Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Moderat TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Khazanah Sosial International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik INFOKUM Jurnal Scientia Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Public Service And Governance Journal J-CEKI Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan
Yudi Rusfiana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
KEPEMIMPINAN JOKO WIDODO DALAM KONTEKS POLITIK DINASTI A, Widia Novita Lukitasari W; Agustini, Evi; Sailendra, Gilang; Lubis, Zaenal; Yunizhar, Mochammad Imam; Rusfiana, Yudi
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v5i1.4498

Abstract

The phenomenon of dynastic politics in Indonesia has become an important issue in the last few decades, especially during the leadership of President Joko Widodo (Jokowi). This article analyzes the influence of dynastic politics on Jokowi's leadership, with a focus on the involvement of his family members in local and national politics, such as Gibran Rakabuming Raka and Bobby Nasution. Although Jokowi has succeeded in steering Indonesia towards stable economic growth, the family's influence in politics has sparked debate about its impact on the quality of democracy. This research examines whether dynastic politics strengthens or weakens Indonesia's democratic system, by analyzing public perceptions, related legal regulations, and the impact on the regeneration of political leadership. Based on public opinion surveys, interviews with political experts, and literature analysis, this research concludes that dynastic politics, although supporting the continuation of family power, can reduce people's trust in a fair and competitive democratic process. This article provides policy recommendations to improve the regulation of dynastic politics in Indonesia, as well as encourage the renewal of a political system that is more open and based on meritocracy. ABSTRAKFenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir, terutama selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artikel ini menganalisis pengaruh politik dinasti terhadap kepemimpinan Jokowi, dengan fokus pada keterlibatan anggota keluarganya dalam politik lokal dan nasional, seperti Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Meskipun Jokowi berhasil membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengaruh keluarga dalam politik telah memicu perdebatan mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Penelitian ini mengkaji apakah politik dinasti memperkuat atau justru melemahkan sistem demokrasi Indonesia, dengan menganalisis persepsi publik, regulasi hukum terkait, serta dampak terhadap regenerasi kepemimpinan politik. Berdasarkan survei opini publik, wawancara dengan pakar politik, dan analisis literatur, penelitian ini menyimpulkan bahwa politik dinasti, meskipun mendukung keberlanjutan kekuasaan keluarga, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang adil dan kompetitif. Artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi politik dinasti di Indonesia, serta mendorong pembaruan sistem politik yang lebih terbuka dan berbasis pada meritokrasi.
Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Rusfiana, Yudi; Nurseta, Handoko
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.46

Abstract

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup lama, pendekatan Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan, Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung melalui strategi kampanye militer karena melibatkan satuan TNI yang memiliki matra dan fungsi yang berbeda.Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitarwilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian disarankan bahwa penggunaan kekuatan tempur dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer agar lebih terkoordinasi dan terkomunikasikan apalagi bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang perlu pemahaman terkait dengan pengoptimalisasikannya dalam operasi penanggulangan banjir.
Collaborative Governance in Tourism Law Enforcement: A Study on the Implementation of the ASOCA Strategy in Jakarta Nababan, John C.E.; Muh. Ilham; Mansyur Achmad; Yudi Rusfiana
Khazanah Sosial Vol. 7 No. 2 (2025): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v7i2.45924

Abstract

Law enforcement in Jakarta’s urban tourism industry faces complex challenges, ranging from licensing violations and labor exploitation to environmental degradation and weak tourism security oversight. This study aims to analyze the effectiveness of collaborative governance in tourism law enforcement through the interaction between state and community actors. The research design employs a qualitative approach, collecting data through semi-structured interviews with key stakeholders (Tourism Office, Civil Service Police Unit/Satpol PP, Police, Pokdarwis, and FKPM), field observations at strategic tourism locations in Jakarta, and analysis of policy documents and institutional reports. The analysis draws on the collaborative governance framework and is further enriched by the ASOCA strategy (Ability, Strength, Opportunities, Culture, Agility) to evaluate inter-agency collaborative capacity. The findings indicate that inter-agency forums, digital reporting, joint operations, and community legal education have improved supervision effectiveness and fostered public ownership of tourism regulations. However, these efforts remain limited by regulatory fragmentation, resource disparities, weak coordination SOPs, and bureaucratic resistance to community participation. The study’s original contribution lies in the application of the ASOCA strategy as an institutional analytical tool in the context of urban tourism governance—a methodological innovation that broadens the understanding of plural policing and community-based law enforcement. This study recommends institutionalizing cross-actor task forces, introducing performance-based participatory incentives, and strengthening digital reporting systems as action plans to develop a responsive, collaborative, and sustainable tourism governance framework.
Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ade Adriyadi; Yudi Rusfiana; Dyah Poespita Ernawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10337

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan rumah layak huni. Persentase rumah layak huni turun dari 70,67% pada 2021 menjadi 59,63% pada 2023. Jumlah permukiman kumuh meningkat dari 18 lokasi pada 2020 menjadi 24 lokasi pada 2022. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yakni sebanyak 401.722 dari total 406.908 kepala keluarga pada 2023. Upaya pemerintah daerah, seperti bantuan pembangunan 168 unit rumah pada 2022–2023, belum mampu mencapai target nasional 70% rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rumah layak huni di Sumedang menggunakan teori implementasi Edward III (1980), yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan Nvivo 14 dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Masalah utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pembiayaan tidak mencukupi, infrastruktur belum mendukung, serta peraturan dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Rekomendasi strategi meliputi penguatan komunikasi, penyesuaian bantuan, revisi regulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.
TERORISME DAN KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI INDONESIA Rusfiana, Yudi; Suparman, Agus Nurulsyam
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.14073

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik dan oleh karena itu di dalam melakukan penanggulangan radikalisme terorisme tentunya mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom, di dalam upaya memberikan jaminan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memberikan jaminan keamanan masyarakat dari ancaman bahaya radikalisme terorisme.Implementasi kebijakan deradikalisasi dilakukan mencakup prinsip-prinsip dan pendekatan; metode deradikalisasi; materi deradikalisasi; dan pembinaan narapidana terorisme.  Terdapat pendekatan Reengament yang dapat dilakukan dalam kerangka memperkuat penanggulangan teoris juga pendekatan budaya yang bersumber dari kearifan lokal  Selain itu penanggulangan teroris pada tataran implementatif dapat dilaksanakan  melalui strukturilasi kewenangan sampai ke level pemerintahan yang terendah.  Kata Kunci : Deradikalisasi, Terorisme, Kebijakan
Quality of Air Transportation Services in Supporting Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province Fernando, Fernando; Simangunsong, Fernandes; Rusfiana, Yudi; Achmad, Mansyur
ARISTO Vol 13 No 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v13i1.10335

Abstract

Airport transportation is one of the backbones of national transportation and connectivity. The government has issued regulations related to Minimum Service Standards for Air Transportation Passengers which have an important role in regulating and ensuring the quality of service provided by airport management to consumers or users of services. West Java itself has three airports as transportation access in the accessibility of tourist destinations, namely Husein Sastra Negara Airport, Kertajati Airport and Nusawiru Airport. The purpose of this study is to analyze the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, participant observation and document collection and studies. The results of this study explain that the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province at Nusawiru Airport is not optimal due to several things including facilities and infrastructure that need to be rejuvenated so that they can support excellent service. Supporting factors Nusawiru Airport has a strategic position as the only airport located in the Southern West Java, which is an alternative gateway to Tourist Destinations in West Java. As a strategic national tourism area to become a world tourist destination. Inhibiting factors The frequency of flight services from and to Nusawiru cannot be ensured to be routinely available every day, so that income from traffic is still low. Then another inhibiting factor is the financing factor for the operation of Nusawiru Airport.
Co-Authors A, Widia Novita Lukitasari W Abidin As, Zaenal Abu Hanifah Achmad, Mansyur Ade Adriyadi Agus Nurulsyam Suparman Agus Subagyo Agus Subagyo Agustini, Evi Andi Masrich Aris Maulida Monkuba AS, Zaenal Abidin Dadang Supriatna Dewi Kurniasih Djohermansyah Djohan Elen Lian Endang Try Setyasih Fajar Riatama Fernandes Simangunsong, Fernandes Fernando Fernando, Fernando Handoko Nurseta Ismail Nurdin Kurniasih, Dewi Kusworo Lubis, Zaenal Madjid, Udaya Mansyur Achmad Megandaru Widhi Kawuryan Muh. Ilham Muhani Mutiara Salsabila Mu’tamirudin, Mu’tamirudin Nababan, John C.E. Nurliah Nurdin Nurseta, Handoko Prabowo, Hadi Ristiani, Ida Yunari Sadu Wasistiono Sailendra, Gilang Srining Ayu Syafri, Wirman Teguh, Prio Utomo, Ragil Cahyo Yunizhar, Mochammad Imam Zaenal Abidin AS