Claim Missing Document
Check
Articles

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Muhammad Luthfi Ghifari; Sukarmi; Shinta Hadiyantina; Djumikasih
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0wxxf83

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibility. Permasalahan yang dikaji terletak pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur model pertanggungjawaban penggunaan PMN dalam perspektif hukum publik dan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ideal pengaturan penggunaan PMN oleh Perseroan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 karena hanya mengatur mekanisme pelaporan dan penatausahaan PMN tanpa mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang berbasis akuntabilitas keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara rezim hukum perseroan dan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan PMN melalui revisi Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan menambahkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang terintegrasi, indikator evaluasi kinerja PMN, serta penguatan fungsi koordinatif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pertanggungjawaban PMN.
Legal Analysis of Amendments To Marital Property Separation Agreements In Civil Law Perspective Calysta Dwiayu Wisnu Putri; Djumikasih; Stephanie Wilamarta
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 22 No. 1 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v22i1.349

Abstract

Marital property separation agreements are governed by Article 29 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Articles 139–148 of the Indonesian Civil Code, which originally restricted their execution to the period prior to marriage. The issuance of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, however, permits postnuptial amendments with court approval, thereby generating legal uncertainty regarding the legal status of marital assets and inconsistencies in judicial decisions. This study aims to examine the legal status of joint property acquired prior to the amendment of a marital agreement following the Constitutional Court’s decision and to analyze the legal implications of amendments or annulments of marital agreements on the position and distribution of marital property. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, conducted through library research of primary legal materials, including marriage legislation, the Civil Code, and relevant court decisions, as well as secondary and tertiary legal materials. The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The results indicate that marital property acquired prior to the amendment of a marital agreement is subject to prospective application and does not have retroactive effect, thereby maintaining its original legal status in accordance with the principle of legal certainty. Furthermore, the study underscores the necessity of implementing regulations to ensure uniformity in notarial and judicial practices and to promote distributive and corrective justice.