Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Moderat TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik INFOKUM Jurnal Scientia Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Public Service And Governance Journal J-CEKI Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Khazanah Sosial
Yudi Rusfiana
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah Melalui Strategi Kampanye Militer dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Rusfiana, Yudi; Nurseta, Handoko
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v4i1.46

Abstract

Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung telah berjalan cukup lama, pendekatan Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dan operasional pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan, Kampanye militer terdiri dari operasi militer untuk perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung melalui strategi kampanye militer karena melibatkan satuan TNI yang memiliki matra dan fungsi yang berbeda.Strategi yang dilakukan oleh TNI (dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Kodim Bandung pada operasi penanggulangan bencana banjir, diantaranya secara bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menggalang semua kekuatan TNI yang ada di sekitarwilayah Bandung Raya diantaranya Batalyon Zeni Tempur-3 Dayeuh Kolot, Kopaskhas TNI-AU yang berada di Lanud Sulaeman, Lanal Bandung serta aparat kewilayahan lainnya untuk bersinergi dan membantu dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana banjir. Namun demikian disarankan bahwa penggunaan kekuatan tempur dengan institusi/organisasi lain yang memiliki jalur dan tata kerja yang berbeda dari hierarki militer agar lebih terkoordinasi dan terkomunikasikan apalagi bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang perlu pemahaman terkait dengan pengoptimalisasikannya dalam operasi penanggulangan banjir.
Implementasi Kebijakan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Ade Adriyadi; Yudi Rusfiana; Dyah Poespita Ernawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10337

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan signifikan dalam ketersediaan rumah layak huni. Persentase rumah layak huni turun dari 70,67% pada 2021 menjadi 59,63% pada 2023. Jumlah permukiman kumuh meningkat dari 18 lokasi pada 2020 menjadi 24 lokasi pada 2022. Kondisi ini diperburuk dengan masih banyaknya kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yakni sebanyak 401.722 dari total 406.908 kepala keluarga pada 2023. Upaya pemerintah daerah, seperti bantuan pembangunan 168 unit rumah pada 2022–2023, belum mampu mencapai target nasional 70% rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rumah layak huni di Sumedang menggunakan teori implementasi Edward III (1980), yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan Nvivo 14 dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Masalah utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, pembiayaan tidak mencukupi, infrastruktur belum mendukung, serta peraturan dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Rekomendasi strategi meliputi penguatan komunikasi, penyesuaian bantuan, revisi regulasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat penerima manfaat.
TERORISME DAN KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI INDONESIA Rusfiana, Yudi; Suparman, Agus Nurulsyam
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.14073

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik dan oleh karena itu di dalam melakukan penanggulangan radikalisme terorisme tentunya mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk memperhatikan kearifan lokal atau local wisdom, di dalam upaya memberikan jaminan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memberikan jaminan keamanan masyarakat dari ancaman bahaya radikalisme terorisme.Implementasi kebijakan deradikalisasi dilakukan mencakup prinsip-prinsip dan pendekatan; metode deradikalisasi; materi deradikalisasi; dan pembinaan narapidana terorisme.  Terdapat pendekatan Reengament yang dapat dilakukan dalam kerangka memperkuat penanggulangan teoris juga pendekatan budaya yang bersumber dari kearifan lokal  Selain itu penanggulangan teroris pada tataran implementatif dapat dilaksanakan  melalui strukturilasi kewenangan sampai ke level pemerintahan yang terendah.  Kata Kunci : Deradikalisasi, Terorisme, Kebijakan
Quality of Air Transportation Services in Supporting Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province Fernando, Fernando; Simangunsong, Fernandes; Rusfiana, Yudi; Achmad, Mansyur
ARISTO Vol 13 No 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v13i1.10335

Abstract

Airport transportation is one of the backbones of national transportation and connectivity. The government has issued regulations related to Minimum Service Standards for Air Transportation Passengers which have an important role in regulating and ensuring the quality of service provided by airport management to consumers or users of services. West Java itself has three airports as transportation access in the accessibility of tourist destinations, namely Husein Sastra Negara Airport, Kertajati Airport and Nusawiru Airport. The purpose of this study is to analyze the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, participant observation and document collection and studies. The results of this study explain that the Quality of Air Transportation Services in Supporting the Accessibility of Tourist Destinations in West Java Province at Nusawiru Airport is not optimal due to several things including facilities and infrastructure that need to be rejuvenated so that they can support excellent service. Supporting factors Nusawiru Airport has a strategic position as the only airport located in the Southern West Java, which is an alternative gateway to Tourist Destinations in West Java. As a strategic national tourism area to become a world tourist destination. Inhibiting factors The frequency of flight services from and to Nusawiru cannot be ensured to be routinely available every day, so that income from traffic is still low. Then another inhibiting factor is the financing factor for the operation of Nusawiru Airport.
FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG Kurniasih, Dewi; Rusfiana, Yudi
Jurnal Academia Praja Vol 4 No 2 (2021): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.663

Abstract

Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan Focus of Group Discussion. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses secara antusias ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Sehingga kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan. Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD
SIKAP POLITIK SANTRI PONDOK PESANTREN PADA PERKEMBANGAN ISU POLARISASI POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS Rusfiana, Yudi; Nurulsyam, Agus; Adhisty, Nindya
Jurnal Academia Praja Vol 9 No 1 (2026): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v9i1.5421

Abstract

The issue of political polarization in Indonesia is not new. Differences in views between groups always arise when facing political events at both the national and local levels. Ciamis Regency, located east of West Java, directly borders Central Java Province. Its strategic geographic location and relatively high population growth make the existence of Islamic boarding schools (pesantren) an alternative for the community to meet their educational needs. The method and approach used were descriptive qualitative, with informants consisting of several students from Islamic boarding schools in Ciamis Regency and several alumni figures encountered incidentally. The results of this study indicate that the political attitudes of Islamic boarding school students, particularly those at Islamic boarding schools in Ciamis Regency, toward polarization, particularly in national and local political developments such as the presidential and regional elections, tend to be flat, meaning they follow developments, even if affiliation with a group is relatively homogeneous. Therefore, understanding the development of political dynamics among Islamic boarding school students is still needed to increase their political participation.
THE IMPLEMENTATION OF THE E-PLANNING SYSTEM AT THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING BOARD (BAPPEDA) OF CENTRAL JAVA PROVINCE: A Study on the Application of Government Science at the Axiological Level Hadi Prabowo; Yudi Rusfiana; Endang Try Setyasih; Dadang Supriatna; Mu’tamirudin Mu’tamirudin; Ida Yunari Ristiani
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i2.4136

Abstract

ABSTRACT. The government and all elements of society can now utilize development information and communication technology, which is developing rapidly. The government can manage government and provide services to the community more quickly, effectively, efficiently, transparently, and accountable. One way is through development planning through e-planning, as in Central Java Province. The implementation of e-planning in Provincial and Regency/City Regional Development Planning is expected to provide convenience for all rights, both public information and all stakeholders, to access as a reference for participation and monitoring. The implementation of e-planning has objectives that include (1) increasing coordination and shared understanding between central and regional governments in implementing e-planning applications in regional development planning; (2) providing input and sharing regional experiences in developing and utilizing e-planning applications in preparing regional development plan documents. This research was conducted to determine how the e-planning system is implemented at the Central Java Province Regional Development Planning Agency. They were using qualitative descriptive research methods. Data were collected using interviews, questionnaires, literature studies, and documentation. The results of the research show that the implementation of the e-planning system at the Regional Development Planning Agency has been implemented quite well; however, in the process of implementing the e-planning system in Central Java (GRMS), it does not follow the Decree of the Minister of Home Affairs which requires all regional governments to use the SIMBANGDA application. It aims to synergize one integrated data with the Ministry of Home Affairs. The impact caused is the delay in reports on the realization of work carried out by the Regional Leadership Organization (OPD), especially in BAPPEDA Central Java Province, making it very difficult for the Ministry of Home Affairs to keep up with developments. Keywords: Implementation, System, E-planning
Collaborative Governance in Tourism Law Enforcement: A Study on the Implementation of the ASOCA Strategy in Jakarta John C.E. Nababan; Muh. Ilham; Mansyur Achmad; Yudi Rusfiana
Khazanah Sosial Vol. 7 No. 2 (2025): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v7i2.45924

Abstract

Law enforcement in Jakarta’s urban tourism industry faces complex challenges, ranging from licensing violations and labor exploitation to environmental degradation and weak tourism security oversight. This study aims to analyze the effectiveness of collaborative governance in tourism law enforcement through the interaction between state and community actors. The research design employs a qualitative approach, collecting data through semi-structured interviews with key stakeholders (Tourism Office, Civil Service Police Unit/Satpol PP, Police, Pokdarwis, and FKPM), field observations at strategic tourism locations in Jakarta, and analysis of policy documents and institutional reports. The analysis draws on the collaborative governance framework and is further enriched by the ASOCA strategy (Ability, Strength, Opportunities, Culture, Agility) to evaluate inter-agency collaborative capacity. The findings indicate that inter-agency forums, digital reporting, joint operations, and community legal education have improved supervision effectiveness and fostered public ownership of tourism regulations. However, these efforts remain limited by regulatory fragmentation, resource disparities, weak coordination SOPs, and bureaucratic resistance to community participation. The study’s original contribution lies in the application of the ASOCA strategy as an institutional analytical tool in the context of urban tourism governance—a methodological innovation that broadens the understanding of plural policing and community-based law enforcement. This study recommends institutionalizing cross-actor task forces, introducing performance-based participatory incentives, and strengthening digital reporting systems as action plans to develop a responsive, collaborative, and sustainable tourism governance framework.
FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY: Membangun Soliditas Internal Organisasi Setyaningsih, Hana; Rusfiana, Yudi; Suparman, Agus Nurulsyam; Budiaman, Hendi
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v15i2.5930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soliditas internal aktor intermediary, yaitu Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) di Yogyakarta, dalam memperjuangkan isu keadilan agraria dan kedaulatan sumber daya alam. FNKSDA hadir sebagai respons atas meningkatnya konflik agraria yang berdampak pada warga Nahdliyin, sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap melemahnya sikap kritis organisasi keagamaan arus utama dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahapan data condensation, data display, serta drawing and verifying conclusions. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soliditas internal FNKSDA dibangun melalui mekanisme pengkaderan Pesantren Agraria yang berfungsi sebagai ruang pembentukan ideologi, kesadaran politik, dan komitmen kolektif anggota. Dalam proses tersebut, Aswaja dan sosialisme dijadikan sebagai pilar utama yang menyatukan identitas keislaman dan semangat perjuangan keadilan sosial. Selain itu, sikap independen FNKSDA yang menolak pendanaan dari pihak eksternal turut memperkuat kohesi internal serta menjaga otonomi gerakan dari intervensi luar. Dengan demikian, soliditas internal menjadi modal penting bagi FNKSDA dalam menjalankan perannya sebagai aktor intermediary secara konsisten dan berkelanjutan.
Co-Authors A, Widia Novita Lukitasari W Abidin As, Zaenal Abu Hanifah Achmad, Mansyur Ade Adriyadi Adhisty, Nindya Agus Nurulsyam Suparman Agus Subagyo Agus Subagyo Agustini, Evi Andi Masrich Aris Maulida Monkuba AS, Zaenal Abidin Budiaman, Hendi Dadang Supriatna Dadang Supriatna Dewi Kurniasih Djohermansyah Djohan Elen Lian Endang Try Setyasih Fajar Riatama Fernandes Simangunsong, Fernandes Fernando Fernando, Fernando Hadi Prabowo Handoko Nurseta ida Yunari Ristiani Ismail Nurdin John C.E. Nababan Kurniasih, Dewi Kusworo Lubis, Zaenal Madjid, Udaya Mansyur Achmad Mansyur Achmad Megandaru Widhi Kawuryan Muh. Ilham Muh. Ilham Muhani Mutiara Salsabila Mu’tamirudin Mu’tamirudin Mu’tamirudin, Mu’tamirudin Nababan, John C.E. Nurliah Nurdin Nurseta, Handoko Nurulsyam, Agus Prabowo, Hadi Ristiani, Ida Yunari Sadu Wasistiono Sailendra, Gilang Setyaningsih, Hana Srining Ayu Syafri, Wirman Teguh, Prio Utomo, Ragil Cahyo Yunizhar, Mochammad Imam Zaenal Abidin AS