Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.381
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum INTEGRALISTIK Indonesian Journal of Disability Studies INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jambura Law Review Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Journal Justiciabelen (JJ) Ius Poenale Indonesian Journal of Innovation Studies Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Lex Scientia Law Review
EMMILIA RUSDIANA, EMMILIA
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KAJIAN YURIDIS KELAYAKAN SITUS CALON ARANG UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA AL HAFIEDZ, ADHEN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.27582

Abstract

Situs Calon Arang merupakan salah satu warisan budaya berupa situs yang terletak di Desa Sukorejo, Gurah, Kediri. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, Situs Calon Arang telah ditetapkan sebagai cagar budaya secara lisan. Penetapan secara lisan tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 dan PP Nomor 10 Tahun 1993, tanpa adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Namun, Pemerintah Indonesia mencabut dan mengganti UU Nomor 5 Tahun 1992 dengan UU Nomor 11 Tahun 2010. Keberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut membuat status cagar budaya pada Situs Calon Arang kembali dipertanyakan keabsahannya. UU Nomor 11 Tahun 2010 mengatur bahwa penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang keabsahan PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dari Situs Calon Arang dan kelayakan Situs Calon Arang untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Teknik pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1993 sebagai dasar hukum penetapan cagar budaya dinyatakan tidak absah, dikarenakan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur bahwa penetapan cagar budaya terhadap suatu warisan budaya merupakan kewenangan dari Bupati/Walikota dan penetapan cagar budaya ditandai dengan adanya Surat Keputusan penetapan cagar budaya. Sebagaimana tercantum dalam asas preferensi yaitu Asas Lex Superiori Derogate Lege Inferiori. Sedangkan Situs Calon Arang merupakan warisan budaya yang layak untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, karena telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2010. Kata Kunci: Situs Calon Arang, Cagar Budaya, Keabsahan, PP Nomor 10 Tahun 1993, UU Nomor 11 Tahun 2010.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERSYARATAN KERJA PADA ANAK (STUDI PADA PENARI KESENIAN JARAN KENCAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO) ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.28125

Abstract

Abstrak Pekerja anak merupakan fenomena rumit yang membutuhkan respon yang komprehensif. Pemerintah mencanangkan Indonesia bebas pekerja anak pada Tahun 2022 dengan motto “Future Without Child Labour”. Permasalahan pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu cara mengentaskan pekerja anak yaitu diperlukan pelaksanaan syarat kerja bagi pekerja anak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Fenomena pekerja anak terjadi pada Grup Kesenian Jaran Kencak yang berkembang di daerah Pendalungan, salah satunya yaitu Kabupaten Probolinggo.Masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan persyaratan kerja bagi anak sebagai penari kesenian Jaran Kencak di Kabupaten Probolinggo dan Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, Pimpinan Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior, dan pekerja anak dalam Grup Kesenian Jaran Kencak Rukun Karya Junior. Teknik analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua simpulan. Pertama penegakan hukum mengenai syarat kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo belum terlaksana sepenuhnya, yaitu terhadap pekerja anak pada bidang informal karena posisinya yang sulit terdeteksi. Kedua, hambatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam penegakan Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu dari segi anggaran, sarana dan prasarana, hubungan antar bidang dan jumlah anggota, sedangkan hambatan eksternal yaitu dari segi masyarakat dan budaya. Saran dari peneliti kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo yaitu jemput bola mencatat usaha yang belum terdaftar dan melakukan pengecekan usia pekerja didalamnya. Kata Kunci :Pekerja Anak, Syarat Kerja, Jaran Kencak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abstract Child labor is a complex phenomenon that requires a comprehensive response. The government declared Indonesia free of child labor in 2022 with the motto "Future Without Child Labor". The problem of child labor has been regulated in Article 68 until Article 75 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpoer. One of the processes in alleviating child labor is the need to implement work conditions for child labor in accordance with Article 69 of Law Number 13 Year 2003 concerning Labor.The phenomenon of child labor also occurred in the Jaran Kencak Art Group in the Pendalungan area, Probolinggo District. This is not in line with the award obtained by Probolinggo District as a Primary City / Regency for Primary Children. The problem in this research is regarding the enforcement of Article 69 of Law Number 13year 2003 concerning Manpower related to work requirements for children as dancers of Jaran Kencak art in Probolinggo and obstacles faced by the Manpower and Transmigration Office of Probolinggo Regency in enforcing Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower.The purpose of this study is to analyze the enforcement of Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower related to work requirements for children as dancers of Jaran Kencak art in Probolinggo and to analyze the obstacles faced by the Manpower and Transmigration Office of Probolinggo Regency in enforcing Article 69 of Law Number 13 year 2003 concerning Manpower.The type of research used is sosio-legal research. The research was conducted in Besuk Village, Bantaran District, Probolinggo Regency and Probolinggo District Manpower Office. The technique of collecting data are by interview, observation and documentation. The informants of this study were the Head of Industrial Relations and the Work Conditions of the Labor and Transmigration Office of Probolinggo Regency, the Chairman of the Jaran Kencak Rukun Karya Junior Art Group, and child labor in the Jaran Kencak Rukun Karya Junior Art Group. The data analysis technique is descriptive analytical with a qualitative approach.The research results that can be concluded are two. First, law enforcement regarding the work conditions by the Department of Manpower and Transmigration of Probolinggo has not been fully implemented, namely towards child labor in the informal sector because of its difficult position to detect. One of them is child labor in the Kencak Jaran Art Group. Second, the obstacles to the Department of Manpower and Transmigration in Probolinggo in the enforcement of Article 69 Law Number 13 year 2003 concerning Manpower namely internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles are in terms of budget, facilities and infrastructure, relations between fields and number of members, while external obstacles are in terms of society and culture. The suggestion for the Department of Manpower and Transmigration in Probolinggo is to record the businesses that have not been registered and check the age of workers. Keywords: Child Labor, Job Requirements, Jaran Kencak, Department of Manpower and Transmigration
TINJAUAN YURIDIS TES KEPERAWANAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI AYU DINI, ALMIRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.28592

Abstract

Abstrak Penerimaan calon anggota Polri wajib menjalankan Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Seleksi tes Rikkes wajib menerapkan prinsip yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016, yaitu prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Sedangkan pada Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5, mewajibkan Calon Anggota Polisi Wanita untuk menjalankan Tes Obgyn berupa tes keperawanan. Tes keperawanan, merupakan tes yang menyakitkan dan merendahkan wanita. Dalam penelitian ini ditemukan masalah mengenai konflik internal antar norma pada Pasal 2 Pasal dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c angka 5. Selain itu, tes keperawanan di Indonesia dilakukan studi perbandingan dengan Singapura. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau tes keperawanan untuk penerimaan Calon Anggota Polisi Wanita dalam seleksi pemeriksaan kesehatan yang dikaitkan dengan prinsip pada Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2016. Serta perbandingan perbedaan mengenai tes pemeriksaan kesehatan dengan seleksi calon Anggota Indonesia dengan Kepolisian Singapura (Singapore Police Force). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 terbukti melanggar prinsip yang diatur pada Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, karena salah satu prinsipnya tidak terpenuhi dalam tes keperawanan. Sedangkan perbedaan tes pemeriksaan kesehatan di Indonesia dengan Singapura adalah meski Singapura tidak memberlakukan tes keperawanan, hal tersebut tidak menjadi tolok ukur prestasi dari anggota Polisi wanita. Terbukti Singapura menjadi negara teraman di dunia menurut survey WISPI. Berbeda dengan Indonesia yang masih memberlakukan tes keperawanan demi menjaga moralitas Calon Anggota Polisi Wanita, namun peringkat pada survey WISPI jauh di bawah Singapura. Kata kunci: Tes Keperawanan, Penerimaan Calon Anggota Polri, Prinsip Humanis, Singapura.
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT (1) KUHP TERHADAP PERTANDINGAN ADU BAGONG DI PROVINSI JAWA BARAT YUSANDHA, MERZADIO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29098

Abstract

Dalam pasal 302 ayat (1) KUHP telah diatur mengenai tindak,pidana penganiayaan terhadap hewan. Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Adu Babi hutan atau dalam beberapa daerah juga disebut Adu Bagong adalah salah satu pertandingan turun temurun, yang dilakukan oleh masyarakan Jawa Barat, salah satunya di lakukan di Sumedang selatan Kabupaten Bandung, kegiatan pertandingan. yang melibatkan Babi hutan dengan anjing yang telah mengalami’latihan sebelumnya. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian berkaitan dengan pertandingan adu bagong dan hambatan selama menegakan pasal 302 ayat (1) KUHP terhadap pertandingan adu bagong di Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Desa Cimara, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kecamatan Cisitu, Kepala Desa Cimara dan pelaku pertandingan adu bagong yaitu panitia penyelenggara dan pemilik anjing. Hasil identifikasi terhadap pertandingan adu bagong menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 302 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hal itu tidak pernah diproses secara hukum oleh pihak yang berwenang, para pelaku kekerasan jelas melakukannya dengan unsur kesengajaan melakukan pelanggaran tersebut dalam setiap pertandingan adu bagong di desa cisitu kecamatan Cimara Sumedang utara. hambatan terkait dengan penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong dalam hal ini karena masih rendahnya atau kurangnya sangsi hukum untuk melindungi hewan secara tegas sehingga pertandingan Adu Bagong ini terus dilakukan oleh masyarakat.. Hambatan lain dalam penegakan hukum pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap pertandingan Adu Bagong yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat dengan kehidupan hewan-hewan sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada hewan tidak dilakukan oleh masyarakat. Selama ini para pemilik satwa hanya cinta pada hewan yang di milikinya sendiri dan tidak pernah peduli secara nyata pada hewan lain yang seharusnya dilindungi.Perilaku masyarakat tersebut menjadikan penegakan pasal mengenai pelindungan hewan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci : kekerasan dalam pertandingan adu bagong, Penegakan Hukum.
EKSAMINASI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SIDOARJO PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) SARI, ELMA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29169

Abstract

Abstrak Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi di negara Indonesia dan sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hakim sebagai salah satu komponen aparat penegak hukum mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Adapun dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam memutus suatu perkara seringkali terjadi perbedaan penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana yang sama atau dikenal sebagai disparitas sanksi pidana. Salah satu contoh disparitas sanksi pidanayaitu pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (Nomor Putusan 665/Pid.Sus/2015/Pn.Sda) bersama Taureq Ahmad Muhammat dan Sandra Dwi Aprillia (Nomor Putusan 661/Pid.Sus/2015/Pn.Sda). Ketiga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama dan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (splitsing) terhadap perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang mendasari terjadinya disparitas sanksi pidana pada putusan splitsing Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda dan Nomor 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda adalah perbedaan surat dakwaan. Suatu tindak pidana yang sama namun mendasarkan pada 2 (dua) surat dakwaan yang berbeda, maka akan memunculkan besaran sanksi pidana yang berbeda pula sehingga disparitas sanksi pidana pada kedua putusan tersebut mendasarkan pada: perbedaan jumlah terdakwa; pasal yang di dakwakan; dan saksi yang dihadirkan. Kedua putusan tersebut juga belum memenuhi asas persamaan kedudukan di hadapan hukum karena adanya kesenjangan hukuman yang diberikan hakim terhadap para terdakwa yang berada pada satu perkara yang sama. Kata kunci: Disparitas, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Splitsing. Abstract Criminal acts of narcotics abuse are increasingly prevalent in the country of Indonesia and have caused many victims, especially among the younger generation, which is very dangerous to the life of the nation and state. Therefore, a special regulation was established which regulates narcotics crimes, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Judges as one component of law enforcement officers have an important role in combating narcotics crimes. As for carrying out its duties, the judge refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Judges in deciding a case often have different sentences for a crime that is known as a disparity in criminal sanctions. One example of the disparity in criminal sanctions is the crime of narcotics abuse committed by Muhammad Wildan (Decision Number 665/Pid.Sus/2015/PN.Sda) with Taureq Ahmad Muhammat and Sandra Dwi Aprillia (Decision Number 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda). The three defendants have been legally proven and believe they are guilty of committing criminal acts of narcotics abuse together and the public prosecutor has separated the case files (splitsing) from the case.The purpose of this study is to find out what underlies the disparity in criminal sanctions on splitting decisions. This research is a normative juridical research, namely research conducted by studying and examining a number of materials that discuss legal issues. The approach used is the legal approach, case approach and conceptual approach. The types of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. The legal material collection technique is done by library research.Based on the results of the research and discussion it was concluded that the underlying disparity in criminal sanctions on splitting decisions was 661/Pid.Sus/2015/PN.Sda and Number 665/Pid.Sus/ 2015/PN.Sda was the difference between the indictments. A similar criminal offense but based on 2 (two) different indictments, it will give rise to different magnitude of criminal sanctions so that the disparity in criminal sanctions in the two decisions is based on: differences in the number of defendants; the article charged, and the witness presented. Both of these decisions have also fulfilled the principle of legal certainty in which the panel of judges has interpreted the meaning of the law which is used as the basis for applying the decision appropriately based on relevant legal facts. Keywords: Disparity, Crime, Narcotics Abuse, Splitsing.
Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Kriminalisasi Jaksa ARUM PERTIWI, HELADIN; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i2.29170

Abstract

Abstrak Pada tanggal 23 Mei 2018 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 99 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai kriminalisasi Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) undang-undang tersebut, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada kenyataannya, Jaksa Penuntut Umum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyebabkan anak yang berkonflik dengan hukum yang seharusnya bebas demi hukum tetapi tidak segera dibebaskan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki kekhususan dalam perlindungan hak-haknya. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum setelah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 dan kesesuaian asas-asas perlindungan hak anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Penelitian hukum ini yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode preskriptif yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian hukum ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan masa penahanan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 untuk bebas demi hukum menjadi hapus karena tidak ada pengawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 tidak sesuai dengan asas-asas perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu asas perlindungan khusus, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kata kunci : Perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Penuntut Umum. Abstract On May 23rd 2018 The Constitutional Court issued Decision Number 68/PUU-XV/2017 on Elimination of Article 99 of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, concerning the criminalization of Public Prosecutors who can be criminalized with 2 years maximum of imprisonment if negligent in carrying out their obligations as referred to Article 34 paragraph (3) of Act Number 11 Year 2012 on The Juvenile Criminal Justice System, it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force anymore. In fact, Public Prosecutors are unprofessional in carrying out their duties, so that children in conflict with the law that are supposed to be free by the law are not immediately released, while they have specificity in their rights protection. The research objective was to determine the rights protection of children in conflict with the law after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 and to determine the compatibility between the principles of the childrens rights protection and the Decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017. This legal research is normative juridical. Normative juridical is legal research based on norms or rules of law. The data analysis technique uses prescriptive methods that provide legal arguments for the results of this legal research. Based on the results of research and discussion, it was concluded that the rights protection of children in conflict with the law is related to the period of detention after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017 to be free by the law abolished because there is no supervision. The decision of The Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 is not in accordance with the principles of protecting the rights of children in conflict with the law, that are principle of special protection, principle of non-discrimination, principle of the best interests of the child, principle of the right to life, principle of survival and development and principle of appreciation of childrens opinions contained in Act Number 35 Year 2014 on Child Protection. Keywords : Rights protection of children in conflict with the law, decision of the Constitutional Court, Public Prosecutor.
PENANGANAN PENYEBARAN HOAX YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL DIKEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ARI ADYATI, ANISA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29172

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat berkembang pesat diiringi juga dengan pola pikir pengguna media sosial sehingga akan terjadi keselarasan dalam kemajuan zaman. Hampir setiap orang di dunia ini menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan tiap harinya. Hal ini seperti sudah merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi. Pengertian teknologi informasi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 3 Teknologi Informasi adalah ‘’suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.’’ Oleh karena itu teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam mencari segala informasi yang dibutuhkan.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan penyebaran hoax yang menimbulkan rasa kebencian pada media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat 2 di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan hukum penyebaran hoax. Penulisan Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Admin Ditreskrimsus Polda Jatim. Hasil pengolahan data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanganan terhadap kasus Hoax yang menimbulkan rasa kebencian pada media sosial yang selama ini ditangani oleh Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transanksi Elektronik sesuai dengan KUHAP adalah Apabila merupakan informasi hasil Cyber patrol dari internal Polri akan ditindaklanjuti dengan membuat laporan Informasi sekaligus melakukan profiling terhadap akun, konten yang ditemukan pada media sosial dimaksud selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan baik pada media sosial maupun mendatangi subyek atau obyek yang diduga terkait tindak pidana tersebut.Manakala dugaan tindak pidana tersebut adalah laporan langsung dari masyarakat pastinya yang bersangkutan membawa barang bukti dan minimal mengetahui atau ada saksi yang mengetahui hal-hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana dimaksud, selanjutnya setelah menerima laporan / pengaduan masyarakat tersebut, tindakan yang dilakukan petugas / penyidik Polri adalah proses penyelidikan dan proses penyidikan. Kata Kunci : Penanganan Hukum , Penyebar Hoax Cyber Patrol , Ujaran Kebencian pada media sosial
PROBLEMATIKA YURIDIS JAMINAN SOSIAL BAGI NELAYAN BURUH DI INDONESIA BAGAS AGUS N, CANDRA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29418

Abstract

Nelayan buruh termasuk sebagai pekerja yang wajib menjadi peserta jaminan sosial pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kewajiban bagi pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program BPJS diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. BPJS adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sifatnya nirlaba. Pada tahun 2016, terbit Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (UU No. 7 Tahun 2016) yang mengatur detil tentang nelayan termasuk di dalamnya adalah nelayan buruh. Persoalannya, pada pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja di perusahaan asuransi baik BUMN ataupun swasta yang ditugasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penugasan perusahaan asuransi dalam UU No. 7 tahun 2016 menurut peraturan perundang-undangan serta akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat literatur-literatur yang berkaiatan dengan permasalahan ini. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma antara Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 dengan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Dalam Pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan nelayan buruh pada jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang ditugasi pemerintah, sedangkan dalam pasal 15 ayat (1) UU BPJS menyebutkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.. Pertentangan norma tersebut diselesaikan dengan Asas Preferensi Lex Spesialis derogat legi Generalis, sehingga pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Akibat hukum dari penugasan perusahaan asuransi pasal 34 UU No. 7 Tahun 2016 adalah batal demi hukum, karena kewenangan untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja termasuk didalamnya adalah nelayan buruh adalah BPJS ketenagakerjaan. Pasal 34 UU No. 7 tahun 2016 harus dibatalkan dengan diajukan uji materi uji materi (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Nelayan Buruh Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya UU No. 7 tahun 2016 karena dianggap memberikan kewenangan bagi perusahaan asuransi dengan orientasi profit untuk melaksanakan jaminan sosial yang telah diselenggarakan dan menjadi wewenang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Kata Kunci: Nelayan Buruh, BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG AIR SUSU IBU SEBAGAI SALAH SATU HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA SURABAYA PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.29658

Abstract

Keutamaan manfaat ASI terhadap bayi dan ibu memberikan konsekuensi pada ibu untuk melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian ASI eksklusif pada bayi, salah satu faktor tersebut karena ibu bekerja di luar rumah. Ruang ASI di perusahaan sangat di perlukan apabila pekerja perempuan kembali bekerja setelah masa istirahat melahirkan habis, sehingga pekerja perempuan tetap dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya. Kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif dan hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban penyediaan ruang ASI di perusahaan. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PT. Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center, menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan Implementasi kewajiban penyediaan ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center berdasarkan indikator keberhasilan implementasi yaitu sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi tidak terpenuhi. Tidak tersedianya ruang ASI di PT Lintas Cindo Bersama dan PT Bevos Prima Center karena adanya hambatan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Hambatan internal yang berasal dari perusahaan yaitu biaya dan ketidaktahuan terkait aturan yang mewajibkan perusahaan menyediakan ruang ASI, Sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari luar lingkup perusahaan yaitu pekerja perempuan yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk memberikan ASI di perusahaan dan tidak ada pembinaan dari Dinas-Dinas Terkait. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Kewajiban Perusahaan, Ruang ASI
Implementasi Kewenangan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Pendidikan di Kabupaten Gresik MUKARROMAH, LULUUL; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29695

Abstract

Abstrak Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, termasuk anak terlantar. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan jumlah anak terlantar terbanyak se Provinsi Jawa Timur. Suatu kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi hak anak terlantar di Kabupaten Gresik, termasuk hak pendidikan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak anak atas pendidikan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim di Kabupaten Gresik agar dibuat Peraturan Daerah tentang anak yatim karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan hak anak yatim dan anak terlantar termasuk hak pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan perundang-undangan. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Kata Kunci : anak terlantar, kewenangan pemerintah, hak atas pendidikan, Kabupaten Gresik
Co-Authors ., Hifni Abdul Madjid ADHI WICAKSONO, SETYO Ahmad, Gelar Ali Aisy, Shinta Farah Rohadatul Aisyiah, Siti Nur AJI, ROJIL NUGROHO BAYU Aji, Wisnu Kuncoro AKBAR ROSYIDI, ACHMAD Al Akbar, Esa Setya AL HAFIEDZ, ADHEN Alfiassalam, Fawziah Nur Andreansyah, Gilang Chesar Anggraini, Crisdinata Refta ARI ADYATI, ANISA Arianto Nugroho, Arianto Arinto Nugroho Arizki, Faisal Farras Prima Armadonny, Rizky Arrifqi, Moh Fahmi ARUM PERTIWI, HELADIN ashola, dunga AWALANANDA, RIDHO AYU DINI, ALMIRA BAGAS AGUS N, CANDRA Bahari, Cornelia Indira Kusuma Bin Awang, Mohd Badrol Damayanti, Henny Puspita damayanti, reynisa ikko Delpiro, Ervindo Dewi Setyowati Edy Mulyono EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH Fajriyah, Laila Himmatul Fazila, Arina Nur Febriant, Rena Arya Febrianti, Rena Arya Gantara, Rega Angga Gumelar, Adam HANANTO WIDODO Hardianti, Firda Yanis Hermawati, Rr. Lilis Hernanda, Dhicha Ayudiah IFTITAHUL AHSANI, TASYA Ilmansyah, Destra Ridho Risma Indah Bilqis, Vidya Afiyanti Irfa Ronaboyd IRFAN SAPUTRO, TINO Kurniawan, Devit Kusuma, Dinda Puteri Fathurachmah Layli, Azyzatul Maharani, Rizkiyah Putri Mahardhika, Vita Mahesa, Rifqi Noviendra Milda Istiqomah Mochtar, Helmi Nauval Muhammad Khoirul Huda Muhammad, Tio Aldino MUKARROMAH, LULUUL Muntari, Laedy Septi Nathalia, Dessy Ni'mah, Eka Maulan Nurul Hikmah Ocktavianti, Okky Oktaviani, Asfarina Pajuk, Adeline Angelina Pangestuti, Sisca PANJI SUGIARTO PUTRA, GUSTI Pasaribu, Kesna Elia PRABAWATI, TIARA DEWI Prasetio, Dicky Eko PUDJI ASTUTI PURNAMA SARI, MIRA Puspita, Audy Clara Putra, Dandi Akbar Putri, Senia Wandalillah Rachmania, Adinda Hilda Ramadhan, Rizki Wahyu Rindiarto, Ardhian Fadillah roszana, dina Said, Muhamad Helmi Md SARI, ELMA Sari, Nurnilam Sidauruk, Karsito Pardomuan Sonny Zulhuda SYAH PUTRA, AFFRIANTO Tinambunan, Hezron Sabar Rotua TRI YANINGRUM, SEPTI Tsania, Shofi Wilda ULVA DWI SEPTIYOWATI, LIDYA UROMAH, ANISA Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi Wahyudi, Bagus Dwi WAHYUDI, PONCO Widyowati, Wulandari WULANDARI, MILIA Yatunisa, Rizki Yekti, Fetty Faulina Yuardini, Fransiska Yuardini Yulia, Eva Yundari, Yundari Yuniantari, Djihan YUSANDHA, MERZADIO