p-Index From 2021 - 2026
5.496
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja penyerapan belanja daerah di Indonesia Tomi Setiawan; Muhammad Farras Samith; Muhammad Hammam Mughits; Shifwah Murran Nashifa
Journal of Economics Research and Policy Studies Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Economics Research and Policy Studies
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/jerps.v6i1.3015

Abstract

This study examines the effect of fiscal decentralization on regional budget absorption performance in Indonesia, using panel data from 34 provinces for 2021–2023. The analysis method employed is fractional probit regression with the Mundlak approach, along with a robustness test using Quasi Maximum Likelihood Estimation (QMLE). The results indicate that fiscal decentralization, both in revenue and expenditure, has a positive, statistically significant impact on the probability of regional budget absorption. Regions with higher fiscal autonomy and higher expenditure-to-revenue ratios tend to exhibit better budget absorption performance. In addition, fiscal independence also contributes positively to expenditure absorption. Simultaneously, several control variables, such as population growth, show a positive effect, while others, including the unemployment rate, GRDP per capita, and population density, have a significant negative impact. These findings emphasize the importance of strengthening local fiscal capacity and regional institutional quality to improve budget management effectiveness and ensure the successful implementation of fiscal decentralization.
Algorithmic tyranny and artificial intelligence totalitarianism in digital society: A critical perspective Tomi Setiawan; Jayum Anak Jawan; Shifwah Murran Nashifa
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 24, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.24.2.2025.409-430

Abstract

The dominance of algorithms in the social, economic, and political life of the 21st century has created unprecedented structural dependencies, with complex socio-political implications. This research aims to uncover the mechanisms of algorithmic tyranny in social governance, analyze the transformation of AI into a totalitarian tool, and formulate a democratic oversight framework based on cross-national empirical findings. The study uses a critical-realist paradigm with post-qualitative methods, combining reverse engineering of controversial AI systems with critical analysis of over 40 reputable journals and books, and 14 policy documents (2015–2025). A rhizomatic analysis approach is used to explore the multidimensional nature of algorithmic power beyond hierarchical structures. Validity was established through catalytic validity to ensure epistemological and social impact. The research findings reveal regulatory differences across countries: the European Union leads in transparency but hinders innovation, while the US dominates with risks of fragmentation and minimal accountability. China uses AI for social control, and Singapore adopts a pro-business hybrid model. Algorithmic tyranny emerges in recommendation systems that create filter bubbles while judicial algorithms exhibit racial bias. Additionally, there is a totalitarian threat in the use of AI for mass surveillance and political deepfakes, meeting the criteria for “totalitarianism 2.0”. This study concludes with a novelty emancipatory concept to challenge algorithmic tyranny, through the instruments of an ”Algorithm Constitutionalism” and a ”Right to Algorithmic Explanation”. The policy recommendations emphasize the need for a global alliance to balance innovation with the protection of human rights in the algorithmic realm.
Analisis Hubungan Stres Akademik dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Tingkat Awal Pendidikan Multimedia Kampus UPI Cibiru Tomi Setiawan; Shifwah Murran Nashifa; Shaffa Khairunnisa; Hilman A. Halim
Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol 12 No 2 (2026): Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan (In Press)
Publisher : FKIP Universitas Alwashliyah Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47662/pedagogi.v12i2.1382

Abstract

Masalah stres akademik dapat mengganggu kualitas tidur, sehingga mengurangi persentase Rapid Eye Movement (REM), yang sangat penting untuk konsolidasi memori. Mahasiswa yang tidur kurang dari 6 jam per hari berisiko mengalami penurunan kinerja akademik. Masalah stres akademik juga mengancam kesehatan fisik dan produktivitas mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat stres akademik dan kualitas tidur mahasiswa tingkat awal Program Studi Pendidikan Multimedia di Kampus Cibiru Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan ukuran sampel (n) sebanyak 40 subjek. Penelitian ini menggunakan dua alat ukur, yaitu Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) untuk kualitas tidur dan Academic Stress Inventory (ASI) untuk stres akademik. Analisis korelasi Spearman Rank juga dilakukan. Hasil kuesioner ASI menunjukkan 17 mahasiswa (42,50%) mengalami tingkat stres sedang, sedangkan kuesioner PSQI menunjukkan 25 mahasiswa (62,50%) mengalami kualitas tidur sedang dengan masalah ringan. Analisis korelasi Spearman Rank menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat stres dan kualitas tidur, dengan koefisien korelasi 0,619 yang menunjukkan hubungan yang kuat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagian besar mahasiswa Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru UPI mengalami tingkat stres akademik dan kualitas tidur sedang, dan hubungan yang signifikan ditemukan antara kedua variabel tersebut. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk studi lain.
PEMBENTUKAN REGULASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN TANTANGAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEVELOPMENT LAW THEORY Tomi Setiawan; Muhammad Hammam Mughits; Shifwah Murran Nashifa
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.162

Abstract

Artificial Intelligence telah membawa perubahan besar di berbagai sektor di Indonesia, namun perkembangan ini belum diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai sehingga menimbulkan tantangan pertanggungjawaban hukum serta ancaman terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Development Law Theory dari Mochtar Kusumaatmadja yang memosisikan hukum sebagai alat rekayasa sosial antisipatif. Hasil penelitian menekankan tiga inovasi regulasi utama yaitu pertama, diperlukan Undang-Undang Payung berbasis klasifikasi risiko yang secara tegas mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Kedua, diperlukan konsep pertanggungjawaban hukum berlapis yang mencakup tanggung jawab mutlak bagi pengembang, kewajiban uji tuntas bagi pengguna, serta mekanisme kompensasi kolektif untuk melindungi masyarakat yang terdampak. Ketiga, diperlukan mekanisme pengawasan tepercaya melalui pembentukan Otoritas AI Indonesia yang independen, penyediaan ruang uji regulasi atau regulatory sandbox, serta penerapan audit algoritma yang bersifat wajib. Rekomendasi regulasi yang dihasilkan adalah reformulasi kebijakan untuk mengubah fungsi hukum dari pengawas menjadi fasilitator inovasi yang bertanggung jawab untuk memastikan transformasi digital mencapai tujuan pembangunan nasional yang berdaulat, berkelanjutan, dan adil tanpa mengorbankan martabat manusia.
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.699 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.295

Abstract

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik
Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor Tambahan dalam UU No. 1 Tahun 2022 Tomi Setiawan; Muhammad Hamam Mughits; Bonti Bonti; Hilman Abdul Halim
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3468

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pendapatan daerah pada otonomi fiskal melalui desentralisasi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak kendaraan bermotor tambahan sebesar 66% dari pajak dasar yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menjadikan asas-asas hukum administrasi negara sebagai dasar analisis. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa tarif tambahan sebesar 66% berpotensi melanggar asas proporsionalitas karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara tidak seimbang dengan manfaat yang diterima, serta diperburuk oleh minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan yang mengurangi kepercayaan wajib pajak. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui integrasi prinsip due process of law. Simpulan dari penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa peningkatan akuntabilitas alokasi pajak dan pengalihan prioritas belanja daerah dari belanja pegawai ke infrastruktur. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum perpajakan daerah melalui analisis terhadap asas-asas hukum administrasi negara yang relevan.