Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Iskandar Syah
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Comparative Study of Land Registration Systems in Indonesia and Sweden: Review of Legal, Institutional, Procedural, and Technological Aspects Syah, Iskandar; Abeng, Andi Tenri; Maruf, Mujahidin; Sholichin, Nurus; Parunggi, Uunk Din; Manurung, Pangihutan; Mahanani, Ariani Nastya; Puri, Widhiana Hestining; Dharma, Agustinus Dhanan Suka; Amrin, Reza Nur
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2025): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v4i2.154

Abstract

This study examines the differences in land registration systems in Indonesia and Sweden in terms of governance and legal systems, institutions, procedures, and information systems (technology). Sweden is known to have an efficient and integrated land registration system. This study also aims to provide recommendations for the development of a land registration system in Indonesia to improve land administration services. A qualitative approach with literature studies and comparative analysis was used in this study. The results of the study show that Sweden and Indonesia implement civil law and a rights registration system. The publication system in Indonesia uses a negative system with a positive tendency, while Sweden is included in the German/Swiss Group. Land registration is carried out electronically through the Lantmäteriet page or by post with a period of 3 (three) months after acquisition. Sweden is more advanced in terms of digitalisation and blockchain development, while Indonesia still faces challenges in transparency and efficiency. This study recommends strengthening digital infrastructure and regulations, as well as implementing modern technology to improve the land registration system in Indonesia.
Pengembangan Model Kebijakan Pelayanan Gratis di Puskesmas Syah, Iskandar; Darwin, Eryati; Bachtiar, Hafni; Pujani, Vera
Kesmas Vol. 8, No. 7
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 lahirlah kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan dukungan pemerintahan kota kepada warganya untuk menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan kebijakan ini mendapat dukungan dari Bazda (Badan Zakat Daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui wawancara dan focus group disscussion (FGD). Enam pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan informan yang diwawancarai untuk mengidentifikasi variabel yang diselidiki. Pimpinan pemerintahan yang terkait dengan kebijakan ini juga dilibatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan gratis ini diperoleh melalui FGD. Analisis terhadap semua data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini dilakukan secara multicase analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan model kebijakan pelayanan kesehatan gratis yang ditawarkan adalah model pelayanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat termasuk pasien, puskesmas dan tenaga kesehatan. According to Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 toward the free health service in Padang city implied that the free service of health care was driven by the consideration of the city government as basic public needs and financially suported by Bazda (Badan Zakat Daerah). The objective of the study is to analyze the development of free health care policy model in Padang. The study was conducted by using quatitative and qualitative data. The quantitative data was obtained from the health agency office in Padang. Hence the qualitative data was obtained through interview and fofocus group discusion (FGD). The six puskesmas managers and health workers as the research informant were interviewd to identify the investigated variable. The related goverment leaders also were involved to make data collection comprehensivelly. In the meantime, satisfaction patients related to service delivery were investigated using FGD. All informant obtained were transcriped as picture for this research in the multicase analysis. This study found that the model development of free service policy offered is a model of service that can provide the maximum benefits for all aspects involved including patients, health centers, and health professionals.
Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Dekadensi Akhlak Siswa di SMK Tritech Informatika Medan Putri, Vika Yuliana; Daulay, Afrahul Fadhilah; Husnah, Miftah Al; syah, Iskandar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 17 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13928879

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari akhlak itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bertingkah laku. Akhlak merupakan suatu permasalahan yang tidak akan ada habisnya jika di kaji. Di zaman sekarang ini banyak sekali kita jumpai anak-anak muda yang mengalami dekadensi akhlak, khusus nya lagi anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dikarenakan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Upaya guru PAI dalam mengatasi permasalahan dekadensi akhlak siswa di SMK Tritech Informatika Medan. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data ini; 1) observasi lapangan, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya masih dijumpai beberapa siswa yang mengalami permasalahan dekadensi akhlak. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan akan teknologi, serta kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh guru PAI dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu guru terlebih dahulu harus mempersiapkan diri nya, yakni dengan mempelajari tentang kemajuan teknologi yang ada, bukan hanya itu guru PAI juga harus menguasai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar guru tersebut mampu dalam membina akhlak para siswa tersebut, guru PAI juga harus memberikan pendidikan karakter terhadap para siswanya, yakni di mulai dengan memperbaiki diri guru tersebut terlebih dahulu agar bisa menjadi tauladan yang baik bagi para siswa.
Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara Syah, Iskandar; Basuki, Johanes; Sudrajat, Agus; Rajab, Ridwan; Karunia, R Luki
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v15i2.17877

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di wilayah pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara serta merumuskan model percepatan implementasi berbasis kolaborasi antarsektor. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan ruang pesisir akibat lemahnya koordinasi lintas instansi, tumpang tindih kewenangan, dan minimnya kapasitas kelembagaan daerah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis kebijakan publik berdasarkan model implementasi Grindle (1980) untuk menelaah content of policy dan context of implementation. Analisis kuantitatif pendukung dilakukan melalui Location Quotient), Dynamic Location Quotient, Tipologi Klassen, dan Shift Share Analysis  guna mengukur potensi ekonomi sektor perikanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 40 persen lahan tambak di wilayah pesisir PPU dalam kondisi tidak aktif dan belum memiliki kejelasan pengelolaan. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi koordinasi vertikal yang lemah, ketidaksinkronan data spasial, serta keterbatasan mekanisme partisipasi masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Pesisir mencakup lima pilar utama, yaitu koordinasi lintas sektor, percepatan administratif berbasis sistem digital spasial, pendayagunaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengawasan dan penegakan hukum. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemanfaatan tanah terlantar di wilayah pesisir diarahkan untuk pengembangan kegiatan perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi lokal dan kesesuaian ekologis lahan pesisir yang mendukung pengembangan ekonomi biru secara berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat memperpendek durasi penataan wilayah dari 8–12 tahun menjadi 1,5 tahun, meningkatkan produktivitas lahan pesisir hingga minimal 40 persen, serta menurunkan konflik agraria pesisir sebesar 50 persen. Temuan ini memberikan kontribusi operasional bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pesisir yang kolaboratif, produktif, dan berkeadilan menuju pembangunan ekonomi biru berkelanjutan.Title: Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Land in the Coastal Areas of Penajam Paser Utara Regency This study aims to analyze the effectiveness of policies concerning the regularization and utilization of abandoned land in the coastal areas of Penajam Paser Utara (PPU) Regency and to formulate an accelerated implementation model based on cross-sectoral collaboration. The research is motivated by the low utilization of coastal spaces, which stems from weak interagency coordination, overlapping authorities, and limited institutional capacity at the local level. A qualitative approach was employed using public policy analysis grounded in Grindle’s (1980) implementation model to examine both the content of policy and context of implementation. Complementary quantitative analyses including Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Klassen Typology, and Shift-Share Analysis (SSA) were conducted to assess the economic potential of the regional fisheries sector. The findings reveal that approximately 40 percent of aquaculture pond areas in PPU’s coastal zones are inactive and lack clear management arrangements. The main barriers to policy implementation include weak vertical coordination, unsynchronized spatial data, and limited mechanisms for community participation. Based on these findings, the Accelerated Model for the Regularization and Utilization of Abandoned Coastal Land was developed, encompassing five key pillars: cross-sectoral coordination, administrative acceleration through spatial digital systems, sustainable utilization, coastal community empowerment, and enhanced supervision and law enforcement. As a policy recommendation, the utilization of abandoned coastal lands should be directed toward the development of aquaculture and high value-added fishery processing activities. This approach is justified by the region’s strong local economic potential and the ecological suitability of coastal lands to support sustainable blue economy development. The model is expected to shorten the spatial planning process from 8–12 years to approximately 1.5 years, increase coastal land productivity by at least 40 percent, and reduce coastal agrarian conflicts by up to 50 percent. These findings provide an operational contribution for local governments in realizing collaborative, productive, and equitable coastal governance toward sustainable blue economy development.
Co-Authors Aas Lailah Abbas, Navil Alfarisi Abeng, Andi Tenri Abi Sofyan Afni Afni Ahmad Arif Ali Imron Alpina Damayanti, Alpina Amrin, Reza Nur Andri Wijaya Anita Resianty, Anita Antariksa, M. Dian Aurora Nandia Febrianti Bambang Hernawan Basuki, Johanes Daulay, Afrahul Fadhilah Dewi, Indah Nur Komala Dhanu Alessandro R, Dhanu Alessandro Dharma, Agustinus Dhanan Suka Diana Puspita Dwi Ika Sari Dwi Indri Astuti Eryati Darwin Esty Wulandini, Esty Evi Kusmiana Fadlan, M Faradia Indratni, Faradia Ferdiana Haryani Fitriani, Ulan Ganira Octa Maria Amru Guskannur Guskannur Hafni Bachtiar Heni Gusti Andani Hati Hidayat, Rofik Hudiya, Reni Husnah, Miftah Al Ina Novianti Indah Hakim Purnama Sari Kasirun, Kasirun Laxsmi Desiyana Lusiana Lusiana M. Basri . Mahanani, Ariani Nastya Manurung, Pangihutan Marliyana Marliyana, Marliyana Maruf, Mujahidin Maskun Melisa Rahayu Mirna Octayani Monalisa, Monica Ladyana Muhammad Basri Muhammad, Ulul Azmi Neti Gempayani, Neti Nina Indayana, Nina Nur Apriadi, Nur Parunggi, Uunk Din Pertiwi, Erni Dian Pipin Susilawati, Pipin Pratiwi, Surya Putri Pertiwi, Indah Sari Putri, Berta Dian Putri, Vika Yuliana R Luki Karunia Rajab, Ridwan Redi Almuzaki Relian Arsa Eka Paksi Resti Ratnawati Reza Andesta Riza Fitriani, Riza Sagita Markawira Saraswita, Ning Ayu Sari, Eka Ratna Satria Putra Selly Anggraini Septiana, Elis Sholichin, Nurus Siti Sopiah Arafah Sudrajat, Agus Suparman Arif Syaiful M Syaiful M. Syarifah, Farisa Sylvia Farantika Tirawati, Yunika Utami, Bella Pratiwi Utami, Gina Novia Vera Pujani Vredy Saputra Wakidi Wakidi Wangi, Putri Pandan Widhiana Hestining Puri Windri Hartika, Windri Yuli Trilarasati Yulita Sari Yuniar, Sindi Yustina Sri Ekwandari