Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-FURQAN Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Reformasi Hukum Jurnal Smart Hukum (JSH) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Sahbudi
Fakultas Hukum, Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Medan
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa Pandemi Covid-19: Studi di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara Shavira Bonita Prasetyo; Akiruddin Ahmad; Sahbudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1805

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong sistem kerja Work From Office (WFO) tetap dijalankan pada sektor-sektor vital seperti rumah sakit, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas hak kesehatan bagi pekerja WFO di UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara serta mengkaji implementasi kebijakan perusahaan selama pandemi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan teknik wawancara terhadap tujuh narasumber dari berbagai latar belakang kerja, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait. Hasil menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan protokol kesehatan, menyediakan APD, serta melibatkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun, masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap pekerja outsourcing dan pekerja lanjut usia, khususnya dalam penjadwalan shift malam dan akses layanan kesehatan. Studi ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan adil sebagai respon terhadap tantangan krisis kesehatan
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Faris Defasari Nasution; Nurhimmi Falahiyati; Sahbudi
CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies Vol. 7 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/cbjis.v7i2.4370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, hak-hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tujuannya jelas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang mencederai maupun menghilangkan nyawa pekerja. Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan terkait dengan perlindungan bagi para pekerja yang diabaikan oleh pemilik usaha maupun lembaga penyalurnya, termasuk didalamnya kelompok rentan mendapatkan tindak kekerasan yakni kaum wanita. Berdasaran hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh PRT cukup tinggi dengan dampaknya seperti kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh serta berbagai bentuk kekerasan fisik dan mental lainnya. Oleh sebab itu, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban PRT, serta memberikan pedoman bagi pemberi kerja dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan manusiawi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, serta literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 memberikan sejumlah hak bagi PRT, seperti hak atas perjanjian kerja, upah yang layak, waktu istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan. Banyak kasus juga menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT tidak memiliki ikatan hukum apapun, yang mengakibatkan pengabaian terhadap hak serta kewajiban kedua belah pihak tidak terjadi. Rendahnya pemahaman pemberi kerja dan PRT terhadap regulasi ini, minimnya pengawasan, serta ketiadaan sanksi tegas membuat perlindungan hukum yang dijanjikan sering kali hanya berhenti di atas kertas.
The Participation of the Java Sumatra Archipelago Youth Association (PENJARA) in Preventing the Occurring of Corruption Crimes: Case Study of the Central Leadership Council of the Nusantara Java Sumatra Youth Association (PENJARA) Nanda, Satria; Falahiyati, Nurhimmi; Sahbudi
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 2 No. 3 (2024): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v2i3.850

Abstract

The general purpose of this research is to find out how the implementation of the role of youth participation in the Java-Sumatra archipelago in upcaya prevention and eradication of criminal acts of corruption. To find out how the government's efforts to optimize the prevention and eradication of corruption in Indonesia. The research method is a way or effort to do something by using the mind carefully to achieve a goal by searching, writing, arranging, formulating and analyzing until preparing a report. empirical legal research is research or observation in the field or field research whose research is focused on collecting empirical data. The approach method used in this research is the juridical-empirical method. Juridical-empirical research is legal research regarding the enactment or implementation of normative legal provisions directly on every legal event that occurs. The government's efforts in preventing and eradicating corruption are very worrying and pose a threat to the government, including synchronizing legislation or regulatory arrangements, fostering human resources, and digitizing government in preventing and eradicating corruption. Synchronizing legislation or regulatory arrangements. Synchronizing legislation or regulatory arrangements, adjustments and alignments related to the law on the prevention and eradication of corruption. Human Resource Development (HR) Providing education to the public about the prevention and eradication of corruption in accordance with Article 13 of Law No.30 concerning the Corruption Eradication Commission is a paradigm in the prevention and eradication of corruption, as a key success factor in the prevention and eradication of corruption. Socializing the prevention and eradication of corruption program. Digitalization and technology efforts in Indonesia are so massive that it is necessary to meet the requirements if we want to encourage the digitalization of all public services as an effort to prevent and eradicate criminal acts of corruption.
Implikasi Hukum Atas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan Telemedicine Manurung, Hanafi; Sianturi, Handri Michael; Isnainul, Ok.; Sahbudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i03.806

Abstract

Telemedicine is the use of information and communication technology to provide remote healthcare services. This encompasses online doctor consultations, diagnosis, treatment, and patient health monitoring without the need for physical meetings. Telemedicine utilizes various platforms, such as mobile applications and video conferences, to connect patients with healthcare providers. With the increasing demand for fast and efficient healthcare access, especially in remote areas, telemedicine has become an increasingly popular solution worldwide, including in Indonesia. The purpose of this study is to identify and analyze the legal implications arising from the use of telemedicine, assess the protection of patient data, and examine the legal responsibilities of healthcare providers. The methodology employed in this research is qualitative descriptive, where data is collected through document studies and literature reviews to obtain a comprehensive overview of the legal issues related to telemedicine. The discussion reveals that there is uncertainty in regulations that can create confusion for both service providers and patients. Additionally, the protection of personal data is a critical issue, given the risks of medical information breaches. The legal responsibilities of service providers also need to be clarified to avoid potential litigation arising from diagnostic or treatment errors. On the other hand, telemedicine has the potential to enhance access and efficiency in healthcare services, especially in remote areas. In conclusion, this study emphasizes the need for a clear legal framework to protect all parties involved in telemedicine practices. With collaboration between the government, healthcare providers, and the community, it is hoped that telemedicine can develop positively, providing maximum benefits to the healthcare system in Indonesia.
Analisis Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Kasus Perniagaan Dan Peredaran Satwa Yang Dilindungi Dalam Dan Luar Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Seksi I Balai Gakkum Wilayah Sumatera Utara) Junaidi, Junaidi; Joharsyah, Joharsyah; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16115

Abstract

Analysis of the Concrete Role of Civil Servants in Handling Cases of Trade and Distribution of Protected Wildlife Within and Outside Forest Areas (Case Study in Section I of the North Sumatra Regional Law Enforcement Agency). This study aims to determine the role of civil servant investigators in Section I of the North Sumatra Regional Law Enforcement Agency in eradicating the crime of protected wildlife trade and also to identify the obstacles experienced by civil servant investigators in Section I of the North Sumatra Regional Law Enforcement Agency in preventing cases of trade and distribution of protected wildlife in North Sumatra. The type of research used is normative juridical research and an empirical juridical approach. Based on the results, it can be concluded that the role of civil servant investigators (PPNS) has a significant responsibility in carrying out investigations, inquiries, and law enforcement for violations of laws and regulations governing the protection and preservation of protected wildlife.
Analisis Hukum Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Agama Medan) Hamid, Abdul; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16117

Abstract

Legal Analysis of Marriage Dispensation for Minors (Medan Religious Court Study). This study aims to determine the legal provisions regarding Marriage Dispensation for Minors based on PERMA Number 5 of 2019 and other related regulations; to determine the considerations of Medan Religious Court judges regarding the granting of Marriage Dispensation for those who are granted and those who are rejected; and to determine the legal protection for minors who are applying for marriage dispensation. The research method employed in this study is qualitative, utilizing a normative legal approach. The research approaches used are the statute approach and the case approach. The results of the study indicate that the implementation of Perma Number 5 of 2019 prioritizes the best interests of children, specifically in relation to health risks to women's reproductive health. The decision to grant marriage dispensation must include a comprehensive evaluation of the child's physical health and educational readiness, as well as the long-term impacts that may arise from early marriage; and legal protection for minors who apply for marriage dispensation as reviewed from Law Number 16 of 2019 concerning marriage, does not reflect legal protection for the community, due to the low age limit stipulated in the Law.
Analisis Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Pemberian Nafkah Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pengadilan Agama Medan) Marilin, Eka Irwan; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16145

Abstract

Living together is an essential characteristic of human existence, including within the family context. However, divorce often raises issues related to the fulfillment of children's rights, particularly child support. This study aims to: 1) analyze the legal provisions regarding the execution of child support decisions for minors as a consequence of divorce; 2) examine the mechanism for implementing child support decisions in religious court practice; and 3) identify the obstacles faced by Religious Courts and their implications for the protection of children's rights. The study used a case study approach with qualitative descriptive methods. Data were obtained through interviews and observations with authorities at the Medan Religious Court, including judges, court clerks, junior law clerks, and bailiffs. The results indicate that obstacles to the execution of child support decisions are influenced by internal and external factors. Internal factors include the judge's limited authority to compel the losing party and the formalistic and time-consuming execution procedures. External factors include low legal awareness, weak economic conditions, bad faith on the part of the party owing child support, and limited supervisory facilities. These obstacles impact the effectiveness of post-divorce child rights protection.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri) Lubis, Andi Nursin; Ahmad, Akiruddin; Sahbudi, Sahbudi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16239

Abstract

This research focuses on a legal analysis of consumer protection in halal products based on Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH), with the study locus at the State Consumer Defense Institute (LPKN). The problems studied cover three main aspects, namely: legal regulations regarding halal product assurance in Indonesia, normative weaknesses still inherent in the JPH Law, and obstacles faced by LPKN in protecting consumers in dispute resolution. The research methodology uses a normative and empirical legal approach supported by a statute approach and literature study. Data sources consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of literature and scientific works, and tertiary legal materials functioning as supporting analysis. The analysis technique is carried out qualitatively with grammatical, systematic, and historical interpretations, resulting in the construction of comprehensive legal arguments. The research findings indicate that the JPH Law stipulates the obligation of halal certification for all products circulating in Indonesia, with the technical implementation function being held by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and the authority to issue fatwas being delegated to the Indonesian Ulema Council (MUI). The results of this study emphasize the importance of strengthening a more transparent halal product assurance system, decentralizing authority in the certification process, and increasing the capacity of consumer protection agencies. Public education regarding the significance of halal certification also needs to be promoted to strengthen Muslim consumer protection and ensure legal certainty in trade practices.
Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pengelola Anggaran Atas Kesalahan Administrasi Yang Menyebabkan Kerugian Negara (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara) Husna, Wardatul; Sahbudi, Sahbudi; Arif, Zuhri
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16242

Abstract

The background of this research is based on the many cases of state losses arising from administrative errors by employees, which are often not based on intent, but have the potential to result in criminal sanctions. The purpose of this research is to determine the form of legal protection for budget management employees who commit administrative errors, analyze the mechanism for resolving state losses, and examine the efforts of the Food Security, Food Crops and Horticulture Service of North Sumatra Province in preventing administrative errors. This research uses an empirical juridical method with a statutory approach and a case approach, through literature studies, observations, and interviews with relevant sources. The results show that legal protection for budget management employees is provided through the principle of **ultimum remedium**, the principle of presumption of innocence, and the provisions of Law Number 30 of 2014 concerning State Administration. The mechanism for resolving state losses prioritizes administrative channels and claims for compensation (TP-TGR), while criminal channels are only taken if there is evidence of abuse of authority or malicious intent. The North Sumatra Food Security, Food Crops, and Horticulture Agency is working to improve employee competency through training, implementing a government internal control system (SPIP), and implementing multi-layered oversight to minimize administrative errors.
Analisis Hukum Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Perdamaian Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi pada Kantor Kepala Desa Deli Muda Hulu) Pertiwi, Dian; Sahbudi, Sahbudi; Muhlizar, Muhlizar
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i2.16243

Abstract

As the lowest level of government, the village plays a crucial role in maintaining order and resolving conflicts within the community. One of the Village Head's obligations, as stipulated in Law Number 6 of 2014 in conjunction with Law Number 3 of 2024, is to resolve disputes arising within the village, including domestic disputes. In Deli Muda Hulu Village, the high divorce rate reported by the Seirampah Religious Court indicates that domestic disputes are a serious issue. This underscores the importance of the Village Head's role as a peace mediator before disputes escalate to litigation. The study found that the Village Head of Deli Muda Hulu played a significant role as a communication facilitator and informal mediator, prioritizing deliberation and family values. Conflict resolution through village mediation can prevent escalation of disputes, maintain family honor, and preserve local community values. However, several weaknesses exist, both from the perspective of the litigants—such as lack of adherence to agreements and high emotional factors—and from the perspective of the village, such as limited legal authority, insufficient mediation capacity, and minimal official documentation. Village mediation agreements have the legal force of a private civil agreement, but lack enforceable power. Therefore, this study recommends the need to improve the capacity of village heads, more systematic documentation of mediation results, and the establishment of Legal Aid Posts (Posbakum) in villages. Posbakum is expected to strengthen legal aspects, provide legal education, and assist communities to ensure that mediation outcomes are fairer, more effective, and in accordance with the principles of legal protection.
Co-Authors Abdul Hamid Ahmad, Akiruddin Ahyar, Muhammad Amalia , Apri Anggriawan, Rianedo Aswan Halomoan Lubis Dian Pertiwi Faris Defasari Nasution Harahap, M. Yarhamuddin Husada , Ivan Duna Husna, Wardatul Hutagalung, Reinhard Hasiholan Isnainul, OK. Joharsyah, Joharsyah Junaidi Junaidi Kameria, Cica Kurniawan, Syahfrin Lubis, Andi Nursin Lubis, Malik Ahmad Manurung, Hanafi Marilin, Eka Irwan Ma’arif, Amar Muhlizar Muhlizar Nanda, Satria Nasution, Dian Mandayani Ananda Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad Purba, Nelvitia RR. Ella Evrita Hestiandari Satria Nanda Shavira Bonita Prasetyo Sianturi, Handri Michael Siregar, Zulham Efendi Surya, Muhammad Langga Zuhri Arif