Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.962
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Daulat Hukum JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JOURNAL EQUITABLE Unes Law Review Gorontalo Law Review Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam JUSTISI As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Justiciabelen Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara INNOVATION RESEARCH JOURNAL AMNESTI : Jurnal Hukum DedikasiMU: Journal of Community Service PAMALI: Pattimura Magister Law Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Law Development Journal Jurnal Dedikasi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services HUKMY : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Kanun: Jurnal Ilmu Hukum The Journal Of Socio Legal and Islam Law Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Pemuliaan Keadilan Jurnal Legislasi Indonesia
Dodi Jaya Wardana
Universitas Muhammadiyah Gresik
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pemidanaan Putri, Fresiella ‘Arsy Mahdavika; Hapsari, Iffahdah Pratama; Wardana, Dodi Jaya
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3211

Abstract

This research is motivated by observational data, where crimes of petty theft are very widespread in Indonesia, how can a person be qualified as a perpetrator of a crime of petty theft, then what are the efforts of the prosecutor in dealing with criminal acts of petty theft, so that injustice does not occur like the case of Minah's grandmother, grandma asiani, grandpa samirin and many more. researcher what are the efforts of prosecutors in dealing with the crime of petty theft in order to create justice and adjust situations or conditions so that they are relevant to life in this era. then analyzed descriptively so that conclusions can be drawn.
The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia Hari Wibowo; Dodi Jaya Wardana; Levina Yustitianingtyas; Hasnan Bachtiar
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.3307

Abstract

In practice, there are several instances of criminal decisions that are not in accordance with the law. In such instances, the judge interprets the law or legal findings based on circumstantial evidence. As a result, the action taken does not achieve the highest degree of justice and legal certainty in a decision. This is because the decision is not based on the minimum requirements of two pieces of evidence that must be met in terms of evidence to impose a sentence. The objective of this research was to analyze the legal status of circumstantial evidence in the context of criminal cases. Our research findings indicate that the philosophy of circumstantial evidence, as it pertains to criminal procedural law, represents a form of evidence that can be considered by judges in relation to the absence of facts that are not directly visible by eyewitnesses. This evidence is intended to provide a comprehensive depiction of the truth of an event, thereby facilitating the acceptance of a reasonable account of events. Establishing circumstantial evidence is distinct from providing instructions, however. To do so, one must obtain clues from facts presented at trial in the form of witness statements, letters and statements of the accused. The ius constituendum application of circumstantial evidence in the process of proving a criminal case is to provide the judge with the authority to utilise circumstantial evidence in the process of proving a crime as an additional legal means of evidence in sentencing. The role of indirect evidence in the imposition of criminal penalties is a doctrine that is confined to be the domain of legal experts.
ASPEK HUKUM KEDUDUKAN KEPALA OTORITA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Sulistiono, Lulut; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.503

Abstract

Menurut Undangundang Nomer 3 Thn 2022 mengenai pembahasan IKN disahkan berbagai kalangan masyarakat mempertanyakan eksistensi undangundang IKN secara formil maupun materil apalagi presiden mengangkat serta mengesahkan Kepala Otoritas serta wakil Kepala Otorita IKN yang di tunjuk langsung oleh Presiden atas dasar hak prerogatif. Yang menjadi pertanyaan yakni tugas, wewenang serta kedudukan Kepala Otoritas dalam pemindahan IKN. Apabila ditinjau dari aspek Desentralisasi, tentu hal ini sudah mengenai dengan sistem Negara sebagai kesatuan yang berbentuk Republik serta juga Otonomi Daerah. Penelitian ini yakni bentuk dari penelitian hukum yang memakai metode penelitian hukum secara normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, tidak ada ketegasan serta penjelasan detail dari peraturan undangundang Nomer 13 Thn 2022 mengenai tugas, wewenang serta kedudukan Ketua Otorita IKN
ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Idris, Fahmi; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.559

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat konstitusi, menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam penerapannya, presiden memiliki kewenangan yang signifikan. Namun, di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial, hanya menerapkan sistem dwi partai. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya, Indonesia berharap agar sistem ketatanegaraannya sesuai dengan sistem presidensial pada umumnya. Harapan tersebut sedikit demi sedikit terwujud melalui penerapan presidensial threshold yang diharapkan dapat menyederhanakan sistem multi partai yang berlaku di Indonesia. Namun, penerapan presidensial threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang menakutkan terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019, terjadi perpecahan di antara pendukung calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden di tahun-tahun tersebut hanya menghadirkan dua calon yang kontestasinya sangat ketat. Oleh karena itu, para akademisi menganggap bahwa presidensial threshold dengan angka 20% di kursi parlemen atau 25% dari suara sah nasional terlalu tinggi dan khawatir akan memunculkan perpecahan dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024.
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Ismail, Subiyanto; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.608

Abstract

Sesuai dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karenaPasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstiturional yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum (Rechtvakum). Oleh karena itu pembentuk undang-undang haru segera membentuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.
Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi Rahmayani, Ima; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.951

Abstract

The noken or tie system in Papua is the system used in the presidential and vice-presidential election, technically represented by a big man or tribal chief. The validity of the noken system is not in the form of written rules (laws) but only in the form of traditional Papuan beliefs that have been passed down from generation to generation, in other words, unwritten rules. Because noken is believed to be able to bring relations, familiarity, friendship and kinship among Papuans. This research uses a type of normative legal research with the method of approaching laws and legal concepts. In this study it was found that the noken system had implications contrary to a number of legal and theoretical principles in law. As in a constitutional state that adheres to written rules alluding to elections being held on the basis of direct, free, secret and fair principles. Likewise with the theory of democracy in terms of the implementation of elections that want to be held through absolute participation of the people in politics because it is aimed at the common interest. Preservation of culture through the noken tradition is only suitable for use in everyday life as it can be used in solving local customary problems, through deliberations for consensus through intermediaries of big men or tribal chiefs as the noken system was done before.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia Rahmadhani, Alifiyah Fitrah; Wardana, Dodi Jaya
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1056

Abstract

Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus membayangi keadaan keadilan di Indonesia. Sampai saat ini, banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, belum dapat ditangani secara pertanggung jawaban yang jelas dan adil sesuai dengan standar hukum HAM internasional. Pemulihan hukum tetap menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlalu 25 tahun sejak tahun 1998 hingga 2023, upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia tetap harus dilakukan. Dengan demikian, masalah dari penelitian ini adalah : Apakah faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM berat di Indonesia belum terselesaikan sampai saat ini? Dan Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan agar pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat terselesaikan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Keabsahan Bertindak Menurut Penilaian Sendiri Anggota Polisi Terhadap Pengamanan Massa Suporter Sepak Bola Althofurrahman, Muhammad Belva; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1079

Abstract

The Kanjuruhan Tragedy Is the second biggest tragedy in the world, this tragedy killed 134 (one hundred and thirty-four) people, and this tragedy occurred because of the shooting of 45 shots of tear gas by the police. Security Regulation as a tool that may not enter the stadium area, while the Republic of Indonesia Police also has its own rules regarding tear gas to control the masses, the difference between these rules will be discussed in this article, regarding the legitimacy of the use of tear gas itself because in the rules there is an opacity of laws and rules that should be used in a football match, the method used in this article is a normative juridical method, namely reviewing legal aspects, principles, rules, doctrines, and others. This research contains a study of law that is conceptualized as a norm or rule that is applied to the social sphere.
Urgensi Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Noer Rakhanaufal, Yusuf; Jaya Wardana, Dodi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1377

Abstract

Bahwa iurgensi ipelibatan iMK idalam iperubahan iUndang iUndang iDasar ididasarkan ipada ibeberapa ihal, iantara ilain: iPertama, iterdapat ibanyak ikelemahan idalam iamandemen ipertama isampai idengan iamandemen ike-empat; iKedua, iEksistensi iMPR isebagai ilembaga ipolitik; iketiga, iPelaksanaan iprinsip iChecks iand iBalance iSystem; iKeempat, iPerwujudan iMK isebagai iThe iGuardian iof iConstitution. iBahwa iProspektif ipelibatan iMK idalam iperubahan iUUD iNRI i1945 iadalah idengan imenekankan ipada ipolitical igood iwill idari iMPR iuntuk imenyusun imekanisme iperubahan iUUD iNRI i1945 idengan imelibatkan iMK isebagai ilembaga inegara iyang imemberikan iSertfikasi iKonstitusi idari ihasil ikajian iperubahan iyang idilakukan ioleh iKomisi ikonstitusi isebelum imendapatkan ipersetujuan idari iMPR iuntuk iditetapkan isebagai ihasil iperubahan iUUD i1945 iyang ibaru. iHasil idari imekanisme iperubahan ikonstitusi idengan imelibatkan iMK iini iditujukan iuntuk imenghasilkan iperubahan ikonstitusi iyang ibersifat ithe ipeople iof ithe iconstitution. iSaat iini imuncul ikembali ituntutan iperubahan i(ulang) iterhadap iUUD i1945 isebagai ihasil ievaluasi i10 itahun ilebih iimplementasi iUUD i1945 ipasca iperubahan. iDalam ikurun iwaktu itersebut isudah iada ibeberapa ipersoalan iyang idiajukan ike iMahkamah iKonstitusi ipengujian itentang icalon iperseorangan idalam ipemilihan ipresiden, itambahan ikewenangan iPerppu, iconstitutional icomplaint idan iconstitutional iquestion ioleh iMK, ioptimlisasi iperan ilegislasi iDPD, idan ilain-lain. iTulisan iini imenggagas iperubahan i(ulang) iUUD i1945 iyang ilebih ipartisipatoris imelalui iKomisi iKonstitusi iyang ilebih iindependen idibandingkan iKomisi iKonstitusi iyang isebelumnya, idengan imandat imenyiapkan idraft iperubahan i(ulang) iUUD i1945. iBelajar idari ipengalaman iberbagai iNegara iyang ijuga imengalami itransisi idemokrasi idan ireformasi ikonstitusi, iada ibaiknya ikita imenggagas iuntuk imelibatkan iMK idalam iperubahan i(ulang) iUUD i1945.
Analisis Yuridis Terhadap Tingkat Efisiensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh MK Khastama, Iqbal; Wardana, Dodi Jaya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1448

Abstract

The results of votes obtained in official legislative elections by the KPU often receive unsatisfactory responses from election participants. This was triggered by intent, negligence, technical errors, administrative weaknesses or human error. In order to realize democratic elections, the following principles should be applied; honest; independent; orderly, fair, legal certainty; prioritizing public interests; openness and transparency; proportionality; professionalism; accountability; efficiency; and effectiveness. The Constitutional Court should have credibility and professionalism as a decision maker in election disputes. In 2019, 676 PHPU cases were reported to the Constitutional Court and 1135 other cases related to Kada PHP. UU no. 7 of 2017" has been ratified as a codification of election law, in order to create consistency and legal certainty as well as effective and efficient elections. Brazil, as one of the countries with the title of an effective election system, has an institution called "the Electoral Judges for municipal elections", which can be used as a reference by Indonesia in resolving disputes over regional election results. The method used in this research is normative, with explanatory explanations, using various library sources.
Co-Authors Ade Irma Suryani Ady Supryadi Aini, Assuratul Alifiyah Fitrah Rahmadhani Althofurrahman, Muhammad Belva Ameliani, Putri Andi Rahmad Rahim Anis Mashdurohatun Anisa Tri Ariyanti Anita Handayani Arya Maulana P Arya Maulana P.P Astari P, Enggar Windi Aziz, Kemas Abdul Damar Gondo Arwono Deni Setiyawa Dewi, Anies Prima Dito Kurniawan, Dito Edy Safitri Eka Nurjanah EL Aisy, Nandina Etis Fitriawati Nurjannah Fadlulloh, Muhammad Dito Fahmi Idris Fahrul Ramdan Suwandi Fauzia, Ana Fidinansyah, Muhammad Iqbal Fresil Nurassyafa Almayunda Guruh Wicahyo Prabowo Hapsari, Iffahdah Pratama Hardian Iskandar Hari Wibowo Hasnan Bachtiar Idris, Fahmi Ifahda Pratama Hapsari Ikhzami, Albi Ira Ayu Widianti Ismail, Subiyanto Janah, Eka Nur Khafidah Khafidah Khastama, Iqbal Kiki Andrian Levina Yustitianingtyas Lulut Sulistiono Maradona Maradona Maulana P, Arya Maulaya M, Mila Moch Rizky Giri Moh. Rafiqi Luthfi Rahman Mohamed, Muhammad Azimuddin Muhammad Azkannasabi Muhammad Belva Althofurrahman Muhammad Ilham Rizaldi Muhammad Roqib muhammad roqib, muhammad Mulyasari, Septy Dwi Diantika Nadia Elza Irsyada Nadia Prawira Supriadi Noer Rakhanaufal, Yusuf Nova, Elisa Nur Fauziyah Pratama H, Ifadah Pratama Hapsari, Ifahda Putri, Fresiella ‘Arsy Mahdavika Radian Salman Radya, Kenya Nayaka Rahmadhani, Alifiyah Fitrah Rahmat Agus Santoso Rahmayani, Ima Raihan Putra Sakha Ratih Pratiwi Syurkawi Ratih, Ratih Pratiwi Syurkawi Ridho Afrizal Abd Rohim Rizkyfia Desya Anindyta Sania Puspita Anggraini Sari, Anggun Purnama Septiana, Lia Nadella Setiyawan, Deni Sukardi . Sukardi Sukardi Sukardi Sukardi Sukaris Sulistiono, Lulut Suri Oktavian Syarif Hidayatulloh Toetik Rahayuningsih Virgianty Febri Wulandari Yan Ubaidilah Muttaqin Zulvikar, Muhammad Vicki