Claim Missing Document
Check
Articles

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mekarsari Tahun 2023) Nazla Rafilah Wudianto; Tomi Setiawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1882

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Mekarsari telah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur desa. Langkah-langkah partisipatif seperti musyawarah desa, diskusi kelompok, dan kegiatan partisipatif lainnya telah menjadi bagian integral dari proses perencanaan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi, dan kendala teknis dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari. Rekomendasi tersebut meliputi upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, pelibatan lebih aktif dari pihak pemerintah desa, dan peningkatan koordinasi antarstakeholder terkait. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur desa, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.
ALGORITHMIC TYRANNY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOTALITARIANISM IN DIGITAL SOCIETY: A CRITICAL PERSPECTIVE Setiawan, Tomi; Jawan, Jayum Anak; Nashifa, Shifwah Murran
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 24, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.24.2.2025.409-430

Abstract

The dominance of algorithms in the social, economic, and political life of the 21st century has created unprecedented structural dependencies, with complex socio-political implications. This research aims to uncover the mechanisms of algorithmic tyranny in social governance, analyze the transformation of AI into a totalitarian tool, and formulate a democratic oversight framework based on cross-national empirical findings. The study uses a critical-realist paradigm with post-qualitative methods, combining reverse engineering of controversial AI systems with critical analysis of over 40 reputable journals and books, and 14 policy documents (2015–2025). A rhizomatic analysis approach is used to explore the multidimensional nature of algorithmic power beyond hierarchical structures. Validity was established through catalytic validity to ensure epistemological and social impact. The research findings reveal regulatory differences across countries: the European Union leads in transparency but hinders innovation, while the US dominates with risks of fragmentation and minimal accountability. China uses AI for social control, and Singapore adopts a pro-business hybrid model. Algorithmic tyranny emerges in recommendation systems that create filter bubbles while judicial algorithms exhibit racial bias. Additionally, there is a totalitarian threat in the use of AI for mass surveillance and political deepfakes, meeting the criteria for “totalitarianism 2.0”. This study concludes with a novelty emancipatory concept to challenge algorithmic tyranny, through the instruments of an ”Algorithm Constitutionalism” and a ”Right to Algorithmic Explanation”. The policy recommendations emphasize the need for a global alliance to balance innovation with the protection of human rights in the algorithmic realm.
Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Setiawan, Tomi; Warsa, Nosia
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.699 KB) | DOI: 10.24258/jba.v13i3.295

Abstract

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik