Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JUMAHA

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN NOMOR GANDA Ni Kadek Yunia Permata Sari; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.371 KB)

Abstract

A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed. In practice there can be problems with authentic deeds made by a notary due to negligence, lack of care/carelessness (prudence), one of the problems is the existence of double numbering. In making this deed, the deed number is made so that the authentic deeds are registered by the notary in sequence so that it can be easy to find and distinguish them from other deeds. The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a concept approach. Sources of legal materials in this study consist of: primary, secondary, and tertiary. The technique of collecting legal materials is a literature study technique. The analysis of the legal materials collected in this study was carried out in a descriptive, interpretative, evaluative and argumentative analysis
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN I Gede Prema Arya Dharmayasa; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.55 KB)

Abstract

Dalam kecelakaan pesawat udara, menimbulkan kewajiban bagi negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara untuk melakukan penyelidikan dan membentuk komite penyelidikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara dengan tujuan tunggal mencari sebab-sebab kecelakaan, tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian dalam kecelakaan pesawat udara. Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan pesawat udara maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, Komite Nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan. Namun hingga saat ini, Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk. Pembahasan menunjukan dalam rangka penegakan hukum untuk menangani pelanggaran di bidang penerbangan harus segera dibentuk Majelis Profesi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan I Putu Indra Widia Kumara; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat ini, Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak maupun elektronik. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi begitu pula perkembangan dunia nikotin di Indonesia, Rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan vape, Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektrik atau vape itu sendiri muncul pada tahun 2012 di Indonesia. Berbicara tentang rokok elektrik atau vape tentu tidak bisa lepas dengan cairannya, yaitu berupa liquid. Liquid rokok elektrik atau vape ini terbuat dari campuran PG ( Propylene Glycol ), VG ( Vegetable Glycerine), yang kemudian ditambahkan perasa makanan atau buah, dan nicotine cair. Rokok elektrik atau vape tidak memiliki Batasan pada kadar nicotine yang beredar di pasaran, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan para pengguna rokok elektrik atau vape. Berkaca dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan terdapat kekosongan norma pada pengaturan Batasan perensentase maksimal nicotine cair pada liquid vape.
EFEKTIVITAS PERMENKOMINFO NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK Farid Priyo Handoko; I Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The intellectual development of mankind has brought about great changes that have helped human civilization become more advanced. Along with the advancement of the world of information and communication technology in the digital 4.0 era, Indonesia, as the country with the largest internet users, has also been named the country with the largest VPN downloader in the world. The purpose of this study is to determine the effectiveness of blocking negatively charged internet sites and the effectiveness of preventive efforts in overcoming VPN abuse to open government-blocked sites at the Denpasar City Informatics and Statistics Communication Office. Based on the results of research in the field, it can be stated that Permenkominfo No. 19 of 2014 concerning handling negatively charged Internet sites implemented in Denpasar City is still not effective enough to be implemented.
PERAN DESA ADAT CANGGU DALAM MENERTIBKAN TAXI LIAR DI KAWASAN WISATA CANGGU KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Resyana, Ni Kadek Ana; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa canggu merupakan desa yang terletak di wilayah Kuta Utara Kabupaten Badung. Di Desa Adat Canggu memang melarang adanya taxi liar untuk menarik penumpang di kawasan wisata Canggu karena taxi liar tidak memliki ijin dalam beroprasi dan tidak memiliki trayek khusus, seperti yang dijelaskan pada Pasal 151 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Desa Adat Canggu dalam menertibkan taxi liar dengan cara memberikan teguran kepada oknum taxi liar. Dan upaya yang dilakukan Desa Adat Canggu adalah menambah tim atau SDM untuk mengawasi mengenai taxi liar. Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan razia terhadap operasional taxi liar sehingga Upaya hukum dalam mencegah taxi liar dari Desa Adat Canggu kiranya dapat memperluas pengawasan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR KENDARAAN SEPEDA MOTOR PEDAGANG RONGSOKAN BERMUATAN LEBIH DI JALAN WR SUPRATMAN DENPASAR Divani , Ade Arya; Wijaya, I Made Hendra
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportation is a form of movement carried out by humans or goods from one place to another by using a vehicle driven by humans themselves or machines. Many problems occur in the field of road and goods transportation. One case of violations in road transportation, namely overloaded vehicles, also known as ODOL (over dimension overload), still occurs frequently on a national scale. There are many articles that regulate traffic and road transportation in Law Number 22 of 2009. One of the articles that is in the spotlight in the background of this research problem is Article 307 concerning violations of overloading public transportation, which reads: Any person who drives a motorized vehicle who does not comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions as referred to in Article 169 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of Rp500,000.00 (five hundred thousand rupiah).
IMPLEMENTASI HUKUM TUKAR GULING TANAH ADAT DENGAN TANAH PERORANGAN DI DESA ADAT BATUBAYAN I Wayan Andre Wijana; Made Hendra Wijaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya konflik di bidang pertanahan yang muncul ke permukaan dapat menimbulkan kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam Masyarakat. Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan beberapa masalah antara lain: Bagaimana penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan dan Bagaimana tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah Ilmu Hukum Empiris metodologi penelitian Ilmu Empiris isu hukumnya adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan praktek lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan hukum tukar guling tanah adat dengan tanah perseorangan melalui musyawarah. Musyawarah ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tanggung jawab perangkat desa dengan tukar guling tanah adat perorangan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial, administratif, moral, dan profesional.