Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JUSTISI

Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi Asriyani, Arini; Ambarwati, Auliah; Nurdin, Muhammad Nur Iqbal; Darmawansya, Andi
JUSTISI Vol 7, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1365

Abstract

Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia hingga kini belum terselesaikan dengan baik karena sejumlah masalah, baik dalam tingkat infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan : statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian. Akan tetapi, pemberantasan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama
Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi Arini Asriyani; Auliah Ambarwati; Muhammad Nur Iqbal Nurdin; Andi Darmawansya
JUSTISI Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v7i2.1365

Abstract

Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia hingga kini belum terselesaikan dengan baik karena sejumlah masalah, baik dalam tingkat infrastruktur maupun suprastruktur hukum yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan : statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penanganan paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, sejauh ini telah dilakukan beberapa upaya oleh Kepolisian. Akan tetapi, pemberantasan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja, tetapi juga harus melibatkan beberapa pihak dalam membangun kesadaran bersama
Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare Syahril, Muh. Akbar Fhad; Ambarwati, Auliah
JUSTISI Vol. 9 No. 1 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i1.2036

Abstract

This assimilation program is a right obtained by all prisoners and children who meet the requirements. The purpose of this study is to answer 2 (two) main problems, namely the extent to which the implementation of the rules of assimilation and the right of integration at home for prisoners in Class II A Prison in Parepare City, and can the implementation of the rules of assimilation and the right of integration at home for prisoners have an effect in suppressing the spread of Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This research is an experimental research that uses empirical or non-doctrinal legal research with a quantitative approach to prisoners and their warden staff Rules; Assimilation; Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This assimilation aims to measure the level of citizen protection as an influencing variable (X1), equal rights for prisoners as a variable (X2), and the provision of health insurance for all citizens (X3) in suppressing the spread of the covid outbreak as the dependent variable (Y). in the Class IIA Prison in Parepare.
Breaking The Promise to Marry Unlawful Acts or Default Ambarwati, Auliah; Rasyid, Muh. Fadli Faisal; Saharuddin, Saharuddin; Wulandari, Devi Dwi; Syahril, Muh. Akbar Fhad
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.2481

Abstract

This study aims to find civil law arrangements regarding the juridical analysis of breaking a promise to marry or what is commonly referred to as Broken Marriage Promises as an unlawful act. What are the legal consequences of breaking a marriage promise as unlawful? This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The types and sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive logical reasoning, which is studied from a qualitative perspective. The results of the study show that breaking a promise to marry or commonly called promises of marriage as an unlawful act, is regulated in Article 58 of the Civil Code and several judges' decisions such as Supreme Court Decision Number 3191 K/Pdt/1984, Supreme Court Decision Number 3277 K/Pdt/2000, Decision of the Supreme Court Number 1644 K/Pdt/2020. The legal consequences of breaking a marriage promise as an unlawful act, namely if a person suffers a loss due to breaking of the marriage promise, both material and immaterial losses, then he can be sued for compensation following the loss suffered if the element of the unlawful act is fulfilled according to Article 1365 of the Civil Code.