Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.164
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Pandecta Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Suara Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Legisia KRONIK: Journal of History Education and Historiography International Journal of Emerging Research and Review indonesian Journal of Administrative Law and Local Government (IJALGOV)
HANANTO WIDODO
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ke Ɵ ntang Surabaya 60231
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PROBLEMATIKA TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0 SAMPAI 5 TAHUN RAMADHAN, GIOVANNI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26629

Abstract

ABSTRAK Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti otentik yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pasal 1 Ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak yang berusia kurang dari 17 tahun di mana bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki kartu identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami adanya Kartu Identitas Anak berkaitan dengan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan meggunakan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kurang tepat adanya Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 tahun berkaitan dengan Akta Kelahiran karena pada Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak usia 0 sampai 5 tahun dan anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari sedangkan akta kelahiran diberikan pada saat setelah kelahiran saja. Akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak khususnya anak usia 0 sampai 5 tahun sebagaimana diatur didalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah adanya tumpang tindih fungsi dan manfaat antara Kartu Identitas anak dengan Akta Kelahiran. Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 ABSTRACT Birth events are legal events that require the existence of a strict, clear and written arrangement so that the creation of legal certainty in society. Therefore the birth event needs to have authentic evidence issued by the competent institution, namely the birth certificate. The Minister of Home Affairs issued a Domestic Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards which contained one of the contents of the Government issuing Identity Cards for Children aged 0 to 5 Years which contradict Article 65 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration contents of citizens aged 17 years or married may have an identity card.The purpose of this study was to find out and understand the exact existence of a Child Identity Card in relation to the Birth Certificate as regulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards aged 0 to 5 Years and to know and understand the legal consequences of a Child Identity Card as regulated in Permendagri No. 2 Years 2016 Child Identity Cards aged 0 to 5 years. This type of research is normative juridical legal research, using a legislative and conceptual approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials with prescriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it shows that there is a lack of proper identity cards for children aged 0 until 5 years related to birth certificates because in Article 3 Paragraphs (2) and Paragraph (3) Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards explains that Child Identity Cards are given to children aged 0 to 5 years and children aged 5 years to 17 years less than one day while the birth certificate is given only after birth. Legal consequences of the existence of a Child Identity Card especially for children aged 0 to 5 years as stipulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is the overlap of functions and benefits between a childs Identity Card and a Birth Certificate. Keywords: Child Identity Card, Birth Certificate, Law Number 24 of 2013, Permendagri Number 2 Years 2016
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG AGENG SALASATI, BANIE; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26988

Abstract

AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada pasal 2, setiap usaha dan/ kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang - undangan. Salah satunya pelaku usaha toko modern di Kabupaten Sampang yang merupakan usaha yang wajib UKL-UPL terbukti masih banyak tidak memiliki Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang kurang efektif karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana sedangkan yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang mengenai peraturan izin lingkungan, serta kekurangan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kesatuan Polisi Pamong Praja mendatangi yang berizin dan tidak berizin dengan jumlah aparat penegak hukum yang minimum menjadi tidak seimbang dengan jumlah usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang.Kata Kunci : efektivitas, penegakan hukum administrasi, izin lingkungan, usaha toko modernAbstractGovernment Regulation Number 27 of 2012 concerning environmental permits in article 2, every business and / or activity those who are required to have Environmental Impact Analysis (EIA) or UKL-UPL must have an environmental permits. In fact, implementation in the field does not always meet the legislators expect. One of them is a modern shop business in Sampang Regency which is a business that obliged to be UKL-UPL proven that there are still many who do not have UKL-UPL Recommendations / SPPL Approval issued by the local Regency / City Environmental Office. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern shop business and analyze the obstacles faced in implementing administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang Regency. This study uses a type of empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang District was less effective because of the five effectiveness factors, only two elements were fulfilled, which are legal factors and facility factors while those that are not fulfilled there are three namely law enforcement factor, society, culture. The obstacles faced by the Environmental Office and Sampang District Civil Service Police in carrying out the administrative law enforcement process towards environmental permits related to modern store business, which are the awareness level of the community that still lacks against environmental permit regulations, lack of coordination of the Environmental Office with Enforcement Officer of Regional Regulation so that Enforcement Officer of Regional Regulation came to those who were licensed and unauthorized with the minimum number of law enforcement officers being out of balance with the number of modern shop businesses in Sampang Regency.Keywords: effectiveness, administrative law enforcement, environmental permission, modern shop business
KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro) RAHMAWATI, HERTINA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27581

Abstract

Abstrak Retribusi pasar merupakan suatu kekayaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Pungutan retribusi pasar yang ditujukan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi para pedagang pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, los, kios, dan bedak. Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar namun juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan. Disisi lain agar para pedagang memanfaatkan fasilitas secara optimal agar dapat menunjang Pendapatan Daerah. Demi terciptanya ketertiban para pedagang juga sebagai bentuk dari jasa yang telah diberikan atas penggunaan fasilitas pasar yang diberikan dari pemerintah kepada pedagang, maka pemerintah menerbitkan peraturan daerah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah mengatakan bahwa para pedagang wajib memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas kembali didalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, dimana dijelaskan bahwa “setiap pemegang ijin berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun tempat usaha itu tutup”. Aturan yang dibuat dimaksudkan agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga dapat memaksimalkan guna pasar. Fakta empirisnya, banyak pedagang toko/bedak/kios/los yang tidak menetapkan aturan tersebut. Para pedagang menilai hal ini cukup merugikan dimana tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap berjalan. Tujuan penelitian selain untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga untuk mengaalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat yang dapat dikatakan cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang yaitu faktor usia, pendidikan dan ekonomi/ pendapatan. Saran yang diberikan kepada pengelola pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pedagang, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP “POLISI CEPEK” DI KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU HARIYANTI, DINI; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27914

Abstract

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada pasal 6 ayat (1), melarang setiap orang dan atau kelompok yang tidak memiliki kewenanangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar balik arah. Pada kenyataannya di Kota Surabaya hal tersebut menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebut dengan “Polisi Cepek”, untuk mengatur lalu lintas di jalan tanpa memiliki kewenangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta (2) menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di Kota Surabaya tidak berjalan sesuai peraturan serta standar operasional prosedur yang ada. Adapun kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya antara lain adalah ketidakjelasan perundang-undangan yang mengatur, penegak hukum yang tidak menjalankan sanksi sebagaimana seharusnya serta sikap masyarakat sendiri yang tidak taat hukum. Kata kunci : “Polisi Cepek”, penegakan hukum, kendala
PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI E-VILLAGE BUDGETING DI KABUPATEN BANYUWANGI RANA PRATISTHA, VERONICA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.28715

Abstract

Abstrak Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pememanfaatan teknologi informasi khususnya untuk meminimalisir tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan menggunakan program e-village budgeting yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang mana tujuan diimplementasikan aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan Undang-undang Desa. Aplikasi e-village budgeting yang pada awalnya terbuka untuk umum namun pada tahun 2016 aplikasi ini ditutup aksesnya untuk umum. Bentuk pengawasan seperti apa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pertanggungjawaban dengan berbasis aplikasi e-village budgeting dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis e-village budgeting. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara,observasi,dan dokumentasi) dan data sekunder (bahan hukum primer,sekunder dan bahan non-hukum). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di kabupaten Banyuwangi bentuk pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal akan tetapi pengawasan pertanggungjawaban internal lebih dominan dengan menggunakan aplikasi e-village budgeting. Pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari segi hukum melalui pengawasan secara internal melalui pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ikut melakukan pengawasan dari tingkat Bupati sebagai kepala Kabupaten sampai tingkat camat. Pengawasan ekseternal juga dilakukan oleh BPK dan OJK. Selain itu masyarakat tetap dapat ikut melakukan pengawasan dengan transparansi pertanggungjawaban oleh perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa meskipun akses aplikasi e-village budgeting ditutup untuk umum. Kendala pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan peran yang dijalankan aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi e-village budgeting di Kabupaten Banyuwangi. Kata Kunci : Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DI KAWASAN BENDUNG GUNUNG SARI SURABAYA RIZKIA CAHYANI, FATMA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29740

Abstract

Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau telah menetapkan mengenai lebar garis sempadan sungai. Faktanya, bangunan masih berdiri di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya yang melebihi batas lebar garis sempadan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya belum dilaksanakan sepenuhnya. Hingga saat ini penegakan hukum tersebut masih sampai pada tahap sosialisasi dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Telah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun tak kunjung diberikan sanksi yang tegas. Selain hal tersebut diatas, penegakan hukum tak kunjung dilakukan sebab terdapat unsur-unsur lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Unsur yang belum terpenuhi dalam penegakan hukum tersebut antara lain adalah unsur pembuatan undang-undang, unsur penegak hukum, dan unsur lingkungan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya terhadap lingkungan sekitarnya masih rendah, dan juga pengaturan yang belum jelas terkait prosedur penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang selanjunya disebut BBWS Brantas, serta sumber daya manusia dan jumlah petugas yang relatif masih sangat terbatas untuk melakukan penegakan. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain pertama, BBWS Brantas harus segera mengusulkan aturan baru terkait prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan rusaknya daya guna air. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran 2020 dapat menambah kebutuhan anggota Satpol PP sehingga kegiatan penertiban di Daerah Aliran Sungai Brantas dapat segera direalisasikan. Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya perlu segera menetapkan tempat relokasi untuk masyarakat yang menghuni sempadan sungai agar segera ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Brantas. Keempat, BBWS Brantas bersama dinas terkait harusnya dapat memberikan tindakan penertiban yang lebih tegas kepada pelanggar pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas agar dapat memberikan efek jera.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN SAMPANG , DAHLIYANTO; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29919

Abstract

Abstrak Iklan menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis. Reklame merupakan salah satu media periklanan yang diminati karena dapat menjangkau banyak calon konsumen. Ukuran reklame yang beragam dapat mengganggu estetika tata kota jika tidak diatur. Reklame di Kabupaten Sampang setiap tahunnya semakin meningkat seiring perkembangan wilayahnya. Kabupaten Sampang adalah salah yang memiliki permasalahan mengenai reklame. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah mengatur penyelenggaraan reklame melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. Penegakan hukum yang masih kurang menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran izin penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengekan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang masih kurang sesuai dengan masih banyaknya pelanggaran yang masih terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, yaitu unsur pembuatan undang-undang, unsur penegakan hukum dan unsur lingkungan. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggran izin penyelenggraan reklame adalah kurangnya koordinasi instansi terkait, terbatasnya sarana penegakan hukum, dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada.Kata Kunci : Penegakan hukum, Perizinan, Reklame AbstractBillboards is a major needs in the business world. Billboard is one of the advertising media that been favored because because it can reach many prospective customers. The various size of billboards can disturb the city planner aestethics if it aren’t arranged. Billboards in Sampang districts increases every year as the regon develops. Sampang district is one of the districts that has problems regarding billboards. The regional government of Sampang District has regulated about management of billboards through Regent Regulation Number 61 Year 2015 Concern Management Procedures of Billboards that has changed into Regent Regulation Number 47 Year 2017 About Amandement on Regent Regulation Number 61 Year 2015 About Management Procedures of Billboards. The lacks of legal enforcement are one of the causes of the many billboards management violations in Sampang District. The purpose of this research is to find out the legal enforcement process on violations on billboards management permission in Sampang District and to find out the obstacles faced in the process of legal enforcement towards billboards management permissions in Sampang District. The type of the research that is used in this essay is empirical legal research with sociological yurical research, which are research that based on regulation and observing the reactions and interactions of the society towards the relevant laws and regulations. The results and discussion in this research are the legal enforcement towards billboards management permissions in Sampang District is still not suitable by many violations that still occur. This are affected by three factors, which are law making factors, legal enforcement factors, and environmental factors. Some of the obstacles in the legal enforcements towards violations of billboards management permissions are the lack of coordination from the related institution, the limited tools on legal enforcement, and the lack of knowledge and awareness of society related to the existing regulations. Keywords: Legal Enforcement, Permission, Billboards.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) MIRANDA, VANIA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30180

Abstract

Abstrak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.Abstract Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicants lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondents act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. Keywords: community organization, judges consideration, HTI.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 EDY PRATAMA, RENDRA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186

Abstract

Abstrak Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif untuk pemilu 2019, sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui kesesuaian proses pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan statute approach. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif. Latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Kata kunci: pemilu, pertimbangan hakim, KPU Abstract The Election Supervisory Agency noted that there were at least 200 former corruptors who registered as candidates for the 2019 election, around 36 of them were passed by the Election Supervisory Body, although at that time the Supreme Court had not canceled PKPU 20/2020. PKPU Regulation No. 20 of 2018 which prohibits former corruptors from becoming legislative candidates is one of the ways in which the state acts extraordinarily against corruptors so that they can no longer manage the country through the door of representative institutions in the DPR and DPRD. Therefore, within the limits of progressive-responsive legal reasoning, the actual regulation of the Election Commission that was annulled by the Supreme Court does not conflict with the Constitutional Court Decision No 4 / PUU-VII / 2009 and the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-XIII / and Article 240 of Law No. 7/2017 concerning Elections. The purpose of this study is to find out the background of the regulation of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 and its position in the hierarchy of laws and regulations, as well as to determine the suitability of the process of forming Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 fulfilling the principle -asas formation of laws and regulations. This legal research is a type of normative research. The approach used in this research is the conceptual approach and statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary legal approaches. The technique of collecting legal materials in accordance with this research approach is to search for and collect legislation related to elections and then be analyzed qualitatively. The background to the emergence of norms as in Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018, KPU has fulfilled legal legitimacy (philosophical, sociological and juridical basis). Position of Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 when only seeing the nature of its independent institution and its authority, the article does not violate any regulation, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of legislation, the article clearly does not comply with the rules for the formation of legislation. Because Article 4 paragraph (3) PKPU Number 2 of 2018 contains a norm which does not have a gap from the general norm in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The principles of the formation of laws and regulations adopted in general by PKPU Number 20 of 2018, and specifically by Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018, are incomplete. In formal terms, the principle which is not sufficiently fulfilled is the suitability between types, hierarchy, and material content of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018. The principle of this regulation is only to carry out a government affair based on the functions given by the law. Keywords: general election, judges consideration, general election commissions
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA AGENG PRAYOGO, GANA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30236

Abstract

Abstrak Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dikota Surabaya menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan bengkel umum. Bengkel Umum meliliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaran bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Bengkel umum kendaraan bermotor dalam memperbaiki kendaraan memilik klasifikasi mutu tersendiri demi membedakan fungsi serta batasan kesanggupan dalam service kendaraan bermotor. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Dinas perhubungan memiliki wewenang dalam pengawasan berdasarkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “ Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.” Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakunan oleh dinas perhubungan serta mengetahui apa hambatan dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan bengkel umum di kota Surabaya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara. Informan yang berasal dari pihak dinas perhubungan yang sebagai pelaksana pengawasan bengkel dan pemilik bengkel kendaraan bermotor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, hasil daripenelitian kemudia diolah dengan teknik diskriptif kualitaif, artinya peneliti akan memberikan pemaparan secara factual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, dinas perhubungan memiliki hambatan berupa kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel. Kurangnya informasi mengenai lokasi bengkel menyebabkan kecepatan kegiatan pengawasan menjadi berkurang. Kata Kunci : efektivitas pengawasan, pengawasan, bengkel umum Abstract The large number of motorized vehicles in the city of Surabaya caused an increase in the need for public workshops. The General Workshop has a role in restoring motorized vehicle conditions to meet roadworthy standards. General motor vehicle workshops in repairing vehicles have their own quality classifications in order to differentiate functions and limitations in the ability of motorized vehicles. Classification of general workshops is obtained by registering the workshop permit to the Licensing Service. After the permit is obtained by a public workshop, checking activities will be carried out, which is a form of supervision carried out by the transportation agency. The transportation agency has oversight authority based on Article 60 paragraph (5) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that "Supervision of Motorized Vehicle General workshops as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the district/city government."The purpose of this study was to determine the effectiveness of supervision carried out by the transportation agency and to find out what the barriers to transportation services in conducting supervision of public workshops in the city of Surabaya. The research method used in this study is a sociological/empirical juridical legal research method, through interview techniques. Informants who came from the transportation department who were the workshop supervisors and motor vehicle workshop owners were selected by researchers based on the considerations made by the researchers, the results of the research were then processed with qualitative descriptive techniques, meaning researchers would provide factual explanations for the results of their research. The results of the study showed that the implementation of supervision carried out by the transportation office was not well implemented. In the implementation of the supervision, the Department of Transportation has obstacle in the form of lack of information regarding the location of the workshop causing the speed of monitoring activities to decrease. Keywords : effectiveness of supervision, supervision, motorized vehicle general works
Co-Authors , DAHLIYANTO Abud, Zakaria Abdillah Adi Kuncoro AGENG PRAYOGO, GANA AGENG SALASATI, BANIE Alya Sasaka, Mohamad Panji Aqila, Atika Washfa Ardiyan, Deny Arinto Nugroho ARTONO Aston, Ade Prasetyo Audria, Audria Aurelia, Miranda Azizah, Maharani Nur Bintari, Raraniken Ayuning Burgundy, Shanen Almaden CANDRA KRESNA, DIMAS Chemaming, Sunanta DAHLIYANTO Dini Hariyanti Disantara, Fradhana Putra Edy Mulyono EDY PRATAMA, RENDRA EKAYUNI SIMBOLON, ULI EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA Erviani, Valda Pramudita FAKHRUSY, ABDURRAHMAN Farid, Emilia NurJaurotul Febriawati, Fika Indika, Dina Innocenti, Willy Kalakik, Melanda Margareta Khaliq, Ahmed Vicky Abdul KUSUMA DEWI, MEGA Layyina, Bimahri Qaulan LIZZAKIYA, FILISHTINA Lovisonnya, Intan Mahardika, Ranggy Putranda MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA makromi, hernanda sukron Masnun, Muh. Ali MIRANDA, VANIA ningtyas, winda NOVITA PUTRI, MAYA Nugraha, Albar Prastya Nurhidayat, Tri Prakoso, Dimaz Agung Pramono, Aditya Dimas Prasetio, Dicky Eko Pratama, Aditya Junyartha Puspoayu, Elisabeth Septin Putera, Muhammad Ananda PUTRA RISNANTYA, ANGGRIAWAN Putra, Ardian Pratama PUTRI ANDRIYANI, DESI Rahmadipadma, Mirza Ghulam RAHMAWATI, HERTINA RAMADHAN, GIOVANNI RANA PRATISTHA, VERONICA Razqi, Afrizal RIZKIA CAHYANI, FATMA Rizky Wardhoyo, Eric Millantyo Rusdi, Rusmaniah Sabilla, Azzahra Ayu Sari , Widya Maya Subagyo, Ridwan Arma Sukaca, Pijar Febryagna Sulaksono, Sulaksono Surya, Tomy Andi perdana Tinambunan, Hezron Sabar Rotua ummah, rosidatul Widiyanti, Arya YANTO, PUJI Zuhri, M. Saifudin