Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Tadulako Law Review Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review JURNAL ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Jurnal Hukum dan Peradilan Yuris: Journal of Court and Justice Sinergi International Journal of Law Legalis : Journal of Law Review International Journal of Law Social Sciences and Management International Journal of Law Analytic Jurnal Legislasi Indonesia
Oksidelfa Yanto
Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana No.1, Tangerang Selatan
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PROTECTION OF TEACHER PROFESSION ENCOUNTERED WITH THE RULE OF CRIMINAL LAW ON CHILD PROTECTION Yanto, Oksidelfa; Iqbal, Muhamad
Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is in order to know the legal protection to the profession of teacher who perform disciplinary punishment of learners during the teaching and learning process. In addition, this is also to know the legal protection against learners from acts of violence that occurred in the educational environment. The method applied is a normative legal research method that focuses on legal norms and some research results relevant to the existing problems. The result of research showed in the disciplinary effort for the students there is a pattern of relationship between teachers with learners. The relationship is sometimes confronted with child protection regulations that confront the teacher on existing legal processes, although the teaching profession in carrying out its educational activities is protected by law. The conclusion of this research is the enforcement of discipline by teachers to learners often does not mean anything when encountered with other regulations, namely law of child protection. It certainly raises concerns for educator professions in their efforts to enforce disciplinary rules when encountered with the context of learners who cannot be directed by way of advice. 
Decriminalizing Marijuana Use as an Alternative Medical Treatment Guntara, Bima; Sambas, Nandang; Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i2.160

Abstract

The discourse surrounding the legalization of Class I narcotics, particularly marijuana (Cannabis Sativa), as one of the alternative medical treatments, has been continuously debated for the past few years. Various studies have been advancing with technological progress, prompting some other countries to start legalizing marijuana for medical purposes with certain restrictions. In Indonesia, there is a clear law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which imposes restrictions and prohibitions on the use of various narcotics. Violators of these regulations are subject to criminal sanctions. In this legal research, the author will conduct a literature study using a statutory approach, which involves examining all relevant laws and legal regulations related to narcotics and the legality of the policy on the use of Class I narcotics as alternative medical treatments, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 45), Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 17 of 2023 concerning Health, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research findings indicate that juridically, the Narcotics Law, especially Article 6 paragraph (1) letter a and Article 8 paragraph (1), prohibits the use of Class I narcotics for medical purposes, which is clearly contradictory to Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution where every person has the right to develop themselves through the fulfillment of their basic needs, the right to education, and to benefit from science and technology, arts, and culture, for the purpose of improving their quality of life and the welfare of humanity. Furthermore, the Health Law does not specifically regulate the use of marijuana for medical purposes, but only addresses general regulations regarding the use of narcotics. It is hoped that the results of this research can become a reference for policy makers to legalize the use of marijuana as an alternative treatment.
SOSIALISASI DAN PELATIHAN E-LITIGASI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNGGUL TANGERANG SELATAN GUNA MENINGKATKAN PROFESINALISME DALAM RANGKA PENDAMPINGAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN MELALUI APLIKASI KOMPUTER Yanto, Oksidelfa; Susanto, Susanto; Darusman, Yoyon M.; Wiyono, Bambang; Gueci, Rizal S.
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 1 No. 2 (2020): ABDIMAS April 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v1i2.p1-9.y2020

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui AplikasiKomputer” adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di LBH Unggul yang berdomisili kantor di Villa Pamulang Jl. Ismaya II Blok U 11 No 29 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 24 November 2019.Berdasarkan hal di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan atau tambahan pengetahuan mengenai sistem e-litigasidalam rangka mendukung penggunaan teknologi di Pengadilan merupakan suatu hal yang bermanfaat. sebagai wujud eksistensi Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan konstribusi besar kepada pengembangan dan penerapan ilmu kepada masyarakat.Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan sistem elitigasidalam peradilan cepat untuk menghindari pungutan liar serta peluang korupsi yang mungkin terjadi di Pengadilan.Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah beberapa pengacara yang tergabung dalam LBH Unggul sudah mulai mendaftarkan akun e-courtnya dan menambah pengetahuan dalam penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-court dan elitigation.Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta informasi berkaitan dengan cara penggunaan sistem e-litigation sebagai fasilitas berbasis teknologi dalam upaya pembayaran perkara serta birokrasi lainnya dengan basis online kepada pengacara di LBH agar dapat menyelesaikan kasus perkara lebih efisien dan cepat.Kata Kunci : Pengabdian, E-Litigation, Pengadilan, Teknologi
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH Darusman, Yoyon M; Susanto, Susanto; Yanto, Oksidelfa; Bastianon, Bastianon; Arofa, Endi
Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen Vol. 2 No. 1 (2020): ABDIMAS Desember 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/ABMAS.v2i1.p61-66.y2021

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakanpenjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan62Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikankepentingan umum. Salah satu daru alasan di buatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalammengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan citacita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonommenjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola, memberdayakan dan memajukansumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehinggapada akhirnya mampu menggerakkan roda pembangunan yang harus diiringi kesadaran akanpemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat jugamasyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitulembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat danBadan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembagaadat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepalaPemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. KepalaDesa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalamkedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagaipemimpin masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan visi dari seluruh perguruantinggi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian danpengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya untuk mewujudkan visitersebut, Program studi Magister Hukum Universitas Pamulang dengan melibatkan Dosendan para Mahasiswa telah mengadakan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk memberikanBimbingan teknis kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kalimati,Kecamatan Adiwerna dalam penyusunan Peraturan desa yang akan dilakukan di desaKalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.Kata Kunci: Bimbingan Teknis, Peraturan Desa
The Concept ff Handling Overcapacity in Prison Through A Restorative Justice Approach to Drug Abusers Widya Sari, Nani; Yanto, Oksidelfa; Prakash Nunna, Bhanu; Azis, Abdul
Pamulang Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v6i1.33382

Abstract

The implementation of the coaching carried out by Prison for the inmates often becomes not optimal due to the complexity of the problems that occur within Prison. One of the root causes of issues at Prison is overcapacity. This paper then tries to see by analyzing the nature of narcotics crime as a particular crime and Indonesia's role in overcoming narcotics crime. Then also visit and explore the implications of overcapacity in Prison and concepts that can be applied to prevent overcapacity in Prison. The research method used in this paper is a normative juridical research method, with the data source used being secondary data obtained through library research. The study results indicate that narcotics crime as a particular crime is transnational and involves international crime organizations. Indonesia's role in overcoming narcotics crime can be seen from the regulation in Law Number 35 of 2009. In this regulation, sellers and dealers are given a high penalty, even death. Sentences should not be given to those who are called victims or addicts. The implications of overcapacity in Prison can result in non-optimal coaching due to the complexity of the problems that occur in Prison. Overcapacity is one of the root causes of issues at Prison. For this reason, it is necessary to apply a concept to prevent overcapacity from occurring in Prison by providing rehabilitation as a form of using restorative justice.
THE INDONESIAN ARRANGEMENT OF ASSET FORFEITURE DRAFT AS REFORM EFFORTS IN RECOVERING STATE LOSSES DUE TO CORRUPTION: A COMPARATIVE STUDY OF UNITED STATES CODE Sianipar, Ferry Agus; Sambas, Nandang; Yanto, Oksidelfa
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 3 Issue 2 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v3i2.509

Abstract

Corruption remains a pervasive challenge in Indonesia, undermining governance, economic development, and social justice. The Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia is an effort in reform to restore state losses caused by the crime of corruption. This is a comparative legal research which aims to compare the Draft Asset Forfeiture Law with the United States Code as a reference to assess compatibility with human rights. The findings of this research indicate that despite the fact that there have been numerous previous efforts and procedures from law enforcement to return assets under the criminal procedure law and other regulations, the judicial system is still insufficient to effectively address potential state financial losses due to the rampant corruption crimes in Indonesia. The Asset Forfeiture system, which shares similarities with the Asset Forfeiture principle in the U.S.C., has the potential to be abused and violates human rights and the basic Criminal Law principle of presumption of innocence, both in Indonesia and the United States. Therefore, it is necessary to improve the Draft Law on Asset Forfeiture with due regard to Human Rights, by placing the perpetrators of corruption on the Principle of the Highest Balanced Probability, and still adhering to the principles of the criminal process in accordance with basic criminal law.
PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU Yanto, Oksidelfa
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i1.76

Abstract

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya dalam mencegah dan menghilangkan praktek korupsi sudah sangat sering dilakukan. Baik dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pembentukan komisi atau badan penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun korupsi tidak pernah mau pergi dari bangsa Indonesia. Di lembaga eksekutif ada korupsi, begitu juga di legislatif dan yudikatif. Belum lagi di beberapa badan usaha milik negara maupun lembaga-lembaga negara non kementerian. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat gerah dan marah. Sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa. Akan tetapi penegakan hukum atas pelakunya tidak berjalan dengan baik. Koruptor kebanyakan dihukum ringan. Padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Masyarakat berharap agar pelaku korupsi dihukum dengan seberat-beratnya, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.
PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS) Yanto, Oksidelfa
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.420

Abstract

Masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, merupakanmasalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan diIndonesia prostitusi merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang danmenjadi trendi dalam masyarakat. Lihat saja, tidak perlu modal besar, hanya cukup denganmodal wajah cantik, kemolekan tubuh, siap dihubungi 24 jam, serta bersedia melayani siapasaja tanpa memandang umur, maka pekerjaan ini bisa dilakoni untuk mendapatkan pundipundi uang, terutama oleh para wanita muda yang memang rata-rata menjadi incaran paralelaki hidung belang. Pemerintah sudah mencoba mengatasi persoalan ini. Namun faktanya,prostitusi bukannya berkurang tetapi malah menjalar baik di tempat hiburan, karaoke, pantipijat, salon terselubung dan lokasi-lokasi lainnya. Yang tidak kalah penting, muncul fenomenaprostitusi online yang sempat menghebohkan masyarakat akhir-akhir ini, baik yang dilakukanmasyarakat biasa hingga kalangan artis papan atas. Prostitusi, apapun, dimanapun dansiapapun pelakunya, ia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kesusilaan yangbersifat ilegal serta melawan hukum, dan hak asasi manusia, untuk itu harus dihentikan.
The Role of Justice Law Enforcement By Judges In Handling Criminal Cases Sari, Nani Widya; Yanto, Oksidelfa; Widodo, Guntarto; Rejeki , Henlia Peristiwi; Ramadan, Tubagus Ahmad
Legalis : Journal of Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): April 2025
Publisher : Indonesian Scientific Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61978/legalis.v3i2.515

Abstract

Law enforcement is a process of making efforts to reinforce the existing legal norms. One of the parties that plays a role in law enforcement is the judge. The role of judges in law enforcement, especially criminal law, is very urgent in the criminal justice system in Indonesia. This is because the judge is the one who decides a case through his decision which will always be the concern of justice seekers. Therefore, in handling cases, the judge is impartial and may not be influenced by any party, so that his decision can realize a sense of justice in society. The research method used in this writing is the normative legal research method using secondary data obtained through literature studies. The focus of this research is the role of judges in law enforcement, especially in handling criminal cases through their just decisions.
Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) Based on a Review of the Job Creation Regulation Henlia Peristiwi Rejeki; Suriaatmaja, Toto Tohir; Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i3.793

Abstract

One form of employment agreement in Indonesia is a fixed-term employment agreement, or what we usually hear as a contract employment agreement. Recently, more and more business actors or companies have used a contract work system for their workers. It is suspected that in the implementation of the contract work agreement, it is more profitable for entrepreneurs or companies by ignoring the rights of workers that should be obtained. To obtain data, the method used in this study is the library research method, which is a research method carried out in the library, where data is obtained by reading, studying books, laws and regulations, scientific works, papers, the internet and other documents related to this. This article discusses How Legal Protection for workers whose contracts are continuously extended without a clear status. With the ratification of Perpu Number 02 of 2022 which is a replacement for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is hoped that it can help employees with Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) to fulfill their rights at work, especially the payment of final PKWT compensation which should be paid when the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) ends.
Co-Authors Abdul Azis Agus Salim Alzagladi, Hasan Arofa, Endi Bambang Santoso Bambang Wiyono, Bambang Bastianon, Bastianon DADANG DADANG Edi Setiadi Gueci, Rizal S Gueci, Rizal S. Guntara, Bima Henlia Peristiwi Rejeki Imanuddin, Iman Indriani, Iin Insani, Nursolihi Isnaeni, Belly Jeremia Hutagalung Kartono Muhamad Iqbal Nandang Sambas Nugroho, Agung Octaviyanti, Ary Oktaviyanti, Ary Prakash Nunna, Bhanu Ramadan, Tubagus Ahmad Rejeki , Henlia Peristiwi Runaeni, Neni Sari, Nani Widya Sianipar, Ferry Agus Sibagariang, Rudini Suriaatmaja, Toto Tohir Susanto Susanto Tuanaya, Halimah Humayrah Widodo, Guntarto Widya Sari, Nani