Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Ilomata International Journal of Social Science Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science
Martinus Martinus
Program Studi Ilmu Adminisrasi Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA HERDIYANTI, DEA PUTRI; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa  di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalahKurangnya tanggung jawab Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Desa, sekdes,  bendahara, kaur, RT/RW dan lainya 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG MARILA, MONIKA; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum  tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah  ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki.
KUALITAS PELAYANAN KANTOR AREA PEGADAIAN KOTA PONTIANAK Yudhistira, Dendra; Sugito, Sugito; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3090

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor fasilitas pelayanan. Setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) kesadaran akan tanggung jawab yang diemban petugas sudah baik, (2) petugas belum sepenuhnya menyadari kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menghambat pekerjaannya (3) divisi yang tersedia hanya divisi operasional (4) petugas telah diberikan upah yang cukup (5) latar belakang pendidikan yang diambil petugas tidak sesuai dengan jabatan yang dijabatnya saat ini (6) petugas tetap diwajibkan membawa alat kerja pribadi untuk menyelesaikan tugasnya. Rekomendasi yang diberikan peneliti kepada Kantor Wilayah Pegadaian Pontianak berupa saran dari kesimpulan yaitu hasil olah peneliti melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan pada Kantor Wilayah Pegadaian Pontianak kepada Pegadaian pelanggan. Saran yang diberikan adalah: (1) Mempertahankan faktor kesadaran yang sudah ada karena kesadaran yang dimiliki petugas sudah baik (2) mengetahui dan memahami kewenangan yang dimiliki karena menyelesaikan tugas menuntut setiap kewenangan yang telah diberikan (3) meningkatkan kemampuan dari petugas (4) mempertahankan faktor pendapatan yang ada (5) memperketat rekrutmen agar mendapatkan petugas yang sesuai dengan departemen terkait (6) menyediakan alat kerja yang menunjang pekerjaan Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Pegadaian; Kantor Wilayah; VampirAbstrak
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Kusuma, Yulita Pincesia; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. Kata kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan E-KTP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BALAI PINANG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG Karno, Butar Rio; Yohanes, Yulius; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisPelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, yaitu dalam menetapkan standar pengawasan, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan dan  tindakan koreksidi DesaBalai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: a) Menetapkan Standar Pengawasan; kesimpulannya adalah proses Pengawasanyang dilaksanakan BPD Balai Pinangberdasarkan aspek standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005melalui hak untuk meminta keterangan.. b) Membandingkan Standar Pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan; kesimpulannya adalah dalam mengawasi penyelenggaraan Pembangunan Desa,Pengawasan telah dilakukan dikarenakan pertama dapat terlihat dari kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat dalam menyusun Peraturan Desa, hal ini menunjukan adanya usaha untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.c) Tindakan Koreksi; kesimpulan penelitian adalah telah dilakukan oleh BPD. Jikaterjadipenyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akanmengklarifikasidalamrapatdesa yang dipimpinolehKetua BPD. Namun pada tahap untuk pengoreksian pelaksanaan pembangunan desa dirasakan belum melakukan pengawasan dengan maksimal. Saran untuk kedepanya Kepala Desa, BPD dan aparatur desa yang dapat meningkatkan partisipasinya masyarakat dengan cara memberikan penjelasan melalui pendekatan – pendekatan yang efektif  kepada tokoh dan pemuka masyarakat dan tokoh agama, yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.Kata Kunci :Pelaksanaan, Pengawasan,Pembangunan Fisik. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IUMK BERBASIS ONLINE PADA TIGA KECAMATAN PADAT PENDUDUK DI KABUPATEN LANDAK Relinardo, Hizki; Pudjianto, Pudjianto; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3146

Abstract

Penelitian dengan jenis deskriptif eksploratif ini bertujuan untuk menggambarkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi izin usaha di tiga kecamatan padat penduduk di Kabupaten Landak. Permasalahan masih banyaknya pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin usaha, sementara skema penerbitan perizinan berusaha dinilai telah cukup mudah menjadi topik menarik untuk diteliti. Proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan IUMK Berbasis Online Pada Tiga Kecamatan Padat Penduduk di Kabupaten Landak di bedah menggunakan model implementasi Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Data dikumpulkan secara terpisah dari kedua belah pihak yang berbeda antara implementor dan sasaran kebijakan yang kemudian di sinkronisasi dan di simpulkan agar tersedia data yang akurat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan IUMK Berbasis Online Pada Tiga Kecamatan Padat Penduduk di Kabupaten Landak.
MANAMJEMEN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH MANOPPO, LYDIA INGE; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Manajemen Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teori Terry G. R. (2003:2) proses yang terdiri atas Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan. Keempat indikator manajemen tersebut terdiri dari: 1) Perencanaan, kesimpulannya adalah Dalam proses upaya perencanaan penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dilihat dari mitigasi dalam rangka mengurangi terjadinya karthula salah satu caranya dengan inovasi pengelolaan lahan gambut; 2) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Pada tahapan kedua BPBD memberikan arahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana penanganan tanggap darurat sesuai tupoksi yang di sahkan pada pergub Kabupaten Mempawah; 3) Pengarahan, kesimpulannya adalah Pada tahapan pengarahan yang dilakukan olehpihak BPBD melaksanakan rapat dengan  kepala desa, gerakan pemuda, polisi, tenaga kesehatan dan masyarakat setempat. Untuk merencanakan bagaimana mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak merambat ke rumah warga setempat; 4) Pengawasan, kesimpulannya adalah Dalam tahapan monitoring ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan kepala BPBD Kabupaten Mempawah bahwa pengendalian karthula perlu dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci : Manajemen Bencana, KebakaranHutan dan Lahan
PERAN KEPEMIMPINAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAY ARINI, PUTRI RISKA; Sukamto, Sukamto; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3080

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, dimana Peran Kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya masih belum maksimal, dimana  masih banyak pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan masih banyak sasaran kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang tidak terealisasi sesuai target. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang menunjukkan bagaimana peran pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa, Pertama: peran pemimpin bersifat interpersonal sudah cukup baik. Akan tetapi, kepala dinas diharapkan lebih memperhatikan pegawai-pegawainya dan selalu memberikan motivasi agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua: Kepala dinas dalam menjalankan peranan pembuat keputusan sudah cukup baik. Namun masih perlu ditingkatkan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal serta bersifat meredam dan memberikan peluang. Ketiga: peran pemimpin bersifat informasial sudah cukup baik, hal ini terlihat dalam melakukan penyampaian informasi dari luar ke dalam organisasinya, dan informasi yang berasal dari bawahan atau stafnya ke bawahan atau staf lainnya. Kata kunci : Peran, Kepemimpinan, Dinas Pendidikan
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Kusuma, Yulita Pincesia; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i2.3386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. Kata kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan E-KTP
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG MARILA, MONIKA; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus; MIRAWATI, MIRAWATI; Isdairi, Isdairi; Rahim, Abdul
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3092

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang di bidang pencatatan dan penerbitan akta kelahiran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualititaf, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori kinerja menurut Robbins (dalam Bintoro dan Daryanto, 2006:260) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1) Kualitas, kesimpulannya kinerja ASN di bidang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran belum maksimal dilihat dari masih ditemukannya ketidaktelitian ASN dalam menyelesaikan dokumen akta kelahiran; 2) Kuantitas, kesimpulannya menunjukkan bahwa jumlah ASN masih terbatas dan target yang ditentukan belum seluruhnya terealisasikan; 3) Ketepatan Waktu, kesimpulannya adalah dilihat dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan, masih belum maksimal. Adapun saran – saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensi dalam penelitian ini dari segi kualitas ialah perlu pemahaman visi dan misi serta tujuan, melalui upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan. Selain itu saran – saran lainnya berupa perlu dilakukan penambahan jumlah ASN dalam melaksanakan program kegiatan di Bidang Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran serta meningkatkan pencapaian target dengan melakukan upaya layanan jemput bola. Serta penggunaan waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus sebaik mungkin, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat mencapai sasaran atau target. 
Co-Authors Arifin Arifin ARINI, PUTRI RISKA Azhari, Azhari CANNO, NINDRIA BONYU Dina Nur Shadrina Eka, Agus Elyta Elyta Erdi, Erdi Ergo, Stevanus Julius Hardilina Hardilina, Hardilina HERDIYANTI, DEA PUTRI Herri Junius Nge Isdairi Isdairi, Isdairi Julia Magdalena Wuysang Karno, Butar Rio Kusuma, Yulita Pincesia MANOPPO, LYDIA INGE MARILA, MONIKA Martoyo, Martoyo Messy Cosella MIRAWATI, MIRAWATI Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Patriani, Ira Pudjianto, Pudjianto Rahim, Abdul Ramadhan, Syahrul Rasidar Relinardo, Hizki Riadi Budiman Saherimiko Saherimiko Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan Sugito, Sugito Sujendra, Bima Sukamto, Sukamto Syarifah Nurma Afhiani Ventje Jeffry Kuhuparuw Yohanes, Yulius Yudhistira, Dendra Yulius Yohanes Zulkarnaen, Zulkarnaen