Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

EDUKASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN USIA PERKAWINAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI Irzha Friskanov. S; Dewi Kemala Sari
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat November 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i1.6200

Abstract

Fenomena perkawinan dini bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Dalam perkembangannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, artinya negara konsen pada hak dan kewajiban anak. Tak dipungkiri, masih ada celahnya masyarakat melakukan perkawinan di bawah usia perkawinan dengan menggunakan dispensasi nikah yang diajukan di pengadilan. Perubahan batas usia perkawinan ini merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingginya pernikahan dini, akan tetapi aturan ini ternyata tidak memberikan dampak signifikan disebabkan karena masih adanya dispensasi perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai yang akan menikah di bawah usia 19 tahun dengan catatan ada izin dari orang tua dan diajukan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan di MTS Alkhairat Parigi dengan target peserta siswa kelas X dan XI dengan metode pelaksanaan ceramah dan diskusi kemudian dilanjutkan dengan pendampingan. Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan psikologis anak-anak. Secara kesehatan, anak perempuan berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan masalah kesehatan reproduksi. Dari sisi pendidikan, mereka cenderung putus sekolah, membatasi kesempatan kerja, dan menyebabkan ketergantungan finansial. Psikologis, mereka menghadapi tekanan emosional, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan hambatan perkembangan sosial. Selain itu, perkawinan anak melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengakhiri praktik ini dan melindungi hak serta masa depan anak-anak.
EDUKASI HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI MTS ALKHAIRAAT PARIGI Rahmia Rachman; Maulana Amin Tahir; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat November 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i1.6203

Abstract

Hadirnya media sosial sebagai media komunikasi dan informasi memberikan segala kemudahan. Media sosial kini bukan hanya media hiburan semata melainkan digunakan sebagai media pembelajaran bagi pelajar guna memperluas informasi dengan konten menarik. Maka guru sebagai pendidik pula tidak kalah mencari cara sistem pembelajaran menyenangkan agar murid dapat menerima model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Permasalahannya adalah sejauhmana pemahaman siswa-siswi menggunakan media sosial dalam sistem pembelajaran. Dengan adanya media sosial sebagai media pembelajaran, apakah telah menjadi model yang tepat atau bahkan menambah permasalahan dalam dunia pendidikan. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di salah satu sekolah di Kabupaten Parigi Moutong dengan metode pelaksanaan ceramah dan diskusi. Penggunaan media sosial dalam sistem pembelajaran telah menjadi fenomena yang tidak terhindarkan di era digitalisasi. Kegiatan pengabdian ini membahas dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial dalam konteks pendidikan. Di satu sisi, media sosial memudahkan akses informasi, meningkatkan interaktivitas, dan memungkinkan kolaborasi tanpa batas antara siswa dan guru. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan seperti distraksi, penyebaran informasi yang tidak valid, risiko cyberbullying, dan ketergantungan pada teknologi. Artikel ini juga menguraikan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti edukasi literasi digital, pengawasan yang tepat, serta penerapan kebijakan keamanan data yang lebih baik. Dengan mengelola penggunaan media sosial secara bijak, manfaatnya bagi sistem pembelajaran modern dapat dioptimalkan, memberikan nilai tambah yang besar dalam proses pendidikan.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PEMAHAMAN HARTA GONO GINI DALAM PERKAWINAN DI KELURAHAN BESUSU TENGAH KOTA PALU Andi Bustamin Dg. Kunu; Muh. Ayub Mubarak; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat November 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v8i1.6234

Abstract

Setiap kasus perceraian ada dua hal yang selalu menjadi fokus utama, yakni harta dan hak asuh anak. Harta gono gini merupakan harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinan. Dengan memberikan pemahaman terkait harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan akan dijelaskan dalam materi pemahaman untuk masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Besusu Tengah Kota Palu yang dihadiri masyarakat dengan metode ceramah dan diskusi. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam hubunga meskipun telah bercerai. Melalui program penyuluhan, layanan bantuan hukum, dan mediasi, pemerintah dapat membantu mencegah potensi konflik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi dan berbagi informasi juga menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan minim konflik, sehingga pasangan suami istri dapat mengelola harta bersama dengan bijaksana dan menghindari perselisihan di masa depan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KARAKTER SISWA YANG TERTIB BERLALU LINTAS DI MADRASAH ALIYAH DDI LONJA Titie Yustisia Lestari; Ridwan Tahir; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.4951

Abstract

Kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi umum yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Keselamatan dalam berkendara di jalan raya harus diutamakan oleh setiap pemakai jalan raya agar dapat menghindari terhadinya kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, Pertama, masih minimnya pemahaman siswa tentang tertib berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada pelajar mengenai hal tersebut yang menganggap hal tersebut adalah hal yang perlu untuk didiskusikan. Target yang ingin dicapai dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pelajar tentang berlalu lintas kepada siswa-siswi.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BAGI SISWA DI SMKN 7 PALU Asri Lasatu; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i2.5035

Abstract

The employment relationship relates to the parties to the employment agreement. Students who will soon complete their upper secondary studies will prepare themselves to enter the world of work. An understanding of the rights and obligations that students must know when entering the world of work. So the problem is how to increase the understanding of employment for secondary students. This service activity provides education to high school students about the importance of knowledge and understanding in labor law, both from the essence of work relations to termination of employment. The location of the service will be carried out at SMKN 7 Palu using the lecture and discussion method. The conclusion is that students still lack knowledge about the rights and obligations of work. The enthusiasm of the students was seen when the students questioned the legal protection for child workers.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH PEMULA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI SMAN 1 PALU Iskandar, Abdullah; Mohammad Tavip; Arifin, Gunawan; Utami, Fidyah Faramita; Friskanov S, Irzha
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat November 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v7i1.5137

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu.  Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. 
Analisis Hukum Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Donggala Friskanov. S, Irzha
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2657

Abstract

Village funds are an important tool for the village government in carrying out village development initiatives, one of which is the election of the village head. Democracy in the context of village head elections (Pilkades) can be interpreted as an acknowledgment of the diversity of society and participatory political views in the context of village democratization. Elections for village heads are direct, general, free, confidential, honest and fair, which is interpreted as an acknowledgment of the diversity of political views. The problem is how to analyze the law in managing village funds in the village head election in Donggala Regency. This study uses normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. With the conclusion that village fund management has a significant influence on the success of the village head election committee. The village community apart from implementing it is also a determining factor in the success of oversight in the management of village funds. Apart from being able to answer the needs of the community, village funds are also able to play an important role in village development in realizing justice and prosperity for village communities.