Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Menara Ilmu

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II BANGKO Roby Hadi Putra
Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3435

Abstract

Permasalahan yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko adalah masih kurang baiknya budaya organisasi yang terjadi anatara pegawai yang ada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko sehingga dapat menurunkan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang dimaksud yaitu pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika mengalami masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir dan merasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 55 karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik total sampling sehingga total sampelnya juga sama yaitu terdiri dari 55 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran Skala Likert dan dianalisis dengan Teknik Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat budaya organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Bangko. Kata kunci: Budaya Organisasi, Kinerja, Pegawai
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Padang Roby Hadi Putra; Fani Ratny Pasaribu
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 2 (2023): Vol 17 No. 02 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i2.4123

Abstract

Masalah yang terjadi di Puskesmas Kota Padang adalah masih kurangnya motivasi kerja pada pegawai Pukesmas di Kota Padang. Seperti pimpinan perusahaan kurang memberikan motivasi (yang merangsang) kepada bawahan dengan memberikan hadiah/ imbalan kepada pegawai yang berproduktifitas dalam bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas di Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari 893 pegawai di Puskesmas di Kota Padang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik cluster sampling dengan Slovin Formula yang terdiri dari 245 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran Skala Likert dan dianalisis dengan Teknik Regresi Linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas di Kota Padang. Kata kunci: Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Pegawai
IMPLEMENTASI PKPU NO 23, 28, 33 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE Lara Indah Yandri; Akmal Arianto; Roby Hadi Putra
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 APRIL 2022
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v16i2.3293

Abstract

Melihat banyaknya pelanggaran terkait alat peraga kampanye pada Pemilu serentak 2019 tentu perlu dilakukan penelitian ilmiah yang komprehensif. Ini dilatarbelakangi dari beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan telah menimbulkan kerusuhan diantara sesama pendukung pasangan calon, selain itu peneliti juga memprediksi masalah ini juga akan berpotensi menjadi akar masalah pada penyelenggaraan Pilkada 2020 karena masih banyak regulasi sebagai dasar hukum yang tidak sesuai dengan dasar penyelenggaraan. Penelitian ini mencoba menganalisis aturan yang diatur di dalam PKPU No 33 tahun 2018 pasal 1 huruf A ayat 28-30, Di dalam ayat 28 tentang alat peraga kampanye, lebih lanjut pada pasal 29 dijelaskan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu. Penertiban alat peraga kampanye dalam pelaksaannya masih menemui banyak kendala seperti pada saat eksekusi yang dilakukan oleh TNI, POLRI dan Satpol PP KPU masih memiliki anggaran kampanye yang terbatas sehingga banyak calon ataupun partai nakal yang tetap melanggar aturan terkait alat peraga kampanye. Di Tanah Datar pada Pileg tahun 2019 terjadi 3 kali pencopotan yang dilakukan oleh TNI, POLRI,dan SATPOL PP. Ini terjadi karna terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui KESBANGPOL. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Yang dimaksud dengan statute approach adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Peraturan hukum tersebut yang menjadi bahan hukum primer di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Dalam PKPU No 33 tahun 2018 terutama pada point sanksi yang diatur pada pasal 79 masih bersifat umum seperti peringatan tertulis, penurunan dan pembersihan serta penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini tentu belum bias membuat efek jera terhadap bakal calon atau partai nakal sebagai peserta Pemilu. Hendaknya aturan tentang kampenye berkaitan dengan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye diperkuat sehingga prinsip keadilan dalam pemilu lebih dirasakan, sehingga pada pelaksaaan Pemilukada tahun 2020 kasus-kasus terkait pelanggaran alat-alat peraga kampanye tidak lagi kita temukan. Kata Kunci: Alat Peraga, Kampanye, Pemilu
Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024. Putra, Roby Hadi; Yandri, Lara Indah; Puryanto, Puryanto; Pasaribu, Fani Ratny
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i1.6050

Abstract

Abstrak : Penyelenggaraan Pengawasan Pemilhan Umum Pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang memerlukan banyak pihak dalam melaksanakan fungsi fungsi pengawasan, salah satunya dengan metode dengan pengawasan partispatif., salah satu bentuk pengawasan partispatif yakni dalam bentuk Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2023 melalui kampung pengawasan yang berada di Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024, Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan melaksanakan anlisis terhadap Implementasi Perbawaslu No2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Adapun hasil penelitian ini, dalam Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kampung pengawasan di Kota Padang Panjang, ada tiga kelurahaan yang dilaksankaan dalam kampung pengawasan diantaranya Kampung Pengawasan Pasar Usang, Kampung Pengawasn Sigando dan Kampung Pengawasan Bukit Surungan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat efektif, hal ini guna adanya partispatif Masyarakat dalam pelaksanan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, ini dibuktikan tidak adanya pelanggaran pidana pemilu yang menjadi temuan maupun laporan pada Bawaslu Kota Padang Panjang.  Pelaksanaan kampung pengawasan sangat optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, ketelibatan Masyarakat yang juga diberikan sosialisasi, sehingga Masyarakat ikut bersama dalam melaskanakan pengawasan pemilihan umum Tahun 2024 di Kota Padang Panjang. 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dengan Konsep Smart City di Indonesia Putra, Roby Hadi
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 APRIL 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6656

Abstract

Artikel ini membahas tentang imlpementasi kebijakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan konsep smart city di Indonesia. Konsep smart city atau kota pintar pada dasarnya telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan teknologi internet yang mulai digunakan dalam banyak aspek kehidupan pada saat itu. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berdasarkan studi kepustakaan dan dari  jurnal online. Dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis sebagai pembahasan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kebijakan pemerintah dalam pembentukan smart city di Indonesia merupakan perwujudan dari pelaksanaan program e-government, sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini adalah  Sumber daya manusia (SDM)  karena berperan dalam membantu pengembangan smart city. Semua SDM yang berkontribusi harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang datang dari perencanaan hingga implementasi smart city, seperti teknologi dan digitalisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul adalah memperhatikan adanya kesesuaian atau fits antara sumber daya dan kompetensi dengan peluang dan fits antara risiko dan ekspektasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Smart city, Teknologi Informasi