Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.197

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Journal Industrial Servicess Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Nagari Law Review Sketsa Bisnis Unes Law Review ADIL : Jurnal Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Pamulang Law Review Journal Presumption of Law Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Journal of Contemporary Law Studies KANGMAS: Karya Scientific Community Service is a journal Jurnal Ilmiah Niagara

Inge Dwisvimiar

Fakultas Hukum - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Author-ID : 4119901

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PENGEMBANGAN PROSES PRODUKSI GULA AREN SEMUT DI KABUPATEN LEBAK MELALUI MODERNISASI DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI SPRAY DRYER MENUJU GMP DAN SII 2043-87 Ummi, Nurul; ., erwin; Dwisvimiar, Inge; Ferro Ferdinant, Putro; Irman Saeful Mutaqin S, Ade
Journal Industrial Servicess Vol 2, No 1 (2016): Oktober 2016
Publisher : Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36055/jiss.v2i1.1512

Lebak dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gula aren terbesar di Indonesia. Industri gula aren di kabupaten ini menyerap 5.406 tenaga kerja melalui 2.982 unit usaha. Kapasitas produksi per tahun Industri gula aren di kabupaten ini mencapai 2.249,4 ton yang tersebar di 44 sentra produksi. mengingat banyaknya sumber bahan baku gula aren di Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak menjadikan Industri Gula aren sebagai kompetensi inti Industri Kabupaten Lebak. Akan tetapi dalam pengembangan produksi gula aren semut ini terdapat beberapa kendala diantaranya; kendala produksi dan teknologi dan masih sederhana, sehingga kualitas produk gula semut yang dihasilkan kurang baik, serta kemasan produk juga masih sederhana, kondisi inilah yang menyebabkan daya saing dipasaran menjadi rendah. Oleh sebab itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat Lebak berkeinginan untuk dapat memproduksi gula aren yang berkualitas dan berdaya saing disertai dengan diversifikasi produk gula aren. Tujuan dari program HI-LINK ini adalah mewujudkan industri gula aren semut di Kabupaten Lebak yang berkualitas dan berdaya saing melalui Modernisasi dan Implementasi Teknologi Spray Dryer Menuju GMP Dan SII 2043-87. Hasil yang diperoleh adalah Tersedianya Mesin Vacum Evaporator dan Mesin Spinner Gula aren Semut, Pelatihan dan Pendampingan Proses Produksi Gula aren semut menggunakan Mesin Vacum Evaporator dan Mesin Spinner, Pelatihan Teknologi Pengolahan gula Aren Semut sesuai Good Manufacturing Practices (GMP), Pelatihan dan Pendampingan Aspek Finansial & Ekonomi, tersedianya alat-alat Kemasan Gula Aren Semut baik yang berbentuk bubuk maupun yang berbentuk gula cair, dihasilkan diversivifasi produk berupa Gula aren semut dan gula aren cair. Melalui sinergitas program HI-LINK antara Perguruan Tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lebak dan Mitra Industri KUB Mitra Mandala diperoleh peningkatan kapasitas produksi pada proses pemasakan nira yang sebelumnya kapasitas produksi 20 liter/8 jam menjadi 100 liter/4 jam.

KEKUATAN HUKUM PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN (INJUNCTION) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK DARI ADANYA PELANGGARAN MEREK Inge Dwisvimiar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.277

This paper tries to investigate and describe the injunction granted protection in the effort of protecting the trademark owners to avoid greater and wider losses. This is a normative empirical legal research which takes place in Jakarta and Tangerang Regency. The data comprise primary and secondary data by applying qualitative analysis approach done by interactive data collection. The results shows that the concept of injunction has already existed in the PERMA No. 5 Year 2012 on the injunction. Nevertheless, the legal force on injunction is not effectively implemented since PERMA No. 5 Year 2012 is only one and a half year stipulated.The forms of policies that may be made in reforming law are by providing a distinct formulation of injunction elements as well as providing definite boundaries for the Supreme Court in making decision of the court or, if it is possible, it is suggested to establish a kind of procedural law on injunction in the court to accommodate other types of trademark infringements. Key words: injunction, legal strength, trademark infringements

Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak Ariyanto Ariyanto; Inge Dwisvimiar; Arifinal Arifinal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25334

The implementation of the mortgage execution auction based on article 6 UUHT which is carried out in accordance with the procedure and fulfills formal legality according to Article 25 PMK No 213/PMK.06/2020, the auction cannot be canceled, so if there is a lawsuit to cancel the auction that has been carried out, it must be decided to refuse lawsuit. The research method used in this study is normative-empirical with a Judicial Case Study approach. The results showed that the judge's decision stating that the auction was canceled resulted in a guarantee of legal certainty over the implementation of the auction based on Article 6 of the UUHT to be ignored, and the decision that declared the auction canceled because the debtor was declared in bad faith had committed an unlawful act causing losses. For auction buyers, due to the responsibility of the debtor who intentionally commits an unlawful act and the creditor who is declared negligent in accepting the object of mortgage, it is not stated concretely in the judge's decision.Keywords: Legal Certainty; Execution Auction; Mortgage right; Lawsuit for Unlawful Acts; Debtor Abstrak:Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi legalitas formal menurut Pasal 25 PMK No 213/PMK.06/2020, lelang tidak dapat dibatalkan, sehingga apabila ada gugatan untuk membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan maka harus diputuskan menolak gugatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan Judicial Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan Hakim yang yang menyatakan lelang dibatalkan berakibat jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT menjadi terabaikan, dan putusan yang menyatakan pelelangan batal karena debitur dinyatakan beritikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Bagi pembeli lelang karena tanggung jawab debitur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan kreditur yang dinyatakan lalai menerima objek hak tanggungan tidak disebutkan secara konkrit dalam putusan hakim.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Lelang Eksekusi; Hak Tanggungan; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Debitur

PENGATURAN DOKTRIN DILUSI MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA Inge Dwisvimiar
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis research aims at 1) digging and analyzing the regulation of Trademark Dilution as a means of giving protection for those who hold wellknown trademark which is stated in Indonesia Law; and 2) analyzing and fnding whether it is necessary or not to do the regulation of trademark dilution in Indonesia. The result of research shows that: 1) regulation of trademark dilution is a way to protect the owner of wellknown trademark which is stated in Law of Indonesia chapter 6 article (2) of the Law of trademark 2001. It is based on chapter 16 article (3) TRIPs; 2. for the recommendation of Trademark Dilution, it is put in the revision of trademark in future Law by strengthening Article 6 (2) 2001 in Law of trademark 2001.IntisariPenelitian ini bertujuan: 1. Untuk menggali dan menganalisis pengaturan Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan hukum bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan negara lain serta Konvensi Internasional; 2. Untuk menganalisis dan menemukan perlu atau tidaknya dilakukan pengaturan dilusi merek di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Pengaturan Dilusi Merek sebagai cara pemberian perlindungan hukum bagi pemegang Merek Terkenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan menggunakan penyesuaian Pasal 6 ayat (2) UUM 2001 berdasarkan Pasal 16 ayat (3) TRIPs. 2. Dalam prospek perbaikan pengaturan dilusi merek di Indonesia perlu dipertimbangkan dengan memperkuat Pasal 6 ayat (2) UUM 2001.

Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg Tuti Alawiyah; Inge Dwisvimiar; Mochammad Arifinal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27073

This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. according to PERMA No. 4/2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, and countermeasures against obstacles that occur in the implementation of executions based on PERMA No. 4/2019. This type of research is normative juridical and case studies through a legal approach. The results showed that the decision on a simple lawsuit in the Serang District Court Decision Number 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg based on PERMA No.4/2019 was carried out based on the principles of ordinary civil procedure law by determining the auction for the implementation of confiscation guarantees through the KPKNL. The concept of regulating the implementation of a simple lawsuit at the Serang District Court in its legal application has not been effective with the finding of a simple lawsuit settlement and the determination of guarantees exceeding the time limit determined by Perma Number 4 of 2019.Keywords: Arrangement; Execution; Simple Lawsuit. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. sesuai PERMA No. 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penanggulangan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA No. 4/2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan studi kasus melalui pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan atas gugatan sederhana dalam Putusan PN Serang Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg berdasarkan PERMA No.4/2019 dilakukan berdasarkan asas hukum acara perdata biasa dengan penetapan lelang pelaksanaan penjaminan sita melalui KPKNL. Konsep pengaturan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif dengan ditemukannya penyelesaian gugatan sederhana dan penetapan jaminan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019.Kata Kunci: Penataan; Eksekusi; Gugatan Sederhana.

Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak Inge Dwisvimiar
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i1.4694

Indonesia is rich in various kinds of arts and culture. One of them is traditional culture which is a cultural heritage that has been passed down from generation to generation from the previous generation to the current generation. In this regard, legal protection of intellectual property is very important, especially regarding traditional cultural expressions. The research entitled Communal intellectual property for traditional cultural expressions (EBT) Seren Taun Kasepuhan Cisungsang aims to know, understand, and analyze the concept of communal intellectual property (IP) legal protection against Traditional Cultural Expressions (EBT) Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency and the factors which affects the legal protection of intellectual property against the Traditional Cultural Expression (EBT) of Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency. The research method uses qualitative descriptive analytical methods. Refers to law and regulations and references/literature that are carried out offline or online using primary, secondary and tertiary data as legal material. The results of the research on Communal Intellectual Property on Traditional Cultural Expressions of Seren Taun Kasepuhan Cisungsang in Lebak Regency have not been carried out properly and effectively. One of the contributing factors is that the Kasepuhan party is only aware of, but has not yet understood the importance of carrying out protection, inventory and documentation in the context of legal protection through collaboration between the government, Kasepuhan parties and related partie.

Introduction To Intellectual Property (Ki) For High School Al Hanif In Cilegon Sulasno Sulasno; Inge Dwisvimiar
KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ka.v4i2.4729

Intellectual property is the result of human thought that is realized in the form of real works, and is not just an idea, idea, concept but the most important thing is its realization. Some people have ideas but are not necessarily able to realize these ideas in a tangible form. In connection with the above, the younger generation, including high school students, generally have many ideas, but not all of them have been realized. Therefore, this community service aims to provide an introduction and understanding related to intellectual property, to beginners, namely students from the Islamic Integrated High School (SMA IT) Putri AL Hanif in Cilegon City. The introduction and understanding of Intellectual Property need to be introduced to the students of SMA IT Putri Al Hanif from an early age by implementing Intellectual Property completely and correctly, there is a great opportunity for students and students to produce quality and highly competitive works. With this service activity, the school's awareness of the importance of Intellectual Property arises and fosters motivation to be creative and innovate. In general, Intellectual Property has not been exploited to its full potential, both in higher education and in secondary schools. The results of this community service can provide understanding to students, especially SMA IT Putri Al Hanif Cilegon City regarding Intellectual Property material which includes Communal Intellectual Property (Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions, and Geographical Indications), Personal Intellectual Property (owned by industry). In the provision of service material, it is divided into 3 different classes, namely Language Class, Science and Social Sciences. They are very enthusiastic in listening, understanding, and discussing the introduction of intellectual property (IP). Therefore, there is a follow-up from the school to improve the work of its students so that the work is given legal protection through the intellectual property registration application process.

AKSELERASI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING MASYARAKAT DI ERA INDUSTRI 4.0 Inge Dwisvimiar; Hadi Setiawan
Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Vol 1 No 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Empowerment is a development process initiated through social activities or activities that aim to improve the situation of oneself and the surrounding environment, and then can include other people to participate in these activities The goal that is expected in this empowerment is to create an independent community life, whether in the fields of education, economy, or in other fields. The problems of youth life in society are very diverse, ranging from simply the inability to meet consumption needs and improve conditions to issues of social and moral components. Towards increasing community competitiveness in the industrial era 4.0. Youth is a valuable resource asset, apart from being the next generation to replace leadership roles in the future, youth also have a significant role in determining the direction of national development today. Youth literally means: the time of life between childhood and maturity, early maturity, the state of being young or immature or inexperienced, the freshness and vitality characteristic of a young person. Therefore, accelerating youth development with the formation of strong character through the concept of empowerment is an absolute thing to do in order to increase competitiveness. Kabupaten Serang which is part of the Banten Province with a Human Development Index of 6.8. The Human Development Index is still below the Human Development Index in Banten. In order of ranking Serang District Human Development Index 6th out of 8 Regencies and Cities in Banten. Based on these conditions, the Serang should immediately accelerate youth development through the concept of empowerment in order to increase community competitiveness in the industrial era 4.0. The acceleration of youth development consists of three stages, namely the preparation stage that produces a youth development mindset or scheme, the second stage is the stage of collecting data using SWOT analysis and the last stage is the acceleration stage of development which produces a strategic plan for the acceleration of youth development.

Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang Sulasno Sulasno; Inge dwisvimiar

Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

English Version Small and medium enterprises are one of the breakthroughs in increasing economic growth in the midst of society to achieve adequate welfare. MSME activities train people to have high skills, creativity, and productivity so that they are expected to be able to compete. The existence of business competition requires the Indonesian people to improve their business strategies so that they can compete with other products. This research uses qualitative research (empirical juridical) which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The purpose of this study is to determine the strategy and application of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency and to know the development of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency. The existence of business competition requires the community to improve business strategies so that they are able to compete with other products. One form of legal protection for MSME products is in the form of Intellectual Property Registration (KI). The government assists SMEs in registering IP rights, namely trademark rights and copyrights Indo Version Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (yuridis empiris) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, meemahami, dan menganalisa strategi dan penerapan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang dan pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang. Dengan adanya persaingan usaha menuntut masyarakat untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah berupaya dan mendorong terwujudnya para pelaku UMKM dalam melindungi produk-produknya melalui proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak merek maupun hak Cipta. Sementara itu para pelaku UMKM belum mempunyai komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kesiapan Perlindungan Merek Pelaku Usaha Menuju UMKM Unggulan di Kota Serang Inge Dwisvimiar; Rully Syahrul Mucharom; Anbar Nurzahira
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1134

The ease of access to trademark registration and the special treatment of reduced registration fees given to Micro, Small and Medium Enterprises have not made the employers register their brands as a form of preparedness towards legal protection of brands.The aim of this research is to analyze the readiness that must be met by Micro, Small and Medium Enterprises based on local food ingredients in legal brand protection and their efforts towards leading enterprises in Serang City. The research method used is the empirical normative method. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques in the form of field studies and literature and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the readiness of Micro, Small and Medium Enterprises in legal protection of brands is to prepare for trademark registration, fulfill the requirements and carry out trademark registration to obtain a brand certificate as proof of ownership of brand rights and obtain brand protection. The efforts of Micro, Small and Medium Enterprises towards excellence are by innovating in improving product quality, finding funding sources, using technology in product marketing, taking advantage of programs created by the government, and paying attention to legal aspects.

Co-Authors ., erwin Agus Prihartono P.S Alzafar, Isdal Amril Amril Anbar Nurzahira Anisa Norma Ningtyas Anne Gunawati Ariyanto Ariyanto Bintoro, Septian Cahyo Danial - Efriyanto Efriyanto, Efriyanto Eko Cahyono, Singgih Fasya Mardhatillah Adani Ghanny, Andhima Abdul Gunawati, Anne Hadi Setiawan Ilma Faradilla Irman Saeful Mutaqin S, Ade Khairunnisa, Hafifa Lathifa, Gita Fitri Mochamad Arifinal Muhammad Muslih Putro Ferro Ferdinant Rani Sri Agustina Rani Sri Agustina Rila Kusumaningsih Rully Syahrul Mucharom Sri Agustian Sulasno sulasno Dindit Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno Sulasno, Sulasno Supriyanto Supriyanto Syahrul Mucharom, Rully Tahir, Palmawati Tuti Alawiyah Umah, Ummu Khoerul Ummi, Nurul Wahyuddin Wahyuddin

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search