Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.341
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pleno Jure Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Askari Razak
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional Askari Razak; Yuda Bosniawan H; Hambali Thalib
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1460

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan kedaulatan terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi terhadap pelanggaran kedaulatan udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara namun belum maksimal, sehingga pengambilan keputusan terkait sanksi terhadap pelanggar masih tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum udara. Hambatan terhadap penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia diantaranya minimnya transfer teknologi dan keterbatasan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI AU yang belum mencapai minimum essential force (MEF) kekuatan pertahanan. The research objective is to analyze the legal arrangements for aircraft that violate sovereignty in the airspace of the national jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the enforcement of sovereignty against foreign aircraft that violate sovereignty in the airspace of the Republic of Indonesia. Obstacles that become obstacles in upholding sovereignty in the airspace jurisdiction of the Indonesian state. This research is normative legal research. The results of this study indicate that regulations for violations of air sovereignty committed by foreign aircraft are strictly regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Airspace Security but are not yet optimal, so that decisions are made regarding sanctions against violators still do not provide a deterrent effect against air law violators. Obstacles to upholding the sovereignty of Indonesia's airspace include the lack of technology transfer and the limitations of the Main Weapon System Equipment (Alutsista) owned by the Indonesian Air Force which has not yet reached the minimum essential force (MEF) defence force.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone Fitra Darlian; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1478

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone kurang efektif, dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan profesionalsime penyidik, seperti : Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus; Mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum. The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police. This type of research is empirical juridical, the results of the study the authors find that: 1). The effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police is less effective because problems are still found related to the professionalism of investigators, such as The number of cases faced by an investigator in solving issues; Experiencing difficulties in uncovering cases of motor vehicle theft because the perpetrators use a new mode so it is challenging to uncover and prove. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential on the investigation of the crime of motor vehicle theft in the General Criminal Investigation Unit of the Bone Resort Police is the legal substance,
Analisis Tentang Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Agung Munandar; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3181

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) menganalisis dan menjelaskan konsep penegakan hukum dalam melakukan penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan; (2) untuk menganalisis harmonisasi pemberian kewenangan penyadapan oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengginakan data melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari hasil penelaah literatur dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, hasil penelitian yang terkait konsep penegakan hukum dan kewenangan kejaksaan melalui penyadapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindakan kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya penegakan hukum belum diatur secara khusus sehingga kepastian hukum penyadapan penyidik kejaksaan melakukan kewenangan penyidikan belum dapat dilakukan secara maksimal; (2) terdapat kelemahan karena ditemukan disharmonisasi hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi terkait pengaturan perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi UUD 1945, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memberi jaminan untuk tidak disadap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tindakan penyadapan karena kewenangan kejaksaan tidak diatur dalam Undang-Undang tersendiri..
Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan Welfrick Krisyana Ambarita; Hambali Thalib; Askari Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3692

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tidak sahnya penahanan. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematis. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar HAM. 2). Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutn ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep) Wildan Syauqil Umam; Mulyati Pawennai; Askari Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3714

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pangkep, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku. 2). Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum.
Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polri Daniel Junwaldi MP Nainggolan; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1503

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis alasan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri, dan bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Polri. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota kepolisian, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan tersebut memperbolehkan anggota kepolisian menerapkan konsep diskresi. Dimana konsep diskresi ini adalah hak yang melekat dalam kewenangan yang diberikan oleh setiap anggota polri. tentunya hak tersebut tetap memperhatikan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nyawa anggota polri. 2). Bentuk pertanggung jawaban penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh Anggota Kepolisian, dengan menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. The research objective to analyze the reasons for the use of force with firearms by members of the Police, and the forms of accountability for the use of violence with firearms by members of the Police. This type of research is normative. Research results the authors find that: 1). The use of force with firearms by members of the police, is based on laws and regulations which in this provision allow members of the police to apply the concept of discretion. Where the concept of discretion is the right inherent in the authority granted by each member of the Indonesian National Police. Of course, this right still pays attention to matters that can threaten the safety of the lives of members of the Indonesian National Police. 2). The form of accountability for the use of force with firearms by members of the Police, by using violence and firearms that are not in accordance with procedures is an act of violation of human rights. Violations committed by law enforcement officials in the form of using firearms that are not in accordance with procedures undermine the integrity of the entire law enforcement organization.
Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ariani Vemi Octaviani; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1515

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan implikasi hukum dari pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Proses pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara serta tambahan berupa pembayaran restitusi kepada korban. 2). Implikasi hukum pemberian hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual: Permohoan hak restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual hanya memberikan sebuah pilihan kepada korban sehingga tidak memberikan kewajiban kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dalam sebuah norma hukum kepada pelaku/terdakwa dikarenakan tidak adanya norma yang mengatur untuk memerintahkan seluruh elemen aparat penegak hukum untuk menerapkan hak restitusi kepada anak sebagai korban tanpa diajukan permohonan hak restitusi tersebut. The research objective to analyze the granting of the right of restitution to children who are victims of sexual violence, and the legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The process of granting the right of restitution to a child who is a victim of a crime of sexual violence: In the decision of the Makassar District Court Number: 661/Pid.Sus/2021/PN Mks has imposed a sentence in the form of imprisonment and an additional form of payment of restitution to the victim. 2). Legal implications of granting the right of restitution to children who are victims of sexual violence: Requests for the right of restitution to children as victims of sexual violence only provide an option for victims so that it does not give law enforcement officials an obligation to apply a legal norm to the perpetrator/defendant because he does not the existence of norms that regulate to order all elements of law enforcement officials to apply the right of restitution to children as victims without submitting a request for the right of restitution.
Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Tamalanrea Megawati S Megawati S; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v3i2.1517

Abstract

Tujuan penelitian menganilisis penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Tamalanrea dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Tamalanrea. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata seperti Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Tamalanrea yaitu kurangnya respond dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindinya hak kepemilikan. (2) Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan BPN dan pihak terkait dalam hal menyelesaikan sengketa tanah. Dalam hal menghindari sengketa pertanahan, Pihak Kecamatan juga melakukan penyimpanan setiap daftar pertanahan yang sudah didaftarkan kepada pihak BPN Kota Makassar. The research objective to analyze the resolution of land disputes in Tamalanrea District and the factors that cause land ownership disputes in Tamalanrea District. The type of research used is Empirical legal research, where the legal research method functions to see the law in a real sense such as Legislation and literature which contains theoretical concepts related to the problems to be discussed in this research. The results of this study indicate that (1). The causes of land disputes in Tamalanrea District are the lack of responsiveness and transparency of information in the community, resulting in invalid data and administration resulting in overlapping ownership rights. (2) In resolving land disputes, the District also cooperates with BPN and related parties in terms of resolving land disputes. In terms of avoiding land disputes, the District Office also keeps all land registers that have been registered with the Makassar City BPN.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nur Fajri Rahman Setiawan; Askari Razak; Mohammad Arif
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1525

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BNPT berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 secara umum telah terlaksana secara efektif sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas BNPT dalam pemberantasan terorisme yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of carrying out the duties of the BNPT in countering terrorism based on Presidential Regulation Number 46 of 2010 and the influencing factors. This research is empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the duties of the BNPT based on Presidential Decree Number 46 of 2010 has generally been carried out effectively in accordance with what is expected in the laws and regulations. The factors that influence the implementation of the BNPT's duties in eradicating terrorism are legal substance factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Muhammad Asyrar Achmad; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1529

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar telah berjalan dengan efektif sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar yakni (1) faktor Penegak Hukum (struktur hukum), a. faktor komitmen aparat penegak hukum, b. faktor moral penegak hukum, c. faktor pendidikan aparat penegak hukum, budaya hukum, d. faktor kualitas apara penegak hukum, (2) faktor kesadaran hukum, a. faktor pengetahuan hukum, b. faktor perilaku hukum, (3) faktor lingkungan sosial, (4) faktor kondisi ekonomi masyarakat, (5) faktor pengetahuan agama, (6) faktor budaya masyarakat, (7) faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyse law enforcement's effectiveness against violent theft by children. The research method uses empirical legal research. The research results show that law enforcement's effectiveness against theft with violence by children at the Makassar City Police has been running effectively in accordance with applicable laws and regulations. Factors that influence the effectiveness of law enforcement against theft with violence by children at the Makassar City Police are (1) Law Enforcement factors (legal structure), a. factor of commitment of law enforcement officers, b. law enforcement moral factors, c. education factors of law enforcement officers, legal culture, d. quality factor of law enforcement officers, (2) legal awareness factor, a. legal knowledge factor, b. legal behaviour factors, (3) social environmental factors, (4) community economic condition factors, (5) religious knowledge factors, (6) community culture factors, (7) facilities and infrastructure factors.
Co-Authors A Khaerun Hidayah A Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal Adi Verry Anggeryawan Agung Munandar Amrayadi Amrayadi Andi Asrul Sani Andi Ento Mulyanto AM Ariani Vemi Octaviani Aris Munandar Azhar Arsyad Bakri Abubakar Daniel Junwaldi MP Nainggolan Fathur Abdillah Ikhsan Fauziah Basyuni Fitra Darlian Gabriel Rumbayan Hambali Thalib Hamzah Hamzah Ilham Ashari Imran Imran Irfan Syafar La Ode Husen Lauddin Marsuni Megawati S Megawati S Mohammad Arif Muh. Syarif Nuh Muhammad Asyrar Achmad Mulyati Pawennai Nawisa Nawisa Nellyati Nellyati Nur Fadhila Mappaselleng Nur Fajri Rahman Setiawan Romi Sunggara Sapri Sapri Sufirman Rahman Sultan Alauddin Parawansa Syahruddin Nawi Welfrick Krisyana Ambarita Wildan Syauqil Umam Yuda Bosniawan H Zaenal Arifin Zulfikar Hendra Zulkifli Zulkifli