Articles
<![CDATA[Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ]]>
<![CDATA[Alfiassalam, Fawziah Nur]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010
<![CDATA[Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.]]>
<![CDATA[Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ]]>
<![CDATA[Alfiassalam, Fawziah Nur]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (6) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010
<![CDATA[Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.]]>
<![CDATA[Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia ]]>
<![CDATA[Setyowati, Dewi]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jils.v5i1.35362
<![CDATA[Violence Against Women is becoming more and more with specific domestic violence, as well as the cause hidden behind divorce. The issue of domestic violence is arranged by The Law Number 23 of 2004 on The Elimination of Domestic Violence which contains a summary of criminal act in Article 44 to Article 53. This study attempts to analyze the philosophy of regulation of domestic violence in Indonesia and the political law of the law number 23 Year 2004 on the elimination of domestic violence is related to the principles in the formulation of criminal law. This research is a normative legal research, and was obtained by studying documentation, discussion, and literature study and with collection data is literature study and analyzed prescriptively. The authors believe that the household paradigm that is in accordance with the objectives of this law is to realize the integrity of households, and it implies the formulation of criminal law is not appropriate, so it is a manifestation of overcriminalization/ penalization.]]>
<![CDATA[Pengenalan Penyuluh Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang ]]>
<![CDATA[RUSDIANA, EMMILIA]]>;
<![CDATA[HIKMAH, NURUL]]>;
<![CDATA[BASHRI, AHMAD]]>;
<![CDATA[AJI, ROJIL NUGROHO BAYU]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.34496
<![CDATA[Abstrak Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan nasionalitas berupa altruisme dalam wujud konkrit pada pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebih efektif, sistematis melalui para santri/siswa dan pengajar/pengasuh Pondok Pesantren sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penyuluh anti korupsi pada masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Metode pelaksanaan adalah sarasehan demi peningkatan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi serta pemantapan komitmen sebagai agen penyuluh antikorupsi, kemudian pelatihan berupa pendampingan bagi calon penyuluh antikorupsi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa seorang penyuluh memerlukan kemauan dan tekat yang kuat sebagai bekal seorang penyuluh Gerakan anti korupsi, yaitu berupa ketuntasan berupa kelulusan e-learning pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas dan siap untuk mengajukan sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi. kata kunci : Gerakan Anti Korupsi; Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Pondok Pesantren Tambak Beras; LSP KPK RI. Introduction of Anti-Corruption Extension Workers as Prevention of Corruption in Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang Abstract This activity aims to increase nationality in a concrete form on the eradication of corruption through a more effective, systematic education strategy through students / students and teachers / caregivers at Islamic Boarding Schools as well as showing the need for anti-corruption counselors in Jombang Regency community. This is an effort for community empowerment and community legal awareness. The method of implementation is a workshop to increase understanding of the dangers of corruption and to strengthen commitment as an agent of anti-corruption counselors, then training in the form of assistance for prospective anti-corruption counselors. The results indicate that a counselor requires a strong will and determination as the provision of an anti-corruption Movement instructor, that is completeness in the form of graduation of e-learning basic knowledge of anti-corruption and integrity and are ready to apply for certification as an anti-corruption counselor. keywords: Anti-Corruption Movement; Prevention Corruption Crime, Pondok Pesantren Tambak Beras; LSP KPK RI.]]>
<![CDATA[Menilik Kelayakan Substansi dan Bahasa Buku Ajar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya ]]>
<![CDATA[Nugroho, Arinto]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 33, No 1 (2022): Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v33i1.31695
<![CDATA[Buku ajar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak tersedia di Prodi S1 Ilmu Hukum, sementara dinamika jaminan sosial utamanya terkait dengan ketenagakerjaan sangat tinggi. Jenis pekerjaan yang beragam dan diantaranya sangat beresiko terjadi kecelakaan kerja, jadi keberadaan buku ajar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi keharusan untuk disediakan. Buku ajar ini dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri karena memberi kemudahan bagi mahasiswa dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya, sekaligus sebagai wahana pengembangan materi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar mahasiswa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan materi buku ajar, kepraktisan serta keefektifan dari sisi bahasa buku ajar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, penelitian menggunakan pendekatan Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate (ADDIE). Pengumpulan data dengan angket tertutup yang hasilnya diolah dalam bentuk penskoran dan diskusi dengan para ahli. Data yang diperoleh dari instrumen evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan menjadi bahan untuk memperbaiki buku ajar. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hasil berupa buku ajar masih memerlukan beberapa perbaikan dalam ketiga aspek kelayakan tersebut yakni kelayakan isi, dan kelayakan bahasa serta penyajian. Saran yang diajukan adalah urgensi penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan buku ajar bagi perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[The Judge’s Perspective on Material Unlawfulness in Cases of Illegal State House Control (Case of Decision Number 2002/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Febrianti, Rena Arya]]>;
<![CDATA[Putra, Dandi Akbar]]>
<![CDATA[ The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 4 No 2 (2023): The Digest, December 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/digest.v4i2.75872
<![CDATA[This study explores the legal issues arising from housing and settlements, where individuals may assume defendant status when occupying a house without ownership, a status valid only with the owner's approval. The enactment of Law Number 1 of 2011, which revokes Law Number 4 of 1992, prompts judges to ponder its implications, especially in relation to Article 1 paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP). The judge's decision, linked to the unlawfulness of the case, raises significant concerns. This paper seeks to underscore the inaccuracies in the judge’s interpretation of Criminal Code Article 1 paragraph (2) and the disregard for material law in the decision-making process. The research findings unveil a disparity in perspectives between Law Number 4 of 1992 and Law Number 1 of 2011 concerning case handling, leading to the conclusion that the case fails to satisfy the elements of Criminal Code Article 1 paragraph (2). The judge's misinterpretation is rooted in prioritizing the principle of legality (Article 1 paragraph 1) while overlooking the violation of material law. Importantly, this research contributes a nuanced understanding of the legal landscape, shedding light on the implications of housing laws and their intersection with criminal statutes.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan ]]>
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Suara Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p39-61
<![CDATA[Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bertujuan untuk memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta kepastian hukum sekaligus mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Tujuan ini dicapai dengan mensyaratkan penanganan perkara hukum pidana dengan mensyaratkan sanksi pidana yakni sanksi penjara dan kurungan. konstruksi hukum pidana dengan tujuan penyusunan UU KUP ini adalah urgensi mengenai kajian lebih mendalam mengenai rumusan pemberian sanksi pidana terhadap pemenuhan kewajiban kontribusi warganegara melalui pajak. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengoptimalkan tujuan dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan melalui penegakan hukum dan memberikan informasi mengenai ketepatan perumusan dan penyelenggaraan hukum pidana dikaitkan dengan tujuan penyusunan UU KUP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dikaitkan dengan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep politik hukum pidana. Hasil pembahasan membuktikan rumusan dan penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perpajakan menunjukkan bahwa tidak terpenuhi asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan pidana tersebut, asas subsidiaritas bahwa hukum pidana hanya ultimum remidium), asas proporsionalitas berupa keseimbangan antara kerugian dengan tujuan pemidanaan. asas legalitas pada asas lex certa dan lex stricta, dan asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya terkait penegakannya, sementara asas yang terpenuhi adalah asas toleransi terhadap rumusan perbuatan pidana. Kata kunci : Undang-undang KUP; tujuan hukum pajak; pelanggaran pajak; rumusan hukum pidana pajak.]]>
<![CDATA[The Challenge of Adapting the Rule of Law to Technological Developments ]]>
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Idea Hukum Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Idea Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[MIH FH UNSOED ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jih.2024.10.1.498
<![CDATA[The problem in the digital era is that technology is developing rapidly without being accompanied by sufficient legal rules. Meanwhile, laws and regulations are always lagging and cannot achieve legal flexibility in society. One of the results of technological development is electronic sports matches. This research reviews the concept of cyber law and the development of information and technology, especially in dealing with electronic matches. This article aims to validate the legal concept of adjusting to the rules of law in the electronic field that applies in Indonesia. The research method is juridical normative with a legislative and conceptual approach starting from the origin of ideas and doctrines developed into a legal study. First, is threat of e-sports offences. e-sports offences including sexual harassment, gender, and drugs can be addressed by the applicable regulations, namely the Electronic Information and Transaction Law. When there are developments in information and technology, these can be based on "unwritten" rules or laws that apply in society. Secondly, the gambling industry has the opportunity to influence the sustainability of e-sports competitions. An indication of corruption in e-sports competitions can be bribery, and this requires law enforcement with the Information and Electronic Transactions Law or also by using unwritten rules.]]>
<![CDATA[Legal Protection of the Rights of the Suspect Against the Implementation of the Return of the Case File from the Public Prosecutor to the Investigator Repeatedly ]]>
<![CDATA[Yekti, Fetty Faulina]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.61042
<![CDATA[Pre-prosecution procedures are often repeated, resulting in inefficiencies due to the continuous exchange of case files between investigators and public prosecutors. This situation stems from the normative vagueness in Article 109 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, particularly regarding the principle of coordination between investigators and prosecutors. Such procedural delays threaten legal certainty and violate suspects' human rights, particularly the right to freedom. This study aims to analyze the validity and binding force of the Circular Letter of the Deputy Attorney General for General Crimes Number SE-3/E/EJP/11/2020, which limits the issuance of P-19 instructions to only once during the pre-prosecution stage in general criminal cases. It also aims to assess the legal protection available to suspects when case files are returned multiple times. This research employs normative juridical methods using statutory and conceptual approaches. The findings show that while the Circular Letter provides guidance, it is not legally binding and thus easily deviated from in practice. The absence of strict limitations on the number of times a case file can be returned results in legal uncertainty and potential human rights violations. As a form of legal protection, investigators may issue an Order to Terminate Investigation (SP3), provide rehabilitation to the suspect, and improve coordination with prosecutors as mandated by Article 109. The study recommends codifying clear limits on pre-prosecution procedures to ensure efficiency and protect suspects’ rights.]]>
<![CDATA[Law Enforcement and Efforts to Prevent Doping Abuse in Football Athletes ]]>
<![CDATA[Fajriyah, Laila Himmatul]]>;
<![CDATA[Rusdiana, Emmilia]]>;
<![CDATA[Faizah, Rohmatul]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.63057
<![CDATA[Athletes are professional individuals trained to possess agility, strength, and speed for competitive performance. Football athletes, in particular, exhibit a high spirit of competitiveness to bring pride to their country, club, and region. This intense desire to win has led some athletes to resort to doping as a shortcut to enhance performance. This study aims to examine the legal framework governing the use of doping among football athletes in Indonesia, the enforcement of these laws, and the preventive efforts undertaken by the Bojonegoro Regency PSSI Association. Using a sociological juridical approach, data was collected through field studies and interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that doping is strictly prohibited in football and is subject to legal sanctions, especially when involving narcotics-type substances. Law enforcement has been effectively implemented against offenders. Furthermore, the Bojonegoro PSSI Regency Association has taken active preventive measures by organizing awareness campaigns and educational sessions. These initiatives are conducted in collaboration with local hospitals and the National Narcotics Agency (BNN) of Tuban Regency. Such efforts aim to enhance athletes' understanding of the dangers and legal consequences of doping, thereby fostering a culture of fair play and clean competition in regional football.]]>
