Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Madinah: Jurnal Studi Islam Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI) Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Al-Buhuts (e-journal) Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah Jurnal Ekonomi dan Bisnis SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Southeast Asia Journal of Graduate of Islamic Business and Economics JEBD Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir Adpertens ; Jurnal Ekonomi dan Manjemen Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies Agency Journal of Management and Business J-CEKI
Nasrullah Bin Sapa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEPAILITAN DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH Muhammad Jumaidi Pamalingan; Abdul Syatar; Nasrullah bin Sapa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Iflas merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta atau yang disebut dengan istilah pailit. Pailit adalah keadaan seseorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Pengelolaan utang-piutang dalam ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, menghindari riba, dan menjaga keutuhan moral. Utang-piutang diizinkan, namun harus berdasarkan akad yang sah, jujur, dan dengan niat baik untuk melunasinya. Prinsip utama adalah menghindari unsur riba (bunga) dan memastikan adanya perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam Undang-undang Kepailitan terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit, yaitu upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ada beberapa upaya harmonisasi antara hukum positif dengan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam masalah kepailitian yaitu tidak adanya dualisme dalam pengadilan, peningkatan peran MUI dan OJK syariah, peningkatan regulasi dan peningkatan kompetensi SDM hukum. Kata Kunci: Kepailitan, Ekonomi Syariah, Hukum.   Abstract Iflas is a condition of a person who has no assets or what is called bankruptcy. Bankruptcy is a condition of a Debtor when he has stopped paying his debts. A condition that requires the intervention of the Panel of Judges to guarantee the common interests of his creditors. Management of debts in Islamic economics emphasizes the principles of justice, avoiding usury, and maintaining moral integrity. Debts are permitted, but must be based on a valid, honest contract and with good intentions to pay it off. The main principle is to avoid the element of usury (interest) and ensure that there is a written agreement to avoid disputes in the future. In the Bankruptcy Law, there are two possible legal remedies that can be taken by parties who are dissatisfied with the bankruptcy declaration decision, namely cassation or judicial review to the Supreme Court. There are several efforts to harmonize positive law with sharia economic law, especially in bankruptcy matters, namely the absence of dualism in the courts, increasing the role of the MUI and OJK Sharia, increasing regulation and increasing the competence of legal human resources. Keywords:Bankruptcy, Sharia Economics, Law.
PASAR MODAL SYARIAH: EKSPLORASI INSTRUMEN INVESTASI DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM REGULASI DAN PENGAWASAN Nurbaeti; Nasrullah bin Sapa; Abdul Syatar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57625

Abstract

Abstrak Pasar modal syariah merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba, maysir, dan gharar. Artikel ini membahas makna, sejarah, prinsip, instrumen, dan regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Sejak dimulainya penerbitan Reksa Dana Syariah pada tahun 1997 dan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000, pasar modal syariah telah mengalami perkembangan signifikan, didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Instrumen investasi seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah memberikan alternatif bagi investor untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Regulasi OJK berperan penting dalam menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. Kata Kunci: Instrumen, Pasar Modal Syariah, Regulasi OJK.   Abstract The Islamic capital market is an important component of the financial system that operates in accordance with Islamic sharia principles, which emphasize fairness, transparency, and avoidance of usury, maysir, and gharar. This article discusses the meaning, history, principles, instruments, and regulations of the Islamic capital market in Indonesia. Since the inception of Islamic Mutual Funds in 1997 and the launch of the Jakarta Islamic Index (JII) in 2000, the Islamic capital market has experienced significant development, supported by regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI). Investment instruments such as sukuk, Islamic stocks, and Islamic mutual funds provide alternatives for investors to participate in productive economic activities that are in accordance with Islamic values. OJK regulations play an important role in maintaining market integrity and protecting investors' interests, thereby increasing confidence and encouraging the growth of the Islamic capital market. Keywords: Instruments, Islamic Capital Market, OJK Regulation.
PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Sapinah; Nasrullah bin Sapa; Cut Muthiadin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.59436

Abstract

Abstrak Pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai etika, kebersihan, dan keberlanjutan telah mendorong permintaan terhadap produk halal secara signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi sertifikasi halal dalam perdagangan internasional, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun dinamika global industri halal. Menggunakan metode studi pustaka kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur akademik dan regulasi yang relevan guna menelusuri peran strategis sertifikasi halal dalam menjamin kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kompetitif dalam perdagangan lintas negara. Meskipun terdapat tantangan berupa ketidakharmonisan standar antarnegara dan keterbatasan pengakuan timbal balik, sertifikasi halal tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta edukasi sosial. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi standar halal global, digitalisasi sistem jaminan halal, dan integrasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī‘ah sebagai fondasi pengembangan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan. Kata kunci: Sertifikasi halal, perdagangan internasional, industri halal, kepercayaan konsumen   Abstract The growing global Muslim population and increasing consumer awareness of ethical, hygienic, and sustainable values have significantly boosted demand for halal products. This article aims to examine the importance of halal certification in international trade from both Islamic economic perspectives and global halal industry dynamics. Employing a qualitative library research method, this study analyzes academic literature and relevant regulations to explore the strategic role of halal certification in ensuring product quality, enhancing consumer trust, and expanding international market access. The findings indicate that halal certification functions not only as a religious requirement but also as a competitive instrument in cross-border trade. Despite challenges such as the lack of harmonized standards and limited mutual recognition among certifying bodies, halal certification contributes positively to economic growth, SME empowerment, and social awareness. This study recommends the global harmonization of halal standards, the digitalization of halal assurance systems, and the integration of maqāṣid al-sharī‘ah values as the foundation for developing an inclusive and sustainable halal industry. Keywords: Halal certification, international trade, halal industry, consumer trust
ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK NASIONAL Rasnawati; Nasrullah Bin Sapa; Cut Muthiadin
El-Iqthisadi Vol 7 No 1 (2025): Juni
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i1.59429

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji kewenangan lembaga dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, mengidentifikasi masalah terkait kurangnya pemahaman tentang peran spesifik lembaga dan dampaknya terhadap efektivitas proses sertifikasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kewenangan lembaga serta menilai dampaknya terhadap kualitas produk halal dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan, sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab atas audit dan verifikasi produk. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan fatwa halal. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun terdapat sistem sertifikasi yang terstandarisasi, masih ada tantangan dalam koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi dan sosialisasi regulasi halal untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi. Rekomendasi praktis termasuk penguatan pengawasan terhadap produk halal dan penelitian lebih lanjut tentang dampak sertifikasi halal terhadap daya saing produk di pasar global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia. Kata Kunci: Analisis Kewenangan lembaga; Proses Sertifikasi Halal; Produk Nasional   Abstract This research examines the authority of institutions in the halal certification process in Indonesia, identifying issues related to the lack of understanding of the specific roles of institutions and their impact on the effectiveness of the certification process. The objective of the research is to analyze the authority of the institution and assess its impact on the quality of halal products and consumer trust. The research method used is a qualitative approach with case studies, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research results show that the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) has the primary authority in setting policies, while the Halal Inspection Agency (LPH) is responsible for product audits and verification. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) plays a role in issuing halal fatwas. This research also notes that although there is a standardized certification system, there are still challenges in coordination between agencies, as well as a lack of competent human resources. The implications of this research emphasize the importance of enhancing the capacity of certification bodies and socializing halal regulations to improve the effectiveness of certification. Practical recommendations include strengthening the supervision of halal products and further research on the impact of halal certification on product competitiveness in the global market. This research is expected to contribute to the development of a more transparent and accountable halal certification system in Indonesia. Keywords: Institutional Authority Analysis; Halal Certification Process; National Products
Halal Certification In International Trade Kartika; Nasrullah Bin Sapa; Cut Muthiadin
SOUTHEAST ASIA JOURNAL oF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS Vol. 3 No. 1 (2024): May
Publisher : Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/sajgibe.v3i1.4077

Abstract

This study aims to analyze the importance of halal certification in international trade and its impact on product competitiveness in the global market. The method used is a descriptive qualitative approach with a literature study, which collects secondary data from various scientific journals, reports, and regulations related to halal certification. The results of the study indicate that halal certification not only functions as a guarantee of compliance with Islamic teachings, but also as an effective marketing tool that can increase product competitiveness in the international market. In addition, countries with strong halal certification systems, such as Malaysia and Saudi Arabia, have an advantage in expanding their market access, while other countries need to improve the quality and credibility of their halal certification systems to compete in an increasingly competitive global market.
URGENSI STANDARISASI HALAL DALAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN: TELAAH PROSES PRODUKSI, BAHAN TAMBAHAN, DAN KAIDAH FIKIH Fatmawati; Nasrullah bin Sapa; Cut Mutiadin; Heri Iswandi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.59543

Abstract

Abstrak Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim dan berkembangnya pasar global produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi standarisasi halal dari perspektif fiqih dan regulasi kontemporer, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan integritas produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), yang mencakup analisis terhadap literatur klasik fiqih, fatwa ulama kontemporer, serta regulasi halal seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan standar halal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standarisasi halal dalam industri makanan merupakan kebutuhan fundamental yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam menjamin kehalalan produk, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari prinsip-prinsip fiqih muamalah. Dalam perspektif fiqih, standarisasi halal mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), pencegahan terhadap yang syubhat dan haram (sad al-dzari’ah), serta perlindungan terhadap hak konsumen. Kata kunci: standarisasi halal, fiqih muamalah, regulasi halal, industri makanan.   Abstract Halal standardization in the food industry is an urgent need amidst growing Muslim consumer awareness and the growing global halal product market. This study aims to examine the urgency of halal standardization from a contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) and regulatory perspective, as well as its implications for consumer protection and halal product integrity. The research method used is a qualitative study with a library research approach, which includes analysis of classical Islamic jurisprudence (fiqh) literature, contemporary Islamic fatwas (fatwas), and halal regulations such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and international halal standards. The results show that halal standardization in the food industry is a fundamental need that serves not only as a technical instrument to guarantee product halalness but also as a concrete implementation of the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in transactions. From a fiqh perspective, halal standardization reflects the principles of prudence (ihtiyath), prevention of doubtful and forbidden matters (sad al-dzari'ah), and protection of consumer rights. Keywords: halal standardization, muamalah fiqh, halal regulation, food industry.
Overcoming Barriers to Halal Certification: A Study of SMEs in Indonesia’s Food Industry Kholid Albar; Nasrullah Bin Sapa; Cut Muthiadin
SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2025): SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
Publisher : STEI Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59636/saujana.v7i3.378

Abstract

This study examines the challenges and opportunities associated with halal certification for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia’s food industry. The objective is to explore how SMEs perceive and navigate the halal certification process, as well as the role of government initiatives and technological tools in overcoming barriers to certification. The research employs a qualitative methodology, using semi-structured interviews and case studies to gather data from SMEs, certification bodies, and government officials. Thematic analysis is applied to identify key themes related to the challenges, such as a lack of understanding and the high costs of certification, as well as the support provided by government programs like SEHATI (Free Halal Certification) and the use of digital tools in streamlining the process. The findings indicate that while SMEs face significant barriers in obtaining halal certification, including financial constraints and knowledge gaps, government support and technological innovations play a crucial role in facilitating access to certification. Halal certification is shown to improve the competitiveness of SMEs by enhancing product quality, fostering consumer trust, and opening access to global markets. Additionally, it promotes sustainable and ethical production practices. The study contributes to the understanding of halal certification’s impact on SMEs, highlighting the need for continued collaboration between stakeholders. It suggests further research into the long-term effects of halal certification on SMEs’ financial performance and the role of digital tools in simplifying certification processes.
Pilgrim Loyalty Development Through Satisfaction and Sharia-Compliant Service Quality (Case Study: Umrah Travel Agencies in AMPHURI SULAMPUA) Sastri Ayu Wiranitania; Murtiadi Awaluddin; Nasrullah Bin Sapa
Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah) Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the satisfaction and loyalty of pilgrims through Sharia-compliant service quality in Umrah travel companies under AMPHURI SULAMPUA. The research is grounded in the regulations set forth by Ministerial Regulation No. 8 of 2018 concerning the Organization of Hajj and Umrah. These serve as essential foundations to ensure that Hajj and Umrah travel services comply with existing Sharia standards. The type of research used is quantitative with a causal associative research design. This study collected primary data from 150 respondents using a purposive sampling technique. The data were analysed using the Structural Equation Modelling (SEM) method with the Partial Least Squares (PLS) version 4.0 approach. The results show that Sharia-compliant service quality—measured by reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles, and Sharia compliance—has a positive and significant effect on pilgrims’ satisfaction. Similarly, Sharia-compliant service quality has a positive and significant effect on pilgrims’ loyalty. Furthermore, pilgrim satisfaction has a positive and significant effect on loyalty. The mediating effect of satisfaction strengthens the relationship between Sharia-compliant service quality (based on reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles, and Sharia compliance) and pilgrim loyalty, and this effect is also positive and significant. The implication of this study is that Umrah pilgrims served by travel companies under AMPHURI SULAMPUA place greater emphasis on Sharia-compliant service quality in order to attain satisfaction and ultimately build loyalty toward the offered products or service packages.
Dampak Tenaga Kerja, IPTIK, dan ZIS Terhadap PDRB di Indonesia dengan I-HDI Sebagai Variabel Intervening Muhammad, Nurcholis; Mustakim Muchlis; Nasrullah Bin Sapa; Kamaruddin, Kamaruddin
Al-Buhuts Vol. 20 No. 2 (2024): Al-Buhuts
Publisher : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/ab.v20i2.5178

Abstract

This study aims to determine the direct impact of labor, ICT-Development Index, and Zakat, Infaq, Shadaqa on Islamic Human Development Index and Gross Regional Domestic Product and the indirect impact of labor, ICT-Development Index, and Zakat, Infaq, Shadaqa variables on Gross Regional Domestic Product mediated by Islamic Human Development Index. This type of research is quantitative research using secondary data in the form of panel data from 27 provinces in Indonesia in 2018-2022. Data sources are obtained from BPS and BAZNAS. The data analysis model used is panel data analysis with the Random Effect Model (REM) approach and path analysis. The results of this study indicate that directly ICT-Development Index has a positive and significant impact on Islamic Human Development Index while labor and Zakat, Infaq, Shadaqa have a positive but insignificant impact on Islamic Human Development Index. Directly labor and ICT-Development Index have a positive and significant impact on Gross Regional Domestic Product while Zakat, Infaq, Shadaqa and Islamic Human Development Index have a positive but insignificant impact on GRDP. Indirectly, Islamic Human Development Index has not been able to significantly mediate the relationship between labor, ICT-Development Index, and Zakat, Infaq, Shadaqa variables on Gross Regional Domestic Product in Indonesia
Green Banking Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah Nurjannah, Nurjannah; Lince Bulutoding; Nasrullah Bin Sapa; Amiruddin K; Sumarlin Sumarlin
Al-Buhuts Vol. 20 No. 2 (2024): Al-Buhuts
Publisher : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/ab.v20i2.5226

Abstract

This study aims to describe the implementation of green banking from the perspective of maqāṣid asy-syarīʿah in encouraging the existence of Islamic banking. This study is a qualitative study using a phenomenological approach, an interpretive paradigm using intentional analysis. The types of data used are noema and noesis, using three data collection techniques, namely in-depth interviews, documentation and participant observation. The results of the study indicate that the implementation of green banking based on maqāṣid syarī᷾ah is able to encourage the existence of Islamic banking. The implementation of green banking from the perspective of maqāṣid asy-syarīʿah at Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Indonesia in supporting its existence consists of seven components, maintaining religion (ḥifẓ al-dīn), maintaining the Soul (ḥifẓ al-nafs), maintaining the environment (ḥifẓ al-bī᷾ah), and maintaining honor (ḥifẓ al-irdi) have been implemented, while maintaining reason (ḥifẓ al-᷾aql) requires improvement in green banking research and publication, maintaining descendants (ḥifẓ al-᷾nasl) requires improvement in terms of digital banking system security and the presence of product innovation, and maintaining wealth (ḥifẓ al-māl) requires providing opportunities for farmers to be able to apply for financing using the salam contract or other related contracts.
Co-Authors A. Ika Fahrika Abdi Wijaya Abdul Chadjib Halik Ahmad Sandi Amiruddin K Anisa Utami Novianty Asriadi Arifin Adi Asyraf Mustamim Azwar Azwar Cut Muthiadin Cut Mutiadin Darmawati H Dedi Susanto Devy Wulandari Dian Sari Erniawati, Erniawati Fatmawati Fatmawati H. Muhtar Lutfi Halima Basri Halimah Basri Harni Heri Iswandi I Nyoman, Budiono Ihwan Wahid Minu Ismawati Ismawati Kamaruddin Kamaruddin Kamaruddin Kartika Kholid Albar Kurnaemi Anita Lince Bulutoding M Yusuf K Mohamad Subli Muh. Samsunar Muhammad Affandi AR Muhammad Jumaidi Pamalingan Muhammad, Nurcholis Muhlis Muhlis MUHTAR LUTFI Mukhlis Mukhtar Lutfi Mukhtar Lutfi Murtiadi Awaluddin Mustakim Muchlis Nur Annisa Nurbaeti Nurjannah Nurjannah Putra, Trisno Wardy Putri Ayu Ramadhani Rahman Ambo Masse Ramdhani ilham, Rizky Amaliyah Ramlah Ramlah Rasnawati Safri Haliding Samsul Samsul Sapinah Sastri Ayu Wiranitania Selmiana Salam Sudirman Sufiani Zahra Sumarlin Sumarlin Supriadi Supriadi Supriadi Syatar, Abdul Titin Hardianti Trimulato Trimulato Trimulato Zulfa Amani Zulkifli