Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA-SISWI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA Rizka; Muhammad RM Fayasy Failaq; Luthfiyyah Amalina Husna; Keenan Kadhafi Winarto; Didik Irawansah
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol. 8 No. 1 (2026): DedikasiMU Maret 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v8i1.11376

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja tetap menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan mekanisme penegakan hukum. Meningkatnya jumlah kasus, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah, menyoroti urgensi upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan program kesadaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan mekanisme perlindungan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo. Program ini dilaksanakan melalui dua tahap utama: penilaian awal dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi masalah yang ada, diikuti dengan konseling hukum dan sesi pendidikan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara akademisi, tenaga medis, dan Dewan Hak Asasi Manusia dan Urusan Hukum Aisyiyah Sukoharjo. Materi pendidikan meliputi bentuk dan dampak kekerasan seksual, kesadaran kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, perlindungan hukum bagi korban, dan prosedur pelaporan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran siswa mengenai batasan pribadi, strategi pencegahan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Partisipasi aktif selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan minat siswa dalam memahami mekanisme pelaporan dan upaya hukum. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat juga mendukung akses terhadap bantuan hukum dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, konseling hukum berbasis sekolah berfungsi sebagai pendekatan pencegahan yang efektif untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan remaja dan mempromosikan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Qua Vadis Pemilu sebagai Amanah Kenabian Perspektif Etik Profetik Didik Irawansah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini yakni: menguraikan bagaimana Fondasi Teologis: Amanah dan Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an serta merekonstruksi Hak Politik Warga Negara: Integrasi Etik Profetik dalam Demokrasi. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual Data yang digunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Per undanga- undang dan bahan hukum sekundernya yakni Buku dan Jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kedudukan pemilu pada hakikatnya sebagai Amanah kenabian, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):58 mealui etik profetik Kuntowijoyo yang bersumber dari QS. Ali Imran (3): 110, yakni: Pertama, humanisasi yaitu dengan hentikan praktik memperlakukan warga sebagai objek poilitik uang, pulihkan martabat mereka sebagai subjek penentu masa depan bangsa. Kedua, liberasi yakni bebaskan politik belenggu penindasan, korupsi dan eksploitasi rakyat kecil. Ketiga, trasendensi, dengan menyadarkan semua pihak bahwa kekuasaan Adalah Amanah dari tuhan, bukan hak mutlak untuk menperkaya diri.
INTEGRATION OF LIVING LAW VALUES IN KANIKA PAKSA IN RELATION TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE WITHIN THE DONGGO CUSTOMARY INSTITUTION Hikmah Hikmah; Ilyas Ilyas; Syarif Hidayatullah; Ihlas Ihlas; Didik Irawansah
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 8 No 2 (2026): Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v8i2.4776

Abstract

This study aims to analyze the integration of living law values into the practice of Kanika Paksa within the Donggo Customary Institution in relation to the presumption of innocence. The research employs a normative-empirical legal approach through an examination of legal provisions and interviews with village government officials, customary institution representatives, community leaders, youth leaders, and individuals who have experienced Kanika Paksa. The findings show that Kanika Paksa continues to exist as a customary legal practice and constitutes part of the living law of the Donggo community, serving to maintain social order, harmony, responsibility, and social balance. However, its implementation continues to face several problems, particularly an evidentiary system that tends to rely on one-sided statements, limited opportunities for defense, and the potential determination of guilt before an objective examination has been completed. These conditions have the potential to conflict with the presumption of innocence, due process of law, and the protection of human rights. Therefore, the integration of living law values is not intended to eliminate Kanika Paksa, but rather to reconstruct its mechanism so that it becomes more transparent, objective, proportional, and provides balanced opportunities for all parties.