Articles
<![CDATA[Can Judges Ignore Justifying and Forgiveness Reasons for Justice and Human Rights? ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto Yanto]]>;
<![CDATA[Imam Fitri Rahmadi]]>;
<![CDATA[Nani Widya Sari]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review Volume 6 Issue 1, January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1054.pp122-142
<![CDATA[In the criminal law system in Indonesia, there are two reasons why an individual suspected of having committed a crime must be released. These two reasons are justifying and forgiveness reasons. In practice, these two reasons are linked to the elimination of criminal acts based on legal justice and human rights. This article discusses the legal consequences when the judge rejects the justifying and forgiveness reasons that can eliminate the sentence. The method used in this research is normative juridical by analysing norms, principles and rules of law with a case approach. As a result, this research shows that judges in practice have the authority given by law to determine whether an action can be categorised as justifying and forgiveness reasons that eliminate punishment by referring to the principles and legal regulations for justice and human rights. However, when the judge ignores these two reasons due to considerations of lack of justice and respect for human rights, this practice can be carried out by the judge with the consequence that this decision will cause harm, suffering and misery for the accused. This article argues that to protect the public interest from wrong decisions is necessary to reform the Criminal Procedure Code (KUHAP) to provide objectivity, honesty, and justice that rely on legal principles and rules.]]>
<![CDATA[BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA PEDESLOHOR, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Yoyon M. Darusman]]>;
<![CDATA[Ali Maddinsyah]]>;
<![CDATA[Belly Isnaeni]]>;
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8790
<![CDATA[Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga pada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosen dan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikan Bimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa]]>
<![CDATA[URGENSI PEMAHAMAN ANTI KORUPSI SECARA DINI BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SASMITA JAYA ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Yoyon M. Darusman]]>;
<![CDATA[Muhamad Iqbal]]>;
<![CDATA[Iin Indriani]]>
<![CDATA[ Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8771
<![CDATA[Urgensi pemahaman antikorupsi dilingkungan Sekolah dalam hal ini yang dilakukan oleh Tim PKM Magister Hukum lakukan pada SMK Sasmita Jaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari rencana dan implementasi pemahaman nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pemahaman nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pemahaman dasar dan menengah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman anti korupsi adalah program pemahaman tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. tujuan utama dari Tim PKM Magister Hukum pada Siswa/i SMK Sasmita Jaya yakni: (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspekaspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.Pemahaman antikorupsi menghendaki sikapsikap seperti ini perlu untuk dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melaui permainan atau parodi. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konfensi. Terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat, Dalam upaya memahami upaya anti korupsi pada generasi muda terutama pada tingkat siswa/I SMK Sasmta Jaya melalui Pemahaman antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi.Kata Kunci: anti korupsi, generasi muda, pemahaman.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN USAHA DALAM RANGKA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL PADA REVOLUSI 4.0 ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Agung Nugroho]]>;
<![CDATA[Bambang Santoso]]>;
<![CDATA[Rizal S Gueci]]>
<![CDATA[ Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2020): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.617 KB)
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i2.4976
<![CDATA[The purpose of the implementation of Community Service entitled "The Socialization of Intellectual Property to Grow Businesses in the Context of Facing Global Competition in the Revolution 4.0" is as an effort to fulfill the obligations of the Higher Education Tri Dharma namely Community Service to be carried out at Bandung Lembang Floating Market on 19 October 2019 up to October 21, 2019. Based on the above, community service activities by providing information and or additional knowledge regarding Intellectual Property Rights. The method used in Community Service is in the form of counseling on the understanding of IPR and the importance of IPR for the business world. The types of IPR are also explained in detail. The Community Service Results obtained are the understanding and desire of PKM objects to administer and register IPR in the interests of their business.Keywords: Dedication, Intellectual Property Rights, Business World]]>
<![CDATA[BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Yoyon M Darusman]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>;
<![CDATA[Bastianon Bastianon]]>;
<![CDATA[Endi Arofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol 2, No 1 (2021): ABDIMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021
<![CDATA[Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa]]>
<![CDATA[Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 4, No 1 (2021): Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v4i1.12792
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk melihat dan memahami tentang pelaku kejahatan atau tindak pidana yang dapat dipidana. Kemudian juga ingin melihat seberapa pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan restoratif jusrtice. Adapun metode penelitian berbentuk yuridis normatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Setelah data terkumpul lalu data diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang termasuk dalam pelaku tindak pidana yaitu yang melakukan, menyuruh, menganjurkan dan turut serta. Disamping itu juga ada yang memberi janji, kesempatan, sarana dan keterangan. Dalam hal pentingnya mengenai seorang anak yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan restoratif jusrtice, maka hal ini merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan. Dengan konsep ini, diharapkan semua pihak dapat secara bersama-sama memecahkan masalah dengan melibatkan korban, pelaku termasuk juga para keluarga.]]>
<![CDATA[FENOMENA PEMBAJAKAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK VCD DAN DVD: SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS DARI TIDAK MAKSIMALNYA SANKSI HUKUM ]]>
<![CDATA[oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.905 KB)
|
DOI: 10.32493/SKD.v3i1.y2016.115
<![CDATA[ The number of piracy cases are popping up in the environment community indicates malfunctioning of the Act or law in mengujudkan legal protection of copyright musical works. It makes people increasingly do not trust the government officials there. Whereas cases of music copyright piracy is certainly not to be taken lightly. If left Indonesia will be increasingly threatened by the danger of a prolonged legal harassment, and it would threaten the creativity of the people of this country. Type commonly violated copyright piracy cassette production CD, VCD and DVD. Perederan proliferation of pirated goods in places such open indication can be seen from the market dominated by pirates. Keywords: Piracy, copyright, Sanctions Law]]>
<![CDATA[Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.808 KB)
|
DOI: 10.24815/sklj.v1i2.8471
<![CDATA[Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akanya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantorng-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.Indonesia is still being covered with dark clouds of corruption with various kinds and forms of its perpetrator. Every leader has promised in his reign will eliminate corruption and eradicate it to its roots. However, corruptions are still existed and flourish. The fertility of corruption has caused occurrence of poverty in society. Although corruption and poverty do not have a direct relationship, but by the occurrence of corruption will have a significant impact of growing poverty. In performing this research, the type of research that writers use is normative legal research, with data collection method used is literature study. The materials that have been collected are then analyzed by analytical descriptive method, so that the description is related to the problem. The results showed that the maximum effectiveness decision form for corruption actors to give deterrent effect to the corruptor is by giving the heaviest punishment that is capital punishment for the corruptor. Because corruptors have taken public money. The corrupted people's money can actually be allocated for the underprivileged people, especially for access to health and education, so that poverty can be overcome.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat) ]]>
<![CDATA[Yoyon M Darusman]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[RR Dewi Anggraeni]]>;
<![CDATA[Rizal S Gueci]]>;
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Abdi Masyarakat Humanis ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jamh.v1i1.3376
<![CDATA[Pengabdian ini berjudul Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan materi-materi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-undangan yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah pada Tahap Persiapan menggunakan : Pendekatan dan kunjungan langsung dengan Direktur Poltekip dan para pejabat yang terkait. Pemantapan dan penentuan lokasi PKm dengan mengkoridinasikan dengan para pihak terkait, Direktur Pascasarjana, Ketua Prodi MH, para Dosen, mahasiswa dan alumni. Penyusunan bahan ajar/materi pelatihan dan sosialisasi yang meliputi : Infocus, Slide serta handsout. Pada Tahap Pelaksanaan : Pelatihan serta sosialisasi materi yang bersifat tutorial yang disampaikan langsung oleh para nara sumber. Tanya jawab serta diskusi secara dua arah antara para nara sumber dengan para peserta PKM. Kesimpulan dalam PKM ini bahwa sosialisasi tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan yang disampaikan kepada para ASN dan PNS di lingkungan Poltekip Kementerian Hukum dan HAM RI yang kebetulan sedang melakukan pendidikan dan pelatihan. Dengan pemberian materi-materi tambahan berupa wawasan tentang Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan dapat memberikan wawasan dalam pemahaman tentang hukum kepada para peserta diklat]]>
<![CDATA[Legal Consequences for Perpetrators of Violations of The Economic Rights of The Creator and Efforts to Strengthen The Protection of a Song Copyright Work ]]>
<![CDATA[Oksidelfa Yanto]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v10i1.1023
<![CDATA[This study is purposed to determine the legal consequences for someone who commits copyright infringement, especially when the person commercially utilizes the economic rights of a song copyright work. It also wants to know what efforts can strengthen the protection of a song copyright work. The method used in this study is normative juridical method through literature study, with the presentation of data in the form of secondary data. The results showed that the legal consequences for perpetrators of violations of the economic rights of copyright works are punished with imprisonment for a maximum of four years and / or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000. In the sanctions, parties other than the creator are prohibited from taking advantage of the economic rights of the creator. The effort to strengthen the protection of a song copyright work is to form a special body that will be in charge of preventing and eradicating all acts that violate the copyright of song works. Then no less important is to apply all the provisions of existing regulations firmly by all law enforcement officers, especially judges in each decision.]]>
