Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu M. Zainuddin; Murah
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 12 No. 1 (2024): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v12i1.573

Abstract

This research aims to review the weaknesses of criminal law policies as a means of dealing with election crimes. Elections are a mechanism in a democratic country to elect the President, Governor, Regent/Mayor, DPR, DPD, Provincial DPRD and Regency/City DPRD which are held once every 5 years. However, in its implementation there has been an increase in criminal acts which need to be addressed immediately. Methodology This research is normative legal research using a conceptual approach and statutory approach. The legal materials used are secondary legal materials sourced from documented legal materials. Analysis of legal materials uses qualitative descriptive. This study found that criminal law has become an important instrument in dealing with election violations, but the existence of system weaknesses is a serious obstacle. Some weaknesses include unclear legal norms, violations of human rights in law enforcement, and low penalties that do not provide a deterrent effect. In addition, the implementation of criminal law is often disproportionate to various forms of election violations. Keywords: Criminal Law Policy; General Election Crime ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kelemahan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pemilu.  Pemilu merupakan mekanisme dalam negara demokrasi untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang diselanggarakan 5 tahun sekali. Akan tetapi pelaksanaanya terjadi peningkatan tindak pidana yang perlu segera diatasi. Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual Approach) dan perundang-undangan (Statute Aproach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi, Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatatif. Kajian ini menemukan hasil yaitu hukum pidana telah menjadi instrumen penting dalam menanggulangi pelanggaran pemilu, namun adanya kelemahan sistem menjadi hambatan serius. Beberapa kelemahan meliputi ketidakjelasan norma hukum, pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum, dan rendahnya hukuman yang tidak memberikan efek jera. Selain itu, implementasi hukum pidana seringkali tidak proporsional terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Pemiihan umum    
Derden Verzet Terhadap Konstatering (Penetapan Batas-Batas Tanah) Ketua Pengadilan Negeri Azizah, Fia Nur; M. Faisal; M. Zainuddin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.4973

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa pihak ketiga melakukan perlawanan terhadap penetapan konstatering Ketua Pengadilan Negeri Praya, serta untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan dari Pengadilan Negeri dalam melakukan konstatering terhadap tanah milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara terdahulu. Peneltian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini, alasan pihak ketiga mengajukan derden verzet dalam putusan karena pembantah sangat keberatan dengan dirugikannya hak-haknya sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Hak Milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf, yang akan dilakukannya konstatering oleh Pengadilan Negeri Praya. Selanjutnya pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara dalam perkara terdahulu. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya adalah Majelis Hakim menolak bantahan Pembantah karena dianggap mengajukan bantahan yang tidak beralasan hukum dan pembantah tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikannya terhadap tanah sengketa dalam perkara a quo. Akan tetapi didalam perkara konstatering ternyata pihak ketiga yang melakukan derden verzet mampu membuktikan sebagian objek konstatering sebagai hak miliknya sesuai sertifikat hak milik nomor 610 Desa Mekarsari atas nama Yunita Yusuf.
Pengembangan E-Modul Etnomatematika Batik Berbasis PjBL untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Cahyadi, Firman; M. Zainuddin; Arifin, Slamet
BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual Vol 10 No 1 (2025): Volume 10 Nomor 1, Februari 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/briliant.v10i1.1898

Abstract

This research aims to develop a valid, practical, and effective batik ethnomathematics e-module based on Project Based Learning (PjBL) to improve critical thinking skills of elementary school students. This research was conducted using the 4D RnD model design. In the research stages, product validation was carried out by media experts and material experts. The research product was tested with 19 fourth-grade students consisting of 9 boys and 10 girls. Research data was collected using interviews, questionnaires, and tests. Interviews were used to investigate initial conditions and needs, student and teacher questionnaires were used to assess the practicality of the e-module, and tests were conducted to assess students' critical thinking skills. Data analysis was carried out using descriptive statistics and t-tests. Based on the research results, it was found that (1) the batik ethnomathematics e-module was declared valid and feasible to be implemented, (2) the batik ethnomathematics e-module was declared practical, and (3) the batik ethnomathematics e-module was declared effective and proven to be able to improve students' critical thinking skills.