Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Batam Hamdani Hamdani; Armauliza Septiawan; Nur Ilmiah Rivai
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v6i5.9163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah  No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Batam terhadap kepuasan masyarakat dalam hal ini masyarakat adat, masyarakat seni dan komunitas budaya yang ada di Kota Batam. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan  Perda No. 1 Tahun  2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat di Kota Batam. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat kebudayaan menggunakan teori New public Service (NPS) dari Denhart & denhardt. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kabid kebudayaan, Pamong budaya dan Pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, sedangkan yang dari luar pemerintah terdiri dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Presiden Komunitas Seni Rumah Hitam dan Ketua Sanggar Permata Budaya Kota Batam. Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam menggunakan 7 indikator teori New public Service (NPS) dari Denhardt & denhardt yaitu (1)Serve citizens, not customers, (2) Seek the public interest, (3) Value citizenship over entrepreneurship, (4) Think strategically, actdemocratially, (5) Recognize thataccountability is not simple, (6) Serve rather than steer, (7) Value people, not just productivity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terutama masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam belum merasa puas terhadap implemetasi kebijakan pemajuan kebudayaan melayu, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sanggar, presiden komunitas, dan ketua Lembaga Adat Melayu yang mewakili masyarakat Seni, budaya dan masyarakat adat di Kota Batam.
Sosialisasi dan Edukasi Governansi Karbon Biru Berbasis Mangrove untuk Penguatan Mitigasi Iklim di Kabupaten Bintan Nur Ilmiah Rivai; Alfiandri Alfiandri; Imam Yudhi Prastya
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 2 (2026): Juni, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i2.272

Abstract

Mangrove memiliki peranan strategis dalam penyimpanan karbon biru dan perlindungan wilayah pesisir, tetapi pemanfaatannya sebagai instrumen mitigasi iklim membutuhkan pemahaman kebijakan serta koordinasi antaraktor. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyosialisasikan konsep karbon biru dan mengedukasi pemangku kepentingan mengenai governansi kolaboratif berbasis mangrove di Kabupaten Bintan. Kegiatan didokumentasikan sebagai diskusi kelompok terarah di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bintan pada 2026. Pendekatan yang digunakan ialah edukatif-partisipatif dengan paparan materi, diskusi tematik, dan penelaahan dokumen kegiatan. Bahan analisis mencakup dua presentasi mengenai potensi karbon mangrove, kebijakan mitigasi iklim, kelembagaan kolaboratif, serta dokumentasi foto pelaksanaan. Hasil yang dapat diverifikasi ialah terselenggaranya forum edukasi dan tersedianya substansi pembelajaran yang menghubungkan data karbon lokal, pembagian peran kelembagaan, perlindungan ekosistem, serta kebutuhan pemantauan dan evaluasi. Sintesis pembahasan menghasilkan usulan tindak lanjut berupa pemetaan aktor, penguatan basis data, penyusunan agenda kolaborasi, pelibatan masyarakat pesisir, dan pengembangan indikator pengelolaan. Bukti yang tersedia belum memungkinkan pengukuran peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, ataupun dampak penurunan emisi. Kegiatan ini menunjukkan relevansi forum sosialisasi sebagai tahap awal membangun bahasa kebijakan bersama mengenai karbon biru, dengan kebutuhan evaluasi terukur dan pendampingan lanjutan.
Penguatan Heritage Culture Governance Untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Melayu Di Tanjungpinang Nur Ilmiah Rivai; Alfiandri Alfiandri; Dewi Haryanti; Jack Febriand Adel
Khidmat: Journal of Community Service Vol 3 No 2 (2026): Agustus, 2026
Publisher : Pusat Studi Kebijakan dan Tata Kelola Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/khidmat.v3i2.8929

Abstract

Pelestarian warisan budaya tak benda (WBTB) Melayu memerlukan tata kelola yang tidak berhenti pada inventarisasi, tetapi mampu menghubungkan dokumentasi, partisipasi komunitas, regenerasi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat heritage culture governance dalam pengembangan budaya Melayu pada WBTB di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui koordinasi mitra, pemetaan kebutuhan, Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi, dialog multipihak, dokumentasi, dan perumusan tindak lanjut. Forum melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, Balai Pelestarian Kebudayaan, Lembaga Adat Melayu, komunitas budaya, dan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan enam isu utama, yaitu kebutuhan kolaborasi multipihak, penguatan riset dan dokumentasi, regenerasi budaya, diseminasi digital, pendanaan berkelanjutan, serta akuntabilitas komunitas. Konteks capaian yang disampaikan dalam FGD mencatat 111 WBTB Kepulauan Riau telah ditetapkan, 8 tambahan telah disetujui, dan 42 usulan masih berproses dari target 50 usulan. Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan model penguatan heritage culture governance yang bertumpu pada empat dimensi: riset dan dokumentasi; pendidikan dan regenerasi; kolaborasi kelembagaan; serta pendanaan dan akuntabilitas. Model ini menempatkan komunitas bukan sekadar penerima program, melainkan aktor utama dalam proses pelestarian. Kegiatan merekomendasikan pengembangan pusat data WBTB terpadu, pendampingan akademik, integrasi pembelajaran budaya, penguatan konten digital ramah generasi muda, dan diversifikasi sumber pendanaan yang transparan.