Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of the Farmer Card Program Policy in Increasing Community Empowerment Farmer Groups (Case Study at the Gorontalo Regency Agriculture Office) Habibah U. Abuba; Udin Hamim; Ellys Rachman
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 1: January 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i1.4527

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the Farmer Card Program in increasing the empowerment of the Farmer Group Community in Gorontalo Regency. And Analyze what factors hinder the implementation of the Farmer Card Program to the Farmer Group Community in Gorontalo Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach, the data consists of primary data obtained through open and in-depth interviews with informants and secondary data comes from various sources including journals, theses, books, and previous research. The results of this study indicate that: a) The implementation of the farmer card program at the Gorontalo Regency Agriculture Office has not yet distributed all farmer cards to the Farmer Group Community. b) The community has not utilized the farmer card and still uses manual redemption of fertilizers at official retail kiosks. c) There are still many farming communities that have not been recorded in e-Alokasi. Furthermore, 5 things that become inhibiting factors for the Implementation of the Farmer Card Program, namely: a) Transfer of Services from Bank BNI to Bank BRI. b) Limited Human Resources at the Agricultural Extension Office (BPP) in each District. c) Changes in regulations from the Central Government and regulations from Pupuk Indonesia from the Electronic Group Needs Definitive Plan (e-RDKK) then transferred to Electronic Allocation (e-Allocation). d) Lack of Knowledge and understanding of the community in using the farmer card because it is related to technology. e) There is a new e-Pusluh Program from the government to monitor, evaluate, and organize agricultural extension workers.
Factors Hindering Administrative Services in Malambe Village, Ponelo Islands Sub-district, North Gorontalo Regency Ulfan N. Opi; Ellys Rachman; Tety Thalib
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 5 (2023): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyse what factors hinder administrative services in Malambe Village, Ponelo Islands Sub-district, North Gorontalo Regency. With the sub-focus of research, namely standard operating procedures (SOP), discipline, and facilities and infrastructure. This research uses descriptive qualitative research. The data analysis technique used is qualitative analysis technique. The results showed that the factors inhibiting administrative services in Malambe Village, Ponelo Islands Subdistrict, North Gorontalo Regency as seen from the factors of standard operating procedures (SOP), discipline, and facilities and infrastructure have not supported or hampered. This is due to the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) information board for managing population administration, the officer in charge is not disciplined in carrying out his duties and the lack of community service facilities. The things suggested in this study are expected to the village government, in order to pay attention to obstacles that occur such as unclear standard operating procedures, low discipline, and lack of service facilities. Because these three factors, if noticed and improved, will support the implementation of service tasks.
Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Desa di Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Hastin S. Cuna; Ellys Rachman; Moh. Abubakar Talalu
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 5 (2023): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Di Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akuntabilitas pemanfaatan anggaran Dana Desa Di Desa Mokonowu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan sub fokus penelitian yaitu skala prioritas, ketersediaan data dan informasi, dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilihat dari aspek skala prioritas belum optimal dilakukan, karena pemanfaatan dana desa kadang kadang belum mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa atau belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dilihat dari aspek ketersediaan data dan informasi masih kurang dilakukan, karena pemanfaatan dana desa belum dilakukan secara transparan, aparatur terkesan tertutup, sehingga hal tersebut menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat desa mengenai penggunaan atau pemanfaatan dana desa. Dilihat dari aspek pengawasan belum efektif dilakukan, karena pengawasan belum dilakukan secara intensif terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana desa.Secara umum hasil penelitian akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa yang dilihat dari skala prioritas, ketersedaiaan data dan informasi, fungsi pengawasan belum optimal dilakukan. Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni perlunya petunjuk teknis pelaksanaan dalam pemanfaatan dana desa di perketat dan perjelas aturannya, agar penggunaan atau pemanfaatan dan desa lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara Roys Harun; Ellys Rachman; Yahya Antu
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 1 No. 5 (2023): November
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang di ajukan kepada sejumlah informan dengan fokus penelitian yaitu, Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator. Hasil penelitian menunjukan Peran Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Ilangata kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dari aspek motivator kurang memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Banyak masyarakat yang kurang antusias dengan peran kepala desa yang kurang memotivasi, mengarahkan serta kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program pembangunan infrastruktur desa yang tak kunjung selesai. Dari aspek fasilitator Kepala desa dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur hanya ditahun pertama, selanjutnya beberapa tahun berikutnya program-program yang dijalankan hanya berdasarkan keputusan dan kepentingan sendiri. Peran sebagai mobilisator kurang melibatkan masyarakat didalam pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur yang berjalan atau yang telah selesai. Disarankan perlunya kepala desa mendorong masyarakat untuk selalu aktif dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa serta terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, lebih mengutamakan kepentingan pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat desa Ilangata serta memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola, lebih melibatkan diri bersama-sama masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur desa baik yang sementara dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan untuk keberlanjutan pembangunan di desa Ilangata
Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yusril Mohulaingo; Ellys Rachman; Teti Thalib
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Milangodaa Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran masyarakat desa milangodaa dalam hal partisipasi untuk mengikuti kegiatan musrenbang belum optimal, sehingga penentuan program pembangunan bagi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Banyak warga Desa Milangodaa yang sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, seperti mencari nafkah atau mengurus kebutuhan sehari-hari. Kemudian, kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa adalah suatu permasalahan yang signifikan. Hal ini menjadi kendala utama dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya musrenbang di desa milangodaa. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Kadang kalah, informasi mengenai musyawarah rencana pembangunan desa hanya tersebar dalam lingkaran terbatas, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara Nurlaila Unta; Ellys Rachman; Rukiah Nggilu
MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Februari
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan sub fokus penelitian yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, dan pembayaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Hal ini terlihat dari pemerintah desa kurang melakukan pendataan kepada masyarakat miskin sehingga bantuan kurang tepat sasaran, pihak pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada kami Masyarakat, sehingga masyarakat kurang memahami program BPNT tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh agen kios/warung belum maksimal karena biasanya diberikan dua bulan sekali sekarang jadi tiga bulan sekali. Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yaitu perlunya dilakukan upaya yang komperhenship (menyeluruh) dari pemerintah desa dan masyarakat dalam pendataan masyarakat miskin sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO Misbahudin Djaba; Ellys Rachman
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 6 No. 2 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v6i2.8

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penyebaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan entri data sekunder, wawancara mendalam ke lebih banyak informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: kurangnya kuantitas Pelaksana (Petugas) yang dimiliki oleh tiga area yang secara fungsional mengimplementasikan P4GN. Lebih baik daripada Sektor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Sektor rehabilitasi, dan Sektor Pemberantasan. Fasilitas kurang atau tidak memadai. Ini bisa dilihat pada proposisi fasilitas yang masih kurang memadai, seperti: jenis atau miniatur narkotika, alat kesehatan untuk klinik rehabilitasi, senjata, alat komunikasi, dan kendaraan operasional. Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo dengan organisasi atau masyarakat mendukung implementasi P4GN yang masih kurang intensif. Hal ini terlihat dari komunikasi yang dibangun oleh Sektor P2M telah mencapai 70%, Sektor Rehabilitasi hanya bermitra dengan LSM SORGA dalam pelaksanaan rehabilitasi, dan Sektor Pemberantasan masih kurang maksimal dalam memilih informasi dari masyarakat. Disarankan, kepada BNN Kota Gorontalo agar dapat meningkatkan kuantitas pelaksana (petugas), seperti: petugas penyuluh, dokter dan perawat medis, dan kepolisian. Diharapkan BNN Kota Gorontalo menyediakan fasilitas, berupa: miniatur narkotika, alat kesehatan, senjata, alat komunikasi, dan kendaraan operasional serta terus menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang dapat membantu implementasi P4GN. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; P4GN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERUMAHAN ALATA KARYA OLEH PT. WILNATAMA DI DESA ALATA KARYA KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA Iswanto Z. Musa; Ellys Rachman; Andi Yusuf Katili
Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/jaeis.v1i1.29

Abstract

This study aims to determine and analyze the Planning of Housing Facilities Development by PT. Wilnatama in Alata Karya Village, Kwandang District, North Gorontalo Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on three development problems: Road Access, Facilities of Worship and Guard Post. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it is concluded that the planning for the construction of the Alata Karya housing facility was not realized by PT. Wilnatama. Overall, the planning for the construction of housing facilities, road access, worship facilities and guard posts was not realized by PT. Wilnatama because the company did not have the funds and did not get a location permit for the next housing development. It is recommended that PT. Wilnatama is committed to carrying out the construction of housing access roads and roads within the housing complex in asphalt conditions so that their utilization is maximized. (2) So that every Realstate company pays attention to all facilities according to the initial plan to be realized, (3) So that PT. Wilnatama prioritizes the construction of the Post Guard facility for the safety of the residents of the Alata Karya housing. (4) So that PT. Wilnatama pays attention to and realizes the facilities that were originally planned.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGINPUTAN DATA GURU TERSERTIFIKASI DI DINAS PENDIDIKAN Aswin Demanto; Ellys Rachman; Usan Bagou
Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/jaeis.v1i2.38

Abstract

This study aims to determine the inhibiting factors for inputting certified teacher data at the Education Office of North Gorontalo Regency. The focus in this research is, human resources, completeness of files, and supporting facilities. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording of secondary data related to research problems. The results of the study concluded that the human resources that carried out data collection for certified teachers were not optimal. This can be seen from the very limited number of human resources or the State Civil Apparatus (ASN) and lack of computer and network (IT) skills, thus hampering or slowing down the process of inputting teacher data. The completeness of the certified teacher data file is not optimal. This is due to the uncooperativeness of some teachers in completing the file in accordance with existing provisions and the lack of socialization related to changes in the completeness of the teacher certification data file. The supporting facilities for the certified teacher data input process are not optimal. This can be seen from the absence of supporting equipment such as generators as an alternative solution in the event of a power outage. It is suggested that it is necessary to improve the quality and quantity of certified teacher data entry officers by adding new officers who master IT-based computer operations. It takes awareness and cooperation of teachers to be more cooperative in completing the filing as stipulated. The need to add supporting facilities such as generators, computers, networks so that the process of inputting certified teacher data can be more optimal.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI BAGI PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA Olgha S. Nusu; Meita Maliki; Ellys Rachman; Tety Thalib
Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/jaeis.v1i2.40

Abstract

This study aims to determine the factors inhibiting the issuance of a Certificate of Termination of Salary Payments for retired State Civil Apparatus at the Gorontalo City Finance Agency. The focus of this research is the filing process, coordination, and human resources. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording of secondary data related to research problems. The results of the study concluded that the SKPP Salary filing process by retired ASNs was not optimal. This can be seen from the incomplete file submitted by retired ASN which is not in accordance with the provisions and applicable laws and regulations. Coordination among related agencies in the issuance of SKPP Salary has not been optimal. This can be seen from the discrepancy in employee data such as rank, class, and the amount of basic salary between the relevant agencies, namely the institution of origin of the retired ASN and the Gorontalo City BKD. Human resources that carry out the process of issuing SKPP Salary are not sufficient. This can be seen from the slow process of issuing the Salary SKPP due to the minimal number of ASN who have expertise in managing financial administration and the large number of employees who are still honorary status and have never attended Bimtek. It is recommended that a comprehensive effort is needed in the issuance of SKPP payments for ASN Retired Salaries by submitting correct and complete files or data, always communicating with relevant agencies and adding and improving the quality of staff or special officers in terms of financial administration management.