Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.341
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pleno Jure Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Askari Razak
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ento Mulyanto AM; A Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.608 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PTSL di Prov. Sulsel belum terlaksana secara efektif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifnya PTSL di Prov. Sulsel adalah pengumuman data fisik dan data yuridis, penerapan asas kontradiktur delimitasi, biaya pajak (BPHTB), tanah ulayat dan Sumber Daya Manusia. Sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi/harmonisasi antara PP dengan Permen atau Peraturan mengenai PTSL diatur dalam PP sehingga mempuyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Permen, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah. The research objective to analyze the Effectiveness of Complete Systematic Land Registration in South Sulawesi Province according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 and the factors that influence it. The type of research used is empirical normative legal research. The results showed that the implementation of PTSL in Prov. South Sulawesi has not been implemented effectively. Factors that influence the effectiveness of PTSL in Prov. South Sulawesi is the announcement of physical data and juridical data, application of the delimitation contradiction principle, tax costs (BPHTB), ulayat land and human resources. It is recommended that the Government synchronize/harmonize the PP with the Ministerial Regulation or the Regulation regarding PTSL is regulated in the PP so that it has a higher degree than the Ministerial Regulation, conduct socialization/education to the community about the importance of placing, determining and maintaining land boundaries.
Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Perumahan dan Pemukiman Penduduk dalam Perspektif Hukum Tata Ruang di Kabupaten Bone Imran Imran; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.188 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone berjalan kurang efektif.; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan dan pemukiman penduduk dalam perspektif hukum tata ruang di Kabupaten Bone yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana. The purpose of the study was to analyze the process of implementing the conversion of agricultural land to residential land and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency and the factors that influence it. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the process of implementing the conversion of agricultural land to housing and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency is less effective; (2) the factors that influence the process of implementing the conversion of agricultural land to housing and residential areas in the perspective of spatial planning law in Bone Regency are law enforcement factors, community factors, facilities and infrastructure factors.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar Hamzah Hamzah; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat orisinil, menggunakan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dilapangan yang merupakan data mentah (raw data) melalui wawancara atau interview yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan metode penelitian menggunakan data primer maupun data sekunder yakni data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Urgensi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar yakni, faktor tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD, faktor Sumber Daya Manusia, faktor budaya hukum, dan faktor peran serta masyarakat. The research objective is to analyze the urgency of the establishment of regional regulations in the implementation of regional government in Makassar City. This research is original in nature, using primary data, namely the collection of data obtained directly from the source in the field which is raw data through interviews or interviews related to the problems discussed, and research methods using primary and secondary data, namely data that are successful. collected in this study. The results of the study indicate that the urgency of the formation of regional regulations in the administration of regional government is a form of authority given to regional governments in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks, as well as accommodating regional special conditions or further elaboration of higher laws and regulations. The factors that influence the formation of regional regulations in the administration of regional government in Makassar City are the responsibility of the Regional Government and DPRD, the Human Resources factor, the legal culture factor, and the community participation factor.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Zaenal Arifin; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif; (2) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur : (a). faktor substansi hukum dalam hal ini regulasi atau aturan yang tidak memiliki konsekuensi bilamana rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, (b) faktor struktur hukum yaitu kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD, tenaga ahli serta staf sekretariat DPRD, (c) faktor budaya hukum yaitu data yang disampaikan oleh OPD kurang lengkap dan akurat, serta waktu pembahasan LKPJ yang terbatas. The purpose of this study is to analyze the DPRD against the Governor's Accountability Statement according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's accountability report according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province has not been effective; (2) factors that influence the implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's Accountability Statement: (a). legal substance factors in this case regulations or rules that have no consequences if the recommendations given are not followed up by the Governor, (b) legal structure factors, namely the ability of the human resources of DPRD members, experts and secretariat staff of DPRD, (c) legal culture factors, namely the data submitted by the OPD is incomplete and accurate, and the time for discussion of the LKPJ is limited.
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Zulkifli Zulkifli; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Negara dan Untuk mengetahui kedudukan pemberian bantuan hukum oleh Negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum. The purpose of this study is to analyze the mechanism for providing legal aid to the community by the state and to find out the position of providing legal aid by the state from the perspective of human rights. The method used is normative legal research. The results of the research obtained that the mechanism for providing legal aid to the poor based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 greatly helps the poor by providing information, consultation and legal advice and assistance in making the required legal documents and providing information on the list of Legal Aid Organizations. as referred to in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid or Legal Aid Organizations or other Advocates who can provide free legal aid as stipulated in Article 25. The position of providing legal aid to the poor from the perspective of human rights is as a fulfilment of the constitutional rights of citizens and as a guarantee of equality before the law.
Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Sapri Sapri; Lauddin Marsuni; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum sistem rekrutmen tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang berarti bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI. Dan Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for the expert recruitment system of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is normative research which means that. The results of this study indicate that the practice of recruiting qualified experts who can work efficiently has not been implemented so that more come from party activists, this can also affect the quality of the performance of DPR RI experts. The grouping of Experts often causes misunderstandings between Members of the DPR RI and Experts. The capacity of each Expert is considered poor because there is no planning for skills development training by the Secretariat General of the DPR RI, this can affect the quality of the performance of the DPR RI experts. And the implementation of the function of experts on the quality of the performance of the DPR RI in the formation of laws and regulations is related to the allocation of experts needed that has not reached the word sufficient because based on the workload of each expert, it is different and there is no clarity on the number of available experts.
Implikasi Hak Angket DPRD Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Azhar Arsyad; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatatan. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pengaturan Hak Angket DPRD diatur dalam Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu manajemen pengengkatan PNS yang tidak professional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu dan minimnya serapapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. The research objective is to analyze the regulation of the Inquiry Rights of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province and the implications of the Inquiry rights of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province. The research uses empirical methods. The results of the study indicate that the regulation of DPRD's Inquiry Right is regulated in Article 106 of Law no. 23 of 2014 concerning the Regional Government. The implications of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights are influenced by several things, namely unprofessional management of civil servant appointments, allegations of KKN practices carried out by the Governor of South Sulawesi in certain position placements and the lack of absorption of the 2019 South Sulawesi Provincial Revenue and Expenditure budget
Tinjauan Hukum Tentang Eksistensi Otorita Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Aris Munandar; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa dasar pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan jenis pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengaturan pasal-pasal tersebut secara gamblang tidak ada pemerintahan daerah selain provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memang mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, tapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Konsep otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu Otorita, bukan daerah atau badan hukum yang dimana ini bertentangan dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Yang merupakan kesatuan masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. The research objective is to analyze the basis for regulating the authority system in Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses normative legal research. The results of this study indicate the existence of Articles 18, 18A paragraph (1 ) and 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution which states the type of regional government in the government system, covering provinces and regencies/cities, each of which is headed by a Governor, Regent or Mayor. It is clear that there are no local governments apart from the provinces and districts/cities for setting these articles. Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution does recognize the existence of regional administrations that are special in nature, but the arrangements are still in the form of provinces or districts/cities. The concept of authority is a central government organization whose officials are delegated by the central government to carry out certain authorities Authority, not a regional or legal entity which is contrary to the concept of deconcentration and decentralization in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which is a legal community unit in certain areas that are given the right to govern themselves.
Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Adi Verry Anggeryawan; Sufirman Rahman; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 secara signifikan mengalami peningkatan dan berfluktuasi. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penanggulangan (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reserse narkoba, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of overcoming criminal acts of narcotics abuse at the Polrestabes City of Makassar and the influencing factors. This research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of dealing with criminal acts of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes is less effective because narcotics abuse cases in 2021 have significantly increased and fluctuated. Although it has attempted to be implemented in accordance with the coping mechanism (2) The factors that influence the effectiveness of overcoming the crime of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely changing policies, law enforcers, namely the organizational structure of the narcotics investigation unit, facilities/infrastructure that inadequate, lack of legal awareness in society.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Asrul Sani; Lauddin Marsuni; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil peneltiian bahwa Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pada dasarnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda yang secara rutin pada tiap-tiap komisi maupun alat kelengkapan DPRD selalu menjadwalkan baik raker maupun kunker dalam hal pelaksanaan perda guna mengetahui apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, selain itu kegiatan terhadap evaluasi terhadap efektivitas perda juga dilakukan. Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:Faktor sumber daya manusia, Faktor sarana prasarana, ketersediaan tenaga ahli/kelompok pakar akademisi. Masih ditemukan peraturan daerah yang berlaku secara yuridis, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi/kebutuhan hukum. The research objective is to analyze the Implementation of the Supervision Function on the Implementation of Regional Regulations by Bapemperda DPRD South Sulawesi Province. This research method uses empirical legal research methods. The results of the study show that the implementation of the duties and powers of the South Sulawesi DPRD in supervising the implementation of regional regulations, basically the DPRD of South Sulawesi Province has made every effort to carry out supervision of the implementation of regional regulations properly. This can be seen from the efforts of the DPRD in supervising the running of the regional regulations, which routinely in each commission and apparatus of the DPRD always schedule meetings and kunkers in terms of implementing regional regulations to find out whether the regional regulations have been carried out in accordance with the regulations that have been set or not. In addition, activities to evaluate the effectiveness of regional regulations were also carried out. Factors hindering the implementation of regional regulations include human resources, infrastructure, and the availability of experts/groups of academic experts. There are still regional regulations that apply legally, even though they are no longer in accordance with legal conditions/needs.
Co-Authors A Khaerun Hidayah A Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal A. Muin Fahmal Adi Verry Anggeryawan Agung Munandar Amrayadi Amrayadi Andi Asrul Sani Andi Ento Mulyanto AM Ariani Vemi Octaviani Aris Munandar Azhar Arsyad Bakri Abubakar Daniel Junwaldi MP Nainggolan Fathur Abdillah Ikhsan Fauziah Basyuni Fitra Darlian Gabriel Rumbayan Hambali Thalib Hamzah Hamzah Ilham Ashari Imran Imran Irfan Syafar La Ode Husen Lauddin Marsuni Megawati S Megawati S Mohammad Arif Muh. Syarif Nuh Muhammad Asyrar Achmad Mulyati Pawennai Nawisa Nawisa Nellyati Nellyati Nur Fadhila Mappaselleng Nur Fajri Rahman Setiawan Romi Sunggara Sapri Sapri Sufirman Rahman Sultan Alauddin Parawansa Syahruddin Nawi Welfrick Krisyana Ambarita Wildan Syauqil Umam Yuda Bosniawan H Zaenal Arifin Zulfikar Hendra Zulkifli Zulkifli