Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.597
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora) Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Gema Ngabdi Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Indonesian Notary Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Jurnal Hukum Unsulbar LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Unizar Law Review PALAR : Pakuan Law Review LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora
Novita Listyaningrum, Novita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Kesehatan Online Novita Listyaningrum; Dwi Ratna Kamalasari Lukman; Lalu Mariawan Alfarizi; Awaludin; Sukarno
Unizar Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i2.79

Abstract

Secara sederhana platform kesehatan online merupakan penyelenggaraan layanan kesehatan yang dilakukan secara online dengan sarana internet sebagai penunjangnya. Umumnya pelayanan kesehatan secara online ini disebut telemedicine. Beberapa platform kesehatan online yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Alodokter, HaloDoc, KlikDokter.com, Practo, dan HiDok. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum pasien dalam layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia, apa saja perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam layanan konsultasi kesehatan online serta bagaimana penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online. Penelitian hukum normatif ini mengkaji problema norma yang terjadi yaitu kekaburan norma atau vague of norms dari pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa layanan konsultasi kesehatan online di Indonesia. Penyelesaian masalah antara pasien dan penyedia layanan konsultasi kesehatan online Bentuk tanggung jawab hukum dokter terhadap pelayanan telemedicine pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia dapat berupa tanggung jawab hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.
Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Sukadi; Novita Listyaningrum; Ni Luh Ariningsih Sari
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.89

Abstract

Kegiatan pertambangan batuan galian C desa Gapuk kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat merupakan kegiatan pengambilan material seperti pasir, batu, dan kerikil yang pengankutan bahan galiannya melalui desa Mesanggok yang dalam prosesnya memberikan dampak terhadak lingkungan, keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas pertambangan batuan galian C dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis dampak lingkungan dan sosial pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legalitas pertambangan batuan galian C khususnya terkait perizinan diatur dalam UU Pertambangan Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba yang perizinannya disebut Surat lzin Penambangan Batuan (SIPB). Dari segi dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan pertambangan batuan galian C terhadap masyarakat desa Mesanggok yaitu gangguan lingkungan berupa kerusakan jalan dan dari segi sosialnya menganggu keamanan dan kesehatan masyarakat didesa Mesanggok. Pada hakikatnya permasalahan dampak lingkungan dan sosial ini terjadi karena sistem pengangkutan bahangalian C belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
PENGENALAN PERMAINAN TRADISIONAL KEPADA ANAK DALAM RANGKA MELESTARIKAN BUDAYA LOKAL: Introducing Children to Traditional Games in Order to Preserve Local Culture Aminullah Aminullah; Novita Listyaningrum; Ida Ayu Ketut Marini; Ni Luh Ariningsih Sari; Ni Made Nia Bunga Surya Dewi; Gede Tusan Ardika; Aline Febriany Loilewen; I Gusti Made Subrata; Liya Apriana
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v4i1.715

Abstract

 The rapid development of digital technology has shifted children's interests from traditional games to gadgets. This situation threatens the preservation of local cultural heritage, which is rich in noble values. This community service aims to introduce and practice traditional games to children as an effort to preserve local culture. The method of implementing the community service is carried out through active participation with a descriptive approach. The results of the community service show that introducing traditional games to children, followed by traditional game competitions, can increase children's joy. Children are still enthusiastic about participating in traditional games if supported by the environment, starting from support from parents, community leaders and youth, and the village government. Although today's children are contaminated with gadgets, children's enthusiasm and enthusiasm for traditional games remain high, depending on the environment. When these games are held regularly, they can preserve local culture.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK PENELITIAN KESEHATAN DITINJAU DARI ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB Lalu Mariawan Alfarizi; Novita Listyaningrum
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.150

Abstract

Legal protection is everyone's right, including legal protection for research subjects. This research includes observational and experimental research. In these two types of research, students need to involve research subjects, both experimental animals and humans. In its implementation, it is necessary to obtain permission to be involved as a research subject in health research. This relates to fulfilling the rights and legal protection of health research subjects, especially in the field of dental education. This research is sociological juridical research, with analytical descriptive research specifications. This research uses sources from primary data and secondary data with data collection methods through field studies and literature studies to obtain the required data. The analysis method uses qualitative data analysis. Legal protection, both preventive and repressive, for health research subjects has not been realized even though there are legal provisions that regulate it, so firmness is needed in the implementation process.
KEBERATAN ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN MATARAM Awaludin; M. Agus Syaifullah; Novita Listyaningrum; Rinda Philona
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6368

Abstract

Tata kelola pemerintahan desa di Indonesia mendelegasikan kewenangan pemberhentian perangkat desa kepada kepala desa, namun ekologi prosedural dari keberatan administratif atas pemberhentian tersebut kurang mendapat kajian sistematis dalam literatur yang ada. Penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap mekanisme keberatan administratif dalam sengketa pemberhentian perangkat desa, dengan fokus pada Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji kerangka normatif keberatan administratif dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Temuan penelitian mengungkap bahwa tidak adanya tanggapan pejabat atas keberatan administratif dalam jangka waktu yang ditetapkan undang-undang tidak menutup hak upaya hukum lebih lanjut; berdasarkan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diam pejabat tidak dikonstruksikan sebagai penolakan (fiktif negatif), melainkan sebagai pengabulan semu atau fiktif positif (deemed granted), sehingga hak pemohon untuk mengajukan banding administratif dan peninjauan yudisial tetap terlindungi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pemberhentian atas dasar tuduhan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap melanggar asas praduga tidak bersalah dan asas legalitas. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis sekaligus praktis: secara teoretis ia menautkan asas kepastian hukum dengan konstruksi fiktif positif sebagai satu rangkaian penalaran yang utuh, sedangkan secara praktis ia menyediakan rujukan normatif bagi kepala desa, camat, dan pengadilan tata usaha negara dalam menangani keberatan yang tidak dijawab. Implikasi penelitian mengarah pada kebutuhan panduan prosedural baku dari Kementerian Dalam Negeri dan penguatan kapasitas birokrasi desa pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan catatan bahwa temuan yang bersumber dari satu putusan tingkat pertama diposisikan sebagai preseden persuasif, bukan bukti prevalensi.
Health Law Protection for Students in the Implementation of Free Nutritious Eating Programs based on Presidential Regulation Number 115 of 2025 Novita Listyaningrum; Sis Nanda Kus Andrianto; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Awaludin
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.89

Abstract

This study aims to see the health legal protection of the Free Nutritious Eating program, namely preventive legal protection and repressive legal protection. This research uses normative legal research methods with a regulatory approach and a conceptual approach. Preventive legal protection can be seen from the 1945 Constitution providing constitutional legitimacy; The UUPK provides a mechanism for responsibility and compensation; The Food Law guarantees safety and quality standards; The Health Law affirms the right to nutrition and health; and Presidential Regulation 115 of 2025 ensures systematic governance and supervision. Meanwhile, the protection of repressive laws is an important instrument to ensure the restoration of rights and justice for participants who are harmed by non-conformity with nutritional standards. Through a combination of civil, administrative, and criminal accountability mechanisms regulated in the Civil Code, UUPK, Food Law, Health Law, and Presidential Regulation Number 115 of 2025, the state seeks to ensure that the MBG Program is not only administratively operational, but also legally accountable.   Keywords: Free Nutritious Eating (MBG), Legal Protection, Preventive Legal Protection, Repressive Legal Protection, Food Safety, Health Law.
ENHANCING THE SETTLEMENT OF MILD ASSAULT CASES THROUGH PENAL MEDIATION: LAW ENFORCEMENT PRACTICES BY THE WEST LOMBOK RESORT POLICE SIS NANDA KUS ANDRIANTO; NOVITA LISTYANINGRUM; IRPAN SURIADIATA; KARHOMA WIJAYA
LOIS: JURNAL HUKUM DAN HUMANIORA Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Aksara Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement addressing small offenses, particularly minor assaults, is increasingly shifting from traditional judicial systems to restorative justice approaches utilizing prison mediation techniques. This study aims to elucidate the functioning of penal mediation at the West Lombok Resort Police level, the legal frameworks that underpin it, and the challenges encountered throughout its implementation. We employed interviews, field observations, and document analyses to obtain the data. The poll results indicate that criminal mediation relies on the mutual agreement of the victim and the perpetrator, with investigators serving as facilitators and overseers of the procedure. This is supported by the Chief of Police Regulation and the principle that investigators possess the autonomy to make independent decisions, as articulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Punitive mediation incorporates community members, such as village leaders and Bhabinkamtibmas, to leverage local and societal values in problem resolution. 
Co-Authors Ababil Karhoma Wijaya Agustiawan, Dedi Aline Febriany Loilewen Aminuddin Aminuddin AMINULLAH AMINULLAH Aminullah Aminullah, Aminullah Andrianto, Sis Nanda Kus Aninda, Ni Made Dwi Anthoni Gerhan Antoni Gerhan APRIANI, TITIN Awaludin Awaludin Awaludin Baihaki Syakbani BAIHAQI SYAKBANI BAIHAQI SYAKBANI Baiq Nuraini Dwi S Baiq Nuraini Dwi S BAIQ NURAINI DWI S. Bq. Nuraini Dwi S Dewi Asmawardhani Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Dwi Ratna Kamalasari Lukman Fascal, Muhammad Fathullah, Asrin Dimas Tri Ferdian Setyo Wibowo Gede Tusan Ardika Hamdani AR Hamid Hamid Hery Zarkasih HERY ZARKASIH Hery Zarkasyih I Gusti Made Subrata I Made Suradana Ida Ayu Ketut Marini Irpan Suriadiata KARHOMA WIJAYA KETUT MARINI, IDA AYU Khusnia, Hartin Nur Lalu Mariawan Alfarizi Lalu Mariawan Alfarizi Liya Apriana Lubis, Junaidi Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari M. Agus Syaifullah Muhammad Firdaus Murjenah Murjenah Nahdiya Sabrina NI LUH ARININGSIH SARI Ni Made Nia Bunga Surya Dewi Ningrat, Ghalih Ramadhan Philona, Rinda Rasidi, Sapoan Ali Rinda Philona Rinda Philona Rinda Philona RISDIANA RISDIANA, RISDIANA S, Bq. Nuraini Dwi Samsul, Baiq Magfira Utami Sapoan Sari, Arlina Maya SARI, NI LUH ARININGSIH Sativa, Denianto Yoga Setiyono Setiyono Sis Nanda Kus Andrianto Sis Nanda Kus Andrianto SIS NANDA KUS ANDRIANTO Sukadi Sukadi Sukadi Sukarno Sulastri Sulastri Susanto, Endri Wardana, Lalu Diandra Surya Yudiana, I Gede Yulanda Trisula Sidarta Yohanes