Claim Missing Document
Check
Articles

KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN Yudhi Permana; Muhammad Nawawi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17895

Abstract

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan. Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan
Implications Of The Multibar Concept On Containers Advocates Organization (Peradi) Based On Decision Supreme Court No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 Fauziah Lubis; Rizki Winanti; Putri Nurhazijah; Rizka Putri Agustina S; Salma Salsabila; Salsabila Alamanda
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between the issuance of Supreme Court Decision Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 with the Multibar concept and to determine the negative impact of the Multibar concept if applied to the Advocate Organization in Indonesia. The problem in this study is because there has been a debate on the Supreme Court Decision Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 which tends to favor the Multibar concept . This study uses the Normative Juridical method, namely analyzing problems through a legal principles approach that refers to legal norms contained in legislation. The results of the discussion, namely the issuance of the Supreme Court Decision Number 73/KMA/HK.01/IX/2015, show that if the decision is more in favor of the Multibar Concept, in this case it can certainly cause debate, chaos, violate higher laws, divide the Advocate Organization and can harm the Advocate profession.
The Role Of Advocates In Realizing Justice In Indonesia Fauziah Lubis; Kurnia Fanny; Erwin, Erwin; Tasya Fadillah; Krisnadi Kusuma Suwandi; Franstogi Anugrahta Simbolon; Kamaluddin Simamora
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the role of advocates in realizing distributive justice and commutative justice, especially in the context of defending client rights in the legal system. The problem of this research focus on how advocates play a role in both types of justice, both in the fair distribution of resources ( distributive justice ) and in ensuring a balance of rights and Obsessions in relationships between individuals ( commutative justice ). This research is motivated by the strategic role of advocates in the justice system that can support the achievement of justice through defending the rights of individual and groups. Distributive justice is related to the fair distribution of resources, while commutative justice emphasizes the fulfillment of equal obligations in legal relationships between parties. This study uses a normative research method, namely by analyzing legal norms that regulate the role of advocates in realizing both types of justice, as well as various relevant legal literature. The roles of advocates shows that advocates have an important role in supporting distributive justice by helping marginalized or disadvantaged clients get their rights, and play a role in creating commutative justice by ensuring the exchange of rights and obligations between parties involved in the dispute. This study provides insight into the importance of the role of advocates in realizing more equitable and balanced justice in society.
The Role Of Advocates In Upholding The Principles Of Justice In Judicial Institutions Fauziah Lubis; Andli Arya Harahap; Angga Wira Yuda Tarigan; Audi Mutia Adrivia Nst; Azura Tasya; Da Cahara; Muhammad Kaharuddin
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to examine the role of advocates in upholding the principles of justice in the judiciary , and the challenges they face . How important is the existence of advocates in the justice system in Indonesia, because advocates in carrying out their professions are free to enter all stages of the investigation process , police investigations , prosecutors and courts ( civil , criminal , administrative , labor , business competition , and so on ). An advocate can even provide legal advice and assistance to people who have legal problems outside the judicial process (non- litigation) resolution ). Thus , advocates as law enforcement officer play an important role in creating certainty , justice and legal benefits in the Indonesian justice system . The role of advocates is very important in upholding the principles of justice in Indonesian courts , especially in the adversarial justice system . Their main task is to protect clients ' rights and ensure that the legal process takes place fairly and transparently . What are the roles of advocates in upholding the principles of justice in the judiciary ? And what challenges do advocates face in carrying out their function to uphold justice ? This research uses a normative method that combined literature reviews to explore these dynamics . It is hope that the research results will provide a better understanding of how advocates can increase their effectiveness in upholding justice , as well as support the reforms needed to create a legal system that is fairer and more responsive to the needs of society . Thus , this research will contribute to a deeper understanding of the challenges and opportunities face by advocates in carrying out their profession in the modern era .
URGENSI KEBIJAKAN KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) M. Irwansyah Saragih; Mohammad Yusuf; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17889

Abstract

Urgensi Kebijakan KUHP sangat penting karena berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat Indonesia. Sejak diberlakukan pada tahun 1918, KUHP telah menjadi dasar utama penegakan hukum pidana. Beberapa revisi telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan keadilan yang kompleks. Sebagai landasan hukum yang mengatur tindak pidana dan hukumannya, KUHP memiliki peran vital dalam memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam KUHP memiliki urgensi yang tak dapat diabaikan, mengingat dampaknya yang sangat mendalam dalam menjaga kedamaian dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kata kunci: Ketertiban, Keadilan, Revisi KUHP
PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ALASAN DAN POLA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Awaluddin Habibi Siregar; Deby Rinaldi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17890

Abstract

Masyarakat selalu mengalami perubahan yang sering diikuti oleh perubahan pola pikir dan tata nilai, mengharuskan adanya pembaruan di berbagai bidang, termasuk hukum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di zaman modern menuntut kebijakan hukum yang dapat menertibkan dan melindungi masyarakat. Kejahatan dengan dimensi baru akibat perkembangan ini perlu ditanggulangi secara efektif. Kompleksitas permasalahan modern memerlukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, mencakup kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum pidana modern, mengharuskan penilaian dan pemilihan kebijakan yang tepat. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur penal (hukum pidana) dan nonpenal (sarana di luar hukum pidana), bukan hanya sebagai masalah sosial, tetapi juga kebijakan. Kata kunci: Kebijakan hukum pidana, Kejahatan dimensi baru, Penanggulangan kejahatan
KEBIJAKAN KRIMINOLOGI / CRIMINAL POLICY Muhammad Farid; Septeddy Endra Wijaya; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17891

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan individu lain, membentuk kelompok-kelompok yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dituntut untuk berperilaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya, mengikuti kebiasaan dan budaya yang ada, yang kemudian menjadi hukum dalam masyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan memiliki kekuatan memaksa dan menjadi sumber hukum, sehingga kebiasaan dalam masyarakat bisa tumbuh menjadi hukum. Hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, karena setiap tindakan manusia bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Dalam konteks yang lebih luas, manusia hidup di bawah naungan pemerintahan atau negara yang melindungi warga negaranya melalui hukum yang dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan persetujuan presiden. Hukum disusun dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan situasi di masyarakat. Pemerintah atau pejabat pembuat undang-undang merancang peraturan hukum sebagai kontrol dan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, memastikan kesejahteraan dan ketertiban umum. Kata kunci: Makhluk Sosial, Kebiasaan Hukum, Pemerintah
KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN KEJAHATAN Yudhi Permana; Muhammad Nawawi; Fauziah Lubis
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17895

Abstract

Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan adalah sebuah upaya yang menerapkan pendekatan komprehensif dan holistik untuk mengatasi masalah kejahatan di masyarakat. Kebijakan ini mencakup penguatan dan integrasi berbagai aspek penanggulangan kejahatan seperti pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Melalui kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, efektivitas penanggulangan kejahatan diharapkan meningkat. Pendekatan ini juga melibatkan pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung keamanan dan ketertiban. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan strategi, program, dan kegiatan terintegrasi seperti peningkatan patroli keamanan, kesadaran masyarakat tentang kejahatan, serta bantuan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari kejahatan. Kata kunci: Pendekatan Komprehensif, Kerjasama Multisektoral, Rehabilitasi Kejahatan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DEBITUR PADA PEMBIAYAAN BERBASIS PEER TO PEER LANDING SYARIAH PERSPEKTIF POJK NO. 22 TAHUN 2023 Febrianti, Nazwa; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 2 (2024): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i2.780

Abstract

This research aims to analyze and find out how legal protection for creditors. Fintech Peer to Peer Landing Syariah raises a legal problem such as bad credit or default by the debtor so that it has an impact on losses to creditors. This research uses normative legal research methods. Legal protection for online loan users is a major issue in the development of peer to peer lending. Consumer protection regulations are regulated in various rules, one of which is the Financial Services Authority Regulation Number 22 of 2023. In this case, the lender as a creditor has the right to collect and can cooperate with other parties to collect credit or financing from debtors who default. And the form of responsibility of the organizer should be able to provide protection funds in the form of credit or financing insurance. In the view of Islam, insurance is allowed as long as it is in accordance with Islamic principles, sharia insurance uses a tabarru 'contract which has the aim of helping. The legal basis of Islamic insurance is Al-Maidah verse 2, An-Nisa verse 9 and the narration of HR Muslim Abu Hurairah, Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006, and Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010.
Advocate's Responsibility In Defending Clients Based On Islamic Perspective Fauziah Lubis; Dinda Tazkia Aulia; Cindy Dinda Putri; Cika Audira; Eko Abdi Pranata; Dewi Seftiana Andriani
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advocates are one of the key pillars in upholding the law, serving as a bridge between society and the judicial system. From an Islamic perspective, justice is a fundamental value that must be upheld in every action, including in the practice of advocacy. This study aims to examine the responsibilities of advocates in defending clients based on the Islamic perspective and to analyze the legal consequences for advocates who fail to defend clients with fairness, honesty, and truthfulness. The method used in this research is normative juridical. The study reveals that advocates in Islam are responsible for upholding justice ('adl) in accordance with Sharia principles. Their defense must be based on the values of truth (haqq), without manipulating facts or defending unjust cases. Advocates who violate these principles are not only at risk of facing legal sanctions under the law but also bear spiritual consequences in the form of grave sins. In Islam, justice is not merely procedural but also substantial, emphasizing balance, honesty, and moral integrity. This study recommends strengthening regulations, raising awareness of Islamic values, and integrating Islamic principles of justice into advocacy practices to ensure that the profession contributes to achieving true justice, both in this world and in the hereafter.
Co-Authors ainun maharani, azizah Alyafi Afwa Andli Arya Harahap Angga Wira Yuda Tarigan Anggina Elsa Ritonga Asrul Saputra Harahap Audi Mutia Adrivia Nst Aufa, Husniyah Awaluddin Habibi Siregar Azura Tasya Chairun Nissa Eprianty Cika Audira Cindy Dinda Putri Da Cahara Dani Kartika Sari Debi fazila Deby Rinaldi Dewi Seftiana Andriani Dhea Kinanty Dimas Ardiansyah Dinda Karnia Putri Dinda Tazkia Aulia Doni Heri Koeswono Dwi Andreyan Syaputra Dwi Sima Efri Sarnauli Nasution Eko Abdi Pranata Erniawati Ersa Hanna Lutfiah Erwin Erwin Fadly Anhar Gultom Faridah Alatas Febrianti, Nazwa Fikri Fikri Fitri Nabila Fitria Nurhaliza Franstogi Anugrahta Simbolon Hafiz Alamsyah Halwa Shabri, Indana Hanita Pratiwi Hilal Haitami Harahap Hotnita Sari Hasibuan Ishaq London Lubis Isro Ayu Marbun Jannatun Naim Junita Lubis Jusnaini Kamaluddin Simamora Khairunnisa Harahap Khofifah Indah Krisnadi Kusuma Suwandi Kurnia Fanny Liza Arlina Liza Fauzanti Sagala Lusi Febriani Luthfi Alfarizi Nasution M. Farhan Damanik M. Irwansyah Saragih Madinah Asri Putri Andarin Mhd. Syahnan Mohammad Yusuf Muhammad Alfarobi Muhammad Dzaky Al Muttaqy Muhammad Farid Muhammad Fauzan Muhammad Idris Nasution Muhammad Idris Sarumpaet1 Muhammad Kaharuddin Muhammad Nawawi Muhammad Rayhan, Rayhan Muhammad Rizky Khoir Nabilla Azzahra Najwa Ramadhani Lubis Nandani Zahara Mahfuzah Nasywa Nur Zhafira Nisa Ul Zakiyah Nur Aisah Nurhayani NURLIANA NURLIANA Nurul Fahmidab NURUL MIFTAHUL JANNAH Parhan Azmi Pramestia Andini Putri Putri Nurhazijah Rabbiyatul Atdawiyah Lubis Rabiatul Adawiyah Siregar Rajakqu Aulia Reni Zuraida Rifqi Althaaf Masaid Rizka Putri Agustina S Rizki Juliana Rizki Winanti Rodhiatun Mardiah Rofitrah Fadli Sihombing Saidatul Umniyyah Salma Salsabila Salsabila Alamanda Sarmila Munthe Sayyidah Aqillah H Selamat Sentosa Septeddy Endra Wijaya Sigit Sigit sindi awwaliyyah lingga Siti Adinda Puspita Siti Nurul Latifah Siti Zulaiha Sonia Winda Khairani Syahrina Siregar TA Larasati Tasya Fadillah Tazkiya Asri Syam Trisnanda Rielta Yudhi Permana Yulia Sari Devi Siregar Yusuf Zibron Zulkifli Nasution