Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.021
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Lex Renaissance Widya Yuridika Res Judicata JAIM (Jurnal Abdi Masyarakat) BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Mendapo: Journal of Administrative Law Amsir Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Riau Law Journal Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN HARTA GONO GINI DALAM PERKAWINAN DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KOTA PALU Andi Bustamin Dg. Kunu; Muh. Ayub Mubarak; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat November 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i1.6234

Abstract

Setiap kasus perceraian ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama, yakni harta dan hak asuh anak. Harta gono gini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan. Dengan memberikan pemahaman terkait harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan akan dijelaskan dalam materi pemahaman untuk masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu yang dihadiri masyarakat dengan metode ceramah dan diskusi. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam hubunga meskipun telah bercerai. Melalui program penyuluhan, layanan bantuan hukum, dan mediasi, pemerintah dapat membantu mencegah potensi konflik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi dan berbagi informasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan minim konflik, sehingga pasangan suami istri dapat mengelola harta bersama dengan bijaksana dan menghindari perselisihan di masa depan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KARAKTER SISWA YANG TERTIB BERLALU LINTAS DI MADRASAH ALIYAH DDI LONJA Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.4951

Abstract

Kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi umum yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat menghindari terhadinya kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, Pertama, masih minimnya pemahaman siswa tentang tertib berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut adalah hal yang perlu untuk didiskusikan. Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang berlalu lintas kepada siswa-siswi.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI SISWA DI SMKN 7 PALU Asri Lasatu; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i2.5035

Abstract

The employment relationship relates to the parties to the employment agreement. Students who will soon complete their upper secondary studies will prepare themselves to enter the world of work. An understanding of the rights and obligations that students must know when entering the world of work. So the problem is how to increase the understanding of employment for secondary students. This service activity provides education to high school students about the importance of knowledge and understanding in labor law, both from the essence of work relations to termination of employment. The location of the service will be carried out at SMKN 7 Palu using the lecture and discussion method. The conclusion is that students still lack knowledge about the rights and obligations of work. The enthusiasm of the students was seen when the students questioned the legal protection for child workers.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU Iskandar, Abdullah; Mohammad Tavip; Arifin, Gunawan; Utami, Fidyah Faramita; Friskanov S, Irzha
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.5137

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.  Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. 
Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala Friskanov. S, Irzha
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2657

Abstract

Village funds are an important tool for the village government in carrying out village development initiatives, one of which is the election of the village head. Democracy in the context of village head elections (Pilkades) can be interpreted as an acknowledgment of the diversity of society and participatory political views in the context of village democratization. Elections for village heads are direct, general, free, confidential, honest and fair, which is interpreted as an acknowledgment of the diversity of political views. The problem is how to analyze the law in managing village funds in the village head election in Donggala Regency. This study uses normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. With the conclusion that village fund management has a significant influence on the success of the village head election committee. The village community apart from implementing it is also a determining factor in the success of oversight in the management of village funds. Apart from being able to answer the needs of the community, village funds are also able to play an important role in village development in realizing justice and prosperity for village communities.
KONSEKUENSI HUKUM DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING TERHADAP MEDIA SOSIAL PADA SISWA DI SMAN 4 PALU Abdullah; Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Muhammad Ayub Mubarak R.; Fidyah Faramita Utami; S, Irzha F.
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6856

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah, seperti berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Media sosial telah menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, terutama oleh remaja. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, dampak psikologis yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai Undang-Undang ITE dan KUHP. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan interaktif yang dihadiri 32 orang yang melibatkan pengurus OSIS. Tim pengabdi menyampaikan materi mengenai jenis-jenis cyberbullying seperti ejekan, hinaan, penyebaran konten tanpa izin, serta ancaman daring. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menanyakan solusi praktis jika menghadapi kasus cyberbullying. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman baru mengenai batasan antara candaan dan perundungan, pentingnya etika digital, serta kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial. Pengurus OSIS berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada siswa lainnya melalui program kerja sekolah, sehingga upaya pencegahan dapat berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa SMA Negeri 4 Palu terhadap bahaya cyberbullying serta menumbuhkan pemahaman bahwa perundungan di dunia maya bukanlah hal sepele, melainkan dapat berdampak serius baik secara psikologis maupun hukum.
SOSIALISASI PEMAHAMAN HUKUM DAN ETIKA DALAM INTERAKSI DI LINGKUNGAN SEKOLAH PADA SMA NEGERI 1 LUWUK Rahmia Rachman; Mohamad Safrin; Abraham Kekka; Suarlan; Mohammad Saleh; S, Irzha F.
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Abdi Masyarakat November 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v9i1.6903

Abstract

Peningkatan pemahaman hukum dan etika dalam interaksi di lingkungan merupakan kebutuhan mendesak mengingat masih maraknya perundungan, diskriminasi, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum di kalangan pelajar. Kesadaran hukum dan etika sejak dini penting untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan harmonis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA negeri 1 Luwuk dengan sasaran 30 siswa yang bertujuan memberikan edukasi mengenai pentingnya hukum dan etika dalam interaksi sosial di sekolah. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah dan diskusi yang diawali pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti materi dan mampu mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum serta etika yang lazim terjadi di sekolah. Dengan begitu, dapat menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya perilaku yang patuh dan menghargai orang lain. Kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya sekolah yang lebih disiplin dan harmonis serta menjadi dasar bagi pengembangan program pembinaan hukum dan etika berkelanjutan di lingkungan pendidikan.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di SMA Negeri 1 Luwuk Lestari, Titie Yustisia; Tahir, Ridwan; Tahir, Maulana Amin; Abdullah, Abdullah; Patila, Manga; Friskanov. S, Irzha
ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 9, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017

Abstract

Sexual violence in the school environment is a problem that requires serious attention, especially from educators. This community service activity aims to increase teachers' understanding of the legal aspects in preventing sexual violence in schools. This community service activity was attended by 25 people involving teachers and students of SMA Negeri 1 Luwuk. The methods used include the presentation of interactive materials and interactive discussions. It is known that some teachers have a minimal understanding of the categories of sexual violence regulated in the law. These results demonstrate the importance of ongoing training and help teachers realize the huge role it plays in preventing sexual violence. Improving education and self-awareness is an important way to protect students from the threat of sexual violence. This means that many parties should learn about the importance of being themselves and knowing their limits when interacting with others. Teachers who have an understanding of the laws relating to sexual violence have the ability to take preventive measures, provide appropriate instruction to their students, and report incidents correctly according to legal procedures.
Democratizing Local Legislation Through Public Participation: A Critical Analysis of Regulations in Central Sulawesi Mohamad Safrin; Andi Reza Alief; Irzha Friskanov S
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9320

Abstract

This study critically examines the legal dimensions, mechanisms, and barriers to public participation in the formulation of local regulations (perda) in Central Sulawesi. Employing a socio-legal approach that integrates normative analysis with empirical inquiry, the research evaluates compliance with the 1945 Constitution, Law No. 12/2011 (amended by Law No. 15/2019), Law No. 23/2014, and Ministry of Home Affairs Regulation No. 80/2015. Empirical data were gathered through in-depth interviews with 45 informants, observations at 12 public consultation forums, and document analysis of three strategic local regulations across four regions during 2021–2023. The findings reveal a significant implementation gap: public participation has been reduced to procedural formality, fundamentally contradicting the principle of openness. Three critical legal deficits were identified: (1) the absence of legal sanctions for procedural participation violations; (2) insufficient clarity in mechanisms for substantively accommodating public input; and (3) the lack of a public right of action against regulations enacted without adequate participation. The study concludes that multidimensional legal reform, coupled with a community-based deliberative participation model, is essential to fostering authentic and equitable democratization within the local legislative process.
Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Kode Etik Profesi Guru di SMAN 1 Luwuk Irzha Friskanov. S; Dewi Kemala Sari; Widyatmi Anandy; Adiguna Kharismawan; Bambang Hermawan
PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/pakmas.v6i1.5691

Abstract

Legal counseling activities on strengthening understanding in the teacher professional code of ethics aim to increase teachers’ awareness and understanding of legal aspects that regulate responsibilities, rights, obligations, and consequences of violations of the professional code of ethics. Lack of understanding of legal regulations often leads to ethical violations that have an impact on the professionalism and image of teachers as educators. Therefore, this activity provides comprehensive and applicable knowledge through several methods, problem identification, interactive discussion counseling, case simulation, and evaluation and follow-up. This service activity was carried out at SMA Negeri 1 Luwuk which was attended by 25 teachers as participants. The main achievements of this activity include increasing teachers’ understanding of the code of ethics and its legal aspects, the establishment of a legal consultation forum for teachers, and reducing the potential for violations in the school environment. With this activity, it is hoped that teachers will be able to apply the code of ethics professionally, understand the legal consequences of violations, and build a strong legal culture in the educational environment. This counseling is a concrete step in creating an educational environment with integrity, accountability, and in accordance with applicable legal norms.
Co-Authors Abdul Wahid Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah Iskandar Abraham Kekka Adiguna Kharismawan Andi Afdhaliah Sri Hayati Andi Bustamin Dg. Kunu Andi Bustamin Dg. Kunu Andi Bustamin Dg. Kunu Andi Dewi Primayanti Andi Intan Purnamasari Andi Reza Alief Asri Lasatu Bambang Hermawan Budi Arta Pradana Nongtji Chalid, Idham Datuan, Gabriella Almasari Dewi Kemala Sari DEWI KEMALASARI Djohas, Saharuddin Erlan Ardiansyah Fidyah Faramita Utami Fidyah Faramita Utami Gunawan Arifin Hasnawati Hasnawati Hasnawati Insarullah, Insarullah Iskandar, Abdullah Jubair Jubair Lestari, Titie Yustisia Manga Patila Maulana Amin Tahir Moh Tavip Mohamad Safrin Mohamad Safrin Mohammad Saleh Mohammad Saleh Mohammad Tavip Muh. Ayub Mubarak Muh. Ayub Mubarak Muh. Tavip Muhammad Ayub Mubarak Muhammad Ayub Mubarak R. Rahmia Rachman Ridwan Tahir Riri Anggriani Suarlan Surahman Surahman Tahir, Maulana Amin TIBAKA, LELI Virgayani Fattah Widyatmi Anandy