Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum JUDGE: Jurnal Hukum QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Nirta: Studi Inovasi IIJSE Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia
Fauziah Lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM Fauziah Lubis; Muhammad Rayhan, Rayhan; Ishaq London Lubis; Fitria Nurhaliza; Jusnaini; Rabbiyatul Atdawiyah Lubis
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61412/jnsi.v5i1.115

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran advokat sebagai penegak hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memegang peranan strategis dalam memberikan akses hukum yang adil, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, distribusi advokat yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Bantuan hukum gratis (pro bono publico) yang diberikan advokat tidak hanya menjadi hak fundamental masyarakat miskin, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral advokat dalam upaya penegakan HAM. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara advokat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum. Reformasi administrasi, edukasi hukum, dan distribusi advokat yang lebih merata diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, advokat dapat berperan optimal sebagai pilar penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas bantuan hukum di Indonesia. Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pro Bono.
Status Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai Utara Dwi Andreyan Syaputra; Fauziah Lubis
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.7550

Abstract

                This study aims to analyze the legal status of adopted children without a court in positive law in Indonesia, focusing on a case study in Cengkeh Turi Binjai Utara Village. A major problem related to the legal status of adopted children arises because of the adoption of children without a court determination. A child who is adopted without court approval does not have a clear legal status, which can affect his rights in several ways, such as inheritance rights, civil rights, and legal protection from exploitation or abuse. This study uses an empirical juridical approach, with a data collection method through interviews and observations of the local community and related parties. The results of the study show that the practice of child adoption in these areas is often carried out based on informal agreements between families, which ignores the legal procedures regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007. This results in adopted children not getting adequate legal protection, and is at risk of exploitation and loss of their basic rights. Meanwhile, in mawaris fiqh, the adoption of children without a court decision has various consequences. Islamic law allows the adoption of children only to nurture, care for, and educate them as long as their blood relationship with their biological parents is not severed.
Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening Liza Arlina; Luthfi Alfarizi Nasution; Muhammad Rizky Khoir; Nurhayani; Nurul Miftahul Jannah; Fauziah Lubis
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengevaluasi pelanggaran kode etik profesi melalui kasus Stefanus Roy Rening. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelanggaran kode etik memengaruhi citra profesi advokat secara keseluruhan serta pentingnya integritas dalam menjalankan peran advokat sebagai penegak hukum. Advokat memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi, hak asasi manusia, dan penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum. Namun, pelaksanaan peran ini memerlukan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Kasus Roy Rening, yang diduga menghalangi penyidikan KPK terhadap kliennya, Lukas Enembe, menjadi contoh pelanggaran kode etik yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implikasi hukum dan pelanggaran kode etik dalam profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen harus dilandasi integritas, kepatuhan terhadap kode etik, dan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sangat penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.
Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas Fauziah Lubis; Dinda Karnia Putri; Ersa Hanna Lutfiah; Dwi Sima; Erniawati; Doni Heri Koeswono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tantangan kode etik profesi advokat dalam mewujudkan profesi yang berintegritas.Dalam mewujudkan etika profesi yang berintegritas, seseorang yang memiliki profesi tersebut harus menjunjung tinggi kepatuhannya terhadap kode etik yang berlaku untuk profesi advokat. Untuk mewujudkan hal tersebut sering terjadi sebuah tantangan yang terkadang menghambat jalur tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu penerapan dalam menggunakan kode etik profesi advokat yang baik dapat meningkatkan reputasi hukum dengan baik, serta kode etik dapat menjadi panduan dalam mewujudkan sebuah etika profesi yang berintegritas tinggi. Hal ini dilakukan agar profesi advokat yang diharapkan dapat membela hukum dapat terjalankan dengan baik dimata hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini bahwa kode etik profesi advokat memiliki kedudukan tinggi dalam mewujudkan profesi yang berintegritas.
MULTIGRAVIDA DENGAN MAKROSOMIA DAN INTRA UTERINE FETAL DEATH: SUATU STUDI KASUS DI RS ABDUL MOELOEK BANDAR LAMPUNG Fauziah Lubis
JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Vol 7 No 1 (2019): JIMKI : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia Volume 7.1 Edisi Januari - A
Publisher : BAPIN-ISMKI (Badan Analisis Pengembangan Ilmiah Nasional - Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53366/jimki.v7i1.378

Abstract

Background: Macrosomia is the term for newborn with birthweight greater than 4000 grams or are in the 90th percentile for the infant’s gestational age. Macrosomia increases the risk of injury to the mother and fetus during labor. Macrosomia can be prevented or early detected by controlling risk factors. Ilustration case: In this case, macrosomia has caused complication that is intrauterine fetal death. The patient was diagnosed with a G3P1A1, 37-week pregnant in the first phase of the active phase with 3 hours of premature rupture of membranes (outside), a single fetus die, head presentation with macrosomic suspect. Management: Trial of labor performed on patient. The trial of labor failed and the patients can be diagnose with cephalopelvic disproportion, so the patient was treated with caesarean section. Physical Examination: Born baby boy in a dead condition, weight 5400 grams, body length 62 cm with grade I maceration. During surgery, a brownish and thick green amniotic color was obtained which indicates a chronic hypoxic process in the fetus that causes fetal death in this case. The risk factor found on a patient is a history of a previous large baby birth (4100 grams). Antenatal visits are rarely done so that weight during pregnancy is not monitored. Discussion: This case report shows that macrosomia can increase the risk of complications for the mother and baby, especially during labor. Complications can be reduced by preventing and early diagnosing macrosomia by controlling risk factors. Controlling of risk factors can be done with routine antenatal visits.
An Analysis of the Validity of Digital Evidence in the Modern Technological Era Fauziah Lubis; Halwa Shabri, Indana; Siti Adinda Puspita; Chairun Nissa Eprianty; Trisnanda Rielta; Jannatun Naim
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing reliance on digital technology in legal processes has transformed the nature of evidence presented in courtrooms. However, this transformation introduces serious challenges in verifying the authenticity and admissibility of electronic data, which is often more prone to alteration than traditional physical evidence. This study aims to examine how digital evidence is legally recognized and validated within Indonesia's civil litigation framework, particularly under the Positief Wettelijk Bewijs doctrine, which emphasizes formal legal standards in evidence evaluation.The research was conducted using normative legal methodology, focusing on statutory analysis and legal doctrine review. Various sources, including Indonesian legislation such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), scholarly articles, and international best practices in digital forensics, were examined to provide a comprehensive legal understanding. Findings reveal that while Indonesia formally acknowledges digital evidence through existing regulations, the practical implementation faces multiple obstacles. These include the absence of standardized procedures, inconsistencies in institutional interpretation, and a lack of technical competence among legal practitioners. Furthermore, the legal system’s formalistic orientation often clashes with the dynamic and complex nature of digital data, limiting its evidentiary value in court. To address these issues, the study emphasizes the urgency of legal reform both in terms of regulatory updates and the enhancement of forensic capabilities within the judiciary. Strengthening the legal infrastructure and aligning it with technological realities is essential to ensure the fair and effective use of electronic evidence in civil judicial proceedings.
Analisis Yuridis Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Selamat Sentosa; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.846

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat melalui integrasi perspektif siyasah dusturiyah dan hukum progresif. Secara normatif, perda ini telah selaras dengan prinsip hukum nasional, namun temuan lapangan di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum karena secara terbuka menjual minuman beralkohol, termasuk kepada remaja, tanpa penindakan tegas dari Satpol PP. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dan perundang-undangan (Statute Approach), penelitian ini mengkaji aspek kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Data observasi juga mencatat beberapa kasus kekerasan dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol, termasuk insiden pembacokan pada April 2025 yang dipicu minuman tuak. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya budaya hukum masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya aparat. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan kewajiban pemerintah melindungi akal, jiwa, dan agama, sedangkan pendekatan hukum progresif mendorong penegakan adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif dengan pendekatan fiqih siyasah dan hukum progresif, menghasilkan kerangka penguatan perda yang mencakup reformasi kelembagaan, strategi edukatif berbasis nilai lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penguatan struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat, perda hanya akan menjadi produk hukum simbolik yang tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial.
Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Persfektif Siyasah Dusturiyah ainun maharani, azizah; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.883

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyediaan lampu lalu lintas. Penyediaan lampu lalu lintas sebagai bagian dari infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Tanjung Balai belum optimal. Ditemukan 15 titik lampu lalu lintas yang tidak berfungsi akibat usia teknis, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pemeliharaan oleh instansi terkait. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini mencerminkan kelalaian negara dalam menjalankan amanah untuk menjaga maslahah ‘āmmah dan ḥifẓ al-nafs sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Pemerintah berkewajiban bertindak adil, efisien, dan amanah dalam kebijakan publik, termasuk pengadaan dan perawatan lampu lalu lintas, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi anggaran agar ketentuan hukum dapat berjalan lebih efektif demi terciptanya lalu lintas yang aman dan maslahat bagi masyarakat
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (CONTEMPT OF COURT) Muhammad Alfarobi; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.944

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (contempt of court), yang secara harfiah berarti merendahkan martabat pengadilan. Kasus seperti tindakan Razman dan kuasa hukumnya yang naik ke atas meja persidangan, yang dinilai sebagai obstruction of justice atau contempt of court, menyoroti urgensi permasalahan ini. Seringnya istilah obstruction of justice muncul dari berbagai pihak juga memperlihatkan bahwa isu ini relevan dan perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan utama dalam penelitian ini terbagi dua: pertama, bagaimana penegakan hukum contempt of court dilakukan di Indonesia; kedua, bagaimana sanksi ta'zir dapat diterapkan menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku contempt of court untuk mencapai efek jera (zajr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka. Berdasarkan pembahasan, ditarik dua kesimpulan utama. Penegakan Hukum Contempt of Court di Indonesia saat ini diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, dan belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus (Contempt of Court Act). Ini menyebabkan tantangan dalam kepastian dan konsistensi hukum. Sanksi Ta'zir dan Efek Jera (Zajr) dalam Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap peradilan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Sanksi ta'zir memiliki karakteristik fleksibilitas, di mana jenis dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri) untuk mencapai efek jera  
PHK Tidak Sesuai Prosedur Berdasarkan UU No. 13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU No. 6 Thn 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus PTSN No. 32/Pdt.G/2019/Pn Bau) Aufa, Husniyah; Fauziah Lubis
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 5 (2025): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i5.1458

Abstract

This study aims to analyze Termination of Employment (PHK) that does not follow proper procedures based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on Job Creation, from the perspective of maqashid syariah, using case number 32/Pdt.G/2019/PN Bau as a case study. The main issue in procedurally improper termination lies in the imbalance of bargaining power between workers and employers, as well as weak supervision over the implementation of regulations. This leads to procedural violations in employment termination, which often result in injustice, violations of workers’ rights, and legal uncertainty, ultimately affecting workers’ economic welfare. Employment termination is a frequent source of conflict between workers and employers, particularly when it is not carried out in accordance with the procedures stipulated in the legislation. This study uses a normative juridical approach by examining relevant legal regulations and linking them with the principles of maqashid syariah, particularly in terms of the protection of wealth (hifz al-mal) and the protection of life (hifz an-nafs). The findings indicate that the procedural violation of employment termination in this case contradicts the principle of justice as outlined in labor laws and the values of maqashid syariah. Although the Job Creation Law provides flexibility in employment relationships, its implementation often overlooks the protection of workers’ rights, resulting in economic losses for workers
Co-Authors ainun maharani, azizah Andli Arya Harahap Angga Wira Yuda Tarigan Asrul Saputra Harahap Audi Mutia Adrivia Nst Aufa, Husniyah Awaluddin Habibi Siregar Azura Tasya Chairun Nissa Eprianty Cika Audira Cindy Dinda Putri Da Cahara Debi fazila Deby Rinaldi Dewi Seftiana Andriani Dhea Kinanty Dinda Karnia Putri Dinda Tazkia Aulia Doni Heri Koeswono Dwi Andreyan Syaputra Dwi Sima Efri Sarnauli Nasution Eko Abdi Pranata Erniawati Ersa Hanna Lutfiah Erwin Erwin Febrianti, Nazwa Fitria Nurhaliza Franstogi Anugrahta Simbolon Halwa Shabri, Indana Hotnita Sari Hasibuan Ishaq London Lubis Isro Ayu Marbun Jamalul Qodri Jannatun Naim Jusnaini Kamaluddin Simamora Khairunnisa Harahap Khofifah Indah Krisnadi Kusuma Suwandi Kurnia Fanny Liza Arlina Luthfi Alfarizi Nasution M. Irwansyah Saragih Madinah Asri Putri Andarin Mhd. Syahnan Mohammad Yusuf Muhammad Alfarobi Muhammad Farid Muhammad Idris Nasution Muhammad Kaharuddin Muhammad Nawawi Muhammad Rayhan, Rayhan Muhammad Rizky Khoir Nandani Zahara Mahfuzah Nurhayani NURLIANA NURLIANA Nurul Fahmidab NURUL MIFTAHUL JANNAH Parhan Azmi Pramestia Andini Putri Putri Nurhazijah Rabbiyatul Atdawiyah Lubis Rabiatul Adawiyah Siregar Rizka Putri Agustina S Rizki Juliana Rizki Winanti Rodhiatun Mardiah Rofitrah Fadli Sihombing Salma Salsabila Salsabila Alamanda Sarmila Munthe Sayyidah Aqillah H Selamat Sentosa Septeddy Endra Wijaya Siti Adinda Puspita Siti Zulaiha Syahrina Siregar Tasya Fadillah Trisnanda Rielta Yudhi Permana Zulkifli Nasution