Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB Andrianto, Sis Nanda Kus; Setiyono, Setiyono; Sabrina, Nahdiya; Listyaningrum, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1387

Abstract

Sistem hukum formil dalam penyidikan perkara narkotika tak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini mendorong munculnya pendekatan restorative justice, sebuah alternatif penyelesaian perkara yang mengedapankan pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani perkara narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan, dan dengan tidak dipenjara, mereka terhindar dari kontak dengan bandar atau kurir di Lapas, sehingga peluang mereka untuk sembuh dan berhenti dari narkotika lebih besar. Restorative justice terbukti menjadi alternatif penyelesaian perkara narkotika yang efektif dan efisien di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mampu memulihkan keadilan bagi masyarakat dan membantu pengguna narkotika untuk lepas dari jeratan penyalahgunaan narkotika.
HAK EKSKLUSIF BANK INDONESIA MENENCABUT IZIN USAHA, PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN NASIONAL) DEWI ASMAWARDHANI; RINDA PHILONA; NOVITA LISTYANINGRUM; BAIQ NURAINI DWI S.; BAIHAQI SYAKBANI
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.803

Abstract

This research is intended to systematically describe and analyze the role of Bank Indonesia authorities as creditors and supervisors and supervisors of banks in maintaining the soundness of banks based on the national banking system, regulating the revocation of business permits, dissolution of business entities and liquidation of banks based on the national banking system and the relevance of granting exclusive rights. to Bank Indonesia to file bankruptcy against the bank based on the Bankruptcy Law and the Banking Law. This type of research is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Based on the research results, it shows: firstly, that Bank Indonesia's authority as a creditor is anticipating financial difficulties faced by a bank within a certain period of time by providing loans with a maximum repayment period of 90 days (3 months). Meanwhile, Bank Indonesia's authority as supervisor and supervisor is aimed at improving the performance of a bank which is determined on the basis of asset quality, management quality, liquidity, profitability and solvency as an effort to increase public confidence in banks. Second; One of the recommendations from Bank Indonesia for one of the banks which, based on Bank Indonesia's assessment, is difficult to save is to revoke the business license, disband the business entity and liquidate the bank. Third: Although based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, it is determined that a bank's bankruptcy statement can only be submitted by Bank Indonesia, but because operationally and institutionally banks have different characteristics from other business entities, the implementation bankruptcy of a bank becomes ineffective, especially if it is linked to the principle of Lex Specialis Derogat Lex Generalis
Pola Komunikasi Kelompok Pokdarwis Bua Lawah Dalam Promosi Desa Wisata Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Yohanes, Yulanda Trisula Sidarta; Khusnia, Hartin Nur; Fathullah, Asrin Dimas Tri; Wardana, Lalu Diandra Surya; Samsul, Baiq Magfira Utami; Ningrat, Ghalih Ramadhan; Listyaningrum, Novita
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol. 10 No. 4 (2024): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jseh.v10i4.694

Abstract

This study aims to analyze group communication activities conducted by Pokdarwis Bua Lawah in promoting Poto Tano Tourism Village. This qualitative research collected data through interviews, observations, and photo documentation. The findings reveal that group communication consists of internal and external communication. Internal communication is carried out through regular meetings but faces challenges with irregular member attendance. As an alternative, Pokdarwis utilizes WhatsApp groups for coordination. External communication follows a wheel communication model, with Pokdarwis acting as the central hub of information shared with businesses such as homestays, culinary services, and MSMEs when tourists visit. Additionally, the implementation of dual community practices shows Pokdarwis engaging local small businesses by offering tour packages and fostering a sense of ownership in the village. These findings highlight the importance of effective communication in collaboratively managing a tourism village.
Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram Philona, Rinda; Listyaningrum, Novita
JATISWARA Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v36i1.274

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak diamaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaanya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN UNITED STATES OF AMERIKA SERIKAT Susanto, Endri; Listyaningrum, Novita; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1272

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Masing-masing negara memiliki atauran tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum civil law dan negara lain yang menganut sistem common law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: Pertama, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kedua, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (marital rape).
Komunikasi Pariwisata Desa Wisata Lantan Kabupaten Lombok Tengah Yohanes, Yulanda Trisula Sidarta; Aninda, Ni Made Dwi; Fascal, Muhammad; Firdaus, Muhammad; Listyaningrum, Novita
Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol. 7 No. 1 (2024): Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/sw.v7i1.1686

Abstract

Desa Wisata Lantan Terletak di Kecamatan Batuklian Utara. Desa wisata tersebut berdasarkan data Dinas pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, Desa Wisata Lantan berstatus berkembang. Berdasarkan pra survey terhadap 60 responden yang mengumpulkan jawaban, ditemukan bahwa 61,7% responden belum pernah melakukan kunjungan wisata ke Desa Wisata Lantan dan 38,3% pernah melakukan kunjungan. Rendahnya jumlah kunjungan tersebut berdampak bagi Pokdarwis Lantan dalam mengelola paket wisata. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aktivitas komunikasi pariwisata Desa Wisata Lantan dalam penjualan paket wisata Desa Lantan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah aktivitas komunikasi pemasaran dalam menjual paket wisata, dan obyek penelitian adalah Pokdarwis Desa Wisata Lantan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian adalah Paket wisata Desa Lantan mencakup air terjun, cooking class, wisata bertani, hunting local food, bersepeda, eco rafting, dan wisata madu trigona. Komunikasi pariwisata Desa Wisata Lantan Komunikasi dilakukan secara terbuka (sosialisasi); Pemilik modal melibatkan pihak eksternal, yaitu NGO, pemerintah, akademisi, dan volunteer; Wisatawan dalam mendapatkan informasi dapat mengakses media social; Sumber daya manusia yang ada di pokdarwis belum optimal dikarenakan banyak anggotanya memilih bekerja ke luar daerah desa mereka; Destinasi yang ditawarkan memiliki kekhasan, yaitu ecorafting, downhill, cooking class, hunting local food, society activities; Pemasaran dilakukan secara online dengan media social (mencantumkan contact person); Aksesibilitas menuju desa wisata mudah dijangkau dan dapat akses melalui google maps untuk bisa mencari lokasi, sehingga wisatwan dengan mudah menemukan lokasi
PELATIHAN INOVASI PRODUK DAN PENGEMBANGAN BISNIS UMKM UNTUK MENAMBAH NILAI JUAL DAN DAYA SAING PASAR LOKAL: Product Innovation And MSME Business Development To Increase Selling Value And Local Market Competitiveness Aminullah, Aminullah; Hamid, Hamid; Sativa, Denianto Yoga; Marini, Ida Ayu Ketut; Apriani, Titin; Sari, Ni Luh Ariningsih; Listyaningrum, Novita; Sari, Arlina Maya; Agustiawan, Dedi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v3i2.481

Abstract

This Community Service (PKM) program aims to provide training to the community for product innovation and MSME business development to increase sales value and local market competitiveness in Meninting Village, West Lombok Regency. The method for implementing the community service program is "training on product innovation and MSME business development to increase sales value and local market competitiveness in Kongok Hamlet, Meninting Village, Batu Layar District, West Lombok Regency" through: 1) Team formation or collaboration between lecturers and KKN students, and the Meninting village government. 2) Training activities in Kongok Hamlet, Meninting Village, involving the community or MSMEs, KKN students, and the village government. The results of the MSME product innovation training activity indicate that the training proceeded smoothly, with stages of material delivery and hands-on practice by participants or the community, particularly in packaging local products or fish pindang. The community appeared to be able to package the products but were hampered by inadequate packaging equipment
ENHANCING THE SETTLEMENT OF MILD ASSAULT CASES THROUGH PENAL MEDIATION: LAW ENFORCEMENT PRACTICES BY THE WEST LOMBOK RESORT POLICE SIS NANDA KUS ANDRIANTO; NOVITA LISTYANINGRUM; IRPAN SURIADIATA; ABABIL KARHOMA WIJAYA
LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol 1 No 1 (2025): LOIS: JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA
Publisher : Yayasan Pendidikan Aksara Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement addressing small offenses, particularly minor assaults, is increasingly shifting from traditional judicial systems to restorative justice approaches utilizing prison mediation techniques. This study aims to elucidate the functioning of penal mediation at the West Lombok Resort Police level, the legal frameworks that underpin it, and the challenges encountered throughout its implementation. We employed interviews, field observations, and document analyses to obtain the data. The poll results indicate that criminal mediation relies on the mutual agreement of the victim and the perpetrator, with investigators serving as facilitators and overseers of the procedure. This is supported by the Chief of Police Regulation and the principle that investigators possess the autonomy to make independent decisions, as articulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Punitive mediation incorporates community members, such as village leaders and Bhabinkamtibmas, to leverage local and societal values in problem resolution.
Kajian Yuridis Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia Rinda Philona; Novita Listyaningrum; Bq. Nuraini Dwi S; Baihaki Syakbani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.13

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan dalam pengembangan sektor pariwisata di indonesia. Kepariwisataan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, hal itu terbukti karena peningkatan pendapatan nasional, pendapatan daerah serta devisa negara. Kebijakan pemerintah sebagai langkah pertama dalam mewujudkan pemulihan pariwisata serta menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan 2 (dua) macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dengan ditetapkannya berbagai kebijakan investasi dalam sebuah tindakan dan peraturan perundang-undangan, maka kedepannya Pemerintah Provinsi yang ada di Indonesia secara normatif perlu agar membentuk peraturan daerah yang khusus memberi kewenangan kepada desa untuk mengembangkan desanya agar menjadi desa wisata dengan bantuan investasi asing. Upaya pengelolaan lingkungan lewat peningkatan kesadaran lingkungan di obyek dan daya tarik wisata serta pengembangan usaha ranah lingkungan dan energi.
Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman (Studi di Kota Mataram) Novita Listyaningrum; Rinda Philona; Baiq Nuraini Dwi S; Sapoan; I Made Suradana
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.27

Abstract

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya kawasan perkotaan harus senantiasa memperhatikan penataan ruang yang berlaku dikota yang bersangkutan. Sehingga terdapat sinkronisasi atau kesesuaian antara pembangunan perumahan dan permukiman dengan penataan ruang. Banyaknya pembangunan permukiman yang ada, berpengaruh pada jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang yang terbatas dan tidak seimbang dengan komunitas masyarakat yang menggunakannya pada suatu tempat, sehingga berpengaruh pada penataan ruangnya. Hal ini terlihat pada daerah kota Mataram yang harus dilakukan penanganan intensif. Selain daripada itu berbicara masalah perumahan dan permukiman dikota Mataram ini yang menjadi masalah adalah masih banyak terdapatnya permukiman kumuh sehingga tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan mengalisis pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya adalah : Kota Mataram telah sigap menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang permukiman kumuh ini salah satunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Kebijakan dan program penanganan permukiman kumuh di tingkat daerah meliputi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kebijakan/ program Pemerintah Kota Mataram. Kata Kunci : Kebijakan; Kualitas, Permukiman Kumuh, Peraturan