Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura DE JURE Diktum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FISIO MU: Physiotherapy Evidences Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Ivan Wagner
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Hubungan Tingkat Kecemasan dan Tekanan Darah Pada Karyawan Universitas Panca Bhakti Khasanah, Dini Afriani; Junaedi, Myranti Puspitaningtsya; ‘Amaliyah, Miftahul Nur; Triandari, Listya; Nelissa, Deni; Wagner, Ivan
FISIO MU: Physiotherapy Evidences Vol 4, No.2 Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/fisiomu.v4i2.5039

Abstract

Pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Permasalahan kesehatan menjadi hal utama yang diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Berbagai jenis gangguan muncul bukan hanya gangguan fungsi tubuh manusia saja, tetapi juga gangguan mental. Salah satu gangguan mental yang paling dijumpai adalah gangguan kecemasan seperti cemas akan kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, bahkan kesehatan di lingkungan kerja. Gangguan kecemasan ini bisa mempengaruhi perubahan tekanan darah. Tingkat kecemasan dan perubahan tekanan darah seseorang sangat dipengaruhi oleh beban kerja yang tinggi dan kurangnya aktifitas fisik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dan tekanan darah pada karyawan di Universitas Panca Bhakti. Metode penelitian menggunakan korelasi analitik dengan desain penelitian cross sectional design. Responden penelitian berjumlah 30 orang. Hasil dari penelitian mendapatkan nilai p dari tekanan darah sistolik sebesar 0,000 dan nilai r = 0,672 yang bermakna hubungan positif dan kekuatan korelasi yang tinggi. Nilai p dari tekanan darah diastolik sebesar 0,001 dan nilai r = 0,571 yang bermakna hubungan positif dan kekuatan korelasi yang tinggi. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan tekanan darah pada karyawan Universitas Panca Bhakti. Karena saat cemas, sistem kerja kardiovaskuler mengalami peningkatan yang berdampak pada perubahan tekanan darah
Peran Strategis Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Anak: Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 (Desa Mekar Sari Kabupaten Kubu Raya: The Strategic Role of Parents in Preventing Child Marriage: Socialization of Child Protection Law No. 35 of 2014 (Mekar Sari Village, Kubu Raya Regency) Weni Sentia Marsalena; M. Fahmi Hazdan; Ivan Wagner; Adhytia Nugraha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8820

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Desa Mekar Sari, di mana praktik menikahkan anak di bawah umur masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, termasuk kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Banyak orang tua belum memahami aturan hukum tersebut, sehingga ketika pengajuan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), masih ada kasus perkawinan anak yang tidak mendapat larangan tegas. Selain itu, masih minim pemahaman mengenai mekanisme dispensasi kawin yang seharusnya menjadi langkah terakhir dengan pertimbangan khusus, bukan sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Mekar Sari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak dari praktik perkawinan usia dini. Penekanan diberikan pada dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meningkatnya risiko stunting akibat kehamilan dini, tingginya angka perceraian karena ketidakmatangan emosional, serta tingginya kasus putus sekolah yang berimplikasi pada masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan berupa pengawasan ketat dan sinergi antara orang tua, aparat desa, KUA, serta tokoh masyarakat. Dengan demikian, peran strategis orang tua menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak serta memastikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak berjalan efektif di tingkat desa.
Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak) Astono, Agustinus; Muyassar, Ya’ Rakha; Wagner, Ivan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.308

Abstract

Perkembangan industri perkebunan di Kalimantan Barat memicu beberapa permasalahan baru yaitu sengketa lahan dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya mereduksi hak-hak masyarakat adat oleh kapitalisme bentuk baru yang biasa disebut sebagai kapitalis patriarki, yang pada tahapan akhirnya memarjinalisikan hak-hak kaum perempuan dayak. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan Dayak berperan dalam menjaga lingkungan hidup dengan paradigma ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan peran perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan hidup dengan perspektif ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.
Tantangan Masyarakat dalam Memahami dan Menggunakan Media Elektronik yang Bijak Sesuai Dengan UU ITE: Community Challenges in Understanding and Using Electronic Media Wisely in Accordance With Ite Law Samuel Marpaung; Purwanto; Ivan Wagner Bakara; Muhayan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4898

Abstract

Tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sulit membedakan informasi yang akurat, resiko dari privasi online serta dampak dari kesejahteraan mental. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dan minimnya andil pemerintah dalam pengawasan (preventif). Pemerintah RI melalui UU No 11 tahun 2008 tentang ITE telah mengatur setiap perbuatan yang dilarang, sanksi pidana serta penyelesaian sengketa di masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tantangan yang dihadapi masyarakat, apa saja perbuatan yang dilarang, sanksi pidana hingga kerugian materiil yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik tersebut serta bagaimana upaya untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut berdasarkan ketentuan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis empiris dengan meninjau pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dalam masyarakat, dengan sumber bahan hukum primer penelitian UU ITE, serta bahan hukum sekunder buku-buku hukum dan jurnal hukum yang menunjang sumber hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yangg dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, makalah dan dokumen-dokumen terkait serta diikuti dengan teknik studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa lemahnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan fitur-fitur media elektronik khususnya menegnai ketentuan pada Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.
SINERGI INTERDISIPLINER MENUJU KEMANDIRIAN MELALUI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI NIPAH, KABUPATEN MEMPAWAH Bapuaka, Marselus Sule; Wagner, Ivan
Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 2 No 1 (2025): Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54035/dianmas.v2i1.588

Abstract

The Community Service Program (KKN) of Group 15 from Panca Bhakti University in Sungai Nipah Village was designed to foster village independence through a holistic and participatory approach. The program addressed key challenges, including limited digitalization among local MSMEs, farmers' reliance on conventional agricultural methods, low legal literacy, and insufficient awareness of environmental preservation. Implementation was carried out in collaboration with the village government and community, focusing on education, infrastructure, and agriculture. Key outcomes included enhanced legal awareness through the "law-conscious village" campaign, improved digital economy skills via training on e-commerce platforms and non-cash transactions, as well as anti-bullying initiatives. In agriculture, productivity was supported through the introduction of bird pest repellent tools and the establishment of farmer group signboards. Environmental awareness was strengthened with educational signboards promoting waste management. The program's success was marked by strong community and government participation. Overall, this KKN initiative contributed not only to tangible improvements in the village's physical and non-physical development but also to the establishment of sustainable partnerships for long-term progress
Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Nugraha, Adhytia; Hazdan, M.Fahmi; Wagner, Ivan; Marsalena, Weni Sentia
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implikasi disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), serta mengkaji pengaturan kewenangan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan teori otonomi daerah dan teori harmonisasi hukum sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan desentralisasi kewenangan, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bersifat sentralistik. Disharmoni ini menyebabkan ambiguitas kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap PETI di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut melemahkan efektivitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas, seimbang, dan efektif untuk mendukung penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Bermakna dalam Perumusan RTRW Kalimantan Barat 2024–2044 Ivan Wagner; Weni Sentia Marsalena; Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/f6tjev53

Abstract

The implementation of Public Information Disclosure (Keterbukaan Informasi Publik/KIP) and public participation in the formulation of the Regional Spatial Plan (RTRW) of West Kalimantan Province for 2024–2044 continues to face structural and procedural challenges. Although Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure guarantees the right of access to information, the practice of drafting the RTRW reveals a significant gap between legal norms and their empirical implementation. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach, conducted from January to August 2024, involving 18 informants comprising local government officials, members of the Regional House of Representatives (DPRD), academics, and representatives of civil society. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and participatory observation, and were examined using Arnstein’s Ladder of Citizen Participation as an analytical framework. The findings demonstrate that proactive disclosure of strategic documents, particularly the Strategic Environmental Assessment (KLHS) and the draft Regional Regulation (Raperda), remains inadequate through official governmental channels. Public participation mechanisms tend to be procedural and formalistic, falling short of the principles of public information disclosure, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), and meaningful participation. Previous studies have not specifically examined the implementation of public information disclosure in the formulation of regional spatial planning regulations using Arnstein’s participatory framework, thereby leaving an empirical gap at the subnational level. The novelty of this research lies in integrating normative analysis of public information law with an empirical assessment grounded in participation theory to determine the actual degree of participation. Formally, participation reaches the level of consultation (tokenism), yet substantively it descends into therapy or manipulation (non-participation). These findings underscore the urgency of restructuring spatial governance to ensure substantive transparency and participatory legitimacy in regional policymaking.
Co-Authors Adhytia Nugraha Agustinus Astono Aleksander Sebayang Anita Yuliastini Arabiyah, Syarifah Bapuaka, Marselus Sule Dawi, Klara Deni Nelissa Dini Afriani Khasanah Erwin Aditya Pratama Fadhil, Moh. Fitrian, Yuko Hazdan, M.Fahmi Jayawarsa, A.A. Ketut Junaedi, Myranti Puspitaningtsya Khasanah, Dini Afriani Listya Triandari Loin, Raymundus M. Fahmi Hazdan Marsalena, Weni Sentia Miftahul Nur 'Amaliyah Muhayan Myranti Puspitaningtsya Junaedi Nelissa, Deni Nugraha, Adhytia Purwanto Rahmad Satria Rizki Amalia Fitriani Safaruddin Harefa Samuel Marpaung Sebayang, Aleksander Setyo Utomo Setyo Utomo Simbolon, Subandri Siswanto Suteki Suteki Syamsiar, Syamsiar Syarif Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie Triandari, Listya Weni Sentia Marsalena Ya’ Rakha Muyassar Yuko Fitrian Yuliastiani, Anita Yuliastini, Anita ‘Amaliyah, Miftahul Nur