari berbagai Literatur dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil Penelitian ini menggambarkan kurator bertanggung jawab secara pribadi dan kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, dimana tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya, jika kurator menggelapkan harta kepailitan dan segala kerugian yang timbul, sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Sebagai Saran Sebaiknya kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator melaksanakan tugasnya dengan teliti dan profesional. Mengenai tuntutan yang dapat diberikan kepada kurator, tuntutan bisa saja diberikan jika kurator melaksanakan tanggung jawabnya melenceng dari ketentuan Undang-undang dan peraturan lain.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Barang Bermerek Palsu Melalui Transaksi Online Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata A. Rahmi Ainun Kirana; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study intends to find out and explain the forms of legal protection forconsumers related to the sale of counterfeit branded goods through onlinetransactions in Indonesia. and to identify and explain efforts to resolve disputesbetween consumers who are harmed over counterfeit branded goods throughonline transactions. The research uses normative methods by reviewing librarymaterials and secondary data and using legal material analysis techniques with astatutory approach. The results of the study show that consumer protectionrelated to the sale of counterfeit branded goods through online transactions inIndonesia refers to several laws and regulations, namely: Law Number 11 of 2008concerning Information and Electronic Transactions as a form of protection forconsumers, namely that business actors are required to provide correct and clearinformation regarding goods/services that are traded and there is a guarantee ofliability for business actors for losses and all legal consequences due to violationsof obligations in electronic transactions. based on Law Number 8 of 1999concerning Consumer Protection, a form of legal protection for consumers,namely in 2001 the Government formed the National Consumer ProtectionAgency which later formed the Consumer Dispute Settlement Agency at theregional level. based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks andGeographical Indications, a form of consumer protection with the existence ofcriminal threats for business actors who falsify brands or trade products resultingfrom criminal acts. disputing parties without involving a court or a neutral thirdparty, Settlement through court. and Settlement outside the court through BPSK.in the future the government needs to regulate legislation regarding onlinetransactions specifically and consumers must be more careful in buying goodsonline and the need for consumer courage to ask business actors to beresponsible for losses suffered by consumers. Abstrak: Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan mengenaibentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan barangbermerek palsu melalui transaksi online diIndonesia. dan untuk mengetahuidan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikanatas barang bermerek palsu melalui transaksi online. Penelitianmenggunakan metode normatif dengan mengkaji bahan Pustaka dan data sekunder dan menggunakan Teknik analisis bahan hukum secarapendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkanperlindungan konsumen terkait penjualan barang bermerek palsu melaluitransaksi online diIndonesia merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik bentuk perlindungan terhadap konsumen yaitudiharuskannya pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jelasterkait barang/jasa yang diperjual belikan serta adanya jaminanpertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian dan segala konsekuensihukum akibat pelanggaran kewajiban dalam transaksi elektronik.berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni padatahun 2001 Pemerintah membentuk Badan Perlindungan KonsumenNasional yang kemudian membentuk Badan Penyelesaian SengketaKonsumen ditingkat daerah. berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk perlindungankonsumen dengan adanya ancaman pidana bagi pelaku usaha yangmemalsukan merek atau memperjual belikan produk hasil tindak pidana.mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 3 jaluryakni Penyelesaian secara damai oleh para pihak bersengketa tanpamelibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral, Penyelesaian melaluipengadilan. dan Penyelesaian diluar pengadilan melalui BPSK. kedepannyapemerintah perlu mengatur Perundang-undangan tentang transaksi onlinesecara kshusus dan konsumen harus lebih cermat dalam membeli barangsecara online serta perlunya keberanian konsumen untuk memintapertangggung jawaban kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialamikonsumen.
Tinjaun Kriminologi Tentang Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Di Kota Makassar Dinda Ammallya; Ilham Abbas; Nurbaya Manggata
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK This research aims to study and analyze the factors that cause members ofthe police in the city of Makassar to abuse narcotics. To study and analyze thecountermeasures carried out by the Police against members of the Police whoabuse narcotics in Makassar City. This study uses empirical legal researchmethods, namely legal research that focuses on research on the legal realityin society. The results of this study indicate internal factors, namely factorscontained within the individual user himself, external factors, namely factorsthat exist from outside the individual user such as the environment, and thenature of the drug (addiction). And the countermeasures carried out by thepolice against members of the police who abuse narcotics in the city ofMakassar are inspections, urine tests, supervision, guidance and counseling.The recommendation of this research is that it is hoped that in the future allmembers of the police will be more obedient to the rules of law that have beenset so as not to fall into narcotics crimes and the sanctions given must bemore firm. And drug control efforts are also not solely the task of the police,but starting from oneself, namely the individual factor, namely oneself whomust avoid deviant things, especially narcotics crimes. ABSTRAK Penellitian ini bertujuan Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktorfaktor apa yang menyebabkan anggota polri di kota Makassarmenyalahgunakan narkotika. Untuk mempelajari dan menganalisispenanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap anggotaPolri yang menyalahgunakan narkotika di Kota Makassar. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yangmengfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat. Hasilpenelitian ini menunjukan faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam diriindividu pengguna itu sendiri, faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dariluar individu pengguna seperti lingkungan, dan sifat dari narkoba(kecanduan). Dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihakkepolisian terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika di kotaMakassar yaitu sidak, tes urine, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan.Rekomendasi penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya kepada seluruhanggota kepolisian lebih taat kepada aturan hukum yang sudah ditetapkanagar tidak terjerumus dari tindak pidana narkotika dan sanksi yang diberikanharus lebih tegas. Dan upaya penanggulangan narkoba juga tidak hanyasemata-mata tugas kepolisian namun dimulai dari diri sendiri yakni faktor individual yaitu diri sendiri yang harus menghindar dari hal-hal menyimpangterlebihnya lagi tindak pidana narkotika
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK MANDIRI KOTA MAKASSAR Andi Tenri Nurul Novika; Ilham Abbas; Muhammad Rustan
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the application of the precautionary principle tolending at Bank Mandiri Makassar City and determine the factors thatbecome obstacles in the application of the precautionary principle to lendingat Bank Mandiri Makassar City. This study collects data by conducting libraryresearch obtained from books, newspapers, legislation and field research,namely interviews, questionnaires and documentation. The data obtained willbe analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results showedthat the principle of prudence in banking activities can minimize theoccurrence of credit risk. the existence of a sound credit procedure which is aguarantee of the prudential principle is very helpful for banks to minimize therisk of non-performing loans. In addition to playing an important role inbanks, the precautionary principle also plays a role in protecting customerswho are entrusted to the bank and will be more secure and maintain publictrust (customers) over the bank. Not infrequently there are also disputesbetween the bank and the customer. In this case, the application of theprudential principle from the bank is no longer running. If there is a dispute,the customer can use the methods regulated in the provisions of Article 45paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And thefactors that become obstacles in the application of the prudential principle(Prudential bank) to the provision of credit at PT. Bank Mandiri MakassarCity which consists of human resources, Constraints in the communityconsisting of credit granting procedures, application systems, and creditgranting procedures. The recommendations of this research are expected topay great attention to the concentration of lending by determining creditprinciples including the LLL (Maximum Lending Limit) besides that banksmust still improve their services to customers, including responding to clientsfrom customers. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar dan mengetahuifaktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatianterhadap pemberian kredit di Bank Mandiri Kota Makassar. Penelitian inimengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yangdiperoleh dari buku-buku, koran, peraturan perundang-undangan danpenelitian lapangan yakni wawancara, angket dan dokumentasi. Data yangdiperoleh akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secaradeskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip kehati-hatian dalamkegiatan perbankan dapat meminimalkan terjadinya resiko kredit. adanyaprosedur perkreditan yang sehat yang merupakan jaminan dari prinsipkehati-hatian sangat membantu bank untuk meminimalkan terjadinya risiko kredit bermasalah Selain berperan penting terhadap bank prinsip kehati-hatian berperan pula terhadap Perlindungan nasabah yang dipercayakanpada bank akan semakin terjamin dan Menjaga kepercayaan masyarakat(nasabah) atas bank. tidak jarang juga terjadi sengketa antara pihak bankdan nasabah. Dalam hal ini, penerapan prinsip kehati-hatian dari pihak banksudah tidak berjalan lagi. Apabila jika terjadi sengketa, maka nasabah dapatmenggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1)Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Danfaktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip kehati- hatian(Prudential bank) terhadap pemberian kredit di PT. Bank Mandiri KotaMakassar yang terdiri dari sumber daya manusia, Kendala dalammasyarakat yang terdiri prosedur pemberian kredit, sistem penerapan, danprosedur pemberian kredit. Rekomendasi penelitian ini diharapkan perhatianbesar terhadap Konsentrasi pemberian kredit dengan menentukan prinsip-prinsip perkreditan termasuk BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)selain itu perbankan tetap harus meningkatkan pelayanannya kepadanasabah termasuk dalam menanggapi client dari nasabah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ranti Ranti; Ilham Abbas; Abdul Halim
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal status of the marriage ofpeople who believe in beliefs when viewed from Law Number 1 of 1974concerning Marriage and to determine and analyze the position of children bornfrom marriages of believers. This research is a research with a normativeapproach, where this method is a research that examines literature or documentstudies, using various legal materials such as legislation, court decisions, legaltheory and can be in the form of opinions of scholars. The technique of collectinglegal materials uses an in-depth marriage of believers according to the law. No. 1of 1974. The results of this study indicate that marriages of believers can be saidto be legal and marriages conducted before the Government Regulation No. 37 of2007 and have not been registered must be registered with the time limit givenuntil 2009 and meet the requirements in the form of a marriage certificate ofbelievers. , photocopy of ID card, photo of husband and wife, and/or passport ofhusband and/wife for foreigners. According to Government Regulation No. 37 of2007, the position of a child who believes in beliefs can be said to be legitimateand has a civil relationship with his parents, can also have a birth certificate orother administration like children in general. The recommendations of thisresearch encourage the public to be wiser and not consider anyone who does notfollow the six official religions recognized by the state as not believing in God,including atheists (or infidels), communists and so on. The government isresponsible as stated in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of theRepublic of Indonesia to respect and protect the freedom of diversity. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukumPerkawinan masyarakat penghayat kepercayaan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui danmenganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayatkepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif,dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka ataudokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturanperundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupapendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakanpendalaman studi kepustakaan dari analisis hukum terhadap Perkawinanpenghayat kepercayaan menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sahdan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktuyang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupasurat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami danistri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah danmemiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapatmemiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak padaumumnya. Rekomendasi penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijakdan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yangdiakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir),komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana dipasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untukmenghormati dan melindungi kebebasan beragama.
Co-Authors A. Anugrah Sakti A. Rahmi Ainun Kirana Aan Aswari Abdul Agis Abdul Halim Adelia Apriyanti Agussalim Agussalim Ahmad Fadil Ahmad Shubhan Rafie Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Andi Arya Putra Pratama Andi Fadly Ichdar Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P Andi Mulawarman Andi Risma Andi Risma Andi Tenri Nurul Novika Andi Winda Kurnia Taqwa Anggreany Arief Anmad Fadil Anzar Anzar Ariya Satria Asrul Hidayat Atria Wati Ningsih Baharuddin Badaru Baharuddin Badaru Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Delia Rainy Dewi Yuliang Dian Islamiati Diana Amir Dinda Ammallya Fadillah Hawalia Hamzah Fathiyah Thufailah Muhammad Nur Feby Annisa Hambali Thalib Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hasrul Hasrul herlina herlina Iin Arianti Nurdin Khairun Nisa Khofifah Anri Kiki Resky Amelia M Ayyub Khan La Ode Husen Laode Husain Lestarina Alfianika Saipe M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Marten Bunga Maulida Nur Islami Muh Gazali Yusuf Muh. Ricky Subarkah Muh. Zulkifli Muhdar Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Rustan Muhammad Syukur Mulky Asrory Ilyas Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Muryani Sufran Musdalifa SamSam Nugroho Hasan Putera Nurantiana Nurantiana Nurbaya Manggata Nurson Petta Puji Nurul Fadila Anugrah Nurul Fuadi Yunus Rahmad Sugiarto Ranti Ranti Raodatul Jannah Rasdiyanah Rasdiyanah Resa Wira Nata Reski Apriliani Idris Rizky Amelia Rudi Yunus Sahban Said Sampara Salle Salle Salmawati Salmawati Sarifa Nabila Sholihin Halafah Sigit Prasetya St. Ulfah Sufirman Rahman Sufirman Rahman Sulaeman Abu Syahruddin Nawi Syamsul Alam Wendy Amelia Triani Winda Anugrah Resky Yudha Kuswara Zainuddin