Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.51
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Jurnal Akta Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum MAGISTRA Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung Borneo Student Research (BSR) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Bacarita Law Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Journal of Sharia and Legal Science Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Mitsaq : Islamic Family Law Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Abdimas Mahakam
Rahmatullah Ayu Hasmiati
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
CIVILIZED LEGAL JUSTICE: A STUDY OF LEGAL JUSTICE CONSTRUCTION IN INDONESIAN POSITIVE LAW BASED ON ADAB VALUES Rahmatullah Ayu Hasmiati; Aulia Vivi Yulianingrum; Dea Justicia Ardha
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.14670

Abstract

This study examines the characteristics of positive legal justice in Indonesia and the use of the concept of adab from the Islamic worldview as an offer to reconstruct legal justice in Indonesia. This research is doctrinal research using inductive-deductive logic using library materials. The data was then analyzed using qualitative methods. The results showed that First, the characteristics of legal justice in Indonesia, which are based on the paradigm of legal positivism, show that the essence of the source of justice comes from written legal norms, namely the law that separates law and morals. In the end, the separation itself is a manifestation of the law of partial justice. Many legal justice ideas have been developed by several legal experts in Indonesia by making efforts to reconstruct positivist legal thought into the context of Indonesian legal thought that reflects the values of justice based on state philosophy and guidelines for the Preamble of the 1945 Constitution, "For the sake of justice based on the Divine The Almighty. Second, Civilized legal justice based on Adab values is then used as an offer to reconstruct the existing positive legal justice so that the new legal justice will be able to reflect all the virtues that come from the highest standards these are wisdom, courage, temperance, and justice. Legal justice as the result of the implementation of the law will have the essence of high virtue values and the requirements for correct knowledge, if implemented, will lead to fair conditions as reflected by Adab.
Pelatihan Sport Massage bagi Pelatih Cabang Olahraga dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan di Luar Cabang Olahraga Galih Priyambada; Rahmatullah Ayu Hasmiati
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 6 No. 02 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v6i02.1586

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan bagian yang sangat memberikan kontribusi terhadap capaian prestasi cabang olahraga. Keilmuan sport massage membawa dampak yang sangat dominan terhadap upaya mendukung kelancaran program latihan dan pencapaian prestasi atlet. tujuan dari pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan kemampuan secara praktik bagi pelatih cabang olahraga pencak silat kabupaten Kutai Kartanegara dalam program Pusdiklat Tribhuwana serta beberapa pelatih dari Sekolah Khusus Olahragawan Internasional untuk dapat berkontribusi secara langsung pada proses pendampingan bagi atlet baik dalam proses latihan hingga persiapan bertanding. Kondisi yang sebenarnya semula pelatih masih menganggap sport massage hanyalah massage seperti pada umumnya yaitu massage yang sama dengan massage-massage lainnya. Namun kenyataan hal tersebut merupakan sebuah hal yang berbeda. Melalui proses pelatihan sport massage yang dilakukan bagi pelatih cabang olahraga baik pelatih pencak silat kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekolah Khusus Olahragawan Internasional selain mendapatkan pembaharuan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan benar, pelatih juga mampu menerapkan sport massage secara dasar bagi atlet dalam persiapan latihan dan menghadapi pertandingan. Rekomendasi dari pengabdian ini yaitu diharapkan dapat menjadi perhatian pemangku kebijakan untuk memperhatikan adanya sport massage dalam upaya mendampingi atlet dan menunjang program latihan dalam mencapai prestasi.
Pelatihan Training of Trainer (ToT) Penulisan Artikel Ilmiah Bereputasi dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Artikel Ilmiah Dosen Rahmatullah Ayu Hasmiati; Galih Priyambada
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 6 No. 02 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v6i02.1593

Abstract

Berkembangnya tekhnologi dan tingginya kualifikasi jurnal bereputasi menimbulkan banyak tantangan bagi para peneliti untuk mempublikasikan artikel yang telah dimiliki. Munculnya jurnal predator dan kurangnya pengetahuan peneliti terhadap perkembangan terakhir status jurnal bereputasi tidak jarang menimbulkan kerugian baik dari segi efisiensi maupun finansial. Dengan adanya program pelatihan dan pendampingan dosen sebagai Trainer diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi atas keingintahuan dan segala permasalahan yang mungkin menjadi kendala bagi para peneliti khususnya di lingkungan akademik Dosen. Tujuan dari pelatihan ini adalah selain untuk meningkatkan kualitas penulisan artikel ilmiah yang dimiliki oleh dosen, juga ditujukan untuk menghasilkan seorang trainer atau pelatih yang terampil dalam bidang penulisan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi baik skala nasional ( SINTA) maupun international ( Scopus atau WoS). Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Seluruh Akademisi khususnya Dosen dalam mengembangkan kemampuan menulis pada bidang keahlian masing-masing.
Program Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra dan LLDikti Wilayah XI Rahmatullah Ayu Hasmiati; Dea Justicia Ardha; Arbansyah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 9 No. 01 (2025): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v9i01.3035

Abstract

Kerja sama dalam bidang akademik dan non-akademik adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk memenuhi standar Indikator Kerja Utama (IKU) Standar 6. Standar ini mengharuskan perguruan tinggi menjalin kolaborasi dengan mitra nasional dan internasional dalam berbagai aspek, seperti penelitian, pengembangan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan kerja sama ini tidak hanya mencakup perjanjian antara perguruan tinggi dan mitra, tetapi juga melibatkan pelaporan kerja sama yang dilakukan oleh IKIP PGRI Samarinda, STIE Samarinda, dan ITKES Wiyata Husada Samarinda bersama LLDikti Wilayah XI. Pelaporan hingga tahap implementasi hasil kerja sama sangat penting untuk dipahami dan ditingkatkan, karena merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap universitas dan dilaporkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memenuhi kewajiban IKU Standar 6. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam program monitoring dan evaluasi kerja sama agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
Pengembangan Produk Gula Aren Jahe Merah Instan sebagai strategi Diversifikasi Usaha pada Produsen Gula Kelapa Gondo Arum Asri Menik Yuni indriati; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Idham Cholid; Sofia Ulfa Eka Hadiyanti; Arbansyah
Jurnal Abdimas Mahakam Vol. 10 No. 01 (2026): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/jam.v10i01.3810

Abstract

Koperasi Produsen Gondo Arum Asri merupakan salah satu produsen gula kelapa aren di Kabupaten Wonosobo, JawaTengah, yang berhasil menembus pasar ekspor melaluikemitraan industri. Namun, permasalahannya terletak pada tingginya ketergantungan penjualan secara curah kepada eksportir dengan margin keuntungan yang minim sehingga rentan terhadap fluktuasi pasar. Sementara itu, Gondo Arum Asri memiliki bahan baku gula aren yang belum optimal dikembangkan dan hanya dijual dalam bentuk curah dengan nilai jual yang rendah. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini akan menerapkan strategi diversifikasi portofolio produk untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Metodologi yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan fokus area sebagai berikut: (1) Studi kelayakan pasar produk turunan gula aren; (2) Pelatihan teknologi proses dan formula minuman instan gula aren jahe merah, (3) Dukungan desain kemasan ritel dan branding; dan (4) Analisis nilai tambah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Gondo Arum Asri mampu memanfaatkan teknologi baru untuk memproduksi minuman instan gula aren jahe merah dalam kemasan ritel yang siap jual. Analisis nilai tambah menunjukkan bahwa dengan mengolah 1 kg gula aren(sebelumnya diperdagangkan dalam jumlah besar seharga Rp32.000 menjadi produk minuman instan (4 kantong@250g), Gondo Arum Asri mampu meraih total pendapatan sebesar Rp100.000. Strategi diversifikasi ini terbukti mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi gula aren dan membuka peluang pasar B2C baru bagi Gondo Arum Asri, sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan pada perdagangan ekspor gula kelapa B2B.
RECONSTRUCTION OF URBAN UNDERGROUND LAND ARRANGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SPATIAL JUSTICE AND REGIONAL AUTONOMY IN SAMARINDA CITY Khayrul Rizal; Rahmatullah Ayu Hasmiati; Surahman; Aullia Vivi Yulianingrum
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21526221

Abstract

The increasing phenomenon of urban idle land in Samarinda City has become a crucial issue, triggered by the acceleration of urbanization and its strategic role as a buffer zone for the Indonesian Capital City (IKN). The existence of idle land indicates the suboptimal utilization of urban space and gives rise to issues of spatial inequality, land ownership speculation, environmental degradation, and the loss of regional economic potential. On the other hand, the regulation of abandoned land in the national legal system is still centralized under the authority of the Ministry of ATR/BPN, thus unable to accommodate the control of urban idle land by local governments. This study aims to analyze the causes of the inadequacy of the current regulatory design of the Samarinda City Government's authority in regulating idle land in order to realize spatial justice. Furthermore, this study proposes a design for reconstructing local government authority in regulating urban idle land that is in line with the principles of the Rule of Law and the Regional Autonomy framework. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study indicate a lack of clarity in the norms of authority between the central and regional governments and the absence of specific regulations regarding idle land in the Samarinda City Regional Regulation on the Spatial Plan (RTRW). To address these issues, it is recommended to establish a Regional Regulation that comprehensively regulates the operational definition of idle land, effective monitoring mechanisms, economic disincentive instruments for owners, and strict administrative sanctions, in order to realize the productive use of urban land and the principle of social justice.
Legal Protection for Buyers Against Developers' Default in Land Purchase Agreements (study of decision number 15/Pdt.G/2025/PN Samarinda): Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer Tidak Beritikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Perumahan (studi putusan nomor 15/Pdt.G/2025/PN Samarinda) Sasikirana Anastasia; Asnawi Mubarok; Rahmatullah Ayu Hasmiati
Journal of Creative Power and Ambition (JCPA) Vol. 4 No. 02 (2026): Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/jcpa.1660

Abstract

This study analyzes the form of default by a bad-faith developer in housing land sale and purchase agreements based on Decision Number 15/Pdt.G/2025/PN Smr dated 24 July 2025, using normative legal research methods with statute, case, and conceptual approaches. The results show: first, the developer committed default in the form of niet nakomen a total failure to split HGB Certificate Number 19 (now 435) under PT. Mega Sejahtera Utama into individual plot certificates for more than 21 years constructed through mora ex re under Article 1238 KUHPerdata because the certificate-splitting process technically requires only months to complete; Defendant I was declared in contractual default while Defendant II violated administrative-land law obligations as the holder of the master HGB certificate; and the developer's good-faith obligation was violated across all three contractual phases; second, the buyer is protected through three cumulative layers of repressive instruments, namely a granted nakoming claim under Article 1267 KUHPerdata, a court order directing ATR/BPN as a legal substitute for the master HGB holder who cannot be found thereby filling the normative gap in Government Regulation Number 24 of 1997, and satisfaction of all three good-faith buyer criteria under SEMA Number 4 of 2016; however, the buyer is not fully protected because the uitvoerbaar bij voorraad petition was denied under Article 180 HIR and court costs were imposed on the buyer, confirming the existing protection system remains entirely reactive. This research identifies two normative gaps requiring urgent action: the absence of a statutory deadline for developer HGB certificate-splitting obligations and the absence of regulations on land administration continuity when the notary or PPAT dies before completion.
Commodification of Companion Animals in Indonesian Business Law: Regulatory Gaps and an Ecological Justice–Based Reconstruction Rahmatullah Ayu hasmiati; Mohammed A Al-Absi
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.51465

Abstract

Within the current architecture of Indonesian law, companion animals are predominantly positioned as economic objects subject to ownership and commercial exchange. This market-oriented legal construction affords only limited recognition of animals as sentient living beings and generates structural deficiencies in legal protection, particularly regarding the responsibilities of business actors toward animal welfare. While prior scholarship in Indonesia has examined animal protection primarily through criminal law or general welfare regulation, little attention has been given to how business law structures themselves institutionalize commodification.This article critically analyzes the commodification of companion animals within Indonesian business regulatory governance and its normative implications. Employing normative juridical (doctrinal) research, the study integrates statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Indonesian regulations governing trade, animal health, and commercial activities involving companion animals are examined through the lens of ecological justice, which expands legal reasoning beyond anthropocentric economic interests to include non-human beings as members of the ecological community. A limited comparison with regulatory developments in South Korea is incorporated as a contextual normative reference.The findings demonstrate that Indonesian business law continues to frame companion animals primarily as commodities, resulting in a fragmented regulatory structure that prioritizes administrative compliance, market order, and public health, while addressing animal welfare only indirectly and inconsistently. This configuration produces structural governance gaps that hinder the systematic integration of animal welfare as a legally binding business obligation.Departing from existing literature, this study advances an ecological justice–based reconstruction model that repositions animal welfare within the core architecture of business regulation. The model calls for explicit normative recognition of companion animals as living beings with legally relevant welfare interests; the integration of welfare standards into licensing, supervision, and compliance regimes; and the establishment of clearly articulated duties of care for business actors. By bridging animal law and business law, this article offers a doctrinal and governance-based framework for aligning commercial activity with ecological responsibility in Indonesian legal development. 
Implementasi Klausul Mitigasi Risiko sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dikota Samarinda Nurtiara; Asnawi Mubarok; Rahmatullah Ayu Hasmiati
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11453

Abstract

Although risk mitigation clauses in land Preliminary Sale and Purchase Agreements (PPJB) play an important role in preventing breaches of contract, their implementation continues to face various obstacles, including incomplete documentation and unclear legal status of the land concerned, limited understanding among the parties regarding the contents of the agreement, noncompliance with obligations, and the suboptimal application of the principle of good faith. This study aimed to analyze the implementation of risk mitigation clauses in land PPJB as an effort to prevent breaches of contract and identify the obstacles to and measures for optimizing their application. The study employed an empirical legal method with an empirical juridical approach and qualitative analysis. Data were obtained through interviews with notaries/Land Deed Officials and employees of the Samarinda City Land Office and were supported by a literature review. The results showed that risk mitigation clauses had been implemented through provisions governing the rights and obligations of the parties, payment mechanisms, deadlines for the fulfillment of contractual obligations, breach-of-contract provisions, force majeure, and dispute resolution mechanisms. Notaries/Land Deed Officials also verified the legality of the land concerned and explained the substance of the agreement before the PPJB was signed, thereby supporting legal certainty and protection for the parties. However, the effectiveness of their application remained influenced by administrative completeness, certainty regarding the legal status of the land concerned, the parties’ understanding, compliance with contractual obligations, and adherence to the principle of good faith. This study confirms that optimizing risk mitigation clauses requires clear and comprehensive clause formulation, strengthening the role of notaries/Land Deed Officials in providing legal explanations, and enhancing administrative verification and verification of the legality of the land concerned before the PPJB is prepared. These findings contribute to the development of contract law studies and provide practical implications for the parties and authorized officials in improving the effectiveness of breach-of-contract prevention in land sale and purchase transactions.
Legal Responsibility of Electronic System Operators for Fraudulent Acts in Marketplace Transactions in Indonesia Devi Mustika; Lisa Anggraini; Simalango, Juita Octaviani; Agusriansyah Ridwan; Rahmatullah Ayu Hasmiati
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2026): IN PRESS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v6i1.40634

Abstract

The rapid expansion of digital marketplaces has intensified concerns over the legal responsibility of Electronic System Operators (ESOs) for fraudulent activities conducted through their platforms. While Indonesia's legal framework recognizes the safe harbor doctrine, it provides limited guidance on the circumstances under which ESOs lose immunity because of inadequate platform governance. This study examines the limits of ESO liability for online fraud and evaluates the relationship between safe harbor protection and due diligence obligations under Indonesian law. Employing normative juridical research through statutory and conceptual approaches, the study analyzes the regulatory framework governing intermediary liability and platform accountability. The findings reveal that safe harbor protection cannot be treated as absolute immunity but is conditional upon the effective implementation of due diligence measures, including user verification, timely responses to reports of unlawful conduct, and proportionate mitigation of foreseeable risks. Building on these findings, this study proposes a Risk-Tiered Intermediary Liability model that calibrates legal responsibility according to the level of platform involvement and the adequacy of preventive measures adopted by ESOs. The proposed framework contributes to intermediary liability scholarship by reconciling innovation-friendly safe harbor protection with accountable digital governance and offers a normative basis for future regulatory reform in Indonesia.
Co-Authors Abdul Jafar Absori Agusriansyah Ridwan Aldi Pebrian Alziqry Arifin Apriliani, Nur Aulia Arbansyah Arbansyah Ardha, Dea Justicia Arief Budiono Aulia Vivi Yulianingrum Azmi, Anisa Delia Cholid, Idham Clerine Clarisa Anatasyah Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Dea Justicia Ardha Demitha selvira amellia Derei, Daniël Devi Mustika Dion Ario Elviandri, Elviandri Fadlurrahman , Muhammad Fais Febrina Hertika Rani Galih Priyambada Gumilang, Arvin Heni Marlina Herdiawan Herdiawan Herdiawan, Herdiawan Hisyam, Akmal Ihsan, Beril Fahrezi Ikhwanul Muslim indriati, Menik Yuni Indriyani, Ananda Dwi Justicia Ardha, Dea Khayrul Rizal Kintan Artari L.W, Kevin Ardian Lisa Anggraini M.Krisna Mardiah Mastur Rahmah Marsetina, Lola Naury Menik Yuni indriati Mohammed A Al-Absi Mubarok, Asnawi Muhammad Adi Saputra Muhammad Kholil Mulyadi Tanzili Mustaqim, Jimmy Nabila, Sofia Nur Annafi, Hafiyyan Nurtiara Patih Ahmad Rafie Pettanase, Ismail Putri, Shifa Nurdila Rachmat Ragil Iskandar Ricky Indawan Safutra Rio Arif Pratama Sasikirana Anastasia Simalango, Juita Octaviani Sofia Ulfa Eka Hadiyanti, Sofia Ulfa Eka Sugara, Robbi Sulistafando, Ravidan Maheer Surahman Surahman Swandi Aliverchan Situngkir Syamsul - Taufik Akbar Taufiq Idris, Muhammad Yudistira Rusyidi Yulianingrum, Aullia Vivi