Garuda - Garba Rujukan Digital

Kontribusi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap Perkembangan Hukum Islam Umar, Hasbi; Bafadhal, Husin; Adawiyah, Robiatul
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v5i2.6340

This study examines the contributions of Imam Syafi'i's thought to the development of Islamic law through a literature review approach. As the founder of the Shafi'i school of thought, he proposed a systematic legal methodology based on the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogy). Through his works such as Al-Umm and Ar-Risalah, he provided a practical legal framework that can be applied in various social and cultural contexts. The relevance of his thought remains alive in the contemporary era, enabling Islamic law to evolve and address modern challenges. This study highlights how Imam Syafi'i's thought serves as a widely recognized legal foundation and is applied in various legal systems in the Muslim world.

MAQASHID AL-SHARIAH SEBAGAI LANDASAN HUMANIS DALAM REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA Moh. Thamsir; Hasbi Umar; Robi’atul Adawiyah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9393

Pendekatan Maqashid al-Shariah, sebagai inti dari hukum Islam, menawarkan landasan filosofis yang humanis untuk mereformasi sistem hukum pidana. Prinsip-prinsipnya, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menghadirkan perspektif baru dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini membahas bagaimana Maqashid al-Shariah dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana modern melalui pendekatan pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan korban. Dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan, Maqashid al-Shariah memberikan solusi untuk menciptakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan restoratif. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip maqashid menghadapi tantangan dalam konteks hukum positif dan keberagaman interpretasi. Reformasi hukum pidana berbasis Maqashid al-Shariah menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Kecamatan Mendahara Perspektif Maslahah dan Urf Ilham, Amar Muhammad; Umar, Hasbi; Ramlah, Ramlah; Arsyad, Arsyad
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47971/mjhi.v6i2.722

This research is the relevance of determining the quantity of dowry in Bugis weddings in the Mendahara sub-district from the perspective of Maslahah and Urf. The purpose of this study is first, to provide the results of a study of how the quantity of dowry is in the Bugis community in Mendahara District. Second, to examine how the relevance of dowry is to the social strata of the Bugis community in Mendahara District. Third, to analyze how Islamic law relates to the phenomenon of the quantity of dowry in the Bugis community in Mendahara District. This method is used to research on natural object conditions where the researcher is the key instrument. The results of this study indicate that the Bugis community in Mendahara District and in several other Bugis areas cannot differentiate the values between dui' menre and sompa. This may be due to the hedonistic modern social lifestyle, where people only see lively weddings in the area.

Golput dalam Perspektif Fiqh Siayasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020) Kurniawan, Desri; Harun, Hermanto; Umar, Hasbi; Ramlah, Ramlah; wati, Novika
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Maret - April 2023)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jemsi.v4i4.1472

The purpose of this research is to find out how the Fiqh Siyasah Perspective is towards people who do not choose their leaders, in the case study of the Jambi governor election in 2020. The type of research is field research, the research approach used is a qualitative approach using descriptive methods, the kind of data used is primary and secondary, and the data sources used are from people and sources. At the same time, the data collection methods are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research, it was concluded that there are still many abstentions, especially in the people of Jambi city, it was recorded that the level of cooperation of citizens in the political contestation in Jambi Pilkada last December 9, was only 67.90 percent occurred because the community did not know their position in the perspective of vinyasa fiqh based on the MUI fatwa when they don't choose their leaders, why do people choose to abstain from funds how to minimize people so they don't abstain.

Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko : Studi Kasus Dampak Sosial Hasbi Umar; Husin Bafadhal; Nurhafazah, Nurhafazah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2458

Kawin lari di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, merupakan fenomena sosial yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mensyaratkan keberadaan wali, saksi, serta ijab kabul yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik kawin lari serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat setempat. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, serta masyarakat yang terlibat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama kawin lari adalah tidak adanya restu orang tua, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, serta tingginya biaya pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, khususnya mazhab Syafi’iyah, pernikahan tanpa wali tidak sah, sementara mazhab Hanafiyah memberikan kelonggaran terbatas bagi perempuan dewasa dan berakal untuk menikah tanpa wali. Secara sosial, praktik ini memicu konflik keluarga, stigma sosial, tekanan psikologis, ketidakstabilan rumah tangga, serta gangguan terhadap harmoni masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum Islam, peran tokoh agama, serta pendampingan masyarakat untuk mencegah terulangnya praktik kawin lari dan memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan syariat

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena Baby Blues sebagai Alasan Gugat Cerai Hasbi Umar; Husin Bafadhal; M. Hilman Abulkhoir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2483

Fenomena baby blues merupakan gangguan emosional sementara yang umum dialami ibu pasca melahirkan dan berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baby blues sebagai alasan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang diperkaya dengan hasil wawancara daring bersama tenaga medis dan pakar hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baby blues tidak memiliki legitimasi sebagai alasan sah perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, perceraian hanya dibolehkan apabila terdapat ḍarar syar‘i (kemudaratan nyata), sedangkan baby blues bersifat sementara dan dapat diatasi melalui dukungan serta komunikasi yang baik. Dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, alasan perceraian harus berupa konflik permanen atau pelanggaran serius, bukan gangguan emosional temporer. Dengan demikian, baby blues tidak dapat dijadikan alasan sah untuk gugat cerai, namun perlu penanganan serius melalui dukungan keluarga, kebijakan kesehatan mental, dan peningkatan literasi psikologis masyarakat

Ketentuan Waris dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Kaitannya dengan Pendapat Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat di Indonesia Nurhafazah; Hasbi Umar; Ramlah; M. Hilman Abulkhoir; Hakan Alfijar Haj
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3446

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan waris dan konsep wasiat wajibah dalam hukum keluarga Islam serta mengkaji keterkaitannya dengan perbedaan pandangan antara hukum waris Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur hukum adat dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan pembagian harta yang bersifat baku berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, sementara hukum adat di Indonesia cenderung bersifat fleksibel dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta budaya setempat. Konsep wasiat wajibah hadir sebagai bentuk ijtihad hukum untuk menjembatani perbedaan tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum Islam, seperti anak angkat dan kerabat tertentu. Pembahasan menegaskan bahwa penerapan wasiat wajibah merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dan realitas sosial masyarakat adat Indonesia. Kesimpulannya, ketentuan waris dan wasiat wajibah memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan tetap memperhatikan pluralitas sistem hukum yang ada.

Ta'arudh al-Adillah A Multidimensional Maqashid Syari'ah Approach to Building Flexibility in the Application of Islamic Jurisprudence Abdul Roni, Rusli; Umar, Hasbi; Mukhtar, Mukhtar; Adawiyah, Robi'atul; Muhammad, Pauzi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.291

This study discusses ta'arudh al-adillah as a multidimensional maqashid syari'ah approach that fosters flexibility and adaptability in the application of Islamic Jurisprudence. The paper has four objectives: to explain the concept of ta'arudh al-adillah within Islamic jurisprudence, to identify the primary causes of ta'arudh al-adillah, to explore methods of resolving ta'arudh al-adillah from the perspective of usul al-fiqh, and to analyze its relevance in contemporary contexts and its implementation based on the maqashid syari'ah approach to build flexibility and adaptability in the application of Islamic law that embodies rahmah (mercy). The study finds that resolving ta'arudh al-adillah is not limited to canceling, selecting, or harmonizing seemingly contradictory evidences but rather determining what is most beneficial (aslah) for current realities. By understanding and applying the principles of ta'arudh al-adillah, Islamic law can adapt to the demands of the modern era without compromising the essence of the syari'ah. This approach encourages innovative ijtihad, providing comprehensive legal solutions grounded in the maqashid al-syari'ah as the spirit of a compassionate and wise shari'ah. [Kajian ini membincangkan tentang ta’arud aladillah yang dinilai sebagai sebuah pendekatan multidimensi maqashid syariah membangun fleksibelitas dan adaptifitas dalam penerapan hukum islam. Ada empat tujuan dan objektif tulisan ini yaitu menjelaskan pengertian ta’arrud adillah dalam hukum Islam, dan mengidentifikasi penyebab utama bagaimana terjadinya ta'arrudh al-adillah serta metode penyelesaian Taarudh al-adillah dalam perspektif ushul fiqh dan relevansinya dalam konteks kontemporer serta implementasinya yang mengacu kepada pendekatan maqashid syariah dalam membangun fleksibelitas dan adaptibelitas penerapan hukum islam yang Rahmah. Kajian ini mendapati bahwa penyelesaian taarudh aladillah tidak hanya tertumpu kepada persoalan membatalkan, meninggalkan atau memilih atau mengharmonikan dalil-dalil yang dilihat kontradik, tetapi mana yang paling aslah terhadap realitas kekinian. Bahkan dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ta'arrudh al-adillah, hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa mengabaikan esensi syariah, mendorong ruang ijtihad yang inovatif, dan menyediakan solusi hukum yang komprehensif berlandaskan maqashid al-syari’ah sebagai ruh Syariat yang ramah penuh hikmah.]

PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA KONTEKSTUALISASI SYARIAT DALAM REALITAS SOSIAL DAN BUDAYA Umar, Hasbi; Bafadhal, Husin; Khairul, Mohd; Amir, Mirna Novita
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21754

Islamic law in its history, was applied in the first year of the hijri in Medina by the Prophet Muhammad (peace be upon him), on the basis of the constitution of the Charter of Medina. In the muqaddimah it is written, that the Charter of Medina is a product of Islamic legal thought, if reviewed from the social history of Islamic law, then its growth and development began from the time of the Prophet (peace be upon him) until now, the change in Islamic law is also influenced by the progress and plurality of socio-cultural and political in a society. In this study, the author uses the Library Research method, which contains theories that are related to research problems. The result of this research is that Islamic Law in Indonesia has become an institutionalized institution including jurisprudence, fatwa, jurisprudence, and laws where its formation is a process of contextualization that is closely related to the social dynamics and local wisdom of Indonesian society. Following the methodological tradition of classical mujtahid scholars, this legal product consistently integrates local cultural values; Local wisdom is even recognized as a binding order. This makes Indonesian Islamic law, especially on the issue of marriage and inheritance, adaptive and responsive, showing a deep appreciation for the social development of the community over time.

PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA KONTEKSTUALISASI SYARIAT DALAM REALITAS SOSIAL DAN BUDAYA Umar, Hasbi; Bafadhal, Husin; Khairul, Mohd; Amir, Mirna Novita
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21754

Islamic law in its history, was applied in the first year of the hijri in Medina by the Prophet Muhammad (peace be upon him), on the basis of the constitution of the Charter of Medina. In the muqaddimah it is written, that the Charter of Medina is a product of Islamic legal thought, if reviewed from the social history of Islamic law, then its growth and development began from the time of the Prophet (peace be upon him) until now, the change in Islamic law is also influenced by the progress and plurality of socio-cultural and political in a society. In this study, the author uses the Library Research method, which contains theories that are related to research problems. The result of this research is that Islamic Law in Indonesia has become an institutionalized institution including jurisprudence, fatwa, jurisprudence, and laws where its formation is a process of contextualization that is closely related to the social dynamics and local wisdom of Indonesian society. Following the methodological tradition of classical mujtahid scholars, this legal product consistently integrates local cultural values; Local wisdom is even recognized as a binding order. This makes Indonesian Islamic law, especially on the issue of marriage and inheritance, adaptive and responsive, showing a deep appreciation for the social development of the community over time.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search