Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Implementation of Court Decisions Regarding the Payment of Mut'ah, Iddah, And Madhiyah Bintoro, Septian Cahyo; Tahir, Palmawati; Dwisvimiar, Inge
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22592

Abstract

The National Law on Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) has made significant improvements to the implementation of Religious Court judgments on Mut'ah, Iddah, and Madhiyah . This study analyzes legal certainty on the implementation of the Religious Court's decision on these three issues in the Serang and Magelang religious court decisions 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl and legal settlements between the parties regarding maintenance. The research technique is empirical normative legal research on laws and regulations connected to the Serang religious court decision 1570/Pdt.G/2020/PA.Srg and the Magelang religious court decision 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl. Secondary data from court decisions and interviews, scientific journals, and internet media are used in the research data source. The analysis shows that decisions 1570/Pdt.G/2020/PA.Srg and 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl fulfilled the legal certainty requirement of Law Number 16 of 2019 on legal obligations. of Mut' ah, iddah, and madhiyah. However, in completing the implementation of the decision number 1570/Pdt.G/2020/PA.Srg it has not been carried out in its entirety in relation to the payment of living expenses that must be made by the respondent. Alternatives to this are mediation, negotiation, or going through court
Pendampingan Pembuatan Merek Kolektif One Village One Brand untuk Pengembangan IKM Kerupuk Tangkil Dwisvimiar, Inge; Gunawati, Anne; Efriyanto, Efriyanto
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 3 (2024): KANGMAS: Karya Ilmiah untuk Pengabdian Masyarakat
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/kangmas.v5i3.1761

Abstract

Intellectual property has an important role in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Small and Medium Industry Entrepreneurs in Cipete Village, Curug District, Serang City produce Kerupuk Tangkil (Krutang) from melinjo fruit, but they do not yet have an official brand. The Community Partnership Program activities carried out aim to provide assistance in making collective trademark through One Village One Brand (OVOB) for local food small and medium industry in Serang City, especially Krutang small and medium industry. This program was conducted through three stages: preparation, implementation, and evaluation. The preparation stage involved visits to Cipete Village and small and medium industry of Krutang. The implementation stage included socialization on collective trademark and One Village One Brand program. The evaluation stage focused on collective trademark registration and its utilization for business development. The result of the program is the association with the collective trademark name and logo that has been agreed upon. The results show that collective trademark registration is very important to protect products and increase competitiveness. The service contributes significantly to the development of small and medium industry by providing practical guidance to utilize intellectual property.
Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Dwisvimiar, Inge; Muslih, Muhammad; Lathifa, Gita Fitri
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 2 (2024): Februari
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i1.2126

Abstract

The surge in food imports has given rise to issues about the safety and consumer consciousness of imported food items without Indonesian labelling. The objective of the study is to examine the legal consciousness of customers at Ranch Market Tangerang with relation to packaged imported food items lacking Indonesian labels, and to elucidate the resolution process for imported food goods without Indonesian labels at Ranch Market. Conduct research using an empirical approach in the field of law. The technique is specifically applicable to concrete occurrences. The data sources consist of secondary data and primary data, which are collected using interview techniques and analysed using descriptive qualitative methods. The findings of this study indicate that the legal awareness of consumers at Ranch Market Tangerang regarding imported packaged products lacking Indonesian language labels is demonstrated through indicators of legal knowledge, comprehension, attitudes, and behaviour. Consequently, there is a necessity for enhancing consumer awareness across all indicators. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) at Ranch Market handles the settlement of imported food products without Indonesian language labels. This is done through their supervisory function as the responsible party for resolving imported food products that have shown unsatisfactory results.
TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER DALAM PENERAPAN PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TELEMEDICINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (STUDI DI UPT PUSKESMAS BINUANG KABUPATEN SERANG) Supriyanto, Supriyanto; Rani Sri Agustina; Inge Dwisvimiar
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal itu bermakna bahwa pemerintah harus mengupayakan setiap individu untuk hidup sehat, dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan pendekatan yang efektif dan efisien yang mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Salah satu strategi yang diadopsi adalah penggunaan Telemedicine yaitu praktik menyediakan layanan kesehatan virtual dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk menghubungkan pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Layanan telemedicine memungkinkan untuk memangkas beberapa tahapan dalam pelayanan kesehatan, hal ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum yang berpotensi dapat muncul dan harus ada pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan telemedicine tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan penulis adalah dengan mengkaji norma hukum (pengaturan) dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum/proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Data yang digunakan yakni; 1) data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan 2) data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Hasil pengumpulan data kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk tanggungjawab hukum seorang dokter dalam pelayanan telemedicine dapat dilihat daripada sengketa yang ditimbulkan dan berdasarkan hal tersebut tanggungjawab hukum seorang dokter dapat dilihat dari perspektif hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. 2) Pelayanan telemedicine di UPT Puskesmas Binuang telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada walaupun masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala seperti jaringan yang kadang kurang stabil, pemahaman tenaga medis tentang telemedicine yang masih kurang dan sebagainya.
AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Agustian; Inge Dwisvimiar; Danial, Danial
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untukk esehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan. Proses pelayanan kesehatan yang baik diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung lainnya. Salah satu proses pelayanan kesehatan professional yaitu dengan pengisian rekam medis yang lengkap. Masalahnya adalah pertama, bagaimana akibat hukum ketidak lengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penggabungan 2 (dua) metode yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan data primer dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Adapun hasil penelitian yaitu: Akibat hukum ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) maka ketidaklengkapan dokumen rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis seringkali merupakan satu satunya catatan yang dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi selama pasien dirawat. Hal ini akan mengakibatkan dampak internal dan eksternal karena hasil pengolahan data menjadi dasar pembuatan laporan baik internal puskesmas maupun bagi pihak eksternal. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana Pasal 3 adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum di Puskesmas Unyur bukan hanya semata-mata melindungi hak pasien akan tetapi juga melindungi dokter dalam menjalankan profesinya apakah dokter melakukan tindakan sudah sesuai dengan SOP ataukah tidak.
Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Inge Dwisvimiar; Rila Kusumaningsih; Efriyanto
Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Vol. 1 No. 4 (2023): Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi (Juni)
Publisher : Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jilpi.v1i4.190

Abstract

Making liquid organic fertilizer, especially from organic waste with the addition of EM4 (Effective Microorganisms) bioactivators, aims to utilize beneficial microbial activity so that it has an impact on changing from less useful materials to useful products. The effect of time and materials of manufacture has an impact on the content in liquid organic fertilizer, and determines the effect of the EM4 bioactivator on the fertilizer content in liquid organic fertilizer. The method for making liquid organic fertilizer is organic waste such as lamtoro, tofu waste, dried blood, filter cake, straw, fish meal. husks and others separated from inorganic waste. Then add water and squeeze until the color turns clear. Bio sub is prepared and then mixed with urine with the aim of removing odors. All the ingredients that are already there are then mixed and stirred until evenly distributed. Put it in a bucket of paint and then ferment it for at least 14 to 30 days. At certain moments shaken the lid to remove air. The final stage is filtering and packaging. The application of liquid organic fertilizer (POC) can be sprayed on plant organs or watered/poured on the planting medium/soil. Prior to application, a minimum dilution of 1 versus 100 is carried out. If you need 1 liter of POC solution, 10 ml of POC is needed. The best time to apply POC is in the morning or evening.
Legal Certainty Regarding the Cancellation of Property Rights Certificates From the Perspective of Land Registration Objectives (Case Study of Property Rights No. 55 in Tanjung Pasir Village, Tangerang Regency) Amril, Amril; Dwisvimiar, Inge; Agustina, Rani Sri
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 03 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems of a plot of land are often associated with problems of ownership of the plot of land. The state guarantees legal certainty in the ownership of land rights that have been regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The problem discussed is regarding ownership between the Deed of Sale and Purchase and the double certificate, hence the cancellation of the Certificate of Ownership Rights Number 55 of Tanjung Pasir Village, in the name of Etjah. The research method used is empirical with a normative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from parties related and involved in this study, namely the Tangerang Regency Land Office, the Tangerang Regency Land Deed Official, the owner of the Land Ownership Certificate No. 55/Tanjung Pasir. While secondary data is data obtained from literature studies. Based on the results of the study on the legal certainty of land rights, the Certificate of Ownership Number 55/Tanjung Pasir was first recorded in the name of Etjah which was transferred to Suha Bin Eneng and then transferred to Andre Lukas Simon. The root of the problem is that Vreddy is the party claiming the Customary Land Ownership Rights, so Vreddy filed a lawsuit against the object of the State Administrative Law (TUN) lawsuit. Thus, the Decision of the Serang State Administrative Court Number 10/G/2021/PTUN/SRG. dated June 30, 2021 in accordance with Article 110 of Law 51 of 2009 concerning the second amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, the losing party in this case is sentenced to pay all court costs incurred in two levels of court, for which the appeal level is determined as stated in the verdict.
Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G Inge Dwisvimiar; Deshinta Elfira
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art7

Abstract

Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication provided for trademark examination, but in the M&G case, a difference in trademark examination resulted in the development of two identical trademarks. The study's questions are, firstly, how did the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) conduct trademark examination in the case of M&G for the protection of trademark law, and secondly, how does the standard concept of trademark examination lead to the renewal of trademark law in Indonesia. The research is normative-juridical, with a case study approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Techniques for collecting data for a document study and qualitative descriptive analysis. The results show that the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) implemented trademark examination in accordance with Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication, namely normatively through the stages of administrative/ formality checks and substantive examinations. In the case of M&G, two common trademarks have been granted, as a result of a substantiating standard examination in Indonesia. The standard approach to trademark examination considered the legal, sociological, and philosophical aspects. The existence of this standard may be used to force the renewal of law number 20 of 2016 on trademarks and geographical indications.Keywords: M&G; Trademark; Trademark Substantive Examination.AbstrakUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan merek, akan tetapi dalam kasus M&G, terjadi perbedaan pemeriksaan merek mengakibatkan dikabulkannya dua merek yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus merek M&G untuk perlindungan hukum merek dan bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui tahapan pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif. Kasus M&G terdapat dua merek yang sama-sama dikabulkan, adanya hal ini disebabkan belum adanya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek ini melihat pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Keberadaan standar ini dapat digunakan untuk menuju pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci: M&G; Merek; Pemeriksaan Substantif Merek.
Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang Sulasno, Sulasno; dwisvimiar, Inge
SKeTsa Bisnis (e-jurnal) Vol 9 No 2 (2022): Sketsa Bisnis
Publisher : Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/jsb.v9i2.3165

Abstract

English Version Small and medium enterprises are one of the breakthroughs in increasing economic growth in the midst of society to achieve adequate welfare. MSME activities train people to have high skills, creativity, and productivity so that they are expected to be able to compete. The existence of business competition requires the Indonesian people to improve their business strategies so that they can compete with other products. This research uses qualitative research (empirical juridical) which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The purpose of this study is to determine the strategy and application of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency and to know the development of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency. The existence of business competition requires the community to improve business strategies so that they are able to compete with other products. One form of legal protection for MSME products is in the form of Intellectual Property Registration (KI). The government assists SMEs in registering IP rights, namely trademark rights and copyrights Indo Version Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (yuridis empiris) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui, meemahami, dan menganalisa strategi dan penerapan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang dan pengembangan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang. Dengan adanya persaingan usaha menuntut masyarakat untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Pemerintah berupaya dan mendorong terwujudnya para pelaku UMKM dalam melindungi produk-produknya melalui proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yaitu hak merek maupun hak Cipta. Sementara itu para pelaku UMKM belum mempunyai komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
PENEGAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PRODUK YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS PRODUK ICE CREAM AI-CHA) Dwisvimiar, Inge; Malau, Chelsea Tiara Septiani; Agus, Dede
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.9122

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim perlu perlindungan konsumen terhadap produk yang beredar dan yang terjamin kehalalannya. Produk es krim Ai-CHA sampai saat ini juga belum memiliki sertifikasi halal, padahal pemerintah sudah memberikan aturan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Identifikasi masalah yaitu, bagaimana penegakan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha produk es krim Ai-CHA, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan produk es krim Ai-CHA belum memiliki sertifikat halal. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris, pendekatan penelitian studi kasus. Sumber datanya yaitu data sekunder dan data primer, dengan teknik pengumpulan wawancara serta analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi badan usaha tidak dilakukan berdasarkan Pasal 4 UUJPH, Pasal 2 ayat (1) PP Pangan Bidang JPH saat ini. Hal ini dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan pelaku usaha Ai-CHA untuk mendaftarkan sertifikasi halal tidak dilaksanakan. Penegakan hak-hak konsumen dari sembilan hak yang diakomodir dalam Pasal 4 UUPK terdapat enam poin yang terpenuhi dan tiga poin yang tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya poin tersebut karena terdapat permasalahan yang mendasarinya, yaitu kewajiban sertifikasi halal.  Kata-kata kunci: Konsumen, Hak, Sertifikasi Halal Abstract The aim of this research is to explain that the country of Indonesia, with a majority Muslim population, needs consumer protection for products in circulation that are guaranteed to be halal. Until now, Ai-CHA's ice cream products do not have halal certification, even though the government has provided mandatory halal certification regulations for business actors. Identify the problem, namely, how to enforce legal protection for consumers regarding the halal certification obligations of Ai-CHA ice cream product business actors, as well as what factors cause Ai-CHA ice cream products to not have a halal certificate. The type of research used is normative empirical, case study research approach. The data sources are secondary data and primary data, with the interview collection and data analysis techniques used being descriptive qualitative. The results of this research state that enforcement of legal protection for consumers regarding halal certification obligations for business entities is not carried out based on Article 4 UUJPH, Article 2 paragraph (1) of the current JPH Sector Food PP. This is because the obligations that Ai-CHA business actors should carry out to register for halal certification are not being implemented. In the enforcement of consumer rights, of the nine rights accommodated in Article 4 UUPK, there are six points that are fulfilled and three points that are not fulfilled. This point is not fulfilled because there is an underlying problem, namely the obligation to halal certification.  Key words: Consumers, Rights, Halal Certification