Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) JAPHTN-HAN Journal of Law, Environmental and Justice Sawerigading Law Journal Jurnal Dinamika Hukum
Ali Rahman
Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Sinkronisasi Pengaturan Kawasan Tempat Penting Bagi Masyarakat Hukum Adat Malind Anim. Rahman, Ali
Yustitiabelen Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i2.1450

Abstract

Penelitian ini mengkaji penetapan Tempat Penting Masyarakat Hukum Adat Malind Anim berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010–2030. Masalah penelitian dirumuskan sebagai: bagaimanakah penempatan Tempat Penting dalam struktur RTRW Kabupaten Merauke? Dengan menggunakan penelitian hukum normatif—melalui studi dokumen, analisis perundang-undangan, dan telaah literatur—penelitian menemukan bahwa pengaturan Tempat Penting digolongkan ke dalam kawasan lindung setempat (spiritual dan kearifan lokal) tidak sesuai kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya menurut PP No. 15 Tahun 2010. Perbedaan jadwal penetapan antara Perda Kabupaten (2011) dan Perda Provinsi Papua (2013) menegaskan perlunya sinkronisasi norma. Merujuk PP No. 21 Tahun 2021, muatan pengaturan Tempat Penting seharusnya diperkuat dalam kawasan strategis dan kawasan lindung. Sebagai rekomendasi, Raperda RTRW Kabupaten Merauke harus mengadopsi ketentuan terbaru tersebut, dan Pemerintah Kabupaten Merauke diharapkan konsisten melakukan perlindungan, pemantauan, dan evaluasi Tempat Penting Masyarakat Hukum Ada.
Asset Recovery from Mining Corruption: Rationality, Urgency, and Challenges for Environmental Restoration La Ode Ghondohi; H.M. Said KArim; Muhadar, Muhadar; Ali Rahman; Maratovna , Yessentemirova Aigul
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v3i2.172

Abstract

The state is entitled to demand asset recovery against mining corruption and/or illegal mining for alleged abuse of power, but the Corruption Crime Law only focuses on the confiscation of assets as an economic exchange value, so standardization of allocations for ecological recovery is needed as an effort to restructure post-mining land. This research aims to clarify the concept of ecological based asset recovery related to corruption cases in the mining sector, specifically within the context of Indonesia's Asset Confiscation Law. This type of research is normative, employing a statutory approach to rationalize facts and establish a legal basis for recovering assets derived from criminal acts of corruption in vital natural resources. This research shows, first, the results of the rationality research in the form of arguments that manipulative actions in the mining sector with indications of gaining profits are corruption, corruption in the mining sector is an act that is detrimental to state finances, and the mining sector is an exploitative activity that requires allocation of ecological recovery. Second, the Draft Law on Asset Confiscation is recommended to regulate the systematic confiscation of mining corruption proceeds, aiming not only to support economic recovery but also to facilitate ecological recovery. This regulation encompasses asset management, the allocation of ecological loss costs, the allocation of economic losses, and the allocation of ecological recovery costs.
Urgensi dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Saputra, Imran Eka; Rahman, Ali; Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2404

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan regulasi di Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan, dan mengkaji dan menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan cadangan pangan sebagai dasar penyelesaian permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Berdasarkan penelitian mengenai pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, disimpulkan bahwa regulasi tersebut memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis, pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan luhur bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, penyusunan peraturan ini mendesak untuk mengatasi berbagai tantangan seperti kerawanan pangan, ketidakstabilan harga, dan tingginya angka stunting di wilayah ini. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan cadangan pangan yang saat ini belum optimal karena belum adanya landasan hukum yang memadai. Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah ini diperlukan untuk menggantikan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2023 yang bertentangan dengan asas "Lex Superior Derogat Legi Inferiori," sehingga menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan pangan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, peraturan daerah ini menjadi instrumen penting untuk mendukung ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan, sejalan dengan kebijakan nasional dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Co-Authors Andi Istiana Inayah Dwi Putri Arif Maulana, Arif Aulia, Nur Afti Begishev, Ildar Gunawan, Bambang Ady H.M. Said KArim Hafid, Zhulfiana Pratiwi Idrus, Wahyuni Imran Eka Saputra Imran Eka Saputra Imran Eka Saputra. B La Ode Ghondohi Mamonto, Moch Andry Wikra Wardhana Maratovna , Yessentemirova Aigul Martinus Guntur Ohoiwutun Martinus Guntur Ohoiwutun Muhadar, Muhadar Muhammad Firmansyah, Muhammad Muhammad Irwan Nur, Alqadri Razak, Furqan Rizki Ramadani Saputra, Imran Eka Theresia Maria Thesa Theresia Maria Thesa Ohoiwutun